Latest Post
Hermanto: Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian Harus Segera Diangkat Menjadi PNS
Written By @Adimin on Monday, November 30, 2015 | 6:52 PM
"Kalau sekedar komitmen, sudah diberikan oleh Pemerintah yang lalu. Pemerintah sekarang bertugas merealisasikan secepatnya," papar Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11).
Sebagaimana diketahui, Pemerintah, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Kementerian Pertanian (Kementan) berencana mengangkat THLPP menjadi PNS pada tahun 2016.
Atas dasar itu, Hermanto meminta Kementerian PAN-RB memberikan dukungan kelembagaan, izin prinsip rekrutmen, dan izin kepegawaian. Sedangkan, Kementan terlebih dahulu harus membuat desain kepegawaian yang dibutuhkan penyuluh pertanian untuk dapat direkrut menjadi pegawai Pemerintah.
"Pemerintahan lalu, beralasan regulasi belum lengkap, terutama karena belum ada payung hukumnya, maka komitmen itu terus ditunda," ungkap Legislator PKS dari daerah pemilihan Sumatera Barat I ini.
Pemerintah sekarang, jelas Hermanto, telah berjanji kepada DPR untuk menyelesaikan payung hukum pada Juli 2015. Namun, kemudian minta tambahan waktu 3 bulan. "Payung hukum itu seharusnya sekarang sudah selesai dan tidak ada alasan lagi untuk menunda pengangkatan tersebut", tegas Hermanto.
Hermanto mendesak pemerintah melakukan hal ini sebab pengangkatan tersebut merupakan bagian dari perhatian sekaligus penghargaan negara kepada mereka yang selama ini telah terlibat aktif dalam upaya mewujudkan swasembada pangan.
"Saat saya berkunjung dan bertemu kelompok-kelompok tani terutama di masa reses, para THLPP ini ada di tengah-tengah mereka. Bahkan di luar jam kerja atau di hari libur sekalipun,” ungkapnya.
Lebih jauh, Hermanto berharap pengangkatan ini tidak hanya untuk THLPP saja. Tapi, juga untuk Tenaga Harian Lepas Penyuluh Perikanan, Kelautan, dan Kehutanan. [pks.id]
posted by @Adimin
Irwan Prayitno Di Mata Pemilih Pemula
Belakangan, Ridho memang menjadi perhatian tersendiri di kalangan tim sukses dan relawan IP-NA. Betapa tidak, remaja berbadan bonsor ini cukup aktif mensosialisasikan pasangan IP-NA ke tengah-tengah masyarakat, terutama kepada teman-temannya. Bahkan, dalam beberapa kali kegiatan sosialisasi IP-NA dan debat publik pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2015, Ridho terlihat hadir memberikan dukungan kepada pasangan calon IP-NA.
Ketertarikan Ridho dengan pasangan IP-NA disebabkan informasi yang dia terima dari medsos dan media lainnya terhadap kedua sosok pemimpin Sumatera Barat tersebut bersesuaian dengan kenyataan. Menurut Ridho, sosok Irwan Prayitno adalah seorang yang memiliki rasa hiba yang tinggi. Tidak hanya rendah hati dan perhatian terhadap orang miskin, tetapi dengan lawan politiknya pun, Irwan Prayitno tetap menaruh perhatian.
Bagi Ridho, sangat sulit mencari tipikal pemimpin seperti Irwan Prayitno di negeri ini. Seorang pemimpin yang sukses meniti karir politiknya dan sukses pula memimpin keluarganya. Apatah lagi, tak seperti pemimpin lainnya di negeri ini, Irwan Prayitno menaruh perhatian tinggi kepada anak-anaknya. Irwan Prayitno tidak canggung mengantarkan anaknya ke sekolah dengan menyetir mobil sendiri.
Sebagai generasi muda negeri ini, Ridho mengaku tergugah melihat gaya kepemimpinan Irwan Prayitno. Sosok pemimpin yang cepat tanggap merespon persoalan masyarakat. Sosok yang dekat dan rendah hati, bahkan tak segan-segan blusukan ke daerah-daerah terisolir demi menemui rakyatnya.
Irwan Prayitno, ungkap Ridho, tidak kehilangan akal dan patah arang menghadapi medan dan geografis Sumatera Barat yang terkenal ekstrim, menembus hutan, menyeberangi lautan dan sungai, demi menemui rakyatnya. Bahkan, Irwan Prayitno sering memakai motor trail untuk menjangkau rakyatnya. Irwan Prayitno bertaruh nyawa dan menahan kelelahan di badannya.
Ironisnya, terang Ridho, walau sudah mati-matian bekerja untuk rakyat, sebagian manusia yang berfikiran picik tetap saja mengatakan Irwan Prayitno tidak bekerja dan membangun Sumatera Barat. Padahal, untuk bertemu rakyatnya, Irwan Prayitno bertaruh nyawa menghadapi medan yang berat.
Anak muda Sumatera Barat, ujar Ridho, In sha Allah akan menjatuhkan pilihan kepada IP-NA. Apatah lagi, Irwan Prayitno selama memimpin Sumatera Barat memberikan perhatian lebih kepada pemuda, salah satunya dengan memberlakukan Undang-Undang Kepemudaan, sehingga regenerasi kepemimpinan pemuda berjalan dengan baik.
Selain itu, Irwan Prayitno adalah sosok yang multi talenda, jelas Ridho. Untuk dekat dengan generasi muda, Irwan Prayitno menyelami keseharian mereka dengan bermain musik. Jarang pemimpin seperti Irwan Prayitno yang mau mendekati pemuda dengan menyalurkan hobi dan kreatifitas generasi muda.
Jadi pemuda tidak apatis lagi dengan politik karena melihat sosok gubernurnya suka dengan dunia mereka. Akibatnya, pemuda yang selama ini acuh tak acuh dengan politik dan pemerintahan, kini aktif mencari tahu perkembangan daerahnya. Bagi Ridho dan pemuda lainnya, Irwan Prayitno adalah sosok pemimpin muda yang energik, cerdas, amanah, penyabar, dan dekat dengan semua kalangan.
Maka tidak salah kiranya, selama memimpin Sumatera Barat, tegas Ridho, Irwan Prayitno diberikan kesehatan oleh Allah swt dan tidak pernah sakit selama menjadi Gubernur Sumatera Barat. Selain dekat dengan rakyat dan multi talenta, Irwan Prayitno dikenal sebagai pemimpin yang amanah. Irwan Prayitno adalah sosok pemimpin yang tidak egois dan tergesa-gesa mengambil keputusan. Untuk itu, Irwan Prayitno layak didukung untuk melanjutkan kepemimpinannya satu kali periode lagi. [bentengsumbar.com]
posted by @Adimin
Pemimpin Harus Selalu Tingkatkan Kapasitas Diri
LAMPUNG (28/11) – Menjadi seorang pemimpin merupakan tanggungjawab yang besar. Oleh karenanya saat seseorang diberi amanah menjadi pemimpin, ia harus selalu meningkatkan kapasitas dirinya. Demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wilayah Dakwah (Wilda) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Gufron Azis Fuadi saat memberikan taujih dihadapan pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Bandar Lampung, serta11 perwakilan DPD PKS Muara Enim, DPD PKS Prabu Mulih, dan DPD PKS Pali yang sedang melakukan studi banding ke DPD PKS Bandar Lampung, Sabtu (28/11).
Gufron melanjutkan, pemimpin juga perlu meningkatkan kemampuan manajerialnya. “Pemimpin juga harus memiliki banyak alat atau skill sehingga ketika ada permasalahan dapat menyelesaikannya dengan menggunakan alat yang tepat. Maka dari itu seorang pemimpin tidak boleh berhenti belajar dan membaca. Jika hal itu terjadi maka akan mengalami kemandegan atau bahkan kehancuran,” terang Gufron.
Selanjutnya Gufron juga berpesan kepada kader PKS yang diamanahi jabatan struktural partai maupun diamanahi menjadi Anggota Legislatif (Aleg) agar dapat membangun reputasi yang baik dengan cara meningkatkan kredibilitasnya.
“Bagaimana cara meningkatkan kredibilitas? Yaitu kader, struktur, dan Aleg harus bisa bersinergi. Bersinergi dalam kebaikan, sinergi dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat, dan yang terpenting Aleg PKS harus bisa mewujudkan Peraturan-peraturan Daerah yang memberikan kemaslahatan bagi orang banyak,” pungkas Gufron.
Gufron melanjutkan, pemimpin juga perlu meningkatkan kemampuan manajerialnya. “Pemimpin juga harus memiliki banyak alat atau skill sehingga ketika ada permasalahan dapat menyelesaikannya dengan menggunakan alat yang tepat. Maka dari itu seorang pemimpin tidak boleh berhenti belajar dan membaca. Jika hal itu terjadi maka akan mengalami kemandegan atau bahkan kehancuran,” terang Gufron.
Selanjutnya Gufron juga berpesan kepada kader PKS yang diamanahi jabatan struktural partai maupun diamanahi menjadi Anggota Legislatif (Aleg) agar dapat membangun reputasi yang baik dengan cara meningkatkan kredibilitasnya.
