Tahun Baru, Presiden dan Kader PKS Pilih Bantu Korban Banjir Bima

Bima - Mengawali hari di tahun 2017, Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih terjun berkerja bakti membantu membersihkan lingkungan yang porak poranda akibat musibah banjir. 

Ratusan kader PKS ini masuk ke gang-gang di wilayah kelurahan Kempo Nae yang mengalami timbunan lumpur dan sampah cukup parah.

Warga yang lebih dari sepekan berusaha bertahan di lingkungan tempat tinggalnya yang dipenuhi lumpur, kali ini mendapat tenaga segar untuk mengevakuasi barang-barang yang masih banyak berserakan di gang-gang perumahan warga. 

"Memang pekerjaan membantu evakuasi sampah dan lumpur di pemukiman warga yang berada di gang-gang adalah pekerjaan yang cukup sulit jika dikerjakan oleh tenaga kebersihan kota. Oleh karena itu kader-kader PKS lebih memilih membantu mereka," kata Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman di Bima, Ahad pagi 1 Januari 2017.

Ratusan kader PKS ini tak terkecuali para pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyatnya turut andil membawa sekop dan cangkul termasuk gerobak dorong. 

"Ini kedatangan kedua saya. Sebelumnya saya lima hari bantu evakuasi warga saat banjir kedua yang cukup parah terjadi sepuluh hari lalu", kata salah satu relawan, Kusmayadi asal Lombok. 

Para relawan yang juga kader PKS ini memang berasal dari berbagai kota dan pulau. Kota Bima sendiri berada di bagian timur pulau Sumbawa. Sementara Lombok berada di pulau yang berbeda. 

Masalah Baru

Sampah-sampah yang masih berserakan dan dibiarkan menumpuk rentan menghadirkan masalah baru.

"Saya kira butuh ekstra alat berat yang lebih masif dan pemkot bisa meminta bantuan dunia industri seperti PT Amman yang memiliki alat lebih lengkap dan sdm juga terlatih", kata  salah satu bakal calon gubernur NTB Zulkieflimansyah. 

Zul juga mengingatkan jika kondisi sampah ini hingga hari kesepuluh  masih belum bisa teratasi, ke depan hal ini bisa menguras ketahanan sosial warga.

"Saya kira kondisi yang mulai kondusif ini jangan sampai malah memburuk lagi, hanya karena evakuasi sampah dan lumpur tidak cepat dilakukan", tegas Zul.

Dalam kondisi seperti ini warga Kota Bima sangat membutuhkan bantuan relawan dari pihak luar karena musibah banjir kali ini memang memukul ketahan keluarga. Aparat PNS juga tidak bisa bekerja normal karena juga masih memikirkan kondisi keluarganya masing-masing.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Tujuan PKS Dorong RUU Pekerja Sosial Masuk Prolegnas

Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong agar RUU Pekerja Sosial bisa masuk prolegnas pada tahun sidang mendatang. Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia, yang memerlukan banyak aktivitas yang melibatkan pekerjaan sosial. "Sekitar 12 UU mengamanahkan berbagai bentuk pekerjaan yang berdimensi pekerjaan sosial namun dengan terminologi berbeda-beda. Ini artinya tidak terdapat kejelasan dalam hal batasan, ketentuan, sertifikasi, hingga tata kelola dalam tingkat pelaksana teknis," kata anggota Komisi 8 DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 23/12).

Padahal kata aleg FPKS ini lagi, keberadaan para pekerja sosial sangat krusial dalam berbagai program terkait penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan bahkan perlindungan perempuan dan anak. Contohnya adalah keberadaan para pendamping di program KUBE, program PKH, TKSK, hingga pendamping rehabilitas korban KDRT atau anak korban kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

"Bila tak ada undang-undang khusus yang mengatur soal pekerja sosial ini maka amanah undang-undang lain justru akan jalan ditempat karena sulit diimplementasikan." paparnya

RUU Pekerja Sosial ini sesungguhnya telah masuk dalam longlist prolegnas tahun 2014-2019 namun belum masuk dalam program prioritas karena diantaranya belum terpenuhinya kelengkapan administasi Naskah Akademik dan Draft RUU

"Draft dan Naskah Akademis ini masih dalam progras penggodokan di komisi 8 DPR RI. Tapi kami berharap tahun depan RUU ini bisa masuk sebagai RUU Prioritas," kata Ledia.

Sumber: RMOL


posted by @Adimin

Wirianingsih: Jadi Madrasah Generasi, Ibu Harus Diberi Peran Strategis

Jakarta (22/12) – Hari Ibu yang jatuh setiap 22 Desember adalah hari istimewa bagi kaum perempuan di Indonesia. Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih mengajak masyarakat untuk bisa memaknai hari istimewa ini dengan pemaknaan yang benar.

Wirianingsih mengatakan, Hari Ibu jangan hanya dimaknai sebatas perayaan. Namun, menjadi sebuah refleksi dalam peningkatan kualitas diri dari seorang Ibu.

“Seorang Ibu itu memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun sebuah bangsa. Karena, di dalam rahim mereka akan terlahir tunas-tunas bangsa dan melalui tangan mereka akan terlahirkan anak-anak yang terdidik dan berkarakter. Oleh karena itu, kita harus memberikan perhatian yang lebih kepada mereka” ujar perempuan yang akrab disapa Bu Wiwi ini.

Wiwi juga mengajak kepada seluruh masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perhatian dan kesempatan kepada para Ibu untuk dapat mengembangkan potensi dirinya baik di dalam keluarga, masyarakat maupun negara.

