DPR Minta Pemerintah Serius Tangani Sarana Prasarana Pendidikan Indonesia

Tegal (23/12) - Ketua ‎Panja Sarana dan Prasarana (Sarpras) Pendidikan Dasar dan Menengah (Diksdasmen) Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah untuk serius dalam menyediakan sarana - prasarana yang ada di seluruh Indonesia.

Fikri mengingatkan pemerintah untuk membuat verifikasi mendalam dan dokumentasi yang jelas mengenai kondisi sekolah yang ada di seluruh Indonesia.

"Data dari dapodik, ada 1,8 juta kelas di Indonesia dan 1,3 juta dinyatakan rusak. Itu angka saja, maka perlu adanya verifikasi yang mendalam dan dokumentasi yang jelas. Betul tidak itu angkanya, cuman 500 ribu saja yang layak." terang Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu disela-sela kunjungan ke dinas pendidikan Kota Tegal dalam rangka reses anggota DPR RI, Rabu (21/12/2016).

Saat melakukan pengecekan lapangan, Fikri meminta pemerintah tidak hanya melihat fisik bangunan saja, melainkan memberikan catatan khusus mengenai kejadian yang berdampak ke lingkungan Sekolah tersebut. Sehingga dokumentasi tersebut bisa menjadi catatan yang akan dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan untuk memberikan alokasi bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan.

"Karena minim dokumen, di Tangerang sarpras dinyatakan hampir layak mendapatkan lebih banyak daripada Kabupaten Bogor yang hampir 75% kelas tidak layak. Ini jangan terulang kembali, maka dokumentasi penting untuk dilengkapi." Ujar Fikri.

Lebih lanjut, Fikri menambahkan bahwa pemerintah daerah selaku pengusul harus serius dalam memberikan pengawalan DAK Pendidikan, karena tidak sedikit pengelolaan DAK memberikan pelaporan yang sesuai. Sehingga dana milyaran bisa dioptimalisasi sebagaimana peruntukannya.

Dilain kesempatan, Ketua Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Johardi menyatakan bahwa secara fisik sarpras pendidikan di Kota Tegal hampir dinyatakan layak, akan tetapi terdapat beberapa kejadian yang berdampak pada aktifitas pendidikan.

"Seperti SMP 12 Tegal, kalau kita lihat sekilas bagus dan layak untuk digunakan. Tetapi ketika hujan deras dan Rob Tinggi, air bisa menggenang hingga 30 cm. Dan hanya tersisa 6 lokal yang tidak tergenang karena sudah ditinggikan." ungkap Johardi.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Catatan FPKS terhadap Sektor Energi Tahun 2016

Jakarta (21/12) – Ketua Kelompok Komisi VII (Kapoksi) Fraksi PKS Rofi Munawar memberikan beberapa catatan terkait kinerja pemerintah di sektor energi dan mineral tahun 2016, baik di level hulu maupun hilir.

Catatan tersebut sebagian besar terkait pada implementasi regulasi yang masih diabaikan sehingga menyebabkan kerugian negara. Terlebih, pada persoalan pengembangan Energi Baru Terbarukan dimana pengembangannya masih jauh untuk mampu secara gradual menjadi tulang punggung energi nasional.

“Perhitungan cost recovery yang terus naik, perolehan lifting migas yang kian rendah dan tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang masih tinggi masih menjadi catatan kurang baik sektor ESDM di tahun 2016,” ujar Rofi di Jakarta, Rabu (21/12).

Rofi menjelaskan, tercatat tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor energi sampai dengan 2016 sudah mencapai Rp 13,1 triliun. Diantaranya, untuk sektor minyak dan gas bumi sebesar Rp 4,4 triliun atau setara US$ 336,17 juta. Jumlah tersebut berasal dari temuan terhadap 143 kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) yang belum melunasi sisa kewajiban keuangan di 30 wilayah kerja. Meliputi sisa komitmen pasti US$ 327 juta, bonus tanda tangan US$ 2,5 juta, barang dan jasa US$ 575 ribu, serta jaminan operasi US$ 5,8 juta.

“Tentu seluruh potensi penerimaan negara itu harus secara serius dikejar oleh Pemerintah. Jika tidak mampu, selain secara faktual akan mengurangi penerimaan negara juga berpotensi menjadi masalah hukum di kemudian `hari,” jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII ini.

Selain itu, Rofi juga menyoroti sektor mineral dan batubara. Menurut Rofi, kebijakan renegoisasi kontrak tidak banyak mengalami perkembangan berarti. Terbukti masih rendahnya komitmen sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Kontrak Karya (KK), padahal hal itu telah diamanahkan oleh UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Di sisi lain, batas akhir relaksasi mineral efektif tinggal satu bulan lagi dari apa yang telah ditetapkan.

“Ironisnya, pemerintah justru mewacanakan perpanjangan relaksasi untuk mengakomodir IUP dan KK yang selama ini belum mampu menyelesaikan kewajibannya membangun smelter,” tegas Rofi.

Selain itu Rofi juga menambahkan, pelarangan ekspor mineral mentah dan program pembangunan smelter perlu terus dilanjutkan agar terjadi proses penguatan pendalaman industri di sektor minerba yang menghasilkan pertambahan nilai yang lebih besar di dalam negeri serta menjamin kepastian pasokan bahan baku mineral dari dalam negeri.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Krisis Aleppo, Momentum Perkuat Peran Kemanusiaan Dunia

Jakarta (19/12) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai fokus negara-negara di dunia tentang Konflik Aleppo yang terpenting adalah pada persoalan bagaimana menyelamatkan nyawa rakyat sipil yang terjebak dalam konflik bersenjata.

Oleh karena itu, semua negara harusnya mengambil peran dan tanggung jawab kemanusian tersebut tak terkecuali Indonesia. Beberapa unjuk rasa keprihatinan pun telah tersebar di beberapa negara, seperti di Jerman, Perancis, Turki, juga Indonesia.

"Indonesia harus mengambil momentum untuk memperkuat peran dan tanggung jawab kemanusiaan dunia dalam krisis Aleppo dengan menunjukkan determinasi dalam langkah dan tindakan diplomasi," kata Jazuli di Jakarta, Senin (19/12).

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, determinasi diplomasi kemanusiaan Indonesia sangat strategis untuk menunjukkan pada dunia umumnya dan rakyat Indonesia khususnya bahwa Indonesia berkepentingan dan peduli pada nasib kemanusiaan dunia, terutama terhadap penderitaan rakyat sipil di Aleppo.