“Bagaimana cara meningkatkan kredibilitas? Yaitu kader, struktur, dan Aleg harus bisa bersinergi. Bersinergi dalam kebaikan, sinergi dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat, dan yang terpenting Aleg PKS harus bisa mewujudkan Peraturan-peraturan Daerah yang memberikan kemaslahatan bagi orang banyak,” pungkas Gufron.
Sumber: Humas PKS Lampung
posted by @Adimin
Aher : Keberhasilan Irwan Dapat Dijadikan Rujukan Untuk Kembali Pimpin Sumbar
Written By @Adimin on Sunday, November 29, 2015 | 10:59 PM
Agam – Ratusan penghargaan yang diperoleh Pemprov Sumbar selama kepemimpinan Irwan Prayitno periode 2010-1015, dapat dijadikan rujukan memilih Irwan kembali untuk lima tahun mendatang memimpin Sumbar bersama Nasrul Abit sebagai wakilnya. Hal ini disampaikan oleh Ahmad Heryawan dari DPP PKS ketika berorasi di depan puluhan ribu massa yang membanjiri Lapangan Pasar Amor Kenagarian Batu Palano Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam, Minggu, 29/11/2015.
Aher (sapaan Ahmad Heryawan) yang juga Gubernur Jawa Barat itu menyebutkan, untuk mensejahterakan masyarakat menjadi kunci keberhasilan seorang kepala daerah memimpin. Hal itulah yang dilihatnya pada kepemimpinan Irwan Prayitno pada periode sebelumnya.
Sementra itu calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2, Prof DR H Irwan Prayitno, PSi, MSc., Datuk Rajo Bandaro Basa dan Drs. H Nasrul Abit, MBA., kembali menegaskan komitmennya untuk membangun dan mewujudkan Sumatera Barat yang madani dan sejahtera dengan demikian diharapkan kemiskinan semakin berkurang.
“Alhamdulillah selama lima tahun kami menjadi gubernur, kami telah membuktikannya. Sedangkan Bapak Nasrul Abit sebagai Bupati Pesisir Selatan selama dua periode berhasil melepaskan Kabupaten Pesisir Selatan dari daerah tertinggal,” ungkap Irwan. Agar dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Irwan Prayitno mengharapkan dan membutuhkan dukungan semua pihak, terutama rakyat Sumatera Barat. Irwan Prayitno mengajak rakyat Sumatera Barat dan semua pendukungnya untuk bersama-sama datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2015 dan memberikan hak suara mereka untuk IP-NA pada nomor urut 2. [suryanews911.com]
Aher (sapaan Ahmad Heryawan) yang juga Gubernur Jawa Barat itu menyebutkan, untuk mensejahterakan masyarakat menjadi kunci keberhasilan seorang kepala daerah memimpin. Hal itulah yang dilihatnya pada kepemimpinan Irwan Prayitno pada periode sebelumnya.
Sementra itu calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2, Prof DR H Irwan Prayitno, PSi, MSc., Datuk Rajo Bandaro Basa dan Drs. H Nasrul Abit, MBA., kembali menegaskan komitmennya untuk membangun dan mewujudkan Sumatera Barat yang madani dan sejahtera dengan demikian diharapkan kemiskinan semakin berkurang.
“Alhamdulillah selama lima tahun kami menjadi gubernur, kami telah membuktikannya. Sedangkan Bapak Nasrul Abit sebagai Bupati Pesisir Selatan selama dua periode berhasil melepaskan Kabupaten Pesisir Selatan dari daerah tertinggal,” ungkap Irwan. Agar dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Irwan Prayitno mengharapkan dan membutuhkan dukungan semua pihak, terutama rakyat Sumatera Barat. Irwan Prayitno mengajak rakyat Sumatera Barat dan semua pendukungnya untuk bersama-sama datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2015 dan memberikan hak suara mereka untuk IP-NA pada nomor urut 2. [suryanews911.com]
posted by @Adimin
Kampanye IP-NA, Lautan Manusia Banjiri Lapangan Pasar Amor
Kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2, Prof DR H Irwan Prayitno, PSi, MSc., Datuk Rajo Bandaro Basa dan Drs. H Nasrul Abit, MBA., meraih simpati rakyat. Kali ini, kampanye di Lapangan Pasar Amor Kenagarian Batu Palano Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam, Minggu (29/11/2015), yang berlangsung dari pukul 12.30 sampai 16.00 WIB, di banjiri lautan manusia.
Ade Rezki Pratama, wakil rakyat Sumatera Barat di DPR RI dari Partai Gerindra merasa terharu dengan banyaknya rakyat yang menghadiri kampanye IP-NA tersebut. Sebagai anak muda Sumatera Barat, dirinya menghimbau rakyat Sumbar untuk mendukung dan memilih pasangan IP-NA.
"Sebagai anak muda Sumatera Barat, saya menghimbau kita semua untuk mendukung dan memilih pasangan IP-NA. Sumatera Barat di bawah kepemimpinan IP-NA nantinya diyakini akan lebih sejahtera dan madani. Siapa lagi yang kita pilih, kalau tidak pasangan ini," ungkapnya.
Sementara itu, Desrio Putra, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat, dalam orasinya kembali menegaskan instruksi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada seluruh kader Partai Gerindra di Sumatera Barat untuk mendukung penuh pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Memenangkan pasangan IP-NA adalah harga mati bagi seluruh kader partai ini di Sumatera Barat.
Menurut Desrio, Prabowo Subianto ingin mencicil hutangnya kepada rakyat Sumatera Barat yang telah memilihnya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun lalu, sehingga menang mutlak di daerah ini. Untuk itu, diharapkan kepada semua kader dan simpatisan Partai Gerindra dan pendukung Prabowo Subianto di Sumatera Barat untuk mensukseskan pasangan IP-NA.
Sementara itu, Irsyad Syafar, Ketua DPW PKS Provinsi Sumatera Barat menyampaikan, keberhasilan Irwan Prayitno selama lima tahun memimpin Sumatera Barat bukanlah isapan jempol. Buktinya dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengungkap keberhasilan tersebut.
Dalam orasinya yang mengebu-ngebu, dia mengatakan, menurut data BPS, angka kemiskinan di Sumatera Barat menurun. Tahun 2010: 9,44 persen, tahun 2011: 8,99 persen, tahun 2012: 8 persen, tahun 2013: 7,56 persen, dan tahun 2014: 7,41 persen. Keberhasilan Irwan Prayitno juga dibuktikan dengan banyaknya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari segala bidang. Lebih dari 200 penghargaan yang diterima, yang terakhir adalah dari APPSI.
Menurut Novermal Yuska, Wakil Sekretaris Tim Relawan IP-NA, puluhan ribu massa datang dari berbagai penjuru yang rela berdiri di lapangan ditengah rinainya guyuran hujan menandakan kecintaan rakyat kepada calon pemimpinnya, sehingga walaupun diguyur hujan, mereka tetap mendengarkan orasi yang disampaikan juru kampanye (jurkam) pasangan IP-NA.
"Kami dari Tim Relawan IP-NA ingin mengucapkan terimakasih kepada rakyat Sumatera Barat yang telah menghadiri kampanye terbuka kedua ini. Mari kita dukung pak IP-NA untuk mewujudkan Sumbar yang madani dan sejahtera," cakapnya di sela-sela kampanye IP-NA.
Melihat lapangan yang dipenuhi massa dan mendukung yang datang, diperkirakan lebih kurang 80.000 orang yang hadir. Mereka yang datang tidak hanya datang dari Kabupaten Agam saja, tetapi juga dari Bukittinggi, Limapuluh Kota, Padang Panjang, Tanah Datar dan Payakumbuh, bahkan dari Padang Pariaman juga terlihat dilokasi kampanye tersebut.
Pada kampanye itu juga nampak hadir, Indra Catri dan Trianda Farhan, Mahyeldi Ansharullah, Hermanto, juga kader dan pengurus DPD Gerindra dan DPW PKS Sumbar. Masyarakat yang hadir juga dihibur artis nasyid Maidany, artis Minang Nedi Gampo, Ayum Tarmizi dan IPe Band. [bentengsumbar.com]
posted by @Adimin
Gubernur Jabar Hadiri Kampanye Irwan-Nasrul
"Kehadiran orang nomor satu di Jawa Barat tersebut untuk memberikan dukungan kepada pasangan Irwan-Nasrul," kata Ketua Panitia Rahmat Saleh.
Mengenakan kemeja putih dan berkaca mata, sosok yang akrab disapa Aher tersebut duduk di panggung kampanye sambil sesekali melambaikan tangan menyapa ribuan pendukung calon gubernur yang diusung PKS dan Gerindra tersebut.
Selain dihadiri oleh Aher kampanye akbar terbuka II tersebut juga dihadiri anggota DPR RI daerah pemilihan Sumbar Ade Rizki Pratama dan Hermanto.
Wakil Ketua Partai Gerindra Sumbar Desrio Putra dalam orasinya mengatakan meski pasangan Irwan dan Nasrul hanya diusung dua partai dan yang lain mendukung kompetitor kami memilih berkoalisi dengan rakyat.