“Selamat hari Ibu untuk seluruh Ibu di Indonesia, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kelembutan di dalam hati kita. Semoga penghormatan kita kepada kaum Ibu tidak terhenti di hari Ibu saja, namun kita senantiasa membahagiakan mereka setiap saat. Karena, ridha Allah bertumpu pada ridhanya,” tutupnya.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Tiga Refleksi di Hari Ibu

Tanggal 22 Desember telah dinobatkan sebagai Hari Ibu Nasional. Hari tersebut begitu bersejarah bagi kaum perempuan di Indonesia. Sejak disahkannya Hari Ibu oleh Presiden Soekarno pada tahun 1953, sebagian besar masyarakat Indonesia ikut berpartisipasi dalam perayaan tersebut. Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih berharap masyarakat dapat menjadikan momentum Hari Ibu sebagai momen refleksi diri bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sejarah Hari Ibu
Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai Hari Ibu, alangkah baiknya jika kita mengenali sejarah hari Ibu terlebih dahulu. Hari Ibu pertama kali dirayakan pada tanggal 22 Desember 1953 melalui Dekrit Presiden Nomor 316 Tahun 1953. Tanggal tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun ke-25 Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia pada saat itu merupakan salah satu perkumpulan yang sangat aktif berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Selain itu, kongres yang diikuti oleh organisasi wanita Aisyiah ini berhasil menempatkan peran perempuan tidak saja di dalam keluarga, tapi juga masyarakat dan negara.

Berangkat dari latar belakang sejarah tersebut, maka Hari Ibu tidak saja diperingati sebagai penghormatan kepada perempuan yang berperan sebagai Ibu. Namun, merupakan sebuah penghormatan kepada perempuan Indonesia, atas semua perjuangannya dalam membangun bangsa dan negara.

Refleksi Sebagai Seorang Anak
Pada beberapa masyarakat, Hari Ibu biasanya dimeriahkan dengan membebastugaskan seorang Ibu dari pekerjaan domestiknya. Adapula yang memberikan ucapan terima kasih dengan memberikan para Ibu hadiah, dan lain sebagainya. Namun, lebih dalam dari itu, Hari Ibu dapat menjadi sebuah perenungan kita sebagai seorang anak kepada Ibu atas semua bakti yang sudah kita berikan kepada mereka sebagai orang tua kita. Karena, agama mewajibkan kita untuk senantiasa ber-birull walidain kepada kedua orang tua kita. Bahkan, dalam sebuah hadist, Nabi Muhammad sangat menekankan untuk menghormati Ibu.

Pada Hari Ibu ini, kita juga kembali diingatkan dengan semua perjuangan Ibu. Apapun kondisinya, kita harus senantiasa memberikan penghormatan kepada seorang Ibu. Mereka, rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk melahirkan kita ke dunia. Maka, coba kita kembali menakar apakah yang kita lakukan kepada Ibu kita selama ini sudah mampu mendatangkan ridha-Nya atau tidak. Karena, ridha Allah itu bertumpu pada ridha seorang Ibu.

Refleksi sebagai Seorang Ibu
Ibu merupakan sebuah peran yang sangat penting dan strategis untuk membangun sebuah peradaban. Karena, melalui tangannya lah akan terlahir anak-anak yang kuat dan siap untuk berjuang. Seorang Ibu juga akan menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam memaknai kehidupan. Itulah mengapa dalam agama disebutkan bahwa Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya.

Peran seorang Ibu juga sangat diperlukan dalam mengendalikan sebuah tatanan sosial dalam masyarakat. Dalam sejarah Kongres Perempuan Indonesia, para Ibu kita di Aisyiahtelah memberikan teladan bahwa kekuatan seorang Ibu dapat memberikan dampak yang besar terhadap perbaikan sebuah bangsa dan negara. Mereka aktif bergerak dalam masyarakat dan politik, untuk memberikan kontribusi terbaiknya.

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bagi para kaum Ibu untuk senantiasa menambah pengetahuan dan kemampuannya dalam mendidik anak, mengelola keluarga, dan berkontribusi aktif di dalam masyarakat. Tidak bisa seorang Ibu hanya mengurung diri dalam rumah, tanpa terlibat di dalam masyarakat. Tidak bisa juga seorang Ibu aktif di luar rumah namun mengabaikan perannya di dalam rumah. Agar kedua peran tersebut berjalan seimbang, maka diperlukan pemahaman dan kemampuan yang baik dalam membagi perannya tersebut.

Refleksi sebagai Warga Negara
Peran seorang Ibu dapat dilihat melalui dua hal, pertama Ibu sebagai Objek dan Ibu sebagai Subjek. Jika berbicara kita sebagai warga negara dan pemerintah sebagai pemangku kebijakan, maka kita akan berbicara mengenai peran seorang Ibu sebagai Subjek. Bagaimana, seorang Ibu diberikan kesempatan untuk mengembangkan pengetahuannya, mengakselerasi kualitas dirinya, dipenuhi hak kesehatannya, diberikan hak politiknya. Melalui pembekalan-pembakalan tersebut, maka seorang Ibu dapat menjadi salah satu harapan kita untuk membangun bangsa yang semakin maju kedepan.

Jika, seorang Ibu memiliki pemahaman politik yang baik serta rasa memiliki NKRI yang tinggi. Maka, anak-anak yang akan terlahir kelak adalah anak-anak yang memiliki pemahaman demokrasi yang baik, serta issue makar dan perpecahan NKRI yang beberapa bulan ini hangat diperbincangkan akan mampu ditangkis dengan anak-anak yang lahir dari para ibu yang memiliki pemahaman yang baik.

Peran PKS
Pengembangan kualitas diri seorang Ibu, akan mempengaruhi pengembangan kualitas sebuah bangsa. Oleh karena itu, Bidang Perempuan dan Ketahan Keluarga (BPKK) DPP PKS telah melakukan beberapa pembekalan melalui training, seminar dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan pemahaman seorang perempuan tentang peran penting seorang Ibu. Semua pembelakan tersebut terhimpun dalam Rumah Keluarga Indonesia (RKI).

Maka, berbicara mengenai Hari Ibu tidak saja berbicara mengenai perayaan Hari Ibu saja. Namun, bagaiman pada akhirnya kita dapat merefleksikan hari tersebut dalam diri kita. Sehingga memunculkan pemaknaan dan penghormatan akan peran penting seorang Ibu.

sumber: www.pks.id


posted by @Adimin

Perempuan PKS Siap Memenangkan Pilkada 2017

Depok (27/11) - Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih mengatakan kader perempuan PKS siap memenangkan pemilihan kepala daerah seluruh Indonesia.

