Wako Padang di RRI Jakarta, Obati Rindu Perantau Minang

PADANG – Jakarta ibarat gula, dikerubungi umat manusia dari segala penjuru negeri. Termasuk bagi masyarakat Minang, ibukota negara ini dijadikan salahsatu rantau tempat mengadu nasib. Cukup banyak perantau asal Minang di Jakarta yang betah berlama-lama hingga tak sempat untuk pulang ke kampung halaman.

Kamis (28/5), Walikota Padang, H. Mahyeldi Ansharullah mengobati rindu perantau Minang di Jakarta dan daerah lainnya. Lewat Radio Republik Indonesia (RRI), Wako Mahyeldi menyampaikan kabar dari kampung, salahsatunya progres pembangunan di Kota Padang kepada seluruh pendengar. Interaksi dengan perantau pun terjalin akrab dan hangat.

Di ruang siar Pro 4 RRI, penyiar Yanti dan Teh Is Zulaiha bersama Wako Mahyeldi menyapa pendengar di seluruh penjuru nusantara. Rasa rindu perantau akan Kota Padang langsung terobati. Program acara selama sejam dari pukul 10.00 Wb ini membuka interaksi lewat telepon di line 08121124928 dan 021-3483450. Wako Mahyeldi menjawab seluruh pertanyaan yang dilontarkan pendengar yang umumnya para perantau Minang.

Dinda, seorang pendengar asal Bogor yang ‘Urang Awak’ itu sempat bernostalgia dan berpantun saat berinteraksi dengan Wako Mahyeldi. Dinda mengaku meski berada jauh di rantau, akan tetapi dirinya mengaku masih cinta dengan Padang dan ‘taragak jo kampuang’. “Lai masih cinta jo Padang, Dinda?” tanya Yanti. Dinda menjawab spontan jika dirinya masih mencintai tanah kelahirannya, Padang.

Dinda menanyakan potensi 19 pulau yang terdapat di Padang. Dijawab Wako Mahyeldi, 19 pulau tersebut akan dikelola sebagai wisata bahari yang potensial. Ditambahkannya, akan ada investor yang mengelola pulau-pulau tersebut. “Pulau itu rencananya akan dikelola investor yang punya perusahaan di Timur Tengah. Memang pulau-pulau itu bagus dan posisinya berdekatan, seperti Pulau Sao, Pulau Pasumpahan, Pulau Pisang dan lainnya,” katanya.

Wako mengaku potensi ini belum teroptimalkan dengan baik. Direncanakan, untuk mengoptimalkan potensi wisata bahari itu, Wako akan memanfaatkan momen kedatangan 39 duta besar ke Padang pada 31 Mei depan. “Saat kunjungan duta besar ini akan kita presentasikan potensi yang kita miliki itu,” jawab Wako.

Selain interaksi lewat line telepon juga diterima interaksi lewat pesan singkat seluler. Animo pendengar cukup tinggi dalam program ‘Dialog Interaktif Siaran Minang” tersebut. Mereka ingin berdialog langsung dengan Wako Padang, Mahyeldi Ansharullah.

Ria asal Jakarta menanyakan wisata dan peluang investasi di Padang. Selain itu, Ria juga menanyakan asal mula nama Minangkabau. Dijawab Wako Mahyeldi, pariwisata Padang akan diupayakan lebih bergairah sehingga nanti Padang akan seperti Bali. “Untuk investor yang akan berinvestasi di Padang dengan nilai di atas Rp 1 Milyar dan mampu menyerap tenaga kerja 50 orang akan kita beri zero cost,” terangnya. Kemudian, Wako Mahyeldi becerita sejarah asal mula nama Minangkabau.

Sovi asal Balikpapan juga menanyakan kebiasaan orang Minang yang suka merantau. Dikatakan Wako, merantau sudah menjadi budaya bagi orang Minang. Sebab itu, ketika merantau, para perantau Minang akan berdagang. Di tempat cukup ramai akan banyak dijumpai pedagang asal Padang dan pada umumnya sukses dan tak lupa kampung halaman. “Kebiasaan merantau ini ada pantunnya; ‘Karakok madang diulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu, di kampuang baguno balun’,” tutur Wako.

Di akhir dialog, Wako Mahyeldi menyebut, dalam setahun kepemimpinan dengan Wawako Emzalmi memang belum banyak yang dilakukan. Akan tetapi hingga kini sudah mulai terlihat percepatan dan prestasi Kota Padang. Terakhir, Kota Padang mendapat opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. “Semua ini tentu berkat dukungan dari masyarakat di Padang dan juga di rantau,” tutupnya. [humas pemko]

Teks foto: Wako Mahyeldi (kiri) disaksikan penyiar Pro 4 RRI Jakarta, Yati (tengah) dan Teh Is (kanan) saat menjawab pertanyaan pendengar radio tersebut, Kamis (28/5). 

posted by @Adimin

Walikota Padang, Perintahkan Kadis Sosial & Tenaga Kerja Mengurus Kakek Abdul Karim

Walikota Padang, Mahyeldi Ansyarullah mengatakan, dirinya sudah menginstruksikan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang untuk mengurus Abdul Karim berusia 81 tahun yang terlantas atau yang tak tahu jalan pulang kerumahnya.

"Saya sudah dapat informasi tentang pak Abdul Karim yang terlantar dan saya sudah instruksikan kadinsosnaker untuk mengurusnya" kata Walikota Padang, Mahyeldi Ansyarullah melalui handphone selulernya, kepada Tabloid Bijak, Rabu 27 Mei 2015.