"Memimpin Sumbar ke depan tidak cukup hanya dengan berani saja, namun harus tegas dan amanah serta yang paling penting adalah melaksanakan semua visi dan misi yang disusun dengan konsisten," kata dia.
Sementara Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKS Sumbar Irsyad Syafar mengatakan salah satu program kerja ke depan yang akan dituntaskan pasangan Irwan-Nasrul adalah menurunkan angka kemiskinan.
"Pada 2010 kemiskinan masih 9,5 persen, tahun 2015 turun menjadi 7,5 persen," ujarnya.
Kepada calon Gubernur Irwan dan calon Wakil Gubernur Nasrul ia berpesan agar menjaga amanah yang diberikan masyarakat serta berlaku adil jika terpilih.
Calon Gubernur Irwan mengatakan salah satu prioritasnya jika terpilih adalah membangun Sumbar yang madani dan sejahtera, berbudaya serta tercipta kondisi yang aman dan nyaman.
Kampanye pasangan calon gubernur Irwan-Nasrul juga dihadiri pasangan calon Bupati Agam Indra Catri-Trinda Farhan, tokoh Agam yang juga menjabat Wali Kota Padang Mahyeldi dan undangan lainnya.
Pada kesempatan itu pengunjung juga dihibur oleh penampilan artis nasyid Maidani artis Minang Ayum Warta dan Nedi Gampo.
Meski saat kampanye hujan turun namun tidak menyurutkan semangat peserta untuk menyaksikan orasi dan hiburan yang ditampilkan panitia .
Ikut unjuk kebolehan calon gubernur Irwan menabuh drum serta membawakan lagu ciptaannya bersama IP Band.
Sementara salah seorang peserta kampanye Wahyuni berharap pasangan calon gubernur Irwan-Nasrul jika terpilih merealisasikan janji-janji politik yang disampaikan pada saat kampanye.
"Jangan hanya ketika kampanye saja, begitu terpilih tunaikan semua janji yang disampaikan," ujar dia.
Pilkada Gubernur Sumbar diikuti dua pasang calon yaitu Muslim Kasim-Fauzi Bahar dan Irwan Paryitno-Nasrul Abit yang akan digelar pada 9 Desember 2015.
KPU Sumbar mencatat jumlah pemilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 sebanyak 3.496.836 orang.
"Pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan 3 Oktober 2015 tercatat sebanyak 3.481.086 pemilih, namun terjadi penambahan pemilih yang diakomodasi dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-1) sehingga jumlah pemilih untuk pilgub 2015 menjadi 3.496.836 pemilih," kata Komisioner KPU Sumbar Divisi Sosialisasi dan Data Pemilih, Nova Indra. [antarasumbar]
posted by @Adimin
DPR: Masukan dari KPK Diutamakan dalam Revisi UU KPK
Written By @Adimin on Friday, November 27, 2015 | 5:09 PM
JAKARTA (27/11) – Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PKS DPR RI Almuzammil Yusuf menegaskan bahwa Revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 yang diajukan atas inisiatif DPR, akan mengutamakan masukan dari KPK.
Baleg DPR berharap revisi tersebut bersifat terbatas dan selesai secara cepat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2015.
“Masukan dari KPK adalah masukan utama untuk RUU revisi KPK dari DPR. Sehingga, DPR bersama KPK mengawal revisi UU KPK ini. Mudah-mudahan revisi itu terbatas dan usulan dari KPK dapat kita selesaikan secara cepat,” tegas Almuzammil pasca Rapat Baleg bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/11).
Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS ini juga memastikan setelah Badan Musyawarah (Bamus) DPR menyerahkan draf RUU, maka pihak pertama yang diundang untuk diminta masukan adalah KPK itu sendiri. Sehingga, Almuzammil berharap KPK sudah mengerti berbagai masukan dari publik atas kelemahan dari lembaga anti rasuah itu selama ini.
“Dengan adanya masukan dari KPK ini, kami berharap tidak akan menjadi bola panas atau kontroversi yang tidak produktif di masyarakat,” tegas legislator PKS dari daerah pemilihan Lampung I ini.
Diketahui, Revisi UU KPK ini awalnya inisiatif dari pemerintah. Dalam rapat ini pula disepakati bawah RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan tetap menjadi inisiatif pemerintah. Hal tersebut, menurut Almuzammil, karena persoalan pajak adalah domain pemerintah.
“Itu (RUU Tax Amnesty) domain dari pemerintah, karena tax adalah 75% penerimaan negara. Tentu pemerintah tahu terobosan apa yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan pemerintah,” jelas Almuzammil.
Pasca ini, Baleg akan mengadakan rapat kurang dari satu bulan untuk membahas kedua RUU tersebut. Selanjutnya, kedua RUU tersebut akan dibawa ke Bamus dan rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan.
Keterangan Foto: Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PKS DPR RI Almuzammil Yusuf.
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI
posted by @Adimin
Dewan Ragukan Indonesia Sudah Surplus Beras
JAKARTA (27/11) – Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin merasa heran dengan pernyataan pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan jajarannya yang menyatakan terjadi surplus beras hingga 4 juta ton. Karena di sisi lain, pihak mereka juga mengakui kalau data yang ada masih amburadul.
“Saya mengerti jika Pemerintah ingin menjelaskan dan membuktikan kepada masyarakat bahwa kinerjanya mampu membuat surplus beras hingga 4 juta ton. Namun bukti di lapangan tidak menggambarkan apa yang sedang diyakinkan,” ungkap Andi Akmal.
Andi Akmal juga menjelaskan masih mahalnya harga beras akibat kenaikan yang berkala dan masih terjadi impor beras dengan alasan cadangan merupakan contoh nyata paradoks surplus beras.
“Bahkan hingga saat ini, pemerintah masih melakukan impor beras dari Vietnam dengan alasan demi menjaga stabilitas berupa cadangan sebesar 1 juta ton. Bahkan masih berencana untuk menambah impor beras hingga 9 juta ton,” tegas Andi Akmal.
Pemerintah, lanjut Andi tentu boleh melakukan impor beras. Namun Andi Akmal menegaskan bahwa beras yang diimpor janganlah beras yang reguler.
“Yang diimpor jangan beras reguler. Beras khusus kualitas premium silahkan diimpor untuk kebutuhan masyarakat yang khusus seperti jenis Basmati,” ujar Andi Akmal.
Anggota Banggar DPR ini menilai wajar bila banyak orang heran dan tidak percaya bila pemerintah mengaku surplus beras.
“Beras memang cenderung naik produksinya tiap tahun. Namun untuk mengaku surplus, kenapa yang surplus itu tidak dijadikan cadangan. Malah opsi yang ditawarkan impor,” kritis Legislator Sulawesi Selatan II ini.
Untuk wilayah-wilayah tertentu, lanjur Andi Akmal, dengan perhitungan produksi beras pada suatu provinsi, memang terjadi surplus beras, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Namun ketika dikonsolidasi secara nasional, pemerintah masih belum mampu membuat skema yang tepat. Ini terbukti dan diakui oleh para pejabat pemerintah, bahwa data pangan kita masih amburadul.
“Sekarang, sebaiknya pemerintah perbaiki dulu sistem validasi data pangan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran dan publikasi yang dilontarkan sejalan dengan yang terjadi di lapangan. Karena, ungkapan-ungkapan pemerintah yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan merupakan tidak lebih dari menipu rakyat,” pungkas Andi Akmal Pasluddin.
Sebagai informasi, hingga saat ini berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras yang kualitas khusus telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Beras yang didatangkan dari Thailand, Pakistan, India, Vietnam, dan beberapa negara lain ini mencapai 250.703 ton senilai 110,3 juta dollar Amerika. Bahkan, untuk bulan Oktober 2015, terjadi kenaikan impor beras khusus ini sebesar 4,6 kali lipat dari bulan sebelumnya sebesar 4.582 ton menjadi 21.092 ton. [pks.id]
“Saya mengerti jika Pemerintah ingin menjelaskan dan membuktikan kepada masyarakat bahwa kinerjanya mampu membuat surplus beras hingga 4 juta ton. Namun bukti di lapangan tidak menggambarkan apa yang sedang diyakinkan,” ungkap Andi Akmal.
Andi Akmal juga menjelaskan masih mahalnya harga beras akibat kenaikan yang berkala dan masih terjadi impor beras dengan alasan cadangan merupakan contoh nyata paradoks surplus beras.
“Bahkan hingga saat ini, pemerintah masih melakukan impor beras dari Vietnam dengan alasan demi menjaga stabilitas berupa cadangan sebesar 1 juta ton. Bahkan masih berencana untuk menambah impor beras hingga 9 juta ton,” tegas Andi Akmal.
Pemerintah, lanjut Andi tentu boleh melakukan impor beras. Namun Andi Akmal menegaskan bahwa beras yang diimpor janganlah beras yang reguler.
“Yang diimpor jangan beras reguler. Beras khusus kualitas premium silahkan diimpor untuk kebutuhan masyarakat yang khusus seperti jenis Basmati,” ujar Andi Akmal.
Anggota Banggar DPR ini menilai wajar bila banyak orang heran dan tidak percaya bila pemerintah mengaku surplus beras.