"Insya Allah kader- kader perempuan PKS seluruh Indonesia siap memenangkan pilkada seluruh Indonesia, perempuan juga bagian dari perjalanan dakwah dan pemenangan dakwah," kata Wirianingsih pada penutupan agenda Pembinaan Kader Perempuan Nasional di Depok, Ahad (27/11/2016).

Oleh sebab itu, Wirianingsih berpesan kepada kader perempuan bahwa perempuan kader PKS yang setiap harinya penuh dengan kerja dakwah harus menjaga stamina dengan baik.

"Kader Perempuan PKS perlu pemenuhan dan persiapan stamina untuk memenangkan pilkada 2017 mendatang," imbuh Wirianingsih.

Agenda Pembinaan Kader Perempuan bertajuk "Menuju Keluruhan Fikrah, Mengokohkan Dakwah dalam Berkhidmat untuk Rakyat" itu dihadiri kader-kader perempuan PKS dari Sabang sampai Merauke. Diadakan selama tiga hari dari Jumat (25/11) hingga Ahad (27/11) ini. [pks.id]

posted by @Adimin

Jokowi Harus Perbaiki Manajemen Krisis

Jakarta (25/11) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar segera memperbaiki manajemen krisis dalam menghadapi situasi politik akhir-akhir ini.

Ia yakin Jokowi mampu menyatukan sikap dan langkah-langkah sesuai prinsip negara hukum."Sebaiknya pemerintah segera perbaiki manajemen krisis. Saya yakin presiden Jokowi dapat satukan sikap dan lakukan langkah-langkah sesuai prinsip-prinsip negara hukum," kata Sohibul melalui akun Twitternya @msi_sohibuliman, Jumat (25/11/2016)

Ia menekankan setiap unsur-unsur pemerintah harus satu sikap dan bertindak sesuai dengan apa yang diputuskan dan diarahkan Presiden Jokowi. "Sangat mustahil beliau tidak bersikap tegas," ucap Sohibul.

Ia mencontohkan jika pemerintah sepakat ada upaya makar dari "free rider", maka seharusnya semua unsur dapat mencegah tanpa harus menimbulkan ketakutan rakyat. Namun, ujar Sohibul, jika pemerintah yakin tidak ada upaya tersebut jangan sampai dibuat seolah-olah hal tersebut ada.

Kini, kata dia, di tengah sikap yang beda-beda justru ada upaya-upaya menciptakan suasana tegang. "Ini justru bikin publik penasaran dan makin antusias!" cuit Sohibul.

Ia mengatakan jika #AksiSuperDamai212 nanti benar-benar ada, menurutnya semua pihak harus komitmen tidak anarkis dan tidak melebarkan isunya yaitu kasus hukum saudara Basuki Tjahaja Purnama (BTP) 

"Belajar dari aksi damai 411, agar jadi aksi super damai maka semua harus taat asas tidak lewati jam 18.00 WIB. Taati due process of law! Bukan ngajari tapi agar jelas, due process of law maksudnya: menegakkan hukum (menuntut keadilan) tidak boleh dengan cara melanggar hukum itu sendiri!" tegasnya.

Ia berharap semoga semua elemen semakin kuat dengan penegakan prinsip-prinsip negara hukum yaitu: supremacy of law, equality before the law, due process of law! 

[pks.id]


posted by @Adimin

Guru yang Baik Ciptakan Bangsa yang Berjaya

Jakarta (25/11) – Hari Guru Nasional menjadi momentum untuk perbaikan kualitas guru di Indonesia. Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Fahmi Alaydroes menyampaikan bahwa guru yang baik akan menciptakan bangsa yang berjaya dan guru yang buruk akan menciptakan bangsa yang terpuruk.

“Guru wajib memiliki kemampuan untuk menghasilkan siswa berkualifikasi tinggi,” tutur Fahmi di kantor DPP PKS Jln TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (25/11/2016).

Fahmi menjelaskan, bahwa kualitas guru sangat ditunjang oleh peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya.“Kebijakan meningkatkan kemampuan guru melalui program sertifikasi adalah kebijakan dengan niat dan maksud mulia. Negara telah mengerahkan sumber daya dana dan upaya yang sangat luar biasa,” jelasnya.

Akan tetapi, Fahmi menyayangkan kebijakan program sertifikasi guru tidak berjalan baik di lapangan, dikarenakan masih adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan kebijakan tersebut. Sehingga, kebijakan tersebut sudah terkebiri sejak dini.

Oleh karena itu, Fahmi menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap kebijakan sertifikasi guru. Agar, kebijakan tersebut dapat sesuai dengan sasarannya. “Saatnya kita semua harus bekerja ikhlas, bekerja keras, dan bekerja cerdas demi meningkatkan harkat dan martabat guru,” tutupnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Pernyataan Sikap DPP PKS Soal Kekerasan terhadap Etnis Rohingya

PERNYATAAN SIKAP

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 
No.01/K/PYT/DPP-PKS/1438
TENTANG
KEKERASAN, PEMBUNUHAN MASSAL, PERAMPASAN DAN PENGUSIRAN TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI RAKHINE STATE (ARAKAN), MYANMAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Masyarakat Internasional telah menyaksikan kembali terjadinya tragedi kemanusiaan di Myanmar, sepanjang bulan Oktober-November 2016. Pemerintah dan Militer Myanmar serta kelompok etnis Myanmar lainnya melakukan dan membiarkan terjadinya kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya di Rakhine State (Arakan), Myanmar.

Walaupun sebelumnya telah terjadi provokasi dari pihak-pihak yang mengklaim sebagai memperjuangkan hak-hak etnis Rohingya, namun respon Pemerintah dan Militer Myanmar telah melampaui batas-batas yang wajar serta mengabaikan ketentuan-ketentuan internasional mengenai perlindungan hak-hak warga sipil dalam konflik bersenjata.