Menurut walikota, supaya masalah kakek tua Abdul Karim tersebut diberitakan juga oleh berbagai media, baik cetak, elektronik maupun portal berita online. Tujuannya, agar pihak keluarga bisa mengetahui lebih cepat tentang kondisi orangtua atau kakeknya.

"Saya sudah mengatahui tentang pak Abdul Karim dari kadinsosnaker, dan saya juga telah dapat info bahwa Panti Jumpo di Sicincin dan Batu Sangkar sudah penuh, makanya untuk sementara kita inapkan saja di kantor dinsosnaker dan selanjutnya akan kita kirim ke panti sosial, jika tak ada anak atau keluarga yang datang menjemputnya," kata politisi PKS ini.

Secara khusus Walikota Padang mengucapkan terima kasih kepada Tabloid Bijak yang telah memberikan informasi tentang adanya masyarakat yang terlantar. "Sebagai hamba Allah, kita memang punya kewajiban untuk saling menolong dan membantu," kata Walikota Padang lagi. [hms/serambiminang]

posted by @Adimin

Dialog di RRI Nasional, Wako Padang Fokus Kembangkan Potensi

Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah menyapa seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara dalam dialog interaktif selama satu jam yang disiarkan langsung dari Jalan Merdeka Barat, Jakarta, pukul 10.00 WIB, Kamis (28/5)

Dialog ini dipandu Teh Is (Zulaiha) dan Yanti didampingi Kasi Hubungan Lembaga Dan Promosi Kantor Penghubung Sumetra Barat di Jakarta Virse Dwi Rozanita, Kabag Humas dan Protokol Kota Padang Mursalim dan dua awak peliput Majalah Pemko KABA PADANG Derius Utama dan Charli Ch. Legi.

Sejak awal dialog ini, Walikota Padang disuguhi pertanyaan terkait potensi ibu kota provinsi Sumatera Barat yang mengunggulkan Pariwisata, Pendidikan, Perdagangan dan Budaya, juga potensi bahari. Sekaligus tentang pengembangannya.

Menurut Walikota, Padang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul karena disini terdapat lebih dari 50 perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri tertua. "Otomotis memiliki potensi SDM yang besar dan diharapkan mampu mengembangkan potensi lainnya seperti pariwisata dan potensi bahari," ujar Wako.

Saat ini, Wako menambahkan, Pemko Padang fokus dalam pengembangan pariwisata dengan konsep yang disebut Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Gunung Padang. KWT ini meliputi, Pantai Aia Manih yang dikenal dengan legenda Batu Malin kundang-nya, Gunung Padang dengan cerita Siti Nurbaya, kawasan Kota Tua Muaro yang banyak bangunan heritage, serta Pantai Padang.

Sebagai kota yang memiliki garis pantai yang panjang dan kota terbesar di kawasan pantai barat Indonesia, Padang memiliki arti strategis untuk kemajuan maritim Indonesia seperti yang dicanangkan Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, kata Wako, Kota Padang mengambil peran selaku tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Menteri Luar Negeri negara - negara yang tergabung dalam The Indian Ocean Rim Association (IORA) yang beranggotakan 2o negara yang terletak di pantai Samudera Hindia.

"Menlu sudah menyetujui ini, kita sudah mempersiapkan kegiatan yang akan berlangsung pada bulan Oktober mendatang ini," kata Mahyeldi.

Ia mengatakan, sebagai negara maritim dengan kawasan laut terluas, maka patutlah Indonesia lebih berperan dalam mengembangkan kawasan pantai barat Samudera Hindia. "Dari sini nanti, bukan saja perdagangan lokal yang akan berkembang pesat. Jalur perdagangan lintas negara di kawasan Samudera Hindia akan lebih bergairah sehingga menjadi pusat maritim dunia," sebut Wako.

Sedangkan dalam bidang kebudayaan, ulas Wako, melalui lven - iven dan kegiatan kesenian, berbagai tradisi budaya dihidupkan lagi, seperti selaju sampan dan kesenian tradisional.

Disamping itu, tentunya berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur juga mendapat prioritas, seperti pembangunn jalan dan pembenahan pasar serta terminal.

"Kita mengabdi untuk kesejahteraan masyarakat. Mudah - mudahan di masa kepemimpinan kami bersama bapak Emzalmi, hal itu dapat terwujud. insya Allah," tutupnya. [humas pemko]

posted by @Adimin

DPR Desak Pemerintah Keluarkan Perpres Pengendalian Harga Bahan Pokok

Jakarta (28/05) – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Refrizal meminta Pemerintah agar lebih serius memperhatikan kondisi naiknya harga bahan pokok. Menurutnya, pengawalan terhadap kenaikan harga bahan pokok perlu dilakukan agar rakyat tidak semakin kesulitan. Refrizal mengatakan hal ini di Jakarta, Kamis (28/5).

Dia mengungkapkan Pasal 25 Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mengatur tentang pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini Peraturan Presiden (Perpres) Pengendalian Harga menjadi relevan untuk segera diterbitkan. Faktanya, kenaikan harga bahan pokok sudah mulai terjadi terutama di wilayah Pulau Jawa.

“Pemerintah dapat menjadikan UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai senjata untuk mengendalikan harga barang pokok dan penting lainnya. Melihat gejala kenaikkan harga bahan pokok menjelang Ramadhan, saya mendesak Pemerintah untuk segera menerbitkan Perpres tentang Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Lainnya. Dengan adanya Perpres ini, Kementerian Perdagangan akan memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan intervensi pasar. Nantinya, Menteri memiliki wewenang untuk menetapkan harga yang wajar,” paparnya.

