Tolak Kenaikan BBM

Kultwit @Fahrihamzah

1. Pagi, sedikit saya komentari kenapa kita perlu membangun narasi alternatif untuk menolak kebijakan energi ini.

2.karena kita tidak mau publik disalahkan dan rakyat dimasukkan sebagai beban anggaran APBN.

3.saat bergabung dengan komisi tujuh awal tahun lalu, saya langsung ajukan gugatan atas kesalahan kebijakan.

4.jero wacik memang menteri baru tetapi presidennya kan orang lama. Maka gugatan itu saya ajukan kepada kabinet.

5.gugatan itu sederhana terkait 3 aspek kebijakan yg gagal; gagal produksi, gagal distribusi dan gagal konsumsi.

6.sisi produksi gagal karena produksi energi terutama yg menyangkut hajat rakyat gagal alias merosot terus.

7.kebijakan distribusi juga gagal karena infrastruktur bagi jenis2 energi murah dan terbarukan tidak dibuat..

8.dan akhirnya gagal konsumsi karena rakyat dipaksa memakan energi mahal sambil diomelin boros subsidi..

9.tiba2 lagi setelah 9 tahun berkuasa @presidenSBY masih menyalahkan subsidi? Seolah negara berdosa dan rakyat salah?

10.padahal konsumsi energi harus dilihat sebagai sumber kekuatan rakyat dan konsolidasi sektor industri berbasis rakyat.

11.dan konsumsi yg besar ini adalah predictable dari awal kok.. indonesia sedang menikmati "demographic bonus"..

12.angkatan/generasi produktif di indonesia sedang tumbuh pesat dan mereka memang haus energi sebagai konsumsi produktifnya...

13.saya kritik kampanye penghematan sebab itu bukan tugas SBY...TAPI itu akibat kepanikan pemerintah oleh konsumsi rakyat..

14.gara2 kritik yg sy katakan ke jerowacik itu, saya ditegur SBY melalui seorang menteri PKS yg ditelponnya langsung.

15.tapi kebijakan 9 tahun tidak berubah maka sikap saya tidak berubah...Tolak kenaikan BBM!!

*https://twitter.com/Fahrihamzah

posted by @A.history

Berkah Kasus LHI, Peluang PKS Melejit 3 Besar 2014

1. Aneh, operasi tangkap tangan seperti kasus suap impor daging tidak ada sadapan.


2. Jika KPK tak memiliki sadapan yg berisi perintah LHI kepada AF untuk ambil suap, maka dugaan kasus LHI adalah pesanan sangat kuat.


3. Jika KPK tak memiliki sadapan berisi perintah LHI ke AF utk ambil suap, maka besar kemungkinan AF adalah perangkap yg disiapkan utk LHI.


4. Sampai disini kasus LHI bukan lagi persoalan hukum, tapi kriminalisasi dengan motif politik.


5. Ciloko dua belas. Hukum dalam kasus LHI secara nyata sudah dijadikan alat politik. Supremasi hukum dihancurkan.


6. Lebih celakanya lagi, KPK yang tadinya diharapkan menegakkan hukum secara jujur dan adil, kini sudah menjadi alat politik.


7. Ini secara terang benderang sudah termasuk bentuk abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) yang dilakukan para pejabat KPK.


8. Siapa yg bisa jadikan KPK dan hukum sebagai alat politik? Tentu saja mereka yg punya kekuasaan besar.


9. Jika memang AF adalah perangkap utk LHI, maka operasi menjebak LHI dan memperalat KPK dikendalikan kekuatan yg sangat besar.


10. Target utama operasi yg dikendalikan kekuatan besar ini bukan lah LHI. Tetapi justru PKS itu sendiri. LHI hanya sasaran antara.


11. Kondisi seperti ini memang akan sangat berat bagi PKS. Apalagi PKS tak memiliki media massa yg bisa melakukan pelurusan opini.


12. Tetapi bisa menjadi peluang besar untuk menang di Pemilu 2014 jika kasus LHI sebelum pemilu terbukti pesanan politik dan kriminalisasi.


13. Kasus LHI bisa menjadi peluang positif bagi PKS bila partai ini memanfaatkan kader2nya yg banyak utk mengawal kasus tsb.


14. Hambatan melakukan pelurusan opini karena tak ada media massa, bisa diatasi dgn 'radio dengkul' mulut ke mulut. Socmed termasuk efektif.


15. Saya membayangkan 500 ribu kader PKS belajar hukum, setidaknya kasus LHI. Lalu mereka jelaskan ke masyarakat via lingkungan sekitarnya.


16. Ini kekuatan dahsyat... Pengaruh opininya jauh melebihi oplah semua media massa konvensional.


17. Pada sisi lain dampak kerusakan akibat serangan media massa bisa diminimalisir dengan membentuk PR (Public Relations) yang tangguh.


18. Kader2 PKS banyak yg terpelajar. Mereka tentu ada yg memiliki basic komunikasi. Ini modal besar menaklukan media konvensional.


19. Ayo para kader PKS. Segera pelajari kasus hukum LHI. Bila perlu bentuk kelompok diskusi. Anda berpacu dgn waktu.


20. Sekian tuits kami (si tanpa nama) yang bersimpati atas perjuangan kalian.

 
by @dangtuangku
 
*sumber: https://twitter.com/dangtuangku



posted by @Adimin

Gubernur Kita Naik Ojek

Ojek,” kata seseorang berpakaian resmi Selasa (30/4) pagi. Sepertinya ia seorang ajudan. Ojek pun berhenti.

“Antar saya ke Hotel Bida kara,” kata seseorang yang segera melompat ke bon- cengan. Ia kemudian memasang helm dan mena- likannya.

Jakarta sepagi itu sedang menggelegak. Jalan seperti arena parkir yang maha panjang. Mobil nyaris tidak bergerak.

Marto, si tukang ojek, membawa kendarannya meliuk di antara sela-sela kendaraan. Dari Kalibata Jakarta Selatan ke Hotel Bidakara, juga Jakarta Selatan.