“Beras memang cenderung naik produksinya tiap tahun. Namun untuk mengaku surplus, kenapa yang surplus itu tidak dijadikan cadangan. Malah opsi yang ditawarkan impor,” kritis Legislator Sulawesi Selatan II ini.
Untuk wilayah-wilayah tertentu, lanjur Andi Akmal, dengan perhitungan produksi beras pada suatu provinsi, memang terjadi surplus beras, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Namun ketika dikonsolidasi secara nasional, pemerintah masih belum mampu membuat skema yang tepat. Ini terbukti dan diakui oleh para pejabat pemerintah, bahwa data pangan kita masih amburadul.
“Sekarang, sebaiknya pemerintah perbaiki dulu sistem validasi data pangan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran dan publikasi yang dilontarkan sejalan dengan yang terjadi di lapangan. Karena, ungkapan-ungkapan pemerintah yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan merupakan tidak lebih dari menipu rakyat,” pungkas Andi Akmal Pasluddin.
Sebagai informasi, hingga saat ini berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras yang kualitas khusus telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Beras yang didatangkan dari Thailand, Pakistan, India, Vietnam, dan beberapa negara lain ini mencapai 250.703 ton senilai 110,3 juta dollar Amerika. Bahkan, untuk bulan Oktober 2015, terjadi kenaikan impor beras khusus ini sebesar 4,6 kali lipat dari bulan sebelumnya sebesar 4.582 ton menjadi 21.092 ton. [pks.id]
Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin.
posted by @Adimin
Komisi III: Revisi UU Kepolisian Tidak Tumpang Tindih dengan KPK
Written By @Adimin on Thursday, November 26, 2015 | 8:00 PM
JAKARTA (27/11) – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menegaskan bahwa Revisi UU Kepolisian tidak akan tumpang tindih (overlapping) dengan KPK dalam hal penegakan hukum. Justru, Nasir menilai revisi UU ini akan memperkuat sinergisitas antarinstitusi penegakan hukum tersebut.
“Kita harapkan dengan adanya UU Kepolisian justru akan memperkuat dan tidak akan overlapping dengan kewenangan KPK. Artinya, sinergisitas antarinstitusi penegakan hukum,” jelas Nasir di sela-sela Presentasi RUU Jabatan Hakim dan RUU Kepolisian oleh Badan Fungsional Keahlian (BFK) Sekretariat Jenderal DPR RI di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11).
Legislator PKS dari Daerah Pemilihan (dapil) Aceh ini menjelaskan dasar dari adanya revisi UU ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas kepolisian. Pasalnya, menurut Nasir, masyarakat saat ini tidak percaya (distrust) kepada kepolisian karena ulah sebagian pejabatnya.
“Tapi, memang kita sadar bahwa polisi saat ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Karenanya, revisi UU Kepolisian ini juga terkait dengan pengaturan soal penyadapan, pengangkatan calon kapolri, dan Komisi Kepolisian Nasional, yang memang hal-hal tersebut belum menunjukkan ada peningkatkan efektivitas kerja kepolisian,” tambah politisi yang telah duduk di DPR RI sejak tahun 2004 ini.
Nasir berharap keberadaan KPK selama 12 (dua belas) tahun dapat diimbangi dengan adanya revisi UU ini. “Lebih kurang 12 tahun keberadaan KPK yang kaget karena tidak efektifnya penegakan hukum di kepolisian itu bisa diatasi dengan adanya UU ini,” tegas Nasir.
Diketahui, semangat untuk merevisi UU Kepolisian telah muncul sejak masa periode 2009-2014 atas inisiatif dari DPR. UU Kepolisian pun telah mengalami 2 kali revisi, yaitu UU 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Polri yang berubah menjadi UU 28 Tahun 1997 tentang Polri, serta pasca reformasi berubah kembali menjadi UU 2 Tahun 2002 hingga saat ini.
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI
posted by @Adimin
Pemko Padang Susun “Grand Design” Penumbuhan Wirausaha Baru
Written By @Adimin on Wednesday, November 25, 2015 | 10:00 PM
PADANG-Pemerintah Kota Padang harus serius merancang strategi untuk penumbuhan wirausaha baru. Wakil Walikota Padang H. Emzalmi menyebut, aktifitas wirausaha terbukti memberi multipier effect signifikan dalam perkembangan perekonomian di Kota Padang.
“Selain dibutuhkan untuk membuka lapangan pekerjaan, wirausahan, juga akan berdampak terhadap naiknya pendapatan perkapita daerah,” kata Wawako Emzalmi saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Grand Design Penumbuhan Wirausaha Barau, di Ruang Abu Bakaar Jaar Balaikota Padang, Kamis (26/11).
Menurutnya, aktifitas wirausaha juga secara langsung maupun tidak mlangsung akan mendorong tumbuh dan berkembangnya 10.000 usahawan baru dalam lima tahun periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019.
“Mencermati hal itu, kita perlu masukan positif dari seluruh pemangku kepentingan terhadap penyusunan grand design penumbuhan wirausaha baru. Sehingga kontribusi pemikiran yang disampaikan menjadi bahan penyempurnaan dalam penyusuanan grand design tersebut,” ulas Wawako Emzalmi.
Ia menambahkan, Pemko Padang sudah memberikan penguatan dan mendorong tumbuhnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di seluruh kelurahan. Keberadaan KJKS ini dapat menjadi jalur bagi berkembangnya pelaku usaha kecil dan merangsang pelaku usaha baru.
“Kita sudah berikan penguatan, tinggal bagaimana mendorong tumbuhnya KJKS menjadi lebih sehat sehingga perkembangannya lebih positif,”tukuknya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Hervan Bahar selaku pelaksana kegiatan FGD ini mengatakan, melalui forum ini grand design ini, nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program kegiatan penumbuhan wirausaha baru.
“Dengan grand design ini diharapkan tersusun kebijakan , strategi dan program serta langkah-langkah kegiatan untuk melaksanakan koordinasi dan integrasi perencanaan dari kalangan SKPD terkait kerangka mendorong percepatan usaha-usaha mikro,” kata Hervan. Pada kegiatan ini, Bappeda menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan pelaku usaha. [humas pemko]
“Selain dibutuhkan untuk membuka lapangan pekerjaan, wirausahan, juga akan berdampak terhadap naiknya pendapatan perkapita daerah,” kata Wawako Emzalmi saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Grand Design Penumbuhan Wirausaha Barau, di Ruang Abu Bakaar Jaar Balaikota Padang, Kamis (26/11).
Menurutnya, aktifitas wirausaha juga secara langsung maupun tidak mlangsung akan mendorong tumbuh dan berkembangnya 10.000 usahawan baru dalam lima tahun periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019.
“Mencermati hal itu, kita perlu masukan positif dari seluruh pemangku kepentingan terhadap penyusunan grand design penumbuhan wirausaha baru. Sehingga kontribusi pemikiran yang disampaikan menjadi bahan penyempurnaan dalam penyusuanan grand design tersebut,” ulas Wawako Emzalmi.
Ia menambahkan, Pemko Padang sudah memberikan penguatan dan mendorong tumbuhnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di seluruh kelurahan. Keberadaan KJKS ini dapat menjadi jalur bagi berkembangnya pelaku usaha kecil dan merangsang pelaku usaha baru.
“Kita sudah berikan penguatan, tinggal bagaimana mendorong tumbuhnya KJKS menjadi lebih sehat sehingga perkembangannya lebih positif,”tukuknya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Hervan Bahar selaku pelaksana kegiatan FGD ini mengatakan, melalui forum ini grand design ini, nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program kegiatan penumbuhan wirausaha baru.
“Dengan grand design ini diharapkan tersusun kebijakan , strategi dan program serta langkah-langkah kegiatan untuk melaksanakan koordinasi dan integrasi perencanaan dari kalangan SKPD terkait kerangka mendorong percepatan usaha-usaha mikro,” kata Hervan. Pada kegiatan ini, Bappeda menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan pelaku usaha. [humas pemko]
posted by @Adimin
APBD 2016 Padang Disahkan
PADANG - DPRD Kota Padang akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 Padang dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD di Sawahan, Selasa (24/11) malam.
"Sebelum disetujui, telah dilakukan pembahasan badan anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Padang sesuai dengan hasil rapat internal, rapat kerja, studi banding dan konsultasi serta rapat finalisasi terhadap Rancangan APBD Padang yang disampaikan wali kota beberapa waktu lalu," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Ketua DPRD Padang Erisman di Padang, Rabu.
Ia mengatakan dalam pengesahan tersebut ditetapkanlah anggaran pendapatan daerah sebesar Rp2.210.980.872.003 dan belanja daerah Rp2,4 triliun lebih.
"Terkait pendapatan ialah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp458 miliar lebih, dana perimbangan Rp1,3 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 483 miliar," katanya.
Sementara belanja daerah disepakati sebesar Rp2,4 triliun lebih yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp1,4 triliun lebih, belanja langsung Rp992 miliar dan pembiayaan daerah sebesar Rp278 miliar.
Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah Rp306 miliar, pengeluaran pembiayaran daerah Rp27 miliar dan sisa lebih pembiyaan anggaran tahun berkenaan (silpa).
Ia mengatakan terkait pendapatan daerah agar disesuaikan dengan kajian dan potensi yang ada, kemudian retribusi daerah yang tidak sesuai lagi dengan keadaan agar dilakukan revisi atau perubahan serta terkait penyertaan modal agar dialokasikan anggarannya pada perubahan APBD Kota Padang tahun anggaran 2016.
"Untuk anggaran yang dialokasikan pada perubahan APBD 2016 juga harus memperhatikan nominalnya agar dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ujarnya.
Selain itu, terkait pembayaran gaji ke-14 (THR) bagi pegawai negeri di lingkungan pemerintah kota (Pemko) Padang seharusnya dialokasikan pada pos belanja tak terduga karena pembayaran yang dialokasikan pada RKA-SKPD baru belum memiliki dasar hukum.
Untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tidak boleh hanya karena kehadiran semata karena harus terukur dan direalisasikan sesuai dengan aturan.
Sementara Wali Kota Padang Mahyeldi Dt Marajo mengatakan, sesuai Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016, persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah telah ditetapkan paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.
Ia mengatakan karena adanya ketentuan tersebut, maka Pemko Padang akan mengupayakan untuk menyusun dan menetapkan APBD Kota Padang tahun 2016 tepat waktu. "Dengan telah disepakatinya APBD 2016 pada Selasa (24/11) malam, kami mengucapkan terima kasih pada para anggota dewan dan Pemko akan menerima setiap pandangan, saran serta kritikan yang ada terkait hal itu," ujar Mahyeldi. [humas pemko]
"Sebelum disetujui, telah dilakukan pembahasan badan anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Padang sesuai dengan hasil rapat internal, rapat kerja, studi banding dan konsultasi serta rapat finalisasi terhadap Rancangan APBD Padang yang disampaikan wali kota beberapa waktu lalu," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Ketua DPRD Padang Erisman di Padang, Rabu.
Ia mengatakan dalam pengesahan tersebut ditetapkanlah anggaran pendapatan daerah sebesar Rp2.210.980.872.003 dan belanja daerah Rp2,4 triliun lebih.
"Terkait pendapatan ialah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp458 miliar lebih, dana perimbangan Rp1,3 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 483 miliar," katanya.
Sementara belanja daerah disepakati sebesar Rp2,4 triliun lebih yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp1,4 triliun lebih, belanja langsung Rp992 miliar dan pembiayaan daerah sebesar Rp278 miliar.
Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah Rp306 miliar, pengeluaran pembiayaran daerah Rp27 miliar dan sisa lebih pembiyaan anggaran tahun berkenaan (silpa).
Ia mengatakan terkait pendapatan daerah agar disesuaikan dengan kajian dan potensi yang ada, kemudian retribusi daerah yang tidak sesuai lagi dengan keadaan agar dilakukan revisi atau perubahan serta terkait penyertaan modal agar dialokasikan anggarannya pada perubahan APBD Kota Padang tahun anggaran 2016.
"Untuk anggaran yang dialokasikan pada perubahan APBD 2016 juga harus memperhatikan nominalnya agar dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ujarnya.
Selain itu, terkait pembayaran gaji ke-14 (THR) bagi pegawai negeri di lingkungan pemerintah kota (Pemko) Padang seharusnya dialokasikan pada pos belanja tak terduga karena pembayaran yang dialokasikan pada RKA-SKPD baru belum memiliki dasar hukum.
Untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tidak boleh hanya karena kehadiran semata karena harus terukur dan direalisasikan sesuai dengan aturan.
Sementara Wali Kota Padang Mahyeldi Dt Marajo mengatakan, sesuai Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016, persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah telah ditetapkan paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.
Ia mengatakan karena adanya ketentuan tersebut, maka Pemko Padang akan mengupayakan untuk menyusun dan menetapkan APBD Kota Padang tahun 2016 tepat waktu. "Dengan telah disepakatinya APBD 2016 pada Selasa (24/11) malam, kami mengucapkan terima kasih pada para anggota dewan dan Pemko akan menerima setiap pandangan, saran serta kritikan yang ada terkait hal itu," ujar Mahyeldi. [humas pemko]
posted by @Adimin
Guru Garda Terdepan Persiapkan Generasi Terdidik
Hal ini disampaikan dalam Sambutan Menteri Pendidikan Anies Baswedan yang dibacakan Walikota Padang H. Mahyeldi Dt. Marajo selaku Inspektur Upacara Peringatan Hari Guru ke-70 di Lapangan Imam Bonjol, Rabu (25/11).
“Para orang tua bahkan mempercayakan anak-anak mereka kepada guru untuk memberikan pendidikan dan pembelajaran,” kata Mahyeldi.
Pada peringatan Hari Guru ke-70 ini, lanjut Walikota Mahyeldi, pemerintah akan terus memberikan ruang bagi guru untuk terus berkarya, mengembangkan diri secara mandiri maupun secara bersama-sama.
“Pemerintah menyadari masih banyak pekerjaan rumah terkait guru yang harus kami tuntaskan,” ujarnya.
Pekerjaan rumah tersebut diantaranya peningkatan kesejahteraan guru dan perhatian lebih terhadap berbagai kebutuhan guru dalam meningkatkan profesionalitas.
Ia menambahkan, apresiasi dan terima kasih yang tinggi terhadap guru juga disampaikan dalam kesempatan ini.
Dalam upacara yang berlangsung lancar dan khidmat, Wako Mahyeldi terkesan dengan pengucap Pembukaan UUD 1945 yang berhasil mengucap dengan lantang dan lancar tanpa teks. Guru bernama Yuhelmi tersebut langsung diberi hadiah berupa uang sebesar Rp. 1 juta. Walikota Padang juga berkesempatan menyerahkan hadiah-hadiah kepada poara pemenang aneka lomba yang digelar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Padang beberapa waktu lalu. [humas pemko]
posted by @Adimin
PKS Ingin Pemilu Berbasis 4 M
JAKARTA (25/11) - Partai Keadilan Sejahter (PKS) mengapresiasi usulan kelompok masyarakat yang mendorong kodifikasi undang-undang terkait pemilihan umum dalam persiapan pemilu serentak tahun 2019.
Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS, Almuzzammil Yusuf mengatakan hal ini saat menerima audiensi Anggota Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu di Kantor DPP PKS, Jln TB Simatupang No 82 Jakarta, Rabu (25/11/2015).
“Kami membahasakan UU Pemilu itu dengan 4 M yaitu Pemilu Murah, Mudah, Minim manipulasi, dan Mengutamakan calon dari kader partai. Kami dengan senang hati menerima masukan Sekber Kodifikasi UU Pemilu akan mendesaknya kodifikasi ini,” kata Muzzammil.
Menurut politisi asal Lampung itu, usulan kodifikasi UU Pemilu perlu disuarakan kepada semua partai juga Badan Legislatif DPR RI. Ia pun mengapresiasi usaha masyarakat yang menyampaikan aspirasi hingga membuat sendiri draft naskah akademik dan konten undang-undangnya.
“Situasi yang kompleks di legislatif seringkali menghambat usulan dan perumusan undang-undang. Apalagi terkait pemilu, seluruh partai akan terlibat dan terbentuk pansus besar dari berbagai komisi,” ujarnya.
Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto, yang mewakili rombongan Sekber, menjelaskan kodifikasi mendesak dilakukan mengingat perlunya penyederhanaan dalam situasi kompleks yang dihadapi setiap penyelenggaraan pemilu.
“Pemilih kita ini bingung karena banyak calon yang harus dipilih untuk beragam jabatan, mulai tingkat lokal hingga nasional. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat Indonesia belajar pemilu dari undang-undang. Jadi, kalau UU tidak mudah dipahami, maka masyarakat pun akan salah melihat pemilu,” jelasnya.
Didik mengungkapkan, pihaknya berusaha melakukan audiensi dengan berbagai pihak, termasuk PKS sebagai salah satu peserta dari partai politik. Ia berharap usulan kodifikasi dapat diterima dan selesai awal tahun 2017. Sehingga pemilu serentak 2019 bisa dipersiapkan lebih baik.
“Berdasarkan data yang kami himpun, paling tidak butuh 30 bulan untuk persiapan pemilu. Persiapan matang harus dilakukan mengingat Indonesia merupakan negara dengan sistem penyelenggaraan pemilu terkompleks di dunia. Semoga PKS dapat memperkuat usulan perlunya kodifikasi undang-undang pemilu ini,” harapnya. [pks.id]
Keterangan Foto: Ketua Bidang Polhukam DPP PKS, Almuzzammil Yusuf (tengah) bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mustafa Kamal (kanan) menerima audiensi Anggota Sekber Kodifikasi UU Pemilu di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (25/11/2015).
posted by @Adimin
Bertentangan dengan UU, Fraksi PKS Menolak Sebagian Pasal PP Pengupahan
JAKARTA (25/11) – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ansory Siregar menegaskan untuk menolak sebagian pasal dari PP 78/2015 tentang Pengupahan. Pasalnya, beberapa pasal PP tersebut bertentangan dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
“Sejak awal Kelompok Komisi (Poksi) IX Fraksi PKS menolak pembahasan PP ini, termasuk saat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ini dibahas. Oleh karena substansi dan prosesnya tidak dijalani dengan baik oleh pemerintah,” tegas Ansory di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5).