Refrizal berharap, Perpres Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok bisa terbit sebelum bulan Ramadhan, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menstabilkan harga.

Solusi

Kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan tingkat inflasi tertinggi di ASEAN. Inflasi akan semakin tinggi menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

“Bila Pemerintah tidak serius mengendalikan harga-harga bahan pokok, inflasi akan semakin tinggi, pada akhirnya akan merugikan masyarakat kecil terutama mereka yang memiliki penghasilan tetap,” ungkap politisi kelahiran 54 tahun silam ini.

Pemerintah melalui Kementerian Pedagangan, masih kata Refrizal, dapat mengendalikan harga bahan pokok dan barang penting lainnya melalui tata distribusi bahan pokok. Selain itu, Bulog harus menjalankan fungsi sebagai buffer dengan sebaik mungkin.

Lebih lanjut Refrizal berharap, pemerintah dapat memperbaiki distribusi dari barang pokok dan penting lainnya. Selain itu, Pemerintah juga dapat mengoptimalkan sistem informasi perdagangan yang merupakan amanat dari UU No 7 tahun 2014. Sehingga setiap ada kenaikan harga, masyarakat dapat ikut mengawasi.

Diketahui, tiga pekan menjelang Bulan Suci Ramadhan, harga kebutuhan pokok mulai naik tidak wajar, kenaikan cukup signifikan terjadi di beberapa kota besar di Pulau Jawa. Sepekan terakhir harga bawang merah di Pasar Kramat Jati naik sekitar 18-20% dari Rp32.000 menjadi Rp38.000, padahal harga bawang merah di awal tahun 2015 hanya Rp20.000. Begitu pula dengan harga telur, naik dari Rp19.000/kg menjadi Rp22.000/kg. Beberapa hari menjelang puasa nanti, dipastikan harga-harga bahan pokok akan kembali naik.

Keterangan Foto: Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Refrizal.

[pks.id]


posted by @Adimin

Kota Padang Raih Opini WTP

Kerja keras Pemerintah Kota Padang dalam pembenahan laporan keuangan dan aset akhirnya berbuah manis dengan mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan Kepala BPK Perwakilan Sumbar Betty Ratna Nuraeny kepada Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah di Jalan Khatib Sulaeman, Selasa (26/5).

Menurut Betty, Laporan keuangan dan aset pemerintah Kota Padang tahun 2014 ada peningkatan dibandingkan 2013 lalu, sehingga memperoleh opini WTP.

“Opininya kami kasih WTP dengan paragraf penjelasan, lantaran masih ada yan perlu dijelaskan terkait aset tetap berupa gedung dan bangunan serta jaringan jembatan dan irigasi. Itu yang perlu dibenahi,” ujarnya.

“Kami harapkan Pemko Padang ke depannya terus mendapatkan WTP, tanpa catatan dan paragraf penjelasan,”ucapnya.

Menurut Betty lagi, sampai hari ini (Selasa, 26/5) baru dua yang mendapatkan WTP dari 9 daerah yang sudah menerima LHP di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemko Padang.

Sementara itu, Walikota Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi dukungan dan dorongan yang telah diberikan tim BPK terhadap SKPD di Pemko Padang dalam melakukan pembenahan laporan keuangan dan aset ini.

“Semua itu menjadi motivasi. Kita menyikapinya serius. Bahkan tak jarang SKPD lembur hingga pagi untuk menyelesaikan laporan dengan baik,” kata Walikota.

Sedangkan Ketua DPRD Kota Padang Erisman mengungkapkan, dengan perolehan WTP ini semakin nampak peningkatan kinerja SKPD, terutama dalam pelaporan dan pengunaan keuangan serta penataan aset.

“Kita berharap kinerja ini akan ditingkatkan sehingga opini WTP dapat dipertahankan,”ulasnya.

Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Walikota Emzalmi, Ketua DPRD Erisman, Wakil Ketua DPRD Muhidi, Sekretaris Daerah Nasir Ahmad, Inspektur dan Asisten III Corri Saidan. [humas pemko]

posted by @Adimin

Wawako Emzalmi Silaturahmi Dengan Jurnalis Anak Nagari

Padang, -- Wakil Walikota Padang H Emzalmi mengadakan silaturahmi dengan Anak Nagari Pauh Si XIV (Nagari Pauh IX dan Nagari Pauh V, red), Selasa (26/5/2015), bertempat di Balaikota Aia Pacah.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat ukhuwah antar sesama Anak Nagari dalam membangun Kota Padang. Sebab, mustahil pembangunan akan berjalan lancar di Kota Padang, tanpa adanya dukungan dan peran serta Anak Nagari, termasuk yang berprofesi sebagai jurnalis.

Pada kesempatan tersebut, Wawako Emzalmi mengatakan, dengan pindahnya pusat pemerintahan ke Aia Pacah, maka secara otomatis daerah Pauh IX Kuranji, Pauh V, Nangggalo dan Koto Tangah akan berkembang dengan pesat. Apatah lagi pembangunan Kota Padang memang diarahkan ke daerah pinggiran.

"Salah satu pembangunan yang nyata adalah pelebaran jalan Bypass. Namun sampai saat ini masih terkendala oleh persoalan konsolidasi, terutama di daerah Pauh IX Kuranji. Padahal waktu kita tinggal enam lagi," ujarnya.