"Inilah harga diri (dignity) atau kebanggaan kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab serta untuk memenuhi amanat konstitusi dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi," kata Jazuli.

Untuk itu, lanjut Jazuli, Pemerintah RI bisa melakukan diplomasi beragam cara (multitrack) dalam ikut menghentikan krisis kemanusiaan di Aleppo Suriah.

Pertama, secara bilateral pemerintah melalui Menteri Luar Negeri bisa menyampaikan nota keprihatinan serius dan meminta penyelesaian krisis kemanusiaan secara beradab, baik melalui duta besar di Suriah maupun duta besar Suriah di Jakarta beserta negara-negara terkait konflik seperti Rusia dan Iran. 

"Pernyataan sikap keprihatinan itu tentu saja mewakili perasaan dan solidaritas rakyat Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang sangat memilukan ini," wakil rakyat dari Dapil Banten sejak tahun 2004 ini.

Kedua, secara multilateral melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya melalui badan-badan terkait seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan HAM, UNHCR, perwakilan Pemerintah RI bisa menginisiasi proposal yang dapat memaksa penghentian dan penyelesaian krisis kemanusiaan Aleppo oleh Suriah dan negara-negara terkait.

"Piagam PBB yang dipedomani bersama oleh seluruh anggotanya memberi banyak instrumen untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Aleppo, mulai dari intervensi kemanusiaan, resolusi DK PBB, penetapan kejahatan perang dan/atau pelanggaran HAM serius, hingga pengiriman pasukan perdamaian. Atas nama kemanusiaan dunia, Pemerintah Indonesia harus pro aktif mengajukan dan/atau mendukung proposal untuk mendapatkan dukungan negara-negara lain agar krisis Aleppo segera teratasi," kata Jazuli.

Ketiga, secara regional/kawasan atau melalui organisasi dunia lainnya seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau Konferensi Asia Afrika (KAA), Indonesia bisa menggalang solidaritas kemanusiaan untuk Aleppo dengan mengadakan sidang darurat guna merumuskan rekomendasi dan langkah-langkah diplomasi politik dan kemanusiaan khususnya kepada Suriah dan negara-negara terkait.

Menurut JazulI, determinasi diplomasi Indonesia melalui tiga langkah di atas akan berdampak besar bagi penyelesaian krisis kemanusian di Aleppo dan memperkuat ( positioning ) tanggung jawab Indonesia pada masa depan kemanusiaan dunia.

"Sebagai negara muslim terbesar, didukung oleh mandat konstitusional yang kuat serta solidaritas kemanusiaan rakyat Indonesia yang dahsyat, Indonesia diyakini bisa memainkan peran strategis bukan hanya bagi Aleppo, tapi juga masa depan kemanusiaan dunia. Mudah-mudahan Presiden Jokowi menangkap dengan baik momentum peran dan tanggung jawab ini," pungkas Jazuli.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Aksi Damai 2 Desember Diimbau Tetap Damai dan Waspadai Provokator

Jakarta (25/11) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyarankan agar semua pihak menjaga situasi tetap kondusif khususnya menjelang aksi unjuk rasa yang akan berlangsung pada 2 Desember mendatang.

Jazuli juga mengingatkan agar para peserta aksi unjuk rasa nantinya dapat mewaspadai adanya provokator yang dapat memperkeruh suasana. Hal ini sebagai bentuk keyakinan kepada publik bahwa aksi tersebut adalah bagian dari unjuk rasa, bukan upaya makar.

"Kita semua berkepentingan untuk menjaga situasi yang aman dan kondusif karena itu jangan ada upaya adu domba dan memperkeruh suasana. NKRI harus kita jaga agar tetap aman," tegas Jazuli di Jakarta, Juma (25/11).

Untuk itu, kepada pihak-pihak yang berencana melakukan aksi dan demonstrasi, Jazuli berpesan agar fokus pada penyampaian aspirasi, serta dilakukan dengan cara-cara tertib dan damai, dan waspada terhadap pihak-pihak yang membelokkan pada tujuan-tujuan lain apalagi makar.

"Demonstrasi dalam negara demokrasi itu sah dan dilindungi konstitusi. Hanya saja tidak boleh anarkis. Tetap jaga ketertiban, kedamaian dan kenyamanan publik, dan terpenting jaga NKRI karena Indonesia milik kita bersama, Jakarta milik kita bersama," ungkap Anggota Komisi Bidang Pertahanan dan Keamanan DPR RI ini.

Jazuli mengingatkan agar peserta aksi hati-hati terhadap penyusup yang punya agenda mengacaukan tujuan aksi dan memperkeruh suasana. Demonstrasi sama sekali tidak dimaksudkan untuk makar, yaitu impeachment terhadap presiden, dan tidak untuk membuat huru hara.

"Tetap fokus pada penyampain pendapat di muka umum secara damai, sesui tujuan awal yakni penegakan supremasi hukum terhadap tersangka penistaan agama. Jangan mau ditunggangi kepentingan pihak manapun," pesan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Banten Raya ini.

Jazuli juga berharap siapapun yang ikut unjuk rasa wajib menjaga keamanan dan ketertiban serta kebersihan lingkungan.

"Saya kira jika itu dilaksanakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari aksi demonstrasi. Tidak perlu ada kecurigaan yang berlebihan terhadap rencana aksi tersebut jika kita semua bertanggung jawab terhadap keutuhan, keamanan dan kenyamanan negeri yang kita cintai ini," pesan Jazuli. [pks.id]

posted by @Adimin

Kaitkan Demo dengan Makar, PKS: Itu Tuduhan Serius!

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, meminta Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berhati-hati dan tidak gegabah menyikapi rencana demonstrasi rakyat. Apalagi mengaitkannya dengan sinyalemen makar. 

"Kapolri tidak boleh gegabah mengaitkan demonstrasi yang akan digelar dengan makar. Ini tuduhan serius! Pengaitan tersebut hendaknya berdasarkan informasi intelijen yang akurat dan objektif," kata Jazuli di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, Polri lembaga penegak hukum, tuduhan tersebut tidak boleh berhenti tapi harus diproses dan dibuktikan. Menurut dia, tuduhan akan terjadi makar harus bisa dibuktikan agar tidak menimbulkan keresahan publik dan memecah belah masyarakat.