Hal ini menyebabkan bertambahnya beban dan penderitaan etnis Rohingya berupa kehilangan nyawa, harta, rumah dan terusir dari tanah mereka. Laporan-laporan yang kredibel secara terbuka telah menyebutkan bahwa desa-desa yang dibakar, ratusan jiwa tewas (dan jika diakumulasi dengan peristiwa-peristiwa serupa pada tahun-tahun sebelumnya) ratusan ribu orang lainnya terusir dari kampung halaman dan hidup terlantar sebagai pengungsi.

Kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran tersebut diatas sesungguhnya telah dilaporkan secara berkala oleh masyarakat internasional semenjak Myanmar (a.k.a. Burma) merdeka dari penjajahan Inggris, namun belum mendapat respon yang memadai dari Pemerintah Myanmar, bahkan kualitas dan upaya perlindungan HAM bagi etnis Rohingya di Myanmar semakin memburuk.

Kita menyadari bahwa upaya menjunjung prinsip “non-intervention” yang dipegang oleh masyarakat internasional yang beradab tidak boleh mengabaikan tanggungjawab para pihak untuk melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata (Responsibility to Protect) dan kewajiban para pihak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya genosida (Prevention of Genocide) sehingga “humanitarian intervention” untuk menjamin hak-hak warga sipil dalam konflik bersenjata di Myanmar tidak boleh ditunda.

Dengan demikian, menghormati prinsip “non-intervention” tidak perlu diartikan sebagai mengesampingkan “humanitarian intervention” agar keselamatan dan hak-hak warga sipil dalam konflik bersenjata di Myanmar dapat terjamin dan terpelihara. 
Oleh karena itu, DPP PKS menegaskan sikapnya:

1. Mengecam tindakan kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya yang dilakukan oleh pihak Pemerintah dan Militer Myanmar serta kelompok etnis Myanmar lainnya. Tindakan tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, negara-negara anggota ASEAN dan juga masyarakat internasional.

2. Mendesak Aung San Suu Kyi sebagai State Councellor of Myanmar yang juga seorang tokoh penerima hadiah Nobel Perdamaian agar dapat berperan aktif dalam menghentikan tindakan kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya. Sosok Aung San Suu Kyi yang dikenal oleh dunia internasional sebagai pejuang demokrasi seharusnya mampu mendorong terciptanya situasi yang lebih demokratis dan menghormati hak-hak etnis Rohingya untuk hidup sebagai bagian dari warga negara Myanmar.

3. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia melakukan langkah-langkah pembelaan dengan cara:

a. Mengambil peran lebih aktif sebagai negara paling besar dan demokratis di ASEAN untuk memelihara stabilitas keamanan di kawasan dan mencegah munculnya hambatan-hambatan terhadap tumbuh kembangnya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

b. Mendorong pimpinan negara-negara ASEAN untuk terus mendesak pemerintahan Myanmar agar menghentikan tindakan kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya di Rakhine State (Arakan), Myanmar.

c. Memperjuangkan pengakuan kembali secara legal-konstitusional status etnis Rohingya di Rakhine State (Arakan) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari warga negara Myanmar.

d. Mendorong negara-negara Anggota ASEAN lainnya untuk berpartisipasi dalam memberikan fasilitas penampungan sementara bagi para pengungsi Rohingya yang terusir dari negerinya.

e. Mendorong negara-negara Anggota ASEAN agar menjadikan masalah ini sebagai agenda perjuangan bersama di Dewan HAM ASEAN, PBB dan forum internasional lainnya.

4. Mendesak Komisi I DPR RI dan Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI agar lebih aktif melakukan upaya diplomasi dengan cara:

a. Mendorong ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk terlibat aktif mendesak Parlemen dan Pemerintahan Myanmar agar segera menghentikan tindakan kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya di Rakhine State (Arakan), Myanmar.

b. Mendorong AIPA untuk terlibat aktif mendesak Parlemen dan Pemerintah Myanmar agar mengedepankan pendekatan yang lebih konstruktif dan menjauhi tindakan kekerasan dan menunaikan hak-hak etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar.

c. Mendorong agar AIPA membawa permasalahan ini ke forum Inter-Parlemantary Union (IPU) agar menjadi perhatian dan agenda perjuangan bersama parlemen seluruh dunia, sehingga dapat menjamin hak-hak etnis Rohingya sebagai warga negara di Myanmar.

5. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk senantiasa mendoakan dan memberikan bantuan kepada etnis Rohingya agar diberikan keselamatan dan kedamaian serta tidak terprovokasi oleh hal-hal yang menimbulkan dampak keamanan dan ketertiban di Indonesia.

Semoga Allah Swt meridhai upaya kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 24 November 2016

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PRESIDEN,                                                                                                                           SEKRETARIS JENDERAL,

H. MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D.                                                                                     H. MUSTAFA KAMAL, S.S.

Tembusan:
1. Presiden RI
2. Wakil Presiden RI
3. Ketua MPR RI
4. Ketua DPR RI
5. Ketua DPD RI
6. Menteri Koordinator Polhukam RI 
7. Menteri Luar Negeri RI
8. Ketua Komisi I DPR RI
9. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI 
10. Ketua Fraksi PKS DPR RI
11. Ketua Fraksi PKS MPR RI
12. Kantor Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta
13. Kantor Sekretariat ASEAN di Jakarta
14. Kantor Perwakilan PBB di Jakarta

sumber: www.pks.id


posted by @Adimin

Pusat Khidmat PKS di Berbagai Daerah Berjalan Aktif

Jakarta (23/11) - Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS Fahmy Alaydroes mengatakan Pusat Khidmat PKS di berbagai daerah di Indonesia berjalan dengan baik dan aktif.