Ansory menjelaskan beberapa pasal yang bertentangan tersebut sebagaimana terdapat pada Pasal 12, 15, 16, 27, dan 44. Selain itu, Legislator asal Dapil Sumatera Utara III ini juga menegaskan proses penyusunan PP ini juga cacat prosedur karena tidak memiliki naskah akademik dan tanpa dilakukan public hearing.
“Tidak ada keterlibatan buruh dan pengusaha dalam penyusunan PP ini. Sejak Februari 2015 sudah tidak ada lagi pertemuan tripartit yang serius membahas PP ini. Yang ada hanya beberapa pertemuan sosialisasi dari apa yang dirumuskan oleh pemerintah tanpa mengindahkan masukan-masukan dari elemen buruh,” jelas Ansory.
Ansory pun menegaskan terdapat beberapa persoalan seputar upah yang masih krusial, seperti Kebutuhan Hidup Layak, Upah Minimum, Upah Sektoral, serta Struktur dan Skala Upah. Di Indonesia perhitungan upah minimum masih menggunakan perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sementara di banyak negara Asia sudah menggunakan metode Indeks Harga Konsumen (CPI).
“PP adalah wewenang Pemerintah, sehingga DPR tidak punya wewenang untuk mencabutnya. Karena sudah tercatat dalam Lembaran Negara, pencabutan PP ini hanya bisa dilakukan oleh Presiden sebagai pihak yang menandatangani PP atau Pengadilan yang sudah melakukan proses hukum terhadap PP ini,” tambah politisi senayan sejak tahun 2009 ini.
Selain upah minimum, menurut Ansory, ketentuan Struktur dan Skala Upah di dalam PP pun bertentangan dengan UU. Di UU 13/2003 disebutkan pengusaha ‘dapat’ membuat struktur dan skala upah, tetapi dalam PP 78/2015 justru menjadi ‘kewajiban’.
“Mengubah ‘dapat’ menjadi ‘wajib’ adalah sesuatu yang bertentangan. Jika ada pengusaha yang merasa dirugikan dan melakukan Judicial Review ke Mahkamah Agung (MA), potensi pasal PP ini dibatalkan MA sangat besar,” ungkap politisi pengusul penghapusan sistem outsourcing di BUMN ini.
Terkait dengan Upah Sektoral, Ansory menegaskan aturan yang termuat dalam PP cenderung tidak adil. Oleh karena, simulasi perhitungan yang stabil berdasarkan Pasal 44 PP 78/2015 disesuaikan dengan variabel tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi per tahun.
“Misalnya, beberapa daerah yang sudah lebih tinggi dari DKI akan selalu lebih tinggi untuk lima tahun ke depan. Sementara gap antara DKI dengan daerah lain akan semakin jauh jika dilakukan simulasi penghitungan yang stabil berdasarkan rumus,” papar Ansory.
Karena itu, Ansory mendesak pemerintah untuk mendengar aspirasi buruh yang turun ke jalan sampai Hari Jumat (27/11), karena bisa membuat gejolak yang cukup signifikan. “Pemerintah harus membuka mata hati dan pendengarannya dan pemerintah harus berpihak pada rakyat dalam hal ini para buruh,” tegas Ansory.
“Sejak awal Kelompok Komisi (Poksi) IX Fraksi PKS menolak pembahasan PP ini, termasuk saat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ini dibahas. Oleh karena substansi dan prosesnya tidak dijalani dengan baik oleh pemerintah,” tegas Ansory di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5).
Ansory menjelaskan beberapa pasal yang bertentangan tersebut sebagaimana terdapat pada Pasal 12, 15, 16, 27, dan 44. Selain itu, Legislator asal Dapil Sumatera Utara III ini juga menegaskan proses penyusunan PP ini juga cacat prosedur karena tidak memiliki naskah akademik dan tanpa dilakukan public hearing.
“Tidak ada keterlibatan buruh dan pengusaha dalam penyusunan PP ini. Sejak Februari 2015 sudah tidak ada lagi pertemuan tripartit yang serius membahas PP ini. Yang ada hanya beberapa pertemuan sosialisasi dari apa yang dirumuskan oleh pemerintah tanpa mengindahkan masukan-masukan dari elemen buruh,” jelas Ansory.
Ansory pun menegaskan terdapat beberapa persoalan seputar upah yang masih krusial, seperti Kebutuhan Hidup Layak, Upah Minimum, Upah Sektoral, serta Struktur dan Skala Upah. Di Indonesia perhitungan upah minimum masih menggunakan perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sementara di banyak negara Asia sudah menggunakan metode Indeks Harga Konsumen (CPI).
“PP adalah wewenang Pemerintah, sehingga DPR tidak punya wewenang untuk mencabutnya. Karena sudah tercatat dalam Lembaran Negara, pencabutan PP ini hanya bisa dilakukan oleh Presiden sebagai pihak yang menandatangani PP atau Pengadilan yang sudah melakukan proses hukum terhadap PP ini,” tambah politisi senayan sejak tahun 2009 ini.
Selain upah minimum, menurut Ansory, ketentuan Struktur dan Skala Upah di dalam PP pun bertentangan dengan UU. Di UU 13/2003 disebutkan pengusaha ‘dapat’ membuat struktur dan skala upah, tetapi dalam PP 78/2015 justru menjadi ‘kewajiban’.
“Mengubah ‘dapat’ menjadi ‘wajib’ adalah sesuatu yang bertentangan. Jika ada pengusaha yang merasa dirugikan dan melakukan Judicial Review ke Mahkamah Agung (MA), potensi pasal PP ini dibatalkan MA sangat besar,” ungkap politisi pengusul penghapusan sistem outsourcing di BUMN ini.
Terkait dengan Upah Sektoral, Ansory menegaskan aturan yang termuat dalam PP cenderung tidak adil. Oleh karena, simulasi perhitungan yang stabil berdasarkan Pasal 44 PP 78/2015 disesuaikan dengan variabel tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi per tahun.
“Misalnya, beberapa daerah yang sudah lebih tinggi dari DKI akan selalu lebih tinggi untuk lima tahun ke depan. Sementara gap antara DKI dengan daerah lain akan semakin jauh jika dilakukan simulasi penghitungan yang stabil berdasarkan rumus,” papar Ansory.
Karena itu, Ansory mendesak pemerintah untuk mendengar aspirasi buruh yang turun ke jalan sampai Hari Jumat (27/11), karena bisa membuat gejolak yang cukup signifikan. “Pemerintah harus membuka mata hati dan pendengarannya dan pemerintah harus berpihak pada rakyat dalam hal ini para buruh,” tegas Ansory.
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI
posted by @Adimin
Ketua Fraksi PKS Jazuli: Mari Muliakan Guru
Written By @Adimin on Tuesday, November 24, 2015 | 6:38 PM
JAKARTA (25/11) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengajak masyarakat Indonesia untuk memuliakan Guru dengan cara mencari jalan keluar terhadap setiap permasalahan yang dihadapinya. Demikian disampaikan Jazuli dalam rangka menyambut Hari Guru yang jatuh pada setiap tanggal 25 November.
“Guru adalah profesi yang mulia, ia adalah kunci peradaban. Di tangan Guru-lah, pintu masa depan sebuah bangsa dibuka atau ditutup. Sebuah asa yang tak muluk bagi sebuah bangsa besar seperti Indonesia. Mengingat pendidikan yang maju merupakan indikator kemajuan sebuah bangsa,” tutur Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).
Legislator yang juga guru agama ini juga berpesan agar setiap guru terus belajar untuk menghasilkan karya yang menginspirasi bagi peserta didik.“Guru akan dimuliakan jika menunjukkan karyanya, harus memiliki kemauan untuk memajukan dirinya", tambah Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan Banten III ini.
Menurut Jazuli, langkah pemerintah dalam melakukan Uji Kompetensi Guru (UKG) dalam rangka pemetaan penguasaan kompetensi sudah tepat. Namun demikian, tambah Jazuli, masih banyak permasalahan yang harus segera diselesaikan, seperti mekanisme kesetaraan antara Guru PNS dan non-PNS, tidak meratanya distribusi guru, minimnya kesejahteraan guru, politisasi guru, hingga status guru honorer yang bertahun-tahun tak diselesaikan.
Jazuli berharap keberpihakan pemerintah terhadap guru harus terus dievaluasi dan ditingkatkan agar guru dapat lebih fokus dalam mendidik generasi penerus bangsa. “Di sisi lain guru juga harus selalu meningkatkan kompetensi dirinya melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan,” pinta Jazuli.
Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini.
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RIposted by @Adimin
Angkot Mogok, Wako Padang Berdayakan Mobil Dinas Bantu Warga
PADANG – Aksi mogok yang dilakukan pengemudi angkutan kota (angkot) seluruh jurusan di Kota Padang, Selasa (24/11) membuat masyarakat dan pelajar terlantar.