"Tuduhan makar harus bisa diproses dan dibuktikan agar tidak menimbulkan keresahan publik. Jika tidak, tuduhan itu bisa politis dan liar serta memecah belah masyarakat," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR itu menilai Polri hendaknya dapat membedakan antara penyampaian pendapat di muka umum dengan tindakan makar. Menurut dia, penyampaian pendapat di muka umum jelas dilindungi Konstitusi, ia berharap sumber intelijen akurat dan objektif agar tidak salah dalam mengambil keputusan dan langkah.

"Saya mengingatkan bahwa efek keputusan penentu kebijakan itu sangat besar. Kalau tidak hati-hati bisa menimbulkan masalah buat rakyat dan perjalanan negara dan banga ke depan," katanya.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan akan menjaga ketat aksi pada Jumat (25/11) karena aksi tersebut berpotensi berujung pada upaya penggulingan pemerintahan. Tito mengaku mendapat informasi bahwa ada penyusup di balik aksi demo tersebut dan akan menduduki gedung parlemen Senayan, Jakarta.

"Kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, termasuk pasal makar," ujar Tito di Jakarta, Senin (21/11).

Tito mengatakan, berdasarkan undang-undang, menguasai gedung pemerintahan merupakan salah satu pelanggaran hukum. Terlebih lagi, Tito mendapat informasi bahwa ada sejumlah rapat terkait upaya menguasai DPR.

Sumber: Republika.co.id


posted by @Adimin

Ini Catatan Akhir Tahun Jokowi-JK di Bidang Ekonomi

Jakarta (21/11) – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Refrizal memberikan catatan akhir tahun 2016 Pemerintahan Jokowi-JK, di bidang Perekonomian Indonesia. Dalam penilaian Refrizal, salah satu salah satu kelemahan pemerintah Jokowi adalah soal ketidakmampuannya mengubah struktur PDB Indonesia yang masih didominasi oleh peranan sektor konsumtif.

“Struktur PDB Indonesia di 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK masih tidak berubah. Peranan belanja rumah tangga masih sangat dominan. Bahkan sektor ekspor dan impor yang diharapkan dapat tumbuh dengan baik ternyata malah berperan lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya,” jelas Refrizal di Jakarta, Senin (21/11).

Di sisi lain, peranan investasi langsung pada Triwulan III-2016 cenderung melambat, hanya 31,98 persen sedangkan pada Triwulan II-2016 mencapai 32,47 persen dan pada Triwulan III-2015 mencapai 32,36 persen.

“Data-Data tersebut mengonfirmasi bahwa masih banyak persoalan investasi di Indonesia. Meski pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan namun persoalan-persoalan mendasar belum terselesaikan. Beberapa diantaranya adalah masalah perizinan di daerah dan ketersediaan infrastruktur,” ungkap wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini.

Peringkat cost doing business Indonesia, papar Refrizal, sedikit membaik menjadi urutan ke 91 dari 106 negara. Hanya saja berbagai indikator masih jauh di bawah rata-rata negara Asia Pasifik, seperti memulai usaha. Sayangnya berbagai data yang digunakan dalam cost doing business hanya diwakili oleh Jakarta dan Surabaya, sehingga tidak mencerminkan kondisi Indonesia seutuhnya.

“Satu hal yang krusial hingga 30 September 2016, realisasi penerimaan negara baru mencapai Rp 1.081,9 triliun atau 60,6% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2016 sebesar Rp 1.786,2 triliun padahal pemerintah sudah menggulirkan program tax amnesty. Diharapkan dalam 3 (tiga) bulan tersisa kekurangan target penerimaan negara dapat tercapai,” tegas Refrizal.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diperkirakan hanya 5,1 persen, sedangkan pertumbuhan perekonomian global tahun 2016 diperkirakan sebesar 3,1 persen. Isu-isu global seperti Brexit, permasalahan utang China, injeksi fiskal Jepang yang belum cukup berhasil, hingga terpilihnya presiden AS Donald Trump, membuat kondisi perekonomian global semakin tidak pasti, hal-hal ini membuat konsumen cenderung menahan belanja.

Padahal, struktur PDB Indonesia didominasi oleh peranan belanja rumah tangga. Untuk itu, ditengah ketidakpastian global, melambatnya realisasi investasi dan seretnya realisasi penerima negara diharapkan pemerintah dapat melakukan sinergi antar kelembagaan, termasuk  dengan BUMN.

“Untuk mendukung tercapainya target penerimaan negara, pemerintah harus saling bersinergi. Tidak tumpang tindih dalam mengeluarkan kebijakan dan memperkuat peran-peran pembangunan BUMN” jelas Refrizal.

Salah satu cermin tidak terkonsolidasi tim ekonomi pemerintah dengan baik adalah soal polemik revisi PP 52/2000 dan PP 53/2000 yang berkembang sejak Agustus 2016. Revisi PP 52/2000 dan PP 53/2000 ini disinyalir akan mengubah peta industri telekomunikasi di Indonesia salah satunya adalah karena diberlakukannya kewajiban network sharing dan diperbolehkannya frequency sharing antar operator.

“Salah satu contoh konsolidasi antar lembaga pemerintah yang lemah tercermin dalam revisi PP 52/2000 dan PP 53/2000. Revisi kedua PP ini akan menyebabkan potensi hilangnya pendapatan negara dalam 5 tahun kedepan sekitar Rp 100 triliun dan hilangnya pendapatan BUMN sebesar Rp 200 triliun. Apalagi disinyalir isi revisi PP ini bertentangan dengan UU di atasnya," papar Refrizal.

Apalagi pemerintah melalui jargon Nawacita nya menegaskan akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Revisi PP ini berpotensi menghambat pembangunan di daerah terpencil dan terluar.

“BUMN adalah salah satu agen pembangunan yang dapat mewujudkan visi-misi pemerintah. BUMN dapat berperan melakukan pembangunan didaerah-daerah terpencil dengan penugasan-penugasan. Untuk itu, pemerintah harus pula memperkuat peran BUMN dalam pembangunan dan memandangnya sebagai mitra,” tegas Refrizal.

Secara umum, Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan UU yang ada di atasnya. Revisi PP 52/2000 dan PP 53/2000 berpotensi bertentangan dengan UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi. [pks.id]

posted by @Adimin

Terkait Rohingya, Sikap Tegas Indonesia Dibutuhkan!

Jakarta (22/11) - Wakil Ketua Badan Kerjama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi Munawar meminta Pemerintah Indonesia bersikap secara resmi atas kekerasan yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya.