Yang naik ojek, tak lain Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno. Sepagi itu ia keluar dari rumahnya di bilangan Kalibata, tak ada masalah. Namun begitu memasuki Jalan Raya Pasar Minggu, tak ada ampun. Macet total. Jika tetap duduk manis di sedannya, alamat Irwan akan terlambat hadir dalam acara Musrenbangnas yang dibuka Presiden SoesiloBambang Yudhoyono.

Terlambat mungkin masih bisa diakali, namun karena ia akan menerima penghargaan Pangripta Nusantara Utama, maka tak ada cara lain, harus cepat sampai. Ojek pilihan jitu.

Tak lama kemudian Irwan tenggelam dalam kesibukan lalu lintas Jakarta. Si tukang ojek terus menggasak kendaraannya, naik trotoar, turun, naik lagi. Bergerak pukul 07.45 WIB. Masih pagi, tapi Jakarta sudah gerah. Irwan cemas takkan sampai tepat waktu. Namun, ternyata tiba di Hotel Bidakara pukul 8.30 WIB. Maka 45 menit gubernur kita itu naik ojek di tengah keramaian Jakarta. Lumayan jugalah.

Sepanjang perjalanan, Irwan yang gubernur itu, berusaha berpegang pada besi di bagian belakang motor. Namun lebih banyak ia lepaskan tangannya begitu saja. Sesekali badannya terhantuk ke punggung ke tukang ojek. Pada ketika lain helmnya dan helm si tukang ojek beradu.

Sang ajudan berada di ojek bagian belakang. Ia terus mengawasi gerak ojek di depan, menjaga jarak agar tak tertinggal jauh. Sesekali ia layangkan kamera ke arah gubernur. Jepret! Sebuah momen bagus ia dapatkan.

Tak seorang pun yang tahu di antara penumpang deretan motor yang melaju ada gubernur Sumbar. Baru ketahuan ketika ia sampai di Bidakara. Tukang ojek pun terkejut. Apa boleh buat, ia semakin terkejut karena ongkosnya yang dibayar penumpangnya lumayan besar.

Ojek menjauh meninggalkan Bidakara yang megah, Irwan Prayitno melangkah masuk hotel yang dingin itu. Sebentar lagi ia akan menerima penghargaan Pangripta Nusantara Utama dari Presiden SBY. Ini penghargaan terbaik I dalam rencana kerja pemda 2013 tingkat provinsi kelompok B (APBD kecil). Cuma saja nama penghargaan dari negara aneh-aneh saja. Maklum dikutip dari bahasa Sangskerta. (KHAIRUL JASMI)

*http://hariansinggalang.co.id/gubernur-kita-naik-ojek/

posted by @A.history

Masyarakat Tionghoa Ramai Masuk PKS, Bahkan Ada Yang Sudah Kader

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat ini merupakan partai yang mempunyai basis masyarakat dimana-mana. PKS bukan lagi sebuah partai yang ekslusif tapi menjadi partai yang inklusif dan terbuka bagi setiap orang.

Kiprah PKS yang terbuka dan menerima dari aspek semua golongan, membuat banyak masyarakat Tionghoa baik yang sudah beragama Islam, maupun non-Islam tertarik kepada PKS.

Seperti kisah Ko Aheng, masyarakat Tionghoa yang dulu sangat aktif pada partai yang Berlambang Banteng, kini malah masuk kedalam barisan PKS. Walaupun ia masih belum menjadi seorang muslim. Pengusaha kue yang terbilang sukses ini merintis dari bawah dalam usaha kuenya, termasuk orang yang gigih dalam usahanya.

Setelah bertemu dengan beberapa kader PKS di Pademangan, Kelurahan Pademangan Barat. Ko Aheng akhirnya simpatik terhadap PKS. Ko Aheng tertarik dengan PKS lantaran melihat kerja dan kerendahan hati dari kader-kader PKS yang menjadi pejabat publik.

Sekarang ini, Ko Aheng merupakan salah satu pendukung berat PKS. Di kediamannya selalu terbuka untuk setiap kegiatan PKS. Acara lomba masak hingga reses anggota dewan dari PKS beberapa kali diadakan disana.

Seperti Hidayat Nur Wahid, Adang Daradjatun juga H. Muhammad Subki (Ketua DPD PKS Jakarta Utara) juga sudah pernah membuat acara reses di kediaman Ko Aheng. Meskipun Ko Aheng adalah pengusaha sukses, ternyata beliau juga adalah salah satu tokoh yang dihormati di daerah Pademangan Barat.

Saat pilgub DKI, Ko Aheng merupakan pendukung berat pasangan Hidayat & Didik, ia tidak pernah absesn dari kampanye, malahan ia sangat proaktif mengajak seluruh keluarganya untuk memilih pasangan nomer Hidayat & Didik. Juga saat acara milad PKS ke 15 di Semarang, Ko Aheng semangat untuk menghadiri di acara tersebut bersama dengan rombongan kader-kader PKS Jakarta Utara.

"Kita doakan semoga Aheng mendapatkan hidayah dari Allah SWT." pungkas H.Muhammad Subki, Lc. saat acara makan siang dengan Ko Aheng, Pengurus DPD Jakarta Utara dan Ketua DPC-DPRa se Jakarta Utara di Rumah makan Bu Tjitra, Yogyakarta ahad (22/4) lalu sehari setelah menghadiri Milad ke 15 PKS di Semarang.

Yang menarik, lantaran Ko Aheng sering bersama kader-kader PKS. Beliau menyatakan bahwa saat ini sudah tidak pernah lagi menyatak makanan yang diharamkan agama Islam, yaitu daging Babi. Walaupun masih belum memeluk Islam, seluruh keluarganya sudah tidak lagi makan daging babi, bahkan istrinya sendiri beberapa kali ikut shalat tarawih berjama'ah.