Pusat Khidmat PKS memiliki banyak program seperti Rumah Cerdas, Rumah Sehat, Rumah Peduli, Rumah Aspirasi, Rumah Keluarga Indonesia, Rumah Dakwah, Rumak Konsultasi Syariah, dan Rumah Siaga dan Tanggap Bencana

“Pusat Khidmat PKS di setiap DPD berjalan setidaknya satu pekan sekali meski durasinya tidak harus lama,” kata Fahmy di Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Misalnya Rumah Cerdas setiap Ahad pagi pukul 09.00 sampai pukul 11.00, kegiatannya adalah taman baca dan dongeng anak. Lalu pekan depannya pelayanan kesehatan, talk show pola hidup sehat misalnya.

“Combine. Jadi setiap pekan itu, bisa berbeda tema dan kegiatan, bisa juga kegiatan sama berulang, sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing daerah karena segmentasinya berbeda,” katanya.

Rumah Cerdas diampu oleh Departemen Pendidikan dalam bidang Kesra. Rumah Sehat diampu oleh Departemen Kesehatan bisa bersinergi dengan BKO dalam konteks aktivitas kebugaran.

“Misalnya di Rumah Sehat itu ada pelayanan kegiatan senam nusantara atau tes kebugaran. Edukasi kesehatan, pemeriksaan, pengobatannya diampu oleh Departemen Kesehatan,” ujar Fahmy.

Rumah Peduli, jelas Fahmy, yang mengampu Departemen Sosial dalam bidang Kesra. Rumah Aspirasi yang diampu oleh bidang Polhukam, berkaitan dengan aktivitas resesnya para anggota dewan.

“Melalui Pusat Khidmat PKS yang berpusat di kantor-kantor partai menjadi sarana bahwa pejabat publik kita DPR pusat maupun wilayah. Bertemu dengan konstituen, menyampaikan aspirasinya, tentunya dalam hal-hal tertentu perlu dilakukan advokasi,” katanya.

Rumah Keluarga Indonesia lebih dulu ada bahkan sebelum ada Pusat Khidmat PKS dengan berbagai macam kegiatan yang sangat banyak sekali, yang diampu oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) kemudian dimasukkan menjadi bagian Pusat Khidmat PKS tapi tetap berkibar RKI itu sendiri. Sebagai wadah berbagai macam aktivitas dan aktualisasi perempuan.

Rumah Dakwah yang mengampu BPU kaitannya dengan kegiatan pelayanan PKS bagi masyarakat dalam hal menyediakan para asatidz, asatidzah, narasumber untuk menjadi khotib dan penceramah dalam berbagai kesempatan.

"Lagi butuh ustadz? PKS menyediakan. Di Rumah Dakwah juga ada dauroh mubalighin, pelatihan para dai muda misalnya. sehingga masyarakat terpenuhi kebutuhannya untuk memiliki kafa'ah syar'i/ilmu agama dan potensi sebagai da'i/penyeru kebaikan,” kata dia.

Rumah Konsultasi Syariah diampu oleh Dewan Syariah baik wilayah maupun daerah. Karena basis pusat PKS di level DPD dan di bawahnya, maka Dewan Syariah di daerah yang banyak berperan.

“Ini membantu masyarakat yang membutuhkan jawaban -jawaban atas berbagai pertanyaan serta persoalan dalam kehidupan bermasyarakat misalnya hukum waris, ekonomi syariah, investasi syariah, dan lain-lain,” jelas dia. [pks.id]

posted by @Adimin

400 Ribu Kencleng Peduli untuk Negeri

Jakarta (22/11) - Ada banyak cara agar masyarakat peduli terhadap negeri. Seperti yang dilakukan oleh Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui kencleng yang diberi nama Tabung Peduli PKS. Tabung ini merupakan bagian dari agenda Rumah Peduli. Sebagai bagian dari Pusat Khidmat PKS yang tersebar di berbagai daerah di Indoensia, Rumah Peduli ingin menyediakan sarana untuk mengedukasi masyarakat.

"Rumah Peduli ini dijadikan sebagai sarana untuk mengedukasi, peduli satu sama lain, menyisihkan sebagian rejeki, sebagian waktu, pikiran dan tenaga masyarakat untuk berbuat kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan sekecil apapun. Di Rumah Peduli ada tabung peduli berupa kencleng yang didisribusikan ke rumah-rumah kader, simpatisan atau masyarakat yang mau turut serta," kata Ketua Bidang Kesra DPP PKS, Fahmy Alaydroes, di Jakarta, Senin (21/11/2016).

Bidang Kesra diakui Fahmy menyerahkan desain tergantung dari kearifan lokal di daerah, yang penting branding Pusat Khidmat PKSnya tetap ada. Jumlah tabung sendiri sejumlah kader yang ada di masing-masing daerah, sekitar lebih kurang 400 ribu tabung yang beredar.

"Sekitar 400 tabung beredar. Proses monitoring dan evaluasi masih berjalan. Pemegang tabung bisa mengisinya dengan menyisihkan uang sisa belanja, sisa-sisa naik angkot, sisa ongkos perjalanan dan lainnya ke dalam kencleng. Satu bulan sekali dikumpulkan dan hasilnya digunakan untuk aktivitas-aktivitas sosial," kata Fahmy.

Kemudian, hasil yang terkumpulkan dialirkan untuk kegiatan sosial dan bencana. Rumah Peduli membantu sesama seperti waktu lalu ketika ada bencana banjir di Garut, kemudian ada longsor di Jawa Tengah, bencana asap di Riau sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan, banjir juga di Sumatera Barat sudah banyak aktivitas penanggulangan bencana.

"Kencleng dikumpulkan di masing-masing daerah untuk kebutuhan daerahnya. Untuk bencana skala nasional biasanya DPP yang melakukan supervisi, pengumpulan dana dan memberikan bantuan. Sementara untuk skala kecil diselesaikan daerahnya sendiri," terang Fahmy. [pks.id]

posted by @Adimin

Ini Catatan Akhir Tahun Jokowi-JK di Bidang Ekonomi

Jakarta (21/11) – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Refrizal memberikan catatan akhir tahun 2016 Pemerintahan Jokowi-JK, di bidang Perekonomian Indonesia. Dalam penilaian Refrizal, salah satu salah satu kelemahan pemerintah Jokowi adalah soal ketidakmampuannya mengubah struktur PDB Indonesia yang masih didominasi oleh peranan sektor konsumtif.