Pemko Padang memberdayakan mobil dinas untuk membantu transportasi warga. Sebanyak 8 unit kendaraan dinas Pemko Padang yang diturunkan.
“Karena angkot tidak ada yang beroperasi, kita harus mengerahkan mobil dinas untuk membantu warga. Terutama siswa yang tidak ada kendaraan pulang sekolah.”sebut Walikota Padang, H. Mahyeldi Dt Marajo.
Selain itu, Mahyeldi juga tidak mengetahui apa yang didemokan pengemudi angkot tersebut. “Kami juga tidak tahu apa yang mereka inginkan,”sebutnya.
Polresta Padang, juga menyiapkan armada untuk mengangkut siswa dan masyarakat karena tidak mendapat angkutan akibat para sopir angkutan kota mogok beroperasi.
Kapolresta Padang, Kombes Polisi Wisnu Andayana mengatakan, mobil angkutan yang disiapkan Polresta Padang, mobil Dalmas sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Mobil angkutan yang disiapkan Polresta Padang, mulai beroperasi mengangkut siswa dan masyarakat pada jam-jam tertentu terutama pada saat siswa pulang sekolah. [humas pemko]
posted by @Adimin
Pemerintah Harus Serius Sambut Regulasi BPJS Syari'ah
JAKARTA (24/11) – Anggota Komisi IX DPR RI Chairul Anwar meminta pemerintah untuk semakin serius menyambut regulasi jaminan sosial kesehatan berupa BPJS Kesehatan Syari’ah. Chairul menyampaikan hal ini di Jakarta, Selasa (24/11).
“Keberadaan BPJS Kesehatan Syari’ah selain memberikan dampak positif pada alternatif perbaikan, juga akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam berpartisipasi mengikuti program nasional jaminan sosial yang dikelola pemerintah ini,” ucap Chairul.
Politisi PKS dari daerah pemilihan Riau I ini mengatakan, saat ini sebagian masyarakat yang beragama Islam ragu dan gamang pada program BPJS , baik yang sudah mendaftar maupun yang belum. Keraguan ini terbukti membawa dampak, secara politis menjadi gaduh dan secara partisipasi menjadi tidak optimal.
“Pemerintah harus yakin, bahwa BPJS Kesehatan Syari’ah ini harus dapat disahkan sesuai jadwal akhir tahun 2015,” pinta dia.
Selanjutnya Chairul meminta pemerintah untuk mengoptimalkan persiapan instrumen regulasi dan fisik jelang pengesahan BPJS Syari’ah. Sehingga terhindar pada kamuflase baju syari’ah, yaitu bertolak belakang pada penerapannya.
Menurut Chairul, SDM pengelola harus memiliki kemampuan dan kompetensi tinggi dalam memahami hal-hal dasar terkait BPJS Syari’ah. Sehingga masyarakat benar-benar mendapat pelayanan yang memuaskan.
“Saya sangat yakin, jika BPJS Syari’ah ini diterapkan sesuai aturan, maka akan membawa banyak kemaslahatan untuk rakyat,” pungkas Chairul. [pka.id]
Keterangan Foto: Anggota Komisi IX DPR RI Chairul Anwar.
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RIposted by @Adimin
Implementasi Kebijakan Soal Guru Masih Kedodoran
JAKARTA (23/11) - Hari Guru Nasional yang diperingati tiap 25 November masih menyisakan berbagai masalah. Salah satunya, menurut Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS, Fahmy Alaydroes adalah implementasi kebijakan terkait guru yang belum rapi.
“Kebijakan yang berpihak akan melahirkan guru-guru yang layak. Sebaliknya, kebijakan yang abai akan melahirkan guru-guru yang lalai,” kata Fahmy di Kantor DPP PKS, Jln TB Simatupang No 82 Jakarta, Senin (23/11/2015).
Fahmy mengkritisi implementasi amanat UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen, terutama program sertifikasi yang harus diikuti semua guru di Indonesia. Menurutnya, implementasi kebijakan di lapangan kedodoran. Banyak oknum yang menyalahgunakan kepentingan dan menggampangkannya.
“Kebijakan meningkatkan kemampuan guru melalui program sertifikasi adalah kebijakan dengan niat dan maksud mulia. Negara telah mengerahkan sumberdaya dana dan upaya yang sangat luar biasa. Hanya saja masih banyak tangan yang 'bermain-main' dan menggampangkan,” tukasnya.
Berdasarkan hasil penelitian World Bank, lanjut Fahmy, guru-guru yang telah melalui sertifikasi belum menunjukkan peningkatan kapasitas yang memadai.
Penelitian ini diperkuat dengan data hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) per 2014 yang menunjukkan 43,3 persen guru di Indonesia memiliki skor di bawah 60 dari total skor 100.
“Kebijakan yang niat dan maksudnya mulia, telah dikebiri sejak dini. Pihak-pihak tertentu hanya mengejar keuntungan materi dan bermain-main pada tataran administratif saja. Berarti segala pengerahan sumber daya dan upaya jadi mubazir,” kritiknya.
Fahmy pun mendesak pengawalan dan pengawasan atas implementasi kebijakan berjalan efektif. Ia mendorong semua pihak berperan mengawasi jalannya kebijakan pemerintah terkait Guru dan bidang pendidikan.
“Peran semua pihak sangat diperlukan, terutama para anggota dewan yang terhormat, yang bertugas dan digaji untuk mengawasi jalannya kebijakan pemerintah. Saatnya kita semua harus bekerja ikhlas, bekerja keras, dan bekerja cerdas demi meningkatkan harkat dan martabat guru,” pesannya. [pks.id]
Keterangan Foto: Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS, Fahmy Alaydroes.
posted by @Adimin
Mahfudz Siddiq: Heli Kepresidenan Masih Bagus Belum Perlu Ganti Baru
JAKARTA (23/11) – Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyoroti kebijakan pemerintah yang hendak membeli helikopter super mewah Agusta Westland AW-101 yang digunakan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebab menurutnya, helikopter Super Puma yang sebelumnya digunakan Jokowi masih mumpuni untuk digunakan.
"Heli Kepresidenan (Super Puma) kondisinya masih bagus. Meski sudah 10 tahun, lifetime pemakaiannya masih cukup panjang," kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Senin 23 November 2015.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, daripada membeli helikopter dari luar negeri, lebih baik memaksimalkan produk dalam negeri. PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dikatakan Mahfudz, mampu membuat helikopter yang mampu bersaing dengan asing.
"Kalau mendesak helikopter kepresidenan baru, lebih baik memprioritaskan dalam negeri. PT DI punya kemampuan buat helikopter VVIP. Wong kita bisa kok," ujar dia.
Selain itu Mahfudz menyebutkan, helikopter kepresidenan sebelumnya juga jarang digunakan. Menurutnya, saat blusukan pun Presiden Jokowi tidak menggunakan helikopter.
"Blusukan juga tidak sering pakai helikopter. Nanti bingung parkirnya," ujar Mahfudz.
Presiden Jokowi dikabarkan akan memiliki helikopter super mewah Agusta Westland AW-101. Rencananya, heli canggih buatan perusahaan joint venture Inggris-Italia tersebut tiba pada April 2016. Selain untuk Presiden Jokowi, heli yang didatangkan TNI Angkatan Udara (AU) itu juga diperuntukkan untuk tamu VVIP.
Keterangan Foto: Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq.
Sumber: http://news.liputan6.composted by @Adimin
Profesi Guru Harus Dimuliakan
JAKARTA (23/11) – Kejayaan suatu bangsa tidak hanya bergantung pada integritas dan kapabilitas para pemimpinnya, tetapi juga para guru. Para calon pemimpin dibina, dididik oleh guru melalui serangkaian pendidikan yang mampu membangun karakter kepemimpinan yang baik.
“Guru merupakan tulang punggung kejayaan bangsa. Guru yang baik, bangsa akan berjaya. Guru yang buruk, bangsa akan terpuruk,” kata Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS, Fahmy Alaydroes di Kantor DPP PKS, Jln TB Simatupang No 82 Jakarta, Senin (23/11/2015).
Fahmy menegaskan Islam sangat memuliakan posisi guru. Mengutip pesan Imam Al-Ghazali, Fahmy mengibaratkan guru seperti matahari yang menyinari bumi, bermanfaat bagi dirinya juga orang lain. Guru patut dimuliakan karena berilmu, beramal, dan mengajarkannya. “Guru merupakan siraj (pelita) segala zaman," paparnya.
Orang yang hidup semasa dengannya akan memperoleh pancaran cahaya keilmuannya. Andaikata dunia ini tidak ada guru, niscaya manusia seperti binatang. "Sebab mendidik adalah upaya mengeluarkan manusia dari sifat kebinatangan kepada sifat insaniyah dan ilahiyah,” ujarnya.
Menurut Fahmy, guru harus pintar dan bertakwa karena ia tidak hanya menjadikan murid-muridnya cerdas, tetapi juga bertakwa. Ia menyebut tugas mendidik merupakan amanah mulia yang maha berat. Sehingga, semua pihak harus mendukung penyiapan keberadaan Guru.