Ini menjadi bukti yang kuat bahwa PKS sudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Tak hanya Ko Aheng, ada masyarakat Tionghoa lainnya seperti Ristu Hasriandi Kho. Yang merupakan kader militan dan sangat loyal dalam memperjuangkan PKS.(suaranews)

*www.suaranews.com

 posted by @A.history

PKS Padang Launcher for Android

Bagi pengguna Smartphone dengan System Operasi Android tidak perlu repot lagi menggakses Web PKS Padang. Tim Media PKS Padang baru-baru ini membuat Launcher PKS Padang, dengan adanya Luauncher tersebut membuat pengguna Smarphone akan lebih mudah mengakses tanpa melalui Google. Bagi yang ingin mendapatkan Launcher PKS Padang silahkan Klik disini.

posted by @A.history

250 Rumah Tak Layak Huni Direhabilitasi

Rumah layak merupakan kebutuhan penting bagi warga miskin. Kementerian Sosial berupaya memenuhinya dengan program "Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni". "Kementerian Sosial (Kemensos) berupaya memenuhi kebutuhan rumah bagi warga miskin dengan program rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Hal ini disampaikan Menteri Sosial, Salim Segaf Aljufri, Minggu (28/4), pada pembukaan Rapat Kordinasi Pengembangan (Rakorbang) SDM dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial wilayah regional I .

Dikatakan Salim Segaf Aljufri, sesuai yang ditargetkan sebanyak 250 rumah sudah terbangun. Setiap rumah memperoleh bantuan sebesar Rp 10 juta, yang diperuntukkan untuk membeli material bangunan dengan memperhatikan unsur-unsur teknologi dan arsitekturnya, seperti tukang batu, tukang tembok, mandor, dan tukang kayu. Menurut Mensos, cepatnya pembangunan rumah tersebut, tidak lepas peran aktif masyarakat secara gotong royong dan semangat kesetiakawanan sosial. Tentunya, melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda), unsur tokoh agama dan masyarakat, pemuda, aparat kepolisian dan TNI. "Saya bangga dengan semangat kebersamaan, sebagai cermin dari nilai-nilai kearifan lokal yang dari dulu hingga sekarang terbukti nyata sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kementerian Sosial (Kemensos) kata Mensos, berkomitmen untuk merehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang berjumlah 2,3 juta di 33 provinsi. Upaya tersebut, untuk memotong mata rantai kemiskinan. Pemerintah memberikan perhatian pada tempat tinggal Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). "Tersedianya hunian layak, diharapkan kepala keluarga dan penghuninya bisa berkonsentrasi dalam usaha memenuhi kebutuhan keluarga," harap Mensos. Kemensos memiliki alokasi Rp 10 juta per rumah untuk 15.000 rumah tidak layak huni setiap tahun. Untuk itu, Mensos mengapresiasi masyarakat Payakumbuh, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Sumatera Barat yang turut serta mewujudkan 250 rumah.

Tahun ini, Kemensos telah membedah kampung di 26 kabupaten/ kota di seluruh Indonesia. Sebagian besar yang sudah dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin), Provinsi Jawa Barat (Lembang, Bekasi, Serang, Pandeglang, Bogor, Sukabumi); Jawa Tengah (Semarang, Wonosobo, Purworejo, Sukoharjo, Banyumas); Jawa Timur (Pacitan, Tulung Agung); Sumatera Barat (Payakumbuh, Padang); Maluku (Tulehu- Ambon); Maluku Utara (Pulau Morotai); Gorontalo (Bone Bolango); Sulawesi Utara (Sangihe, Tomohon, Marampit); Sulawesi Tenggara (Kendari); Sulawesi Tengah (Palu); Bengkuu (Kepahiang).

Dalam acara itu diserahkan paket bantuan Rp 2,6 miliar yang diperuntukkan untuk persiapan menghadapi bencana alam berupa, mobil RTU, Dumlap, Truck dan kendaraa TRC untuk beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Dalam penanggulangan bencana Kemensos tidak menggunakan istilah "Risk", sebab Risk sangat teknis. Kegiatan yang dilakukan bersifat jamak fokus pada pengelolaan "Perlindungan Sosial Korban Bencana" meliputi: perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian (bukan bantuan sosial "bagi" korban bencana).

Pada hakikatnya, keseluruhan proses kegiatan penanggulangan bencana untuk memenuhi "kapasitas" kemampuan masyarakat agar dapat lebih berdaya untuk menghadapi bencana yang akan datang. Artinya, kemampuan masyarakat untuk penanggulangan bencana harus terus menerus : Disiapkan (apa?), Diarahkan (Kemana?), Dilakukan (Bagaimana?), Dikendalikan (semestinya).

Cara sistematis, dibuat Sistem Penanggulangan Bencana Bidang Bantuan Sosial. Penanggulangan bencana itu harus memiliki parameter jelas, terukur, termasuk ruang lingkup tugas personel seperti Tagana, Karang Taruna, PSM, Satgasos, dan lain-lain, melalui satu wadah dengan namaTim Reaksi Cepat (TRC), yang dalam kondisi kritis, dapat berfungsi sebagai PUSDALOPS. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Asset; Aset Penanggulangan Bencana milik Kemsos RI yang ada di Dinas Sosial provinsi/ kab./ kota yang belum dihibahkan ke Daerah tidak boleh alih fungsikan ke instansi lain.

Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial, harus mencapai hasil yang diharapkan: permasalahan sosial yang berkembang secara cepat, memiliki karakteristik beragam, sifatnya tidak terduga berpeluang dapat ditangani; permasalahan sosial yang selama ini luput dari perhatian atau tidak terprogram reguler dapat teridentifikasi; harapan publik terwadahi untuk mengatasi masalah sosial; Pemda lebih pro aktif terkait penanganan masalah sosial sebagai skala prioritas; citra Kementrian Sosial RI menguat di masyarakat; penanganan masalah sosial berjalan secara sistematis.