“Struktur PDB Indonesia di 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK masih tidak berubah. Peranan belanja rumah tangga masih sangat dominan. Bahkan sektor ekspor dan impor yang diharapkan dapat tumbuh dengan baik ternyata malah berperan lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya,” jelas Refrizal di Jakarta, Senin (21/11).

Di sisi lain, peranan investasi langsung pada Triwulan III-2016 cenderung melambat, hanya 31,98 persen sedangkan pada Triwulan II-2016 mencapai 32,47 persen dan pada Triwulan III-2015 mencapai 32,36 persen.

“Data-Data tersebut mengonfirmasi bahwa masih banyak persoalan investasi di Indonesia. Meski pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan namun persoalan-persoalan mendasar belum terselesaikan. Beberapa diantaranya adalah masalah perizinan di daerah dan ketersediaan infrastruktur,” ungkap wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini.

Peringkat cost doing business Indonesia, papar Refrizal, sedikit membaik menjadi urutan ke 91 dari 106 negara. Hanya saja berbagai indikator masih jauh di bawah rata-rata negara Asia Pasifik, seperti memulai usaha. Sayangnya berbagai data yang digunakan dalam cost doing business hanya diwakili oleh Jakarta dan Surabaya, sehingga tidak mencerminkan kondisi Indonesia seutuhnya.

“Satu hal yang krusial hingga 30 September 2016, realisasi penerimaan negara baru mencapai Rp 1.081,9 triliun atau 60,6% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2016 sebesar Rp 1.786,2 triliun padahal pemerintah sudah menggulirkan program tax amnesty. Diharapkan dalam 3 (tiga) bulan tersisa kekurangan target penerimaan negara dapat tercapai,” tegas Refrizal.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diperkirakan hanya 5,1 persen, sedangkan pertumbuhan perekonomian global tahun 2016 diperkirakan sebesar 3,1 persen. Isu-isu global seperti Brexit, permasalahan utang China, injeksi fiskal Jepang yang belum cukup berhasil, hingga terpilihnya presiden AS Donald Trump, membuat kondisi perekonomian global semakin tidak pasti, hal-hal ini membuat konsumen cenderung menahan belanja.

Padahal, struktur PDB Indonesia didominasi oleh peranan belanja rumah tangga. Untuk itu, ditengah ketidakpastian global, melambatnya realisasi investasi dan seretnya realisasi penerima negara diharapkan pemerintah dapat melakukan sinergi antar kelembagaan, termasuk  dengan BUMN.

“Untuk mendukung tercapainya target penerimaan negara, pemerintah harus saling bersinergi. Tidak tumpang tindih dalam mengeluarkan kebijakan dan memperkuat peran-peran pembangunan BUMN” jelas Refrizal.

Salah satu cermin tidak terkonsolidasi tim ekonomi pemerintah dengan baik adalah soal polemik revisi PP 52/2000 dan PP 53/2000 yang berkembang sejak Agustus 2016. Revisi PP 52/2000 dan PP 53/2000 ini disinyalir akan mengubah peta industri telekomunikasi di Indonesia salah satunya adalah karena diberlakukannya kewajiban network sharing dan diperbolehkannya frequency sharing antar operator.

“Salah satu contoh konsolidasi antar lembaga pemerintah yang lemah tercermin dalam revisi PP 52/2000 dan PP 53/2000. Revisi kedua PP ini akan menyebabkan potensi hilangnya pendapatan negara dalam 5 tahun kedepan sekitar Rp 100 triliun dan hilangnya pendapatan BUMN sebesar Rp 200 triliun. Apalagi disinyalir isi revisi PP ini bertentangan dengan UU di atasnya," papar Refrizal.

Apalagi pemerintah melalui jargon Nawacita nya menegaskan akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Revisi PP ini berpotensi menghambat pembangunan di daerah terpencil dan terluar.

“BUMN adalah salah satu agen pembangunan yang dapat mewujudkan visi-misi pemerintah. BUMN dapat berperan melakukan pembangunan didaerah-daerah terpencil dengan penugasan-penugasan. Untuk itu, pemerintah harus pula memperkuat peran BUMN dalam pembangunan dan memandangnya sebagai mitra,” tegas Refrizal.

Secara umum, Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan UU yang ada di atasnya. Revisi PP 52/2000 dan PP 53/2000 berpotensi bertentangan dengan UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi. [pks.id]

posted by @Adimin

Semua Pihak Bertugas Merawat Kesatuan NKRI

Jakarta (21/11) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohammad Sohibul Iman berbicara mengenai kebhinnekaan melalui akun twitter pribadinya pada (20/11/2016) kemarin.

Menurut Sohibul Iman, Kebhinnekaan yang terjadi di Indonesia merupakan keajaiban yang harus dirawat oleh semua pihak.

"Kebhinnekaan terawat bukan karena klaim-klaim sepihak. Tapi karena adanya sikap jujur, terbuka, tenggang-rasa, dan tanggung-jawab secara kolektif! Yuk kita rawat!" Ucap pemilik akun @msi_sohibuliman itu.

Sohibul Iman juga meyakini, dengan adanya nilai-nilai tersebut didalam masyarakat maka kebhinnekaan tidak akan mudah Koyak.

Selain itu, Kang Iman juga menyampaikan pentingnya modal sosial untuk menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Modal sosial yang dihasilkan tersebut adalah rasa memiliki NKRI (sense of belonging), kebersamaan (togetherness), dan saling percaya (trustworthiness)!" Ucapnya.

Ia juga memaparkan, merawat kebinnekaan dalam tubuh NKRI merupakan tugas semua pihak.

"NKRI yang super majemuk sulit dikelola satu kelompok saja, harus libatkan banyak pihak. Insyaallah kebersamaan akan bawa kejayaan!" tutupnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Sohibul Iman: Khidmat Harus Jadi Jati Diri Kader

Kebumen (21/11) - Dalam konstelasi politik yang akan terus meningkat hingga tahun 2019, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mendorong kader PKS Jawa Tengah untuk terus menjadikan khidmat sebagai jati diri. 