"Indonesia sebagai sebuah negara yang bertetangga dengan Myanmar harus secara proaktif mendorong nilai-nilai perdamaian dan penyelesaian konflik yang bermartabat melalui program diplomasi maupun forum-forum internasional." ucap Rofi Munawar dalam keterangan pers pada hari Senin, (21/11) di Jakarta.

Legislator asal Jawa Timur ini melihat apa yang terjadi di Myanmar tentu saja tidak bisa dilepaskan dari persoalan kawasan ASEAN. Karena sebagaimana kita ingat, eksodus besar-besaran pengungsi Rohingya diakhir tahun 2015 menjadi persoalan yang berdampak langsung terhadap negara-negara sekitarnya.

"Prinsip-prinsip netralitas ASEAN terhadap urusan dalam negeri anggotanya harus mampu mendesak Myanmar melakukan langkah-langkah pencegahan konflik dan perlakuan kekerasan terhadap etnis Rohingya," tegasnya.

Rofi mengingatkan, bahwa Pemerintah Indonesia tahun lalu sudah melakukan langkah-langkah mediasi terkait Rohingya. Ada baiknya mengingatkan kembali komitmen negara tersebut. Waktu itu

pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menlu Myanmar, U Wunna Maung Lwin menghasilkan sejumlah kesepakatan. Kesepakatan tersebut termasuk di antaranya soal pengungsi Rohingya. Saat itu Pemerintah Myanmar sepakat untuk mengambil langkah prevensi irregular migration terkait etnis Rohingya.

"Dijaman informasi yang terbuka seperti saat ini, sumber informasi tidak lagi bermakna tunggal dan berjalan linier. Sensitifitas sebuah negara kawasan terhadap perilaku kekerasan yang menyebabkan korban tentu tidak hanya dengan kebijakan tanpa sikap" pungkas Rofi.

Sebagai informasi, rangkaian bentrokan kembali terjadi antara pasukan militer Myanmar dengan sekelompok Muslim Rohingya di utara Rakhine pada akhir pekan lalu, menewaskan setidaknya 28 warga Muslim Rohingya serta dua tentara Myanmar. Berdasarkan laporan surat kabar Myanmar, Global New Light of Myanmar, rangkaian bentrokan kuat ini bermula pada Sabtu (12/11) lalu, ketika militer melakukan operasi pembersihan di Rakhine. Dalam bentrokan tersebut, 19 warga Rohingya tewas terbunuh oleh militer. [pks.id]

posted by @Adimin

Bangun Kerjasama, Fraksi PKS Kunjungi Fraksi Partai Penguasa di Inggris

London (15/11) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini memimpin rombongan Pimpinan dan Anggota Fraksi PKS DPR RI dalam lawatan ke Inggris. Salah satu agenda dari lawatan ini adalah Pertemuan Persahabatan dengan Fraksi Partai Konservatif Inggris yang merupakan fraksi partai berkuasa saat ini.

"Pertemuan ini dalam rangka persahabatan, membuka komunikasi, dan peluang kerjasama dua fraksi dua negara Indonesia-Inggris. Partai Konservatif adalah partai tertua di Inggris berdiri tahun 1678 dan sejak itu menjadi partai utama dan berkuasa di Inggris," kata Jazuli di London, Inggris Selasa, (14/11), waktu setempat.

Fraksi PKS, lanjut Jazuli, ingin belajar bagaimana membangun institusi partai yang kuat sekaligus berkuasa secara efektif untuk memakmurkan negara.

"Fraksi PKS ingin mengambil spirit pelembagaan partai di negara maju ini. Bagaimana mengelola kekuasaan, memenangkan hati rakyat dan membangun konstituensi, sehingga mampu bertahan hingga ratusan tahun sampai sekarang dan memberi warna dalam sistem politik dan ekonomi negara," ungkap Doktor Bidang Manajemen dari UNJ ini.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Partai Konservatif diwakili oleh Lord Astor, sekaligus juga sebagai Mantan Menteri Pertahanan masa pemerintahan David Cameron, serta Anggota House of Lord dan Wakil Ketua Kerjasama Antarparlemen yang memiliki fokus kerjasama dengan Indonesia. Kepada Lord Astor, Jazuli Juwaini menyampaikan paparan tentang Indonesia sebagai negara majemuk dalam banyak hal dan memilih sistem demokrasi yang kian terlembaga.

"Indonesia berpenduduk terbesar keempat dunia dengan beragam etnik budaya dan agama dan semua bisa hidup berdampingan secara damai. Ini bagian yang kami syukuri di Indonesia dan kami ingin belajar dari Inggris melalui Fraksi Partai Konservatif bagaimana membangun walfare state yang kuat," ungkap Jazuli.

Anggota Komisi I ini menambahkan, Indonesia adalah negara terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan pertumbuhan ekonomi selalu di atas 5 persen dalam 15 tahun terakhir.

"Indonesia bisa menjadi mitra strategis bagi United Kingdom dan pintu masuk ke Asean. PKS siap menjadi mitra sebagai counterpart di Inggris," tandas Jazuli.

Lord Astor menyambut gembira dan apresiatif atas kunjungan persahabatan Fraksi PKS. 

"Saya (dan Fraksi Partai Konservatif) akan selalu menjadi sahabat baik bagi Indonesia dan akan membalas kunjungan Fraksi PKS pada bulan Februari," ungkap Lord Astor.

Selain bertemu dengan Fraksi Partai Konservatif, lawatan Fraksi PKS ini dijadwalkan bertemu dengan Fraksi Partai Buruh, NGO Tell Mama yang begerak dalam advokasi korban islamphobia, Direktur Islamic Center London, lembaga caritas Islamic Relief, serta Kedutaan Besar Indonesia di Inggris.

"Fraksi PKS berkepentingan untuk menjalin hubungan internasional yang lebih bersahabat dengan mitra dunia bukan saja untuk belajar tentang pengalaman dan kemajuan yang mereka capai tapi juga untuk berbagi pengalaman Indonesia dalam mewujudkan tata dunia yang lebih harmonis dan berkeadilan," ungkap Jazuli.

Untuk itu, lanjut Politisi PKS dari Dapil Banten ini, Fraksi PKS juga mempromosikan pandangan dan pengalaman Indonesia dalam beragam aspek seperti pelaksanaan demokrasi, kehidupan beragama, dan penghormatan terhadap keberagaman.