"Berbagai bantuan itu, selain komitmen Kemensos bagi kecepatan penanganan masalah sosial juga pemicu bagi Pemda untuk menggunakannya tepat sasaran, tepat jumlah, tepat manfaat," ujarnya. (*)

*padang-today.com

posted by @A.history

Irwan Prayitno : Kita Mesti Taat Aturan dalam Setiap Kegiatan

Dalam kegiatan penanggulangan bencana, kita kadang sering lalai dalam administrasi pertanggungjawaban karena disibukan oleh pemberian pelayanan kebencanaan yang bersifat darurat, bukan kita mengabaikan sistem dan aturan, namun kondisi psikologis memberikan penyelematan secepatnya kepada masyarakat. Namun pada saat semua kondisi telah mampu kita atasi dengan baik melalui kebijakan, pada proses berikutnya kita disalahkan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sakitnya kajian itu dilakukan setelah massa darurat itu berlalu.

Ini disampaikan oleh gubernur Irwan Prayitno pada acara Penandatangan Nota Kesepakatan antara BPBD Provinsi Sumatera Barat dengan BPKP perwakilan Sumbar, digubernuran, Senin siang (29/4). Hadir dalam kesempatan itu utusan BPKP pusat dan BNPB, Ka. BPBD se-Sumatera Barat, serta beberapa pejabat terkait. 

Lebih jauh Irwan Prayitno menyampaikan, dalam kondisi ini, kita yang ingin berbuat sebaik-baiknya kepada masyarakat, tidak lagi dinilai melakukan sesuatu yang benar sesuai aturan yang berlaku. Contoh saat ini dalam kegiatan penanggulangan Rehab-Rekon Bencana Tsunami Mentawai yang hingga hari ini masih terkendala oleh pengadakaan material, kayu yang dalam UU mesti melalui tahapan dan aturan. Tidak ada boleh tambahan koma saja dalam pasal tersebut untuk kondisi darurat bencana. 

Para penilai, pemeriksaan selalu berlandaskan terhadap aturan hukum per pasal tanpa melihat kondisi yang sebenarnya, yang mestinya dapat sesegaranya dilakukan. “Dilakukan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan, berdampak hukum, tidak dilakukan masyarakat kita makin tertekan dengan kondisi hunian sementara yang fasilitasnya masih kurang dan sudah amat memprihatinkan,” katanya.

“Pemberian penilaian dari pihak BPK, terhadap hasil WDP atau WTP merupakan sesuatu yang amat diharapkan untuk kinerja yang lebih baik, akan tetapi ini juga memberikan kita, ketidakmampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Karena itu BPKP sebagai mitra kerja hendaknya dapat memberikan solusi dan pandangan yang akurat, sehingga harapan masyarakat dapat dipenuhi secara baik, aturan hokum pun dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Dirjen Penanggulangan Bencana BNPB Bintang Susmanto dalam kesempatan itu juga  menyampaikan, dana BNPB 70 persen diserahkan langsung kepada daerah, sementara 30 persen dana yang dikelola secara langsung oleh BNPB. Karena itu. untuk menghindari kesalahan dan mempermudah jalannya kegiatan penangguangan bencana di daerah, kita perlu bekerja sama dan mengikutsertakan BPKP yang ada di setiap daerah. 

“Jangan sampai kita setelah menyelesaikan persoalan bencana, malah mendapat bencana persoalan hukum di pengadilan karena kesalahan atau kekurangsempurnaan administrasi pertanggungjawaban,” tuturnya.

Selain itu, kita juga perlu revisi permendagri tentang dana tidak terduga yang ada dalam APBD, bagaimana dana tersebut dapat disesuaikan dengan mudah dalam kegiatan penanggulangan bencana di daerah, sehingga penyelamatan dan mengatasi persoalan kebencanaan sesegera dapat digerakan secepatnya. 

“Kita juga berharap setiap pemkab/ ko, provinsi selalu menganggarkan belanja kebencanaan sesuai dengan kondisi APBD masing-masing, sehingga tidak menghambat setiap kegiatan penanggulangan kebencanaan di daerah,” harapnya.(*)

*padang-today.com

posted by @A.history

Wawako. H. Mahyeldi: Dana RW dan RT Sebesar Rp5,9 Milyar

Add caption

PADANG, Keberhasilan program dan kegiatan disetiap kelurahan sangat ditentukan oleh kerja sama yang baik  antara pemimpin kelurahan (lurah) dengan pemimpin masyarakat seperti Ketua LPM, Ketua RW, Rt  serta tokoh masyarakat. Untuk itu dihimbau kepada  kepada lurah dan camat agar selalu  berupaya meningkatkan dan mejaga kerja sama dengan cara melakukan pertemuan  secara rutin  setiap bulan dengan mereka. Ini adalah hal penting, sambil merajut silaturrahim, sehingga terwujud rasa kekeluargaan, kebersamaan yang harmonis, dan persatuan di kelurahan.

Demikian disampaikan Wakil Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, SP  dalam kegiatan penyerahan dana bantuan operasional Rt dan Rw se Kota Padang triwulan I (dari Januari-Maret 2013) kepada Camat Koto Tangah Amritha Luthan senilai Rp 5.928.960.000 (Lima Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan  Juta Sembilan Ratus     Enam Puluh Ribu Rupiah) di masjid Raya balai Gadang, Koto Tangah. Untuk pencairannya diberikan secara bertahap, pertriwulan, dari Januari- Maret, Rp 1.477.050.000 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta  Lima Puluh Ribu Rupiah).

Wawako H.Mahyeldi  menyebutkan penyerahan dana operasional Rt dan RW ini Triwulan I  dipercayakan pada 3 kecamatan dengan jadwal sebagai berikut, Jumat 26 April di  masjid Raya Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah . Senin 29 April 2013 pukul 09.00 WIB di masjid Raya Tanjung Saba Kecamatan Lubuk Begalung. Selasa 30 April 2013 di masjid Bahrain Pasar Pagi, Purus, Kecamatan Padang Barat. 