Dengan menjadikan khidmat sebagai jati diri setiap kader, kata Sohibul Iman, PKS tidak akan perlu tenaga besar untuk bergerak bersama mensukseskan agenda-agenda PKS kedepan sebagai pelayan masyarakat. 

"Untuk menjadi salah satu partai papan atas, kita harus mulai terbiasa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena prinsip kita sejak awal berdiri adalah pemimpin itu pelayan," terang Sohibul Iman dihadapan kader-kader PKS Jawa Tengah di Kebumen, Ahad (20/11/2016).

Lebih lanjut, Sohibul Iman juga mengingatkan bahwa kader - kader PKS yang memiliki amanah jabatan publik memiliki tugas khusus untuk memberikan pelayanan advokasi hukum dan kebijakan.

"Jadi untuk yang menjadi anggota legislatif di tingkat apapun, memiliki tugas untuk memberikan pelayanan advokasi hukum dan kebijakan. Itu tugas khusus yang tidak bisa dilakukan oleh kader-kader yang lainnya," ujar Sohibul Iman.

Selama proses perkembangan dunia politik Indonesia tahun 2015 lalu, Sohibul Iman menambahkan bahwa PKS menjadi salah satu partai yang memiliki indeks produktivitas partai tinggi yaitu 50,9%. Menurutnya kenaikan produktivitas PKS dikarenakan pelayanan-pelayanan yang diberikan. [pks.id]

posted by @Adimin

Anggota MPR RI Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Bungus Teluk Kabung

Sosialisasi 4 pilar MPR RI Dr. H. Hermanto, MM (tiga dari kanan) bersama masyarakat Bungus Teluk Kabung, sabtu (19/11).  Al Amin/PKSFoto

Anggota MPR RI yang juga anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. H. Hermanto, MM menggelar kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang, Sabtu 19 Nopember 2016. Acara ini dihadiri oleh 150 warga yang terdiri dari anggota kelompok tani, ibu-ibu majelis taklim, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Hermanto mengatakan, sosialisasi 4 pilar merupakan program MPR RI yang bertujuan untuk memasyarakatkan kembali 4 Pilar Kebangsaan yang sudah mulai terlupakan.

"Sebagai warga negara dalam berkehidupan bernegara, kita wajib taat dan mengerti kepada dasar-dasar negara, yaitu empat pilar kebangsaan," ujar Hermanto. 

Empat pilar kebangsaan yang dimaksud adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NKRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara, Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara,” kata Hermanto.

Selain Dr. H. Hermanto, MM acara ini juga diisi oleh H. Gufron, SS (ketua DPD PKS Kota Padang) mengisi materi tentang tentang kepemudaan dam Gustami Hidayat (Sekretaris Umum DPW PKS Sumbar) yang membahas tentang fungsi 4 pilar dari sudut pandang aktivis dakwah.

Acara berjalan dengan lancar dan peserta partisipatif karena karena suasana diskusi hidup selama sosialisasi 4 pilar.

posted by @Adimin

Tiga Kunci Penyangga Kemandirian Ekonomi Daerah

Surabaya (14/11) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menjadi keynote speaker dalam acara Sarasehan Ekonomi Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Jawa Timur, pada Senin (14/11/2016).

Dalam pidatonya, Sohibul Iman menyampaikan terdapat tiga pilar yang dapat menyangga kemandirian ekonomi suatu daerah.

“Pertama adalah Kesinambungan Fiskal (Fiscal Sustainability). Inilah pilar utama yang harus menjadi perhatian semua pihak," ujar Sohibul.

Maju dan mundurnya suatu wilayah, papar Sohibul, dipengaruhi oleh pengelolaan kebijakan fiskalnya. Pengelolaan yang baik, akan mengantarkan pemerintahan yang mampu survive dalam situasi ekonomi yang tidak stabil.

Pilar kedua yang dibutuhkan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah adalah daya saing ekonomi. Daya saing ini, ungkap dia, adalah soal pemerintah daerah mampu menciptakan peluang untuk bertahan dalam arus masyarakat global.

Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengelola potensi ekonomi secara kreatif sehingga mengundang para investor untuk menanamkan modal di daerah.

Sohibul menyebut, pilar ketiga yang menjadi penyangga kemandirian ekonomi daerah adalah adanya pengelolaan pemerintah yang baik.

“Secara sederhana, asas tata kelola pemerintahan yang baik terumuskan dalam prinsip-prinsip good governance, yakni : pemerintahan yang dijalankan dengan memegang teguh prinsip partisipatif, transparansi, akuntabalitas, independensi, dan rule of law," jelas Kang Iman.

Oleh karena itu, Kang Iman mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam mewujudkan tegaknya tiga pilar tersebut.

“Mari kita perbaiki bersama segala kekurangan yang masih ada. Kita terus berikan yang terbaik dari apa yang kita bisa untuk NKRI tercinta," tutupnya.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Motivasi Pelajar, Sohibul: Banyak Beasiswa Tersedia

Anggota Komisi X DPR RI Mohamad Sohibul Iman berdialog dengan pelajar SMAN 5 Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (12/11/2016)

TASIKMALAYA -- Pelajar sebagai generasi penerus harus memiliki tekad dan keberanian untuk bermimpi. Jangan sampai keterbatasan menghalangi kesempatan untuk lebih berprestasi. Salah satunya dengan banyak beasiswa yang tersedia. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi X DPR RI Mohamad Sohibul Iman saat bertemu dengan siswa SMAN 3 dan SMAN 5 Tasikmalaya, Sabtu (12/11/2016).

Sohibul Iman memotivasi siswa untuk aktif mencari informasi beasiswa yang banyak tersedia. "Sekarang sudah sangat mudah mencari beasiswa. Kita tinggal manfaatkan handphone untuk mencari semua informasinya," papar anggota DPR RI FPKS dari Dapil Jabar XI yang meliputi Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya.