Pimpinan dan Anggota Fraksi PKS yang ikut serta Sukamta (Sekretaris Fraksi/Anggota Komisi I), Aboe Bakar Al-Habsy (Wakil Ketua Fraksi/Anggota Komisi III), Iskan Qolba Lubis (Wakil Ketua Komisi VIII), Rofi Munawar (Wakil Ketua BKSAP), Andi Akmal Pasludin (Anggota Komisi IV), dan Johan Rosihan (Anggota DPRD NTB).

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Sukamta: Refleksi Hari Pahlawan, Memuliakan Agama

Relawan PKS membantu warga dengan mobil jenazah (ilustrasi)

Jakarta (10/11) – Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Sukamta menilai momentum Hari Pahlawan 10 November menjadi momentum untuk mengingat kembali nilai-nilai agama yang menjadi jiwa para pendahulu dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa ini. Agama, tegas Sukamta, menjadi tuntunan dalam melawan kezaliman para penjajah.

“Artinya, terwujudnya kemerdekaan Indonesia sangat dekat dengan perilaku mengagungkan nilai ajaran agama yang diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelas Sukamta di Jakarta, Kamis (10/11). 

Sukamta menambahkan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, tidak lepas dari peran penting umat Islam, tentu tanpa menafikan peran dari umat beragama lainnya. Hal ini seiring dengan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bahwa umat Islam adalah benteng terakhir pertahanan NKRI.

“Tapi jika kita refleksikan hari ini, kita patut prihatin, sebab ajaran agama dan para pemukanya justru dinistakan. Apakah ini tanda-tanda kemerdekaan bangsa kita yang kental dengan nilai-nilai agama tadi akan porak poranda? Akankah kita sendiri ataukah bangsa lain yang nantinya akan menikmati kemerdekaan?,” papar Anggota Komisi I DPR RI ini.

Sukamta mengajak kembali untuk merenung bahwa Hari Pahlawan lekat dengan sosok Bung Tomo yang saat itu berhasil membakar semangat jihad arek-arek Suroboyo untuk melawan penjajah dengan pekikan takbir 10 November 1945. 

“Entah kalau tidak ada takbir, dengan apa saya bisa membangkitkan semangat para arek Suroboyo melawan penjajah. Demikian kurang lebih pernyataan Bung Tomo,” jelas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Yogyakarta ini.

Bung Tomo , tambah Sukamta, saat itu sadar, bahwa melawan kezaliman penjajah adalah perjuangan di jalan Allah (jihad fi sabilillah). Maka pekikan takbir dengan penuh kesadaran dan pemahaman bahwa hanya Allah-lah yang Maha Besar, menjadikan penjajah yang memiliki kekuatan lengkap tersebut menjadi  kecil. 

“Maka bangkitlah semangat para arek Suroboyo karena pidato Bung Tomo memakai kalimat takbir. Tuhan bersama kita, kata Bung Tomo. Alhasil, kita bisa mengalahkan penjajah. Yang jadi pertanyaan menarik, mereka bangkit karena kalimat takbir-nya atau karena Bung Tomo yang memakai kalimat tersebut? Dua-duanya benar, menggunakan kata "pakai" ataupun tidak,” tegas Sukamta.

Oleh karena itu, Fraksi PKS mengajak untuk merefleksi semangat Hari Pahlawan di tengah kondisi bangsa yang kian memprihatinkan, di tengah-tengah ajaran agama dan para pemukanya dinistakan. 

Kemerdekaan dan kemajuan bangsa, tegas Sukamta, bisa diraih karena para pendahulu memuliakan dan mempraktikkan ajaran nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

“Atas berkat Rahmat Allah-lah kita merdeka. Jika sekarang kita nistakan ajaran agamaNya, maka kita khawatirkan kemerdekaan tidak bisa kita rasakan kembali karena nikmat kemerdekaan itu bisa dicabut, sebagaimana kini tanda-tandanya sudah mulai terlihat, kita sudah semakin tidak merdeka. Semoga keadaan ini tidak terjadi berlarut-larut, karena kita sendirilah yang harus terus berusaha mengubahnya,” tutup Sukamta.

sumber: www.pks.id


posted by @Adimin

Empat Catatan Fraksi PKS terhadap Pengesahan APBN 2017

Jakarta (27/10) – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Refrizal memberikan empat catatan khusus terhadap APBN 2017 yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017, Rabu (26/10).

Empat catatan tersebut adalah, pertama, tujuan utama disusunnya APBN adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Untuk itu sangatlah penting untuk menjaga kredibilitas dari APBN yang dibuat dengan memastikan akurasi dari target-target yang telah ditetapkan dan memastikan realisasinya tercapai,” jelas Refrizal di Jakarta, Kamis (27/10).

Kedua, waspadai keseimbangan primer. Defisit APBN semakin besar mencapai Rp 108,97 T atau meningkat Rp 4 Triliun dari APBN-P 2016 hal ini mencerminkan posisi kemandirian fiskal.

“Bila keseimbangan primer defisit, itu artinya pemerintah ada dalam posisi gali lubang tutup lubang karena terjebak dalam lingkaran menarik utang untuk membayar bunga utang,” jelas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini.

Ketiga, mengenai target penerimaan pajak. Refrizal menyarankan agar lebih serius dan kreatif dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak, dimana dalam beberapa tahun terakhir target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Saat ini tax ratio Indonesia masih sangat rendah di kisaran 11,52%, sedangkan rata-rata negara ASEAN ada di angka 19-21%.

“Pasca Tax Amnesty, pemerintah harus serius melanjutkan reformasi perpajakan salah satunya adalah dengan mengamandemen paket UU Perpajakan seperti seperti UU KUP, UU PPh, dan UU PPN, serta penguatan kelembagaan, pembinaan aparat perpajakan, akses data dan informasi, dan lain-lain,” tegas Refrizal.

Keempat, penetapan suku bunga SPN sebesar 5,3% kontradiktif dengan komitmen pemerintah untuk mencapai single digit policy.

“Dalam pandangan saya, seharusnya suku bunga SPN dapat lebih rendah dikisaran angka 5%. Suku bunga yang tinggi mencerminkan risiko negara yang relatif tinggi dan mempengaruhi biaya fiskal ke depan,” tutup Refrizal.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Nasionalisme Anak Muda Bukan Hanya Seremonial

Jakarta (26710) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mendorong agar makna nasionalisme tidak hanya dipahami secara seremonial, tapi benar-benar merasuk dan menjadi nilai yang tertanam dalam diri setiap anak bangsa di Republik Indonesia, khususnya kepada para pemuda.