 Untuk Triwulan 1 yang akan di serahkan kepada Camat sebagai berikut: 

1. Koto Tangah 678 RT dan 174 RW dana Operasional Rp.296.820.000.
2. Lubuk Begalung 505 RT dan 133 Rw dana operasional Rp.222.510.000
3. Kuranji 399 RT dan 95 RW dana operasional Rp.171.570.000
4. Padang Timur 319 RT dan 90 RW dana operasional Rp.143.070.000
5. Padang Utara 272 RT dan 70 RW dana operasional Rp.199.160.000
6. Padang Selatan 275 RT dan 72 RW dana operasional Rp.120.990.000
7. Padang Barat 228 RT dan 64 RW dana operasional Rp. 102.120.000
8. Nanggalo 225 RT dan 48 RW dana operasional Rp.94.410.000
9. Pauh 172 RT dan 52 RW dana operasional Rp.78.600.000
10. Lubuk Kilangan 183 RT dan 46 RW dana perasional Rp.79.710.000
11. Bungus TL. Kabung 105 RT dan 32 RW dana operasional Rp.48.090.000

Jumlah  RT 3.361 dan RW 876, jumlah  dana operasional Rp. 1.477.050.00

*Irwandi Rais padang.go.id

 posted by @A.history

3+1 Tips dari Anis Matta untuk Kader PKS Muda

Foto: Rachmadin Ismail/detikcom

Istanbul - Jatuh bangunnya sebuah peradaban ditentukan oleh gaya hidup bangsanya. Karena itu, diperlukan sebuah pola pikir yang bisa mempertahankan idealisme para penduduknya. Presiden PKS Anis Matta berbagi tips soal pola pikir tersebut.

Anis bicara dalam diskusi sederhana di benteng Konstantinopel di taman museum Panorama, Istanbul, Turki, Minggu (28/4/2013). Mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid dan ketua Komisi I DPR dari PKS Mahfudz Siddik juga hadir. Tak lupa, puluhan kader PKS dari Jakarta dan luar negeri juga menyimak diskusi ini.

Di awal pidatonya, Anis bicara soal grafik peradaban. Menurut dia, ada tiga gaya hidup yang menunjukkan fase sebuah peradaban.

Pertama, peradaban yang naik karena didorong oleh ruh. Pada masa ini biasanya terjadi gaya hidup idealisme dari masyarakatnya. Sumber daya alam sedikit, namun produktivitas warga besar.

"Ini adalah generasi idealis. Sumber daya sedikit tapi didorong oleh cita-cita besar mampu membuat prestasi besar dengan sumber daya terbatas," ujarnya yang tampil dengan gaya santai.

Kedua, adalah peradaban datar yang didorong oleh sikap realistis. Di sini, sumber daya alam dan produktivitas masyarakat seimbang. "Stuck, tidak naik tapi tidak akan juga turun," imbuhnya.

Ketiga, peradaban yang mulai turun karena didorong oleh syahwat. Artinya, sumber daya sangat besar, namun produktivitasnya rendah.

"Ciri utamanya terjadi hedonisme," ujar Anis.

Sebagai bangsa dan partai politik, Anis menganjurkan masyarakat agar terus memperkuat ruh. Tujuannya supaya perkembangan bangsa terus naik.

Saat ini, pria asal Bone tersebut meyakini sudah terjadi pergantian kekuatan dari dunia Barat ke dunia Islam. Negara di barat cenderung turun peradabannya, sementara di dunia Islam, cenderung menguat. Dalam waktu 20-30 tahun lagi, Anis yakin perubahan ini akan terlihat jelas.

"Sekarang sudah terjadi shifting. Ini yang sedang terjadi, memang dominan tapi yang sedang turun kekuatan yang mendorong tidak ada, habis," imbuhnya.

Nah, untuk mendorong kekuatan ruh, Anis berbagi tips pola pikir yang baik untuk dilaksanakan. Tips itu ada empat jumlahnya, namun karena PKS saat ini mendapat nomor urut tiga, diubah jadi 3+1.

Pertama, seorang kader harus memiliki pola pikir desainer. Artinya, dia harus mampu berpikir kreatif atas sesuatu.

Kedua, seorang kader wajib memiliki mindset penakluk. Jangan pernah menyerah dalam berjuang. Apalagi takluk oleh rintangan.

Ketiga, Anis berpesan agar kadernya memiliki pola pikir eksperimen. "Coba aja dulu, kita harus menghilangkan ketakutan pada kesalahan dan kegagalan," pesannya.

Terakhir, pola pikir yang harus dimiliki adalah sebagai pencipta. Seorang pemimpin baik harus mampu berpikir di luar imajinasi orang lain. Dia juga harus mampu sebagai pencipta.

"Dengan 3+1 ini, saya yakin apa yang kita inginkan bisa tercapai," tegas Anis optimistis.

*news.detik.com

posted by @A.history

PKS : Wajah Baru Partai Politik di Indonesia

 

 

Dalam teori kepartaian di Indonesia, masih banyak kesalahfahaman dalam menafsirkan roh partai politik. Kesalahan yang sangat  fundamental dilakukan oleh banyak pihak dan rakyat dalam menilai realitas partai politik adalah sebagai sebuah entitas politik yang sempit dan bisa dikatakan tunggal. Sehingga yang didapat oleh publik adalah sebuah akrobat politik yang menimbulkan kekeliruan terhadap entitas partai politik. 

Rakyat menilai partai politik lebih bergulat pada logika kompetisi dan tentunya haus kekuasaan. Parpol juga tidak jauh dari sepak terjang para koruptor yang selalu membawa penyakit kronis korupsi. Lagi-lagi parpol mendapat sebuah predikat sebagai institusi yang paling bermasalah. Belum lagi beberapa survei kontemporer menunjukkan rekam jejak partai politik di Indonesia menjadi sebuah institusi yang paling tidak dapat dipercaya. Hal ini semakin  menguatnya gerakan deparpolisasi ditengah masyarakat. 


Bila kita memahami teori kepartaian sebenarnya partai politik adalah sebuah realitas yang kompleks. Kompleksitas inipun sudah banyak disederhanakan oleh beberapa tipologi tertentu. Tipologi partai sendiri dapat dikategorikan dalam tipe, kelompok atau model tertentu. Tentunya tipologi ini juga bersifat ideal, meskipun tidak semua parpol demikian karna setiap partai politik mempunyai sifat-sifat lebih dari satu tipe partai. Artinya partai politik itu juga mempunyai beberapa tipologi ideal yang dapat menjadi sebuah institusi bermanfaat dan bisa dipercaya dimata masyarakat.