Pemko Padang, ujar Emzalmi lagi, juga akan membangun jalan baru yang melintasi kawasan Paug Si XIV, Nanggalo, dan Padang Utara. Misalnya dari Sudirman, terus ke Gunung Pangilun, Tabing Banda Gadang, Lubuk Lancing, Longkaran tembus ke Bypass. 

Dikatan Emzalmi.

Pemko Padang juga akan membangun infrastruktur jembatan, seperti Jembatan Gunung Nago yang baru. Di Bukik Napa juga akan dibangun Kampus Politekni Negeri Andalas (PNA). Pemko Padang telah membalas surat PNA yang menyatakan persetujuan pembangunan kampus di daerah tersebut.

"Jika pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik, maka suatu daerah akan berkembang. Tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi. Misalnya, jika akses jalan yang sudah ada, maka warga kita bisa bikin ruko," tegasnya.

Silaturahmi tersebut dihadari oleh Amrizal Rengganis (DetikNews), Eko Muhardi (SumbarOnline.com), Dasrul (Padangtv), Yoserizal (Singgalang), Novri Hendri dan Rusdi (Investigasi), Dasman Boy (Posmetro), dan Zamri Yahya (BentengSumbar.com). Pertemuan itu juga dihadiri oleh Ketua FKAN Pauh IX Evi Yandri Rajo Budiman. [humas pemko]

posted by @Adimin

Politisi PKS Dorong Terbentuknya Pansus Beras Plastik

JAKARTA (26/5) – Setelah ditemukan di Kabupaten Bekasi, beras plastik kembali ditemukan di Kota Depok, Jawa Barat, Ahad (24/5) lalu. Bahkan, satu keluarga mengalami keracunan akibat mengonsumsi beras plastik. Menyikapi hal itu, Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Andi Akmal Pasluddin, mendorong agar dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) tentang beredarnya beras plastik.

"Karena hal ini bukan hal sederhana yang dibayangkan orang. Ini kita dorong supaya hal tersebut menjadi kepedulian semua pihak, Komisi III dengan hukumnya, Komisi VI dengan perdagangannya, sehinga tidak hanya menjadi kepedulian Komisi IV," kata Andi Akmal, saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (26/5).

Politisi asal Sulawesi Selatan itu menambahkan, seperti ada sebuah design besar yang berbahaya bagi ketahanan pangan.

"Secara ekonomi beras plastik ini harusnya lebih mahal dari beras biasa. Tapi di lapangan ternyata lebih murah. Oleh karena itu, saya kira kepentingannya bukan sekedar kepentingan bisnis, tapi juga ada kepentingan lain yang bisa merusak ketahanan pangan dan merusak kondisi ketenteraman masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan beredarnya beras plastik. Pertama, lanjut Andi Akmal, bisa dikarenakan adanya mafia yang menginginkan agar Pemerintah melakukan impor beras. Kedua, adanya upaya-upaya politik untuk membuat kegaduhan, sehingga masalah-masalah besar dan penyimpangan-penyimpangan yang ada tidak terangkat.

"Sehingga masyarakat disibukkan dengan isu-isu yang sengaja diciptakan," imbuhnya.

Lebih lanjut Andi Akmal mengemukakan, Komisi IV juga mendesak Pemerintah segera menyelidiki dan menuntaskan masalah beras plastik. 

"Agar tidak terjadi perdebatan yang berlarut-larut," pungkasnya.

[pks.id]

posted by @Adimin

Walikota Bersama Isteri Hibur Rakyat Kota Padang di Lomba Selaju Sampan

Padang, - Walikota Padang, H. Mahyeldi Ansharullah, SP bersama Isteri hibur rakyat Kota Padang dengan cara mendayung sampan di dayung, di saksikan ribuan penonton memadati bantaran di tepi sungai Batang Araw, di iringan tebukan tangan yang tak henti-hentinya, ini sebagai bukti sebuah kerinduan rakyat Kota Padang, tentang lomba Salaju Sampan Rang Palinggam yang fakum 12 tahun lamanya.

Kini lomba di gelar kembali atas keperkasaan para tua-tua salaju sampan Kota padang, di sambut baik Walikota Padang untuk dilaksanakan kembali acara tradisional Salaju Sampan tersebut karena lomba ini sudah di kenal di manca negara, akan di jadikan kalender tahunan.

Hal ini di sampaikan Walikota, usai menaiki Sampan bersama Isteri di anjungan garis finish, Kamis (23/5).

Walikota katakan kita harus melestarikan adat dan budaya serta tradisional rakyat kota padang yang hampir hilang seperti lomba salaju sampan rang palinggam, giling lado, pakaian kerudung dsb.

Di samping itu, daerah kita sangat indah dan cantik tentu sangat menarik di kunjungi para wisatawan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, tentu semua tak terlepas dari promosi yang kita lancarkan nantinya, seperti elat lomba salaju sampan, tradisi Sebar Gula, Penca Silat akan kita bikin kalendernya.

Begitu juga dengan kesenian dan tradisi lainnya. sehingga orang yang datang kekota padang memiliki tujuan untuk cari hiburan dan menyenangkan, ujar Walikota. [tf/humas pemko]

posted by @Adimin

PKS: RAPBN 2016 Tidak Sensitif Kebutuhan Masyarakat

Jakarta (26/5) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) meminta Pemerintah melakukan peningkatan kebijakan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, meningkatkan lapangan kerja, mendorong pemerataan ekonomi nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23 Ayat 1.