“Nasionalisme Indonesia bukan hanya harus kita jaga, tapi juga harus kita kokohkan. Perkembangan peradaban dunia serta perkembangan teknologi, kalau kita tidak miliki nasionalisme yang kuat, lambat laun akan mengikis nasionalisme itu. Nasionalisme hanya akan berbentuk upacara pada hari besar, nyanyian, lambang tapi Fraksi PKS ingin Nasionalisme itu benar merasuk pada hati dan pikiran kepada seluruh pemuda di Indonesia,” jelas Jazuli saat memberikan sambutan dalam acara Seminar “Sumpah Pemuda dalam Penguatan Karakter dan Identitas Bangsa”, di DPR, Rabu (26/10).

Acara yang terselenggara dalam rangka memeringati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2016 mendatang ini, turut mengundang Staf Ahli Kemendikbud Arie Budhiman, Pendiri Yayasan Indonesia Mengajar Anies Baswedan, Ketua Komisi MPP PKS Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Abdi Sumaithi, dan Penulis Bidang Pendidikan Irfan Hidayatullah.

Jazuli menambahkan, apa yang dilakukan Fraksi PKS selama ini sudah mengejawantahkan semangat untuk menanamkan nasionalisme tersebut dalam diri setiap pemuda dan seluruh masyarakat Indonesia.

“Fraksi PKS satu-satunya di DPR yang menyelenggarakan Lomba Karya Tulis Kebangsaan, dan itu kita buat tiap tahun. Fraksi PKS juga pernah menyelenggarakan Lomba Kitab Kuning sebagai bagian rujukan tradisi ilmiah Umat Islam,” tegas wakil rakyat sejak tahun 2004 tersebut dari Daerah Pemilihan Banten Raya ini.

Oleh karena itu, Jazuli berharap pengokohan tersebut seharusnya dapat serius dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena, Nasionalisme tersebut dapat menjaga pergeseran nilai karena lemahnya terhadap komitmen terhadap nilai kebangsaan Indonesia.

“Banyak kacung-kacung asing yang datang ke republik ini, merongrong nasionalisme seluruh elemen Bangsa Indonesia. Mereka hanya jadi calo-calo asing, atas nama kebebasan. Tapi, kitalah yang akan menjaga. Kebebasan di Republik Indonesia bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Kita punya Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi sila pertama Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa,” tegas Anggota Komisi I DPR RI ini.

Dengan adanya seminar ini, Jazuli berharap Bangsa Indonesia akan menghayati kembali persoalan kebangsaan Indonesia, yang dimulai sejak Sumpah Pemuda dideklarasikan pada 28 Oktober 1928, khususnya pada persoalan menjunjung tinggi bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Peringati Sumpah Pemuda, FPKS Selenggarakan Refleksi Kebangsaan Nasionalisme Indonesia

Jakarta (26/10) – Dalam rangka memeringati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2016 mendatang, Fraksi PKS DPR RI akan menyelenggarakan Refleksi Kebangsaan melalui Seminar Nasional bertema “Semangat Sumpah Pemuda dalam Penguatan Karakter dan Identitas Kebangsaan” di Ruang Pleno Fraksi PKS, Kompleks Parlemen, Senayan, pukul 13.00-16.00, Rabu (26/10).

Dalam kesempatan ini, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan bahwa acara ini diselenggarakan sebagai pengejawantahan visi perjuangan Fraksi PKS DPR, yaitu mengokohkan nasionalisme Indonesia.

“Visi perjuangan Fraksi PKS ada tiga, yaitu keummatan, kerakyatan, dan nasionalisme Indonesia. Refleksi Sumpah Pemuda ini dalam rangka mengokohkan nasionalisme Indonesia. Kami konsisten untuk itu,” tegas Jazuli jelang penyelenggaraan acara.

Jazuli menilai pentingnya pengokohan nasionalisme Indonesia karena ada gejala yang semakin kuat dimana karakter dan indentitas kebangsaan mulai luntur, terutama di kalangan generasi muda bangsa.

“Saya menilai penyebabnya ada dua. Pertama, faktor internal karena lemahnya internalisasi nilai-nilai kebangsaan. Dan kedua, karena faktor eksternal, yakni kuatnya pengaruh ideologi liberal dan individualisme sebagai dampak dari globalisasi,” terang Jazuli.

Menurut Doktor di bidang manajemen dari UNJ ini, pelajaran penting dari Sumpah Pemuda sangat berharga untuk terus dikaji dan ditanamkan kepada generasi bangsa dalam rangka menghadapi tantangan kebangsaan tersebut.

Pertama, spirit kepeloporan pemuda dalam membangun konsensus kebangsaan. Konsensus yang melahirkan persatuan dan kesatuan Indonesia.

“Pemuda dari berbagai daerah dengan latar belakang yang berbeda-beda bersatu untuk masa depan Indonesia. Semangat persatuan ini yang harus kita teladani,” kata Jazuli.

Kedua, tekad pemuda untuk membangun apa yang disebut sebagai karakter dan identitas kolektif sebagai bangsa. “Kalimat Sumpah Pemuda yang menyatakan untuk berbangsa satu, berbahasa satu, dan bertumpah darah satu adalah wujud kesadaran kolektif untuk menjaga apa yang menjadi identitas bersama,” terang Anggota Komisi I ini.

Ketiga, Sumpah Pemuda 1928 membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia dalam membangun fondasi negara-bangsa.

“Tidak ada hasil yang instan. Kemerdekaan adalah buah dari perjuangan panjang, dan Sumpah Pemuda adalah salah satu tahap pentingnya. Merawat karakter dan identitas bangsa juga butuh perjuangan panjang agar bangsa ini tetap eksis di tengah tantangan dan ancaman global,” tegas Jazuli.

Negara-negara di dunia saat ini, lanjut Anggota DPR Dapil Banten III ini, banyak yang mengalami krisis identitas. Bahkan, ia menjadi penyebab utama gagalnya sebuah negara (failed state).

“Maka, sekuat tenaga kita harus menjaga nasionalisme Indonesia dan menjadikannya relevan sepanjang masa,” pungkas Jazuli.

Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober tidak lama berselang dengan peringatan Hari Santri 22 Oktober. Pesan Sumpah Pemuda tentu saja relevan dengan refleksi semangat Hari Santri yakni mengait spirit kepeloporan pemuda dimana sebagian besar santri adalah kaum pemuda.

“Hal ini makin menegaskan peran dan kontribusi pemuda dalam sejarah perjuangan bangsa yang semestinya diwarisi dan diteladani oleh generasi muda saat ini melalui karya dan inspirasi nyata untuk negeri,” pungkas Jazuli.

Hadir sebagai narasumber Pendiri Yayasan Indonesia Mengajar yang juga Calon Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan; Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid; Ketua Komisi Pendidikan dan Kebudayaan MPP PKS, Abdi Sumaiti; dan penulis tentang dunia pendidikan, M. Irfan Hidayatullah.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

FPKS Kawal Aduan Pramuwisata Bandara Soetta Soal Dugaan Tindak Kekerasan dan Pungli

Jakarta (19/10) – Dalam rangka Hari Aspirasi, Fraksi PKS DPR RI menerima aduan dari Aliansi Pramuwisata Indonesia (API) tentang adanya dugaan perlakuan tindak kekerasan dan adanya pungli dari oknum petugas bandara Soekarno-Hatta, di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Selasa (18/10).

Aduan tersebut diterima langsung oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Nurhasan Zaidi dan Martri Agoeng bersama dengan Tenaga Ahli Fraksi.

Dalam aduannya, Anggota API, Riki menilai pembentukan aliansi tersebut lahir karena perlakuan tidak adil kepada pemandu wisata yang mendampingi wisatawan dari Timur Tengah.

“Kami mendampingi wisatawan dari timur tengah. Diskriminasi terhadap wisman Timur tengah terjadi sejak pasca idul fitri di Bandara Soeta yang disokong oleh aparat. Para wisman itu diminta paksa sebesar 1 real kalau mau dilayani. Ini tidak sesuai dengan jargon Salam Pesona Indonesia oleh Kementerian Pariwisata,”jelas Riki kepada Fraksi PKS.

Menanggapi itu, Nurhasan menilai persoalan reformasi birokrasi selama ini, khususnya yang menyangkut infrastruktur pariwisata, masih belum tuntas. Hal itu bertentangan dengan program pemerintah untuk menggenjot wisatawan asing ke Indonesia pada tahun 2016 hingga berjumlah 272 juta wisatawan.

“Aduan Bapak-bapak ini bertentangan dengan program devisa yang berasal dari pariwisata. Persoalan ini sudah kami sampaikan ke kementerian BUMN kemarin. Bandara kita sebagai bagian dari BUMN memang kondisinya mengkhawatirkan. Pemerintah seolah tidak siap untuk menerima ledakan jumlah turis yang luar biasa,” jelas Nurhasan.

Oleh karena itu, Fraksi PKS, tegas Nurhasan, akan berkomitmen mengawal aspirasi ini ke Kementerian BUMN, Angkasa Pura, Imigrasi, dan Kementerian Pariwisata untuk menangani persoalan pungli. Khusus yang berkaitan dengan persoalan kekerasan, jelas Nurhasan, Fraksi PKS mendorong agar API membentuk tim advokasi hukum sebagai bentuk tindak lanjut dari segi litigasi.

Ditambahkan Martri Agoeng, Komisi VI akan mengevaluasi secara komprehensif temuan-temuan ini untuk dibawa kepada panja, sebagai bagian untuk memerbaiki kinerja Angkasa Pura, khususnya di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta.

“Khusus untuk terminal 3 ini mendapat perhatian khusus dari Komisi VI karena sedari awal sudah salah secara perencanaan pembangunan. Sehingga, dampaknya kemana-mana. Padahal, terminal 4 juga sudah akan dibangun juga,” tegas Martri Agoeng.

Oleh karena itu, pasca pengaduan ini, Fraksi PKS menugaskan agar para anggota di Komisi III untuk berkoodinasi dengan Kemenkumham, khususnya Dirjen Keimigrasian untuk memberikan sanksi kepada petugas imigrasi yang diduga melakukan pungli di loket imigrasi di loket Bandara Soetta.

Selain itu, Fraksi PKS juga menugaskan agar para anggota di Komisi VI untuk meminta Dirut Angkasa Pura II segera memecat satpam yang diduga melakukan pungli.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Kenaikan Tarif Listrik Harus Transparan

Jakarta (13/10) – Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar meminta PT PLN untuk transparan dalam melakukan kenaikan tarif listrik kepada masyarakat, khususnya terhadap 12 golongan pelanggan.

Hal itu disampaikan Rofi menyusul rencana kenaikan tarif listrik periode Oktober 2016 sebagai akibat mekanisme penyesuaian tarif (tariff adjustment) atau tarif yang tidak disubsidi pemerintah.

“Perhitungan tarif listrik berdasarkan tariff adjusment harus dilakukan dengan transparan dan perlu sosialisasi yang instensif kepada masyarakat. Karena, mekanisme pengenaan tarif berbasis formula ini dilakukan secara dinamis dan fluktuatif  mempertimbangkan inflasi, nilai tukar rupiah, dan ICP,” jelas Rofi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10).

Rofi menjelaskan, formula penghitungan penyesuaian tarif yang berlaku saat ini didasarkan pada tiga indicator utama, yaitu nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (U$), harga Indonesia crude price (ICP), serta tingkat inflasi. PLN beralasan saat ini seluruh variabel tersebut mengalami tekanan, sehingga menyebabkan terjadi kenaikan pada tarif dasar listrik yang diterima oleh konsumen.

Oleh karena itu, Rofi meminta PLN harus mampu secara serius menjaga keseimbangan dan memantau faktor-faktor tersebut dalam penerapan kenaikan tarif listrik.

“PLN perlu memikirkan adanya floor price (ambang batas atas) toleransi terhadap kenaikan dan penurunan yang sangat ekstrim dari tiga indikator utama tersebut. Sehingga, saat kenaikan tidak memberatkan konsumen maupun menekan biaya operasional PLN. Karena sejatinya, dengan adanya penyesuaian tarif, berarti menyerahkan mekanisme perhitungan tarif kepada harga pasar yang bisa sangat fluktuatif dan tidak berimbang dengan kondisi faktual konsumen,” ujar Rofi.

Legislator asal Jawa Timur ini menambahkan, dengan kenaikan tarif listrik PLN harus mampu meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas operasionalnya kepada publik. Karena, dapat dipastikan dari kebijakan ini pelanggan rumah tangga yang jumlahnya sangat besar akan merasakan dampak langsung dan secara alamiah akan mempengaruhi struktur konsumsi mereka.

Sebagai informasi, Pelaksanaan kenaikan tarif oleh Pemerintah sendiri dilakukan sejak Januari 2015 dan diatur di dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 31 tahun 2014 yang kemudian diperbaharui dengan Permen ESDM No 09/2015 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PLN.

Sesuai pasal 5 peraturan tersebut, ketiga hal yang mempengaruhi penyesuaian tarif itu adalah inflasi, harga ICP, dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Akibat perubahan ketiga indikator itu, tarif listrik Oktober 2016 untuk pelanggan bertegangan rendah menjadi Rp1.459,74 per kWh, tegangan menengah menjadi Rp1.111,34 per kWh, tegangan tinggi menjadi Rp994,8 per kWh, dan layanan khusus menjadi Rp1.630,49 per kWh.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Terima Kunjungan Kader Perempuan, Jazuli Paparkan RUU Ketahanan Keluarga

Jakarta (11/10) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tetap konsisten memerjuangkan aspirasi kaum perempuan dan perbaikan keluarga Indonesia untuk menjadi lebih baik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini saat menerima Kader Perempuan PKS dari DPC Pancoran, Jakarta Selatan, di Ruang Pleno Fraksi, Selasa (11/10).

“PKS sangat menghormati perempuan. Oleh karena itu, Fraksi PKS berinisiatif membentuk RUU Ketahanan Keluarga yang dimulai sejak periode 2009 silam. Bahkan, di periode ini, kita sudah masukkan ke dalam prolegnas long list 2014-2019,” jelas Jazuli.

Jazuli menegaskan hal tersebut, sebab, kerusakan moral anak-anak dimulai dari persoalan di masing-masing keluarga.

“Jarang ada orang tua yang mapan, ibadahnya rajin, sakinah, mawaddah, warohmah, anaknya begajulan itu jarang. Umumnya anak yang bermasalah itu karena orang tuanya juga bermasalah, broken. Orang tuanya tidak concern mengurus anaknya. Insya Alloh, dengan adanya RUU ini kita akan menyelesaikan persoalan bangsa mulai dari elemen terkecil, bernama keluarga,” tambah wakil rakyat DPR sejak tahun 2004 ini.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki kualitas keluarga Indonesia, selain berinisiatif menghasilkan RUU Ketahanan Keluarga, Fraksi PKS juga telah berhasil mengesahkan UU Kewirausahaan sebagai inisiatif Fraksi PKS.

“Kita ingin ibu-ibu dan masyarakat ini mandiri, mudah mengakses modal. Kita ingin akses modal dipermudah dan bunganya juga rendah. Di UUD kita jelas, kemiskinan itu diperangi. Caranya, melalui kewirausahaan. Nanti akan ada regulasi turunan, baik PP atau Permen untuk menjadi juknis dari UU tersebut,” jelas Doktor Bidang Manajemen SDM dari UNJ ini.

Diketahui, dalam silaturahim ini, para Kader Perempuan PKS DPC Pancoran ini turut belajar soal pendidikan politik perempuan. Oleh karena, menurut Ketua Seksi Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (SPKK) DPC PKS Pancoran, Nurlaila, peran ibu sangat strategis dalam hal politik, khususnya dalam menghadapi momen Pilkada DKI 2017.

“Kami di sini juga mengajak para tokoh masyarakat, mulai dari pengurus RT, RW, dan Majelis Taklim, agar senantiasa mendapatkan pencerahan bagaimana seharusnya perempuan menghadapi momen politik, hingga nanti setelah pertemuan ini akan menjadi bekal kami menyampaikan ke masyarakat,” jelas Nurlaila.

Selain Jazuli Juwaini, turut pula Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta II Hidayat Nur Wahid, Anggota Komisi II Hadi Mulyadi, dan beberapa Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

DPR Minta Bencana di Garut dan Sumedang Ditangani Serius

Jakarta (23/9) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis berharap persoalan banjir bandang dan longsor yang melanda kawasan kabupaten Garut dan Sumedang, dapat ditangani secara serius. Sebab, hingga Kamis (22/9), jumlah korban meninggal tercatat sebanyak 26 orang, hilang 18 orang, dan luka-luka sebanyak 433 orang.

Oleh karena itu, Iskan meminta lembaga-lembaga tanggap darurat seperti Badan SAR Nasional (BASARNAS) dan BPBD, juga TNI/Polri dapat berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat untuk mengevakuasi korban secara cepat dan tepat.

“Pemerintah provinsi harus memastikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar dan Badan SAR Nasional (Basarnas) berkordinasi untuk mendirikan posko dan memberikan bantuan segera kepada korban,” jelas Iskan di Jakarta, Jumat (23/9).

Bertambahnya jumlah korban meninggal, menurut Iskan mengindikasikan perlunya terus dilakukan pencarian korban yang belum ditemukan. 

“Perlu terus diintensifkan dalam mencari korban baik yang masih hidup maupun yang sudah tewas, karena berdasarkan laporan banjir dan longsor yang terjadi di kedua kabupaten itu termasuk besar,” jelas Legislator PKS ini.

Sementara terkait dana bantuan bencana, Iskan berharap prosesnya tidak dipersulit dalam hal pencairan. Sehingga, hal itu dapat segera disalurkan kepada korban bencana alam.

Iskan menambahkan, Komisi VIII dan pemerintah telah menyiapkan dana taktis (on call) yang berada di Kementerian Keuangan, dan dapat digunakan kapan pun jika terjadi bencana besar.

"Dalam pencarian dana, kalau perlu pemda mampu jemput bola dalam permohonan pencairan dana tanggap bencana, sehingga bisa segera disalurkan bagi ribuan pengungsi banjir bandang di Garut dan Sumedang. Selain itu, perlu juga segera dikordinasikan penyaluran dana bantuan yang datang dari masyarkat,” kata Iskan.

Sedikitnya, menurut Koordinator Humas dan Protokoler BASARNAS Provinsi Jawa Barat, Joshua Banjarnahor, terdapat 26 orang meninggal akibat bencana banjir bandang dan longsor, dimana 18 di antaranya perempuan dan 8 (delapan) laki-laki.

Banjir bandang dan longsor dipicu hujan intensitas tinggi sejak Selasa (20/9), pukul 19.00 WIB. Curah hujan tinggi menyebabkan debit Sungai Cimanuk dan Sungai Cikamuri naik secara cepat. Saat ini sebagaian banjir sudah surut. Meskipun demikian, menurut BNPB, bencana ini menunjukkan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di hulu Sungai Cimanuk sudah rusak dan kritis. [pks.id]

posted by @Adimin