PKS : Cinta, Kerja dan Harmoni


Bicara partai politik di Indonesia, sampai saat ini kita belum menemukan partai yang mampu menjadi sebuah entitas politik yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik sebagai penyokong demokrasi. Sesuai teori kepartaian di Indonesia menunjukkan belum ada partai yang mampu menjalankan fungsinya sebagai institusi politik yang dapat dipercaya publik. Tapi setidaknya PKS saat ini telah mendekati menjadi partai politik yang mampu menjadi artikulasi kepentingan rakyat. 


Walau partai ini baru saja mengalami nasib tragis akibat tersandungnya mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dalam impor daging sapi. Kasus ini sangat disayangkan ditengah-ditengah partai politik di Indonesia untuk membangun kepercayaan publik. Tidak ayal lagi kasus ini akan sedikit banyak akan berpengaruh pada elektoral PKS di pemilu 2014. Walau kasus inipun tidak akan berpengaruh pada kader PKS atau party ID, akan tetapi dimata publik ini sangat berpengaruh pada perolehan suara PKS yang berasal dari Undecided voters.


PKS bisa dikatakan menjadi satu-satunya dari banyak partai yang bergerak cepat dalam mengembalikan kepercayaan publik dengan perbagai upaya konsolidasi internal pasca kasus impor daging. Gerakan penyegaran spiritual kader akan sedikit banyak membantu mengikis demoralisasi kader. 


Banyak partai di Indonesia yang kadernya terlibat korupsi malah hanya berkutat pada konflik internal tanpa ada upaya penyelamatan partai. Publik yang terlanjur menstempel jelek PKS saat ini mulai berfikir ulang karna gerakan penyelamatan partai di PKS sangat begitu sistematis. Ditengah-tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik, PKS pun mencoba kembali menarik simpati publik dengan meluncurkan sebuah tagline baru “cinta, kerja dan harmoni”. Hal ini akan kembali mempertontonkan pada publik bahwa PKS telah berusaha memperbaiki borok partai ataupun penyakit demoralisasi kader. PKS pun berharap pada rakyat untuk dapat memaafkan partai ini yang pernah tersandung korupsi politik. Tagline yang begitu low profile ini akan dapat melahirkan persepsi baru bagi publik bahwa partai politik juga mampu menjadi pembawa aspirasi rakyat. Publik menilai peluncuran cinta, kerja dan harmoni benar-benar akan sesuai dengan hakikatnya dan mampu melegitimasi partai politik dihati sanubari rakyat. Peluncuran ini pun bertepatan dengan Milad PKS ke 15 yang digelar di kompleks Lawang Sewu Semarang, yang dikenal sebagai daerah dengan basis massa merah terkuat di Indonesia.


Wajah Baru Partai Politik


Ditengah kesibukan menghadapi pesta demokrasi lima tahunan. Partai ini mencoba sesuatu yang baru dari yang biasanya dilakukan dalam proses rekruitmen politik. Calon anggota legislatif  yang ditampilkan dipublik hampir 90% berasal dari internal partai dan tidak satupun berasal dari kalangan artis. Ini membuktikan pada publik bahwa partai ini telah berhasil melalukan regenerasi kader dengan sangat baik. Ditengah gencarnya partai lain memburu artis sebagai peraup suara. Langkah yang jarang ditemukan di partai lain dinegeri ini akan membuat PKS akan mampu melahirkan kader-kader pekerja politik yang terjamin kapabilitas dan integritasnya. Ditambah lagi pembentukan karakter kader ideologis dengan perlbagai pembekalan internal maupun sekolah partai ala PKS.


Banyak pihak meragukan PKS mampu mendulang suara yang signifikan ketika partai ini tidak tertarik sedikitpun melirik artis sebagai caleg nya.Hal ini membuktikan PKS telah mampu menunjukkan lokus kekuasaan partai politik yang bersifat menyebar dan bukan oligarkis. Artinya proses rekruitmen politik di PKS tidak memakai teori the owner of the party, karna pemilihan caleg PKS melalui penyaringan suara arus bawah sehingga caleg yang dihasilkan sangat terseleksi dengan baik dan tentunya melalui persetujuan selektor kandidasi yang teruji. 


Partai ini telah mengadopsi model rekruitmen politik dengan model inkulsif artinya setiap kader boleh menjadi kandidat politik, dan pembatasnya hanya sebuah regulasi dan selektor sebuah kontinum kandidasi dengan catatan tetap memperhatikan suara arus bawah. Sedangkan dipartai lain kita tidak menemukan pola rekruitmen politik yang ideal dan bahkan banyak terjadi penyimpangan antara pola inklusif atau ekslusif. Malah ada partai yang secara makro berkarakter partai kader tapi bila dilihat dari proses rekruitmen politik terjadi penyimpangan dan bahkan oligarkis, sehingga banyak kader yang berjasa maupun potensial dipartai malah tidak masuk dalam proses kandisasi legislatif.


Banyak peneliti menilai pemilihan artis sebagai caleg akan sangat beresiko tinggi, karna banyak artis yang tidak mempunyai kapabilitas menjadi wakil rakyat. Seperti dikatakan sosiolog UGM, Arie Sujdito, banyak partai menjadi partai pemalas karna terlalu banyak berharap dari para artis dan tokoh yang dianggap populer. Fenomena rekruitmen politik bergaya instan ini semakin membuktikan malasnya parpol melahirkan calon pemimpin bangsa. 


Para caleg  instan ini kebanyakan tidak memiliki kemampuan intelektual, track record sebagai pekerja politik. Inilah yang ditakuti ketika tidak ada seleksi yang jelas pada caleg yang tidak memiliki indentifikasi kepartaian (party identification) maka tidak ada jaminan akan dapat membenahi demokratisasi. Jangan aneh bila nantinya perilaku partai politik acap kali dicederai oleh perilaku elit partai yang tidak sesuai dengan norma. 