"Kondisi perekonomian nasional saat ini cukup mengkhawatirkan, akibat lambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya angka pengangguran dan tergerusnya daya beli rakyat akibat kenaikan harga-harga," kata Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, saat menyampaikan pandangan Fraksi PKS terhadap materi yang disampaikan Pemerintah pada Rabu (20/5) lalu, tentang Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2016, di Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (26/5).

Fraksi PKS, lanjut Politisi PKS asal Sulawesi Selatan ini, menyayangkan perencanaan ekonomi yang dilakukan pemerintah tidak komprehensif dan kurang tajam membaca realitas lapangan. Kegagalan tersebut, ungkapnya, tercermin dari kebijakan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan melepasnya ke kisaran harga pasar.

"Kebijakan ini telah memperlemah daya beli masyarakat karena dampak inflasi yang ditimbulkan, akibatnya konsumsi dalam negeri menurun. Titik krusialnya adalah pemerintah gagal memitigasi secara struktural dampak kenaikan tersebut terhadap fluktuasi harga-harga. Sehingga kebijakan BBM ini melemahkan aggregate demandcukup serius," ungkapnya.

Sementara itu, lanjut Andi Akmal, penetapan target pertumbuhan ekonomi 2016 yang diasumsikan sekitar 5,8-6,2 persen tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menargetkan sebesar 6,0-6,6 persen.

"Fraksi PKS memandang bahwa potensi ekonomi nasional sesungguhnya memungkinkan untuk tumbuh lebih tinggi dan lebih berkualitas untuk menjawab kebutuhan lapangan kerja baru, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan pemerataan dan kesejahteraan rakyat," paparnya.

Terkait target angka kemiskinan 2016 sebesar 9-10 persen, lanjut Anggota Komisi IV DPR ini, Fraksi PKS memandang perlu dibuat lebih progresif. Hal ini sangat penting mengingat angka kemiskinan dan mendekati miskin (near poor) yang tinggi, dan ini dinilai mencederai amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, dalam APBNP 2015 telah disepakati target penurunan kemiskinan untuk tahun 2015 adalah 10,3 persen.

"Fraksi PKS memandang diperlukan peningkatan kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan terutama untuk menyelesaikan masalah di hulu, yang menjadi penyebab kemiskinan. Hal ini sangat penting, mengingat kemiskinan di Indonesia berakar dari kemiskinan pedesaan dan pertanian. Basis data kemiskinan yang masih kurang memadai, harus benar-benar dibenahi agar lebih valid dan mampu menjamin ketepatan program-program pengentasan kemiskinan. Selain itu, implementasi kebijakan reformasi agraria untuk meningkatkan penguasaan tanah bagi petani dan kelompok tani juga sangat mendesak," pungkasnya.

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin usai menyampaikan pandangan Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (26/5).

[Humas Fraksi PKS DPR RI]


posted by @Adimin

“Islam Nusantara”: Islamisasi Nusantara atau Menusantarakan Islam? [1]

Islam tidak memerlukan predikat atau sifat lain. Jika Islam diberi sifat yang lain, justru akan mempersempit Islam itu sendiri

BELAKANGAN ini makin ramai diskusi di media sosial dan forum-forum tentang term “Islam Nusantara”. Agus Sunyoto, Wakil Ketua PP Lesbumi NU, menjelaskan istilah ini.

“Definisi Islam Nusantara, menurut saya, adalah Islam yang berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Nusantara yang memiliki ciri khas tersendiri, yang kelihatan berbeda sama sekali dengan Islam yang mainstream dilakukan di Timur Tengah. Tetapi ada juga sambungan-sambungan dan kaitan-kaitan dari pengaruh Timur-Tengah”, kata Agus Sunyoto dalam wawancara di Majalah AULA Mei 2015.

Dari segi terminologi, istilah “Islam Nusantara” kurang tepat. Karena bisa membawa pada pengertian bahwa  Islam Nusantara merupakan bagian dari jenis-jenis Islam yang banyak. Kita harus menyatakan bahwa Islam itu satu dan tidak plural (banyak). Adapun yang nampak banyak, sebenarnya adalah ‘madzhab’, aliran pemikiran, pemeluk dan lain-lain.

Menyematkan sifat pada kata Islam perlu hati-hati.

Pengggunaan kata sifat yang ditempelkan kepada Islam, misalnya “Islam Jawa”, Islam Bali”, “Islam Arab”, “Islam China”, “Islam Pluralis” “Islam Sekular” dan lain-lain akan membuat kesan bahwa Islam itu plural.

Prof. Syed M. Naquib al-Attas, pakar sejarah Islam Melayu, menekankan pemakaian bahasa secara benar sehingga makna yang benar mengenai istilah dan konsep kunci yang termuat didalamnya tifak berubah atau dikacaukan.  Setiap terminologi kunci mengandungkan sebuah paradigma (Syed M Naquib al-Attas,Islam dan Sekularisme, hal. 198).

Karena itu, term ‘Islam’ tidak memerlukan predikat atau sifat lain. Jika Islam diberi sifat yang lain, justru akan mempersempit Islam itu sendiri. Maka, seharusnya yang tepat adalah istilah “Muslim Nusantara” karena hakikatnya pemeluk Islam itu terdiri dari banyak bangsa dan suku, termasuk didalamnya Muslim yang ada di Nusantara ini. Atau lebih tepat menggunakan istilah “Islam di Nusantara”. Karena agama Islam telah menyebar luas ke seluruh dunia, termasuk di Nusantara.