“Guru itu harus dihormati dan dimuliakan karena tugas guru melanjutkan tugas para Nabi dan Rasul. Semua pihak, terutama pemerintah mesti memberikan dukungan yang cukup bagi pengembangan pendidikan guru. Profesi guru harus menjadi profesi yang bermartabat, terhormat, dihargai, dan dimuliakan berbagai pihak,” tukasnya.
Fahmy pun mendorong pemerintah dan seluruh kalangan untuk bersinergi menyiapkan program yang efektif membina guru. Ia mendesak pemerintah lebih optimal mengawal dan mendampingi tugas-tugas guru dalam mendidik.
“Masyarakat dan swasta dapat menghargai dan memuliakan para guru dengan memberikan berbagai kemudahan buat mereka. Sedangkan parlemen merumuskan Undang-Undang, menyiapkan anggaran yang cukup untuk pembinaan guru,” tutupnya. [pks.id]
Keterangan Foto: Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS, Fahmy Alaydroes.
posted by @Adimin
Prabowo: Saya Berutang kepada Masyarakat Sumbar
Written By @Adimin on Sunday, November 22, 2015 | 5:30 PM
 |
| Prabowo saat menghadiri kampanye IP-NA di Lapangan Imam Bonjol, Padang, Minggu (22/11). (Al Amin/Relawan PKS Foto) |
PADANG – Kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di tengah massa yang menyemut saat kampanye Irwan Prayitno-Nasrul Abit, Minggu (22/11) di Lapangan Imam Bonjol Padang memberi catatan mengharukan. Capres penantang Jokowi itu terharu karena dukungan masyarakat Sumbar kepada dirinya tetap besar.
Prabowo dalam Pilpres lalu menang telak di Sumbar. Kemenangan itu menurutnya tak kan pernah dilupakanya. “Saya merasa berutang kepada rakyat Sumbar. Saya selalu berpikir bagaimana membalasnya,” ujar Prabowo disambut riuh ribuan massa.
Prabowo hadir dalam kampanye akbar IP-NA yang diusung PKS dan Gerindra. Prabowo hadir bersama Sekjen Gerindra Fadli Zon. Sementara dari PKS hadir presiden Shohibul Iman dan Hidayat Nurwahid.
Berpidato dengan gaya orasi, Prabowo ternyata luluh juga ketika diajak bergoyang ‘SMS’ oleh artis Minang, Ria Amelia. Ia pun membacakan beberapa pantun.
Urang Minang merantau ke Jakarta, di tanah abang langsung berdagang, kalau tuan tuan berkuasa, jangan jadi malin kundang. Begitu pantun khusus untuk IP-NA sebagai dukungan Prabowo terhadap pasangan itu memimpin Sumbar lima tahun ke depan.
Prabowo pun menyebutkan alasan kembali memilih Irwan Prayitno. Menurutnya, kepemimpinannya di Sumbar lima tahun lalu sudah sangat baik. Ditambah, sekarang ia berduet dengan Nasrul Abit yang sukses memimpin Pesisir Selatan selama dua periode.
Prabowo mengaku mendukung IP-NA karena percaya kepada keduaanya.”Di Indonesia banyak pemimpin pintar janji. Janji setinggi gunung, janji indah, ketika dipilih, janji dilupakan. Irwan Prayitno tak kan seperti itu,” sebut Prabowo.
Prabowo pun menitip pesan kepada IP-NA untuk menyejahterakan Ranah Minang. Sumbar lima tahun ke depan akan jadi teladan bagi Indonesia,” tambah Prabowo.
sumber: hariansinggalang.co.id
posted by @Adimin
Kampanye Pilgub di Sumbar, Prabowo: Irwan Prayitno Teruji dan Terbukti
PADANG (22/11) - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sangat mengapresiasi prestasi Irwan Prayitno selama menjabat Gubernur Sumatera Barat. Menurut Prabowo, kepemimpinan Irwan sudah terbukti dan teruji.
"Kepemimpinan Irwan Prayitno sudah teruji dan terbukti. Tidak seperti kebanyakan pemimpin lain yang hanya mampu mengumbar janji. Saya yakin pasangan IP-NA nomor dua akan kembali amanah dan mengabdi pada rakyat," kata Prabowo.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam orasi kampanye terbuka pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit (IP-NA) jelang Pilkada Sumatera Barat, di lapangan KH Imam Bonjol, Padang, Ahad (22/11/2015). Dalam pilkada serentak 9 Desember mendatang, PKS berkoalisi dengan Gerindra mengusung Irwan Prayitno- Nasrul Abit.
Menurut Prabowo, kebanyakan para pemimpin saat ini hanya pandai mengumbar janji namun tidak fokus mewujudkan janjinya menyejahterakan rakyat setelah menjabat. Dengan rekam jejak prestasi yang ditorehkan Irwan Prayitno, Prabowo yakin duet Irwan-Nasrul akan menang dalam pilkada dan mampu mewujudkan janji menyejahterakan masyarakat.
Di mata Prabowo, masyarakat Sumatera Barat punya tempat tersendiri. Sebab pada Pemilu Presiden 2014, Sumatera Barat menyumbang perolehan suara terbanyak untuk Prabowo dan Partai Gerindra pada pemilu legislatif.
"Di depan saya puluhan ribu orang berdiri di tengah terik matahari namun penuh semangat, disiplin, santun, sopan, gembira itulah yang kita inginkan dalam berpolitik. Keinginan memperbaiki kehidupan rakyat. Bukan mencari kekuasaan dan memperkaya diri," lanjut Prabowo berapi-api.
Mantan Danjen Kopassus itu juga mengungkapkan kekagumannya terhadap Sumbar yang merupakan gudangnya orang pintar dan tokoh besar. Sejumlah tokoh nasional lahir di Tanah Minang di antaranya proklamator RI Bung Hatta, Perdana Menteri pertama Sutan Syahrir, tokoh diplomasi KH Agus Salim, KH M Natsir, Buya Hamka, dan sejumlah pujangga seperti Sutan Takdir Alisjahbana dan Chairil Anwar.
Orasi Prabowo dilanjutkan dengan pernyataan tegas bahwa pemimpin itu jika semakin dipercaya rakyat harus semakin bekerja keras untuk rakyat. Tugas pemimpin adalah membuat orang kecil senyum dengan gembira.
"Kita bukan ingin mewujudkan negara yang dibangun di atas kedzaliman dan angkara. Kita ingin jalan yang lurus yang diridhoi Allah SWT", tegas Prabowo.
Di ujung orasi, Prabowo menuturkan pantun:
Orang minang merantau ke Jakarta
Ke Tanah Abang langsung berdagang
Kalau tuan nanti berkuasa
Jangan jadi malin kundang
Hadir dan juga turut beorasi adalah Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua DPW PKS Sumbar Irsyad Syafar, calon gubernur Sumbar Irwan Prayitno, dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Tampak hadir Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.
Keterangan Foto: Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto saat orasi kampanye terbuka pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit (IP-NA) jelang Pilkada Sumatera Barat, di lapangan KH Imam Bonjol, Padang, Ahad (22/11/2015).
posted by @Adimin
Indonesia Berterima Kasih pada Sumbar
PADANG (22/11) - Tanah Minang memiliki peran besar dalam sejarah perjuangan kebangsaan di Indonesia. Dari bumi Minangkabau ini lahir tokoh-tokoh besar nasional yang sumbangsihnya begitu besar kepada bangsa dan negara.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyampaikan hal itu dalam acara dialog kebangsaan dan temu tokoh masyarakat Kota Padang, Ahad (22/11) di Padang, Sumatera Barat.
"Kita harus berterima kasih kepada KH Agus Salim, Safruddin Prawiranegara, M Yamin, dan tokoh- tokoh besar yang telah menyelamatkan negara dari cengkeraman penjajahan hingga Indonesia masih ada sampai hari ini," urai Hidayat.
Hidayat mencontohkan aksi heroik Safruddin Prawira negara yang mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi. Saat itu, lanjut Hidayat, semua pemimpin pemerintahan RI ditangkap penjajah Belanda sehingga muncul kekosongan pemerintahan.
"Safruddin langsung mengambil alih pemerintahan dengan mendirikan PDRI. Tanpa itu Indonesia tidak akan ada sampai hari ini," tandas Hidayat.
Ke depan, Hidayat mengharapkan Sumatera Barat dapat melahirkan kembali tokoh-tokoh nasional. Menurut Hidayat ini bisa dilakukan masyarakat Sumbar dengan memilih pemimpin-pemimpin yang jujur, memiliki integritas, kapasitas, dan moral yang tinggi.
Karena itu Hidayat berharap, masyarakat di Sumbar tidak menjual suara yang dimilikinya dalam Pilkada serentak Desember 2015 mendatang. "Rakyat adalah pemiliki kedaulatan. Jangan jual kedaulatan itu kepada pemimpin yang menggunakan politik uang untuk mencapai tujuan," imbau Hidayat. [pks.id]
Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat mengisi acara dialog kebangsaan dan temu tokoh masyarakat Kota Padang, Ahad (22/11) di Padang, Sumatera Barat.
posted by @Adimin