PKS setidaknya telah mampu mempertahankan fungsi agregasi dan artikulasi dalam proses rekruitmen politik. Publik akan menunggu kerja nyata partai ini dalam upaya perbaikan citra partai politik khususnya partai Islam ditanah air. Langkah substansial diyakini PKS mampu menampilkan kerja-kerja organisatoris yang lebih merakyat. Ini semakin mengukuhkan wajah baru partai politik di Indonesia yang lebih reprensentatif. Wajah baru partai politik di Indonesia patut disandang oleh PKS sampai saat ini. Selamat Milad ke 15 buat Partai Keadilan Sejahtera
 

Bambang Arianto

posted by @Adimin

MENSOS BANTU SUMATERA BARAT RP2,6 MILIAR

KESIAPSIAGAAN BENCANA

PADANG - Kementerian Sosial menyerahkan bantuan senilai Rp2,6 Miliar untuk kesiapsiagaan bencana di Sumbar. Bantuan yang diserahkan Menteri Sosial RI, Salim Segaf Al Jufri itu itu diterima 7 kabupaten/kota dan Provinsi Sumbar.

Bantuan itu meliputi Mobil Rescue Tactical Unit (RTU) untuk Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pasaman dan Kota Solok. Kemu­dian dapur umum lapangan untuk Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Padang Panjang. Berikutnya Mobil Dump Truck untuk Dinas Sosial Provinsi Sumbar serta Motor Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk Kota Padang.

“Bantuan ini untuk mem­perce­pat penanggulangan bencana, karena bencana itu bisa kapan saja terja­di,” kata Menteri Sosial RI, Salim Segaf Al Jufri usai Rakor  SDM dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Regional I Sumatera di hotel Pange­ran Beach dan Penyerahan Bantuan Kesiap­siagaan Bencana di Hotel Pa­nge­ran Beach Padang, Minggu (28/4).

Menurutnya, bencana alam terja­di karena faktor alam atau faktor buatan manusia. Sulit memprediksi waktu kejadiannya. Demikian juga bencana sosial terjadi sebagai hasil interaksi ancaman dan kerentanan sosial (fisik maupun psikologis) dalam komunitas masya­rakat.

Untuk itu, lanjut Mensos, perlu diterapkan Sistem Penanggulangan Bencana Bidang Bantuan Sosial. Penanggulangan bencana harus memiliki parameter jelas, terukur, termasuk ruang lingkup tugas personel seperti Tagana, Karang Taruna, PSM, Satgasos, dan lain-lain, melalui satu wadah dengan nama  Tim Reaksi Cepat, yang dalam kondisi kritis, dapat berfungsi sebagai PUSDALOPS.

“Salah satu pendukung yaitu adanya kendaraan-kendaraan bantuan kesiapsiagaan bencana ini. Kendaraan operasional itu betul-betul diperuntukkan untuk keben­canaa, dan menunjang penanganan permasalahan kesejahteraan sosial lainnya,” harapnya.

Di samping itu, Mensos Salim Segaf juga mengungakpan, penga­laman selama ini menunjukan memang luar biasa bila dilihat dari partisipasi masyarakat pasca bencana terjadi. Munculnya situasi dan kondisi darurat baik per­orangan, kelompok maupun orga­nisasi-organisasi turun ke lapangan untuk membantu korban bencana sosial, sehingga terkadang melang­gar norma-norma yang ada dan rambu-rambu hukum.

“Di sinilah bagian penting yang harus dikemas ke depan. Artinya korban bencana harus mendapatkan perlindungan sosial, sebagai jalan diperlukannya  pengembangan Program dan Kebijakan yang dapat mengantisipasi berbagai persoalan baru yang mungkin terjadi. Juga masalah bencana sosial yang masih tersisa, termasuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana,” harap Salim Segaf dihadapan gubernur, bupati/walikota dan badan penang­gulangan bencana peserta Rakor Pembangunan Kesjahteraan Sosial Regional I Sumatera tersebut.

Sementara itu, pada Raorbang Regional I Sumatera menyimpulkan tiga hal. Pertama, Kementrian Sosial mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak dan instansi peme­rintahan dalam rakorbang yang diikuti 2100 peserta. Kedua, hampir seluruh instansi social menyusun aksi penyusunan rancangan pemba­ngunan kesejateraan social. Ketiga, MoU dengan 18 kabupaten kota.

Muatan rakorbang terakhir tersebut adalah, penanggunlangan masalah penyandang kesejahteraan sosial, kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi (salah satunya Unand), pembentukan lembaga dan organisasi sosial nasional dan internasional untuk memberikan pelayanan terpadu kepada penyan­dang kesejahteraan sosial.

Mensos Salim Segaf Aljufri mengatakan, rakorbang tersebut tidak hanya berhenti sampai peren­canaan saja, tetapi akan ditindak­lanjuti sampai ke pusat. “Perencanaan pelayanan bagi penyandang kese­jahteraan sosial menjadi bagian rencana kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” tambahnya.

Rapat Rakorbang yang dimulai dari 28 April sampai dengan 1 Mei 2013 ini bertujuan agar terlak­sananya koordinasi dengan instansi terkait dan terwujudnya SDM yang berkualitas. 

*harianhaluan.com

posted by @A.history

PKS Pastikan Hanya Setor 492 Nama di DCS, Tak Ada Caleg Ganda

Jakarta - PKS telah menyerahkan 492 nama bakal calon anggota legislatif ke KPU pada Selasa (16/4) lalu. PKS memastikan tak akan memenuhi kuota 560 caleg pada masa perbaikan nanti.

"Nggak, kita tetap 492 caleg," kata ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, kepada detikcom, Minggu (28/4/2013).

Menurutnya, meski penambahan jumlah bakal caleg itu dimungkinkan pada masa perbaikan nanti, namun jumlah 492 merupakan hasil akhir dari proses seleksi penentuan bacaleg yang dilakukan PKS sebelum diserahkan ke KPU.

"Itu sudah final," ucapnya.