Sohibul mengatakan beasiswa dari pemerintah seperti bidik misi, beasiswa prestasi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak cukup. Sebab masih banyak beasiswa lain yang tersedia.

Presiden PKS ini mengungkapkan, berprestasi itu harus diwujudkan dalam tindak keseharian. "Ikhtiar dengan baik dengan belajar baik sendiri maupun berkelompok," ujar Sohibul.

Sohibul juga mengingatkan agar para pelajar dan anak muda pada umumnya agar memiliki lingkungan yang baik. "Sebab teman itu yang akan mempengaruhi anda akan belajar sungguh-sungguh atau malah main main," papar dia.

Terakhir, ujar dia, pelajar jangan sampai melupakan doa dan ibadah. "Ini penting karena jangan sampai kita pintar saja, tapi tidak memiliki spiritualitas yang baik," papar pria asal Tasikmalaya ini.

Sohibul Iman pada kesempatan yang sama juga meninjau lokasi ruang kelas baru (RKB) untuk SMA N 5 dan Lab Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk SMA N 3 bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Pahlawan Sejati Tetap Mengabdi Meski Tanpa Gelar

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman membantu korban banjir (ilustrasi)

Jakarta (10/11) - Pejuang sejati tak pernah meniatkan pengabdiannya untuk meraih gelar apa pun. Mereka tetap terhormat walau tanpa sebutan pahlawan. Hal tersebut dikatakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman dalam rangka Hari Pahlawan.

"Gelar pahlawan memiliki bobot moral tinggi sekali. Karana itu hanya diberikan kepada pejuang yang sudah wafat dengan jejak juang super terpuji," kata Sohibul melalui akun Twitternya @msi_sohibuliman di Jakarta, Kamis (10/11/2016).

Kang Iman, demikian ia intim disapa, menilai kepahlawanan diawali dengan ketulusan dalam pengabdian. Tidak harus tampak, tapi bisa dirasakan dari hati ke hati.

"Semoga kita tidak pernah ragu untuk tulus.Kepahlawanan dibuktikan dengan pengabdian tanpa henti. Tak apa tak ditertawakan, itu ujian ketulusan. Yang penting rakyat merasakan," harap pria yang menyelesaikan S1 sampai S3 di Jepang itu.

Kang Iman menekankan bahwa kiprah pejuang berakhir saat kematian. Akan tetapi jejak kepahlawanan dengan pengabdian nan tulus tetap hidup dan menjadi spirit generasi kemudian. 

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Wako Mahyeldi Kenalkan Pariwisata di Batam

BATAM – Meski pariwisata Kota Padang sudah tersohor kemana-mana, akan tetapi Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo tetap memperkenalkan daerahnya ke setiap daerah yang dikunjungi.

Seperti yang dilakukan pada saat menjadi narasumber dalam ekspos dan seminar yang diadakan Ikatan Keluarga Padang Kota (IKPK) Kota Batam, Minggu (6/11) di Batam. Walikota ‘menjual’ Padang di depan seluruh undangan dan pengusaha Minang yang hadir.

Di depan seluruh undangan yang hadir, Walikota Mahyeldi menyampaikan keunggulan pariwisata Kota Padang lewat ekspos yang telah disiapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang. Mulai dari objek wisata pantai, hingga ke objek wisata alam. Termasuk menceritakan telah mendunianya kuliner Kota Padang.

“Nasi Padang sudah dikenal dunia, bahkan enaknya Nasi Padang dijadikan lagu oleh penyanyi asal Norwegia,” sebut Mahyeldi di seminar yang digelar di Golden Prawn Hotel.

Tidak saja menceritakan objek wisata yang ada, akan tetapi Walikota Padang juga menceritakan peluang dan kemudahan investasi di Kota Padang. Walikota juga menuturkan bahwa Padang saat ini terus menata pariwisata, seperti penataan objek wisata, kesiapan masyarakat, dan lainnya.

“Kita terus mencari peluang untuk menjual Padang. Seperti menggelar iven bertaraf nasional dan internasional. Tujuan kami tentu agar Padang ramai dikunjungi banyak orang,” tukas Mahyeldi.

Pada ekspos dan seminar itu nampak hadir diantaranya Ketua ASITA Kepulauan Riau, Ketua PHRI,Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Kacab BI Provinsi Kepulauan Riau Reizal Eka Putra, sejumlah legislator di DPRD Kepri, Sumando rang Padang yang juga pengamat sekaligus pelaku wisata yang aktif di Kadin Kepri Rahman Usman, Ketua Umum IKPK Kota Batam Ed Candra dan undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, cukup banyak pertanyaan yang disampaikan undangan kepada Walikota Padang. Termasuk kritikan dan masukan. Diantaranya seperti kritikan dan masukan dari pengamat sekaligus pelaku wisata yang aktif di Kadin Kepulauan Riau Rahman Usman. Menurutnya, agar pariwisata Kota Padang dikenal baik, perlu dukungan dari seluruh pihak.

Walikota Padang sangat menerima masukan dan kritikan yang disampaikan kepadanya. Mahyeldi menyebut, jika ada yang mengkritik akan jauh lebih baik daripada yang tidak mau peduli sedikitpun.

“Kritikan merupakan bentuk kepedulian. Terimakasih atas kritikan dan masukan yang bernas dari seluruh saudara kita yang ada di Batam ini dan akan kita sikapi dalam rangka kebaikan Kota Padang,” tutup Walikota Padang.

Di penghujung acara, Walikota Padang menyerahkan cenderamata kepada IKPK Kota Batam. Walikota Padang juga didaulat sebagai anggota IKPK Kota Batam dengan dipasangkannya pakaian seragam oleh Ketua Umum IKPK Kota Batam. Nampak hadir beberapa Kepala SKPD di lingkup Pemko Padang seperti Kepala Dinas Kebudyaan dan Pariwisata Kota Padang Medi Iswandi, Kepala Dinas Pendidikan Habibul Fuadi, dan Kepala Bagian Umum Setdako Alfiadi.

sumber: FB Humas dan Protokol Kota Padang

posted by @Adimin