Kesan Islam itu plural dalam term “Islam Nusantara” merupakan bagian dari misi liberalisasi agama Islam. [Baca juga: “Islam Nusantara”, Makhluk Apakah Gerangan?]

Pemahaman bahwa Islam itu tidak satu tapi banyak merupakan proyek liberalisasi dengan mengusung ideologi relativisme dan pluralisme. Menggiring kepada sikap pembiaran terhadap model-model Islam yang lain yang belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Aroma relativisme dan permisivisme mendompleng dalam terminologi “Islam Nusantara” bisa disimak dalam pendapat Agus Sunyoto. Dia mengatakan: “Kalau dikumpulkan ya kelompok-kelompok dari aliran kepercayaan macam-macam itu sebetulnya yang mewarisi Islam Nusantara. Saya lama meneliti golongan kebatinan yang beraneka ragam. Karena mereka memiliki traidisi yang sama, tradisi kebudayaan dan keyakinan yang sama pula” (majalah AULA, Mei 2015 hal. 17).

Menurut pendapat tersebut, aliran kebatinan dan aliran-aliran kepercayaan — yang dipengaruhi animisme dan dinamisme — dimasukkan dalam rumpun model “Islam Nusantara” yang harus dirawat tidak boleh disalahkan.* (bersambung)

Oleh  A.Kholili Hasib

hidayatullah

posted by @Adimin

Mahyeldi: Inpres II Segera Dituntaskan, Pedagang Sepakat Tempati Lantai I

PADANG - Pedagang di Pasar Inpres II yang sebelumnya merasa tidak diakomodir Pemerintah Kota Padang, akhirnya sepakat untuk menempati lantai I yang terdiri dari 304 petak kios. Kesepakatan tersebut terwujud, ketika Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah bersama SKPD terkait melakukan silaturahmi usai shalat Jumat di Masjid Kompleks Pasar Raya, Jumat (22/5) kemarin.

Menurut Walikota, lantai I Pasar Inpres II hanya jadi 304 petak kios, sedangkan jumlah kios pedagang sebelum gempa adalah 379, sehingga 75 sisanya harus memilih dari dua opsi. Bisa mengambil tempat di basement atau dibuatkan lokasi di bagian luar bangunan Inpres II.

"Setelah dihitung, jumlah yang bisa disediakan memang tidak memenuhi dari jumlah sebelumnya. Makanya kita kembalikan kepada pedagang, apakah mau menempati basement atau menempati tempat di luar bangunan," ujar Walikota.

Pada 2015 ini, lanjut Wako, Pasar Inpres II harus dituntaskan karena sudah dianggarkan dari APBD sebesar Rp 27 milyar. "Jika kita tidak segera menyepakati untuk jumlah yang ada, maka anggaran tersebut belum bisa kita gunakan," kata Mahyeldi.

Sedangkan untuk lantai II dan III dari Inpres II itu akan digunakan sebagai tempat parkir. Tapi jika sisa yang 75 bisa pindah di basement dan sebagian lagi dapat ditampung di lantai II bersama lokasi parkir.

"Jika Inpres II sudah kita tuntaskan maka Inpres IV juga segera dikerjakan. Saat ini sudah ada dana dar pusat sebesar Rp 7,5 miliar untuk pembangunannya," imbuh Mahyeldi.

Alhasil, dari pertemuan yang berlangsung akrab dalam masjid itu, akhirnya pedagang sepakat sisa yang 75 petak akan mereka rapatkan sesama pedagang. Pasalnya, dari jumlah 379 petak kios yang tercatat pasca gempa, 3 sampai 4 petak kios ada yang dimiliki oleh satu orang. Sehingga mereka rela mengurangi 'jatah' mereka itu agar semua bisa tertampung di lantai I.

Budi Syahrial selaku kuasa pedagang menyebut, sudah tidak ada masalah untuk lantai I Inpres II. "Hanya saja pedagang mengharapkan konsep bangunan dibuat lebih terbuka dengan tembok tidak perlu tinggi - tinggi sehingga suasananya lebih lepas.

Budi juga mengapresiasi Mahyeldi selaku Walikota Padang yang mau mendengarkan aspirasi pedagang." Beliau mau membuka komunikasi dengan kita sehingga permasalahan - permasalahan di Pasar Raya menjadi cair dan ada solusinya. Kita berharap di masa kepemimpinan beliau Pasar Raya tuntas semua," pungkasnya. [humas pemko]

posted by @Adimin

Pemko Padang Benahi Stadion Renang Teratai

PADANG - Pemerintah Kota Padang mulai membenahi stadion renang Teratai, Kompleks GOR H. Agus Salim. Dengan dukungan dana APBD sebesar Rp 5 milyar pembenahan ini diharapkan membuat stadion renang tersebut lebih representatif.

Menurut Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, Stadion Teratai dipersiapkan untuk pesta olahraga, mulai dari Porkot, Porprov dan PON. Sehingga pembangunannya juga mengacu pada stadion yang memenuhi standar internasional, seperti di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan.

”Dilihat dari kondisi sekarang, beberapa fasilitasnya sudah memenuhi standar. Tinggal memperbaiki fisik berikut pagar stadion,” kata Mahyeldi saat meninjau Stadion Renang Teratai, Jumat (22/5).

Ia menambahkan, di arena Teratai ini selain sebagai lokasi pertandingan, juga dimanfaatkan sebagai pemusatan latihan olah raga renang atau untuk latihan bagi pemula.

"Seiring membenahi fisik bangunan dan melengkapi fasilitasnya, ke depan kita maksimalkan pengelolaannya,” kata Wako.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Suardi mengungkapkan, pengelolaan Stadion Renang Teratai tetap ditangani Pemko Padang. Sebab, ini merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

”Kita punya target PAD dari sini sebesar Rp 1,5 milyar. Hingga Mei ini tercapai 30 persen. Jika maksiml dikelola, tentunya target ini dapat dilampaui,” sebut Suardi.

Ia menambahkan, pendapatan ini selain berasal dari retribusi, juga dari sewa perkantoran yang terdapat di bangunan bagian depannya. [humas pemko]

posted by @Adimin

PKS Apresiasi Pemerintah Terkait Penanganan Pengungsi Rohingya

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia terkait penanganan pengungsi Rohingya. Sebagaimana diketahui, meski baru bersifat fisik, pemerintah melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla telah meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menangani para pengungsi dari wilayah Myanmar itu.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, A. Fikri Faqih mengatakan sesuai Pasal 2-4 Konvensi Hak Anak Nomor 44 Tahun 1989, Kepres No.36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, serta Pasal 1 Butir 2 dan 15 UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, apabila ada anak yang terlantar, maka negara berkewajiban untuk memberikan jaminan.

“Meskipun belum meratifikasi, sebagai warga dunia yang baik, kita harus menampung pengungsi, kebetulan Rohingya. Meskipun belum menjadi UU khusus, karena ada konvensi tingkat PBB, semestinya kita juga membantu mereka,” katanya saat ditemui di sela Temu Anggota Legislatif PKS se-Jawa Tengah, Ahad (24/5) di Borobudur Ballroom Hotel Santika, Kota Semarang.

Lebih lanjut, Fikri menyampaikan bahwa pemerintah perlu menangani secara komprehensif para pengungsi Rohingya, karena ini adalah masalah kemanusiaan.

“Pemerintah juga harus melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) untuk memenuhi hak dasar anak sesuai dengan Convention on the Rights of the Child (CRC) Pasal 22 Butir 1 dan 2. Kemudian pemerintah juga perlu memenuhi semua hak dasar anak yang dijamin dalam CRC, terutama perlindungan anak terhadap kekerasaan, traumatik psikologis, dan keberlangsungan pendidikan,” paparnya.

Perlu diketahui, hingga saat ini jumlah pengungsi Rohingya yang berada di wilayah Indonesia sebanyak 11.941 orang. Pengungsi yang ada di Aceh berjumlah 1.722 jiwa, terdiri dari 1.239 jiwa laki-laki, 244 jiwa perempuan, dan 238 jiwa anak-anak.

Keterangan Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, A. Fikri Faqih saat memberikan keterangan kepada pewarta usai Acara Silaturahmi Anggota Legislatif PKS se-Jawa Tengah di Semarang, Ahad (24/5).

[Humas PKS Jawa Tengah]


posted by @Adimin

3 Alasan ASEAN Harus Pastikan Myanmar Laksanakan Kesepakatan Soal Rohingya

Meski hasil pertemuan belum menyentuh semua akar permasalahan, Indonesia mengapresiasi niat baik Myanmar untuk menyelesaikan masalah Rohingya. ASEAN, khususnya pemerintah Indonesia, harus mengawal dan memastikan kesepakatan itu terlaksana dengan baik sesuai cita-cita ASEAN.

Anggota Komisi I DPR, Ahmad Zainuddin menegaskan, setidaknya ada 3 alasan bagi ASEAN, terutama Indonesia harus mengawal Myanmar melaksanakan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah Rohingya. 

"ASEAN dan pemerintah Indonesia harus pastikan poin-poin kesepakatan itu dilaksanakan secara konsisten dan komitmen oleh Myanmar," ujar anggota komisi I DPR Ahmad Zainuddin di Jakarta, Sabtu (23/5/2015).

Alasan pertama, kata Zainuddin, ASEAN sedang dalam tahap menuju integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) yang akan dimulai akhir tahun ini. Integrasi ekonomi kawasan tersebut memerlukan stabilitas kawasan di bidang sosial, budaya dan politik. Jangan sampai isu-isu keamanan dan HAM, sambungnya, menyandera langkah yang sudah dilakukan ASEAN menuju MEA 2015. 

Alasan kedua, lanjut Zainuddin, karena hal itu merupakan amanat Pembukaan UUD 1945, bahwa Indonesia harus berperan aktif dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

"Ketiga, ada Deklarasi HAM ASEAN dimana Myanmar termasuk yang menyatakan di dalamnya tahun 2009 lalu. Deklarasi ini berdasarkan pada ASEAN Charter dan Universal Declaration of Human Rights," jelas Zainuddin. 

Selain itu, menurut Zainuddin, kesepakatan penyelesaian masalah Rohingya belum menyentuh akar masalah Rohingya soal diskriminasi dan hak asasi manusia (HAM). 

"Akar masalah pengungsi Rohingya ini sebenarnya juga bukan human trafficking. Mereka tidak akan keluar dari negaranya jika tidak ada diskriminasi dan penindasan," tegas politisi PKS ini. 

Anggota DPR dapil DKI Jakarta ini menegaskan, jika Myanmar tidak konsisten dengan yang disepakati, ASEAN harus meninjau ulang keketuaan Myanmar di ASEAN.

"Sangat tidak pantas ketua ASEAN tersandera isu ini, padahal Ketua ASEAN bertanggung jawab terhadap stabilitas kawasan termasuk dalam isu HAM. Gilirkan saja kepada negara yang lain," tegasnya. 

Myanmar menyepakati empat poin saat Menlu RI Retno Marsudi melakukan kunjungan bilateral ke Nay Pyi Taw, Kamis (21/5). 

Pertemuan itu berlangung satu hari setelah pertemuan Tripartit antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand di Kuala Lumpur, Rabu (20/5). 

Menlu U Wunna Maung Lwin menyatakan Myanmar menyetujui empat poin. Pertama, Myanmar sepakat untuk memperkuat langkah dalam pencegahan terjadinya pergerakan arus imigran ilegal dari teritorinya. Kedua, Myanmar siap untuk bekerja sama dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara dalam pemberantasan perdagangan manusia.

Ketiga, Myanmar segera memerintahkan Kedutaan Besarnya untuk melakukan kunjungan kekonsuleran ke tempat-tempat penampungan sementara para imigran ilegal di Aceh. Keempat, Myanmar menyambut baik tawaran kerja sama Indonesia untuk pembangunan negara bagian Rakhine secara inklusif dan non-diskriminatif. (*)

posted by @Adimin

Masyarakat Antusias Ikuti Program Keterampilan DPC PKS Nanggalo

Padang, (22/5) - Bidang Perempuan (bidpuan) Dewan Pimpinan cabang (DPC) PKS Kecamatan Nanggalo membuat program kreatif berbasis keterampilan untuk masyarakat. Program tersebut adalah mengolah koran bekas menjadi kerajinan yang bernilai ekonomi. 

Pengurus Bidpuan DPC PKS Nanggalo, rusdawati, menjelaskan bahwa program keterampilan mengolah koran bekas ini mendapat sambutan yang baik di hati masyarakat. Hal tersebut tampak saat bidpuan PKS melakukan pelatihan buat ibu-ibu dan remaja, ahad (17/5) lalu," terangnya.

"Ibu-ibu sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut, tak kurang dari 30 orang ikut serta. Dari pelatihan kemarin, peserta sudah menghasilkan kerajinan berupa tempat tisu dan pot bunga," lanjutnya.

“Harapan para peserta kegiatan ini harus tetap diadakan, bahkan pesera yang ikut kemarin menyatakan akan ingin ikut kembali dalam program keterampilan yang diadakan oleh bidpuan DPC," kata bu ida.

"Target bidpuan kedepan adanya rumah produksi dari hasil keterampilan ibu-ibu tersebut. Dengan adanya rumah tersebut bidpuan akan lebih mudah dalam mendistribusikan hasil barang kreatifitas ibu-ibu ke konsumen," tambahnya.

"Kegiatan bidpuan ini akan terus berlanjut setiap bulannya, tepatnya pada minggu kedua. Berbagai pelatihan keterampilan akan kita berikan untuk masyarakat demi menunjang kebutuhan ekonomi keluarga," ia menuturkan. [humas]

posted by @Adimin

Statistik Kebahagiaan | oleh: Irwan Prayitno Gubernur Sumatera Barat

Apakah masyarakat Sumatera Barat sudah bahagia? Nampaknya jawaban dari pertanyaan itulah yang ingin dicari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan melakukan SPTK (Survai Pengukuran Tingkat Kebahagiaan) di Sumatera barat tahun 2014. SPTK pertama kali dilakukan pada tahun 2013 dan yang kedua dilakukan pada tahun 2014. Menurut Kepala BPS Sumatera Barat Yaomin Tofri, MA data survai ini bersifat subjektif dan kualitatif, berfungsi untuk melengkapi data objektif dan kuantitatif yang telah dimiliki BPS.

Indeks kebahagiaan tersebut diukur berdasarkan 10 aspek kehidupan yang dianggap esensial, meliputi kepuasan terhadap: 1) kesehatan, 2) pendidikan, 3) pekerjaan, 4) pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) ketersediaan waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi rumah dan aset, 9) keadaan lingkungan dan 10) kondisi keamanan.

Rentang angka untuk menilai indeks kebahagiaan yang disediakan antara 0 sampai 100. Makin tinggi angka yang diperoleh, diprediksi (dalam survai ini) menunjukkan makin tinggi tingkat kebahagiaan atau kepuasan masyarakat. Berdasarkan hasil survai tahun SPTK tahun 2014 di Sumatera Barat diperoleh angka rata-rata 66,79 persen dari 10 aspek kehidupan yang disurvai. Dari 10 aspek kehidupan yang disurvai, angka tertinggi diperolehdari aspek keharmonisan keluarga yaitu sebesar 78,87 persen. Tingkat kepuasan terendah terdapat pada aspek pendidikan, yaitu 57,04 persen.

Lalu apakah data tersebut sudah bisa memvonis bahwa masyarakat Sumatera Barat tidak bahagia? Apakah juga data tersebut telah membuktikan bahwa Sumatera Barat belum maju dan tertinggal jauh dibandingkan dengan provinsi lain?

Dengan tegas jawabannya adalah tidak. Data tersebut baru berupa data mentah, aspek yang diukur dan jawaban yang diberikan responden bersifat subjektif kualitatif. Ada orang dengan penghasilan Rp 4 juta per bulan sudah bahagia, tapi ada juga orang yang berpenghasilan di atas Rp 10 juta per bulan masih belum bahagia, jadi sifatnya relatif, subjektif dan kualitatif, tidak bisa diranking, tidak bisa dibanding-bandingkan. Juga masih banyak parameter lain yang perlu diukur dan banyak faktor pembeda untuk memvonis apakah penduduk suatu daerah bahagia atau tidak.