Mardani juga memastikan, tak ada nama ganda dalam daftar bacaleg yang diserahkan ke KPU, di mana saat ini tengah dilakuakn diverifikasi oleh KPU selama 14 hari.

"Caleg ganda tidak ada, karena yang diajukan mayoritas kader. Yang bukan kader adalah mereka yang sudah lama berinteraksi dan terseleksi," kata Mardani.

Sebagaimana diketahui, KPU menetapkan kuota maksimal pengajuan bakal caleg sebanyak 560 orang. Dari 12 partai politik yang menyerahkan calegnya ke KPU, hanya 8 partai yang mengajukan bacaleg 560 orang, yaitu Partai Hanura, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Gerindra, PAN, PPP, PKB, dan Partai Demokrat. 

Empat partai lain mengajukan bacaleg kurang dari 560 orang atau tidak memanfaatkan 100 persen jumlah kursi yang tersedia, yaitu PDIP, PKS, PKPI dan PBB.

*news.detik.com

posted by @A.history

LT 3 Besar Dapil Terakhir – Kader PKS Manjakan Lagi Pedagang Pasar

Padang - Pemilu 2014 akan di gelar kurang labih satu tahun lagi, PKS menargetkan meraih suara terbanyak danmasuk dalam jajaran 3 (tiga) Besar. Untuk mencapai kemenangan itu perlu digalang kekuatan bersama serta kesolidan semua lini. Mulai dari struktur pengurus, kader, dan simpatisan . Hari ini sebanyak kurang lebih 40 orang kader PKS Kota Padang Dapil V menggelar acara LT 3 Besar. Kegiatan ini merupakan yang terakhir dari seluruh rangkain LT 3 Besar di seluruh Dapil.

LT 3 Besar diadakan di kantor DPC Lubuk Kilangan Jalan Raya By Pass Indarung. Peserta yang hadir dari seluruh pengurus DPC dan DPRa Dapil V yakni Lubuk Begalung, Bungus dan Lubuk Kilangan. Acara ini di mulai pukul 9 wib, seluruh peserta mendapat taujih untuk kemenangan dakwah dari ustad irsyad safar. kader yang mengikuti penuh semangat meski duduk lesehan di kantor DPC LUKI.

Setelah taujih dari ustad Irsyad acara di lanjutkan dengan pengarahan oleh ustad Budiman yang sekarang menjabat Wakil ketua DPRD Kota Padang. Ada tiga poin penting yang di sampaikan beliau. Pertama tentang Calon Anggota Dewan (CAD), ada 10 orang yang akan bertarung pada Pemilu dari Dapil V ini dan kita harus bisa mendapatkan suara terbanyak. Bahkan ia menekankan untuk Lubuk Kilangan PKS harus 1 (satu)  besar.

Kedua, mengenai Kajian Fikih Kontemporer bersama Ustad Irsyad Safar di Masjid Jabal Rahmah Semen Padang. Ustad budiman mangajak seluruh kader dan simpatisan untuk bisa menghadirinya. Ketiga, penekanan kepada kader untuk selalu solid.

Dalam kesempatan ini ustad budiman mewakili struktur DPD PKS Kota Padang juga menjelaskan bahwa PKS Kota Padang akan mengusung Ustad Mahyeldi untuk maju menjadi Wali Kota Padang  dan diminta kepada Kader jangan ragu-ragu jika ada masyarakat bertanya siapa Calon Wali Kota dari PKS maka kita sudah ada jawabannya, ujar beliau.

Rangkaian terakhir dari kegiatan LT 3 Besar adalah aksi belanja kepasar tanpa menawar. Setiap kader minimal belanja 30. 000 ribu. seluruh peserta di beri bekal berupa kantong asoy yang bertuliskan “PKS menuju 3 Besar.” Pasar yang dituju kali ini adalah Pasar Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan. Seluruh kader mulai bergerak sekitar pukul 11. 30 wib menuju pasar.

Berikut Foto Aksi-aksi Kader PKS di Pasar Bandar Buat :

  

 posted by @A.history

PKS optimalkan kinerja kadernya di luar negeri

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera mengoptimalkan struktur dan kadernya yang berada di luar negeri dengan 60 pengurus Pusat Informasi dan Pelayanan PKS dari 18 negara yang berkumpul di Kota Istanbul, Turki, mulai Sabtu (27/4) hingga Minggu.

"PKS ingin mengoptimalkan peran 7.000 kadernya di berbagai negara dalam melayani warga Indonesia dengan informasi yang tepat tentang partai maupun situasi politik di dalam negeri," kata Presiden PKS Anis Matta dalam keterangan tertulisnya yang diterima Antara di Jakarta, Minggu.

Sebanyak 60 pengurus Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera (PIP PKS) dari 18 negara berkumpul di Kota Istanbul, Turki selama dua hari, 27-28 April 2013, untuk mendapatkan pembekalan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang dipimpin langsung oleh Presiden PKS Anis Matta.

Anis mengatakan bahwa banyaknya jumlah kader PKS di luar negeri dan besarnya jumlah pemilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI menjadi alasan mengapa partainya mementingkan konsolidasi pengurus yang tergabung dalam PIP yang tersebar di 22 negara di dunia.

Menurut dia, kader PKS di luar negeri selama ini aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi sesama warga di luar negeri.

"Keaktifan kader diharapkan juga berpengaruh langsung terhadap perolehan suara PKS dalam event-event politik, terutama Pemilu 2014," ujarnya.

Namun, dia mengingatkan agar kadernya bekerja tidak semata untuk meraih suara electoral, tetapi untuk kemanusian dengan meningkatkan peran diplomasi Indonesia di negara masing-masing.

"Saya tantang kader-kader PKS di berbagai negara untuk meningkatkan peran diplomasi Indonesia di negara lain, diawali dengan menjalin kerja sama dengan partai-partai politik setempat," kata Anis. PKS menargetkan mendapatkan satu kursi penuh dalam Pemilu 2014 melalui suara dari warga Indonesia di luar negeri.

*www.antaranews.com

posted by @A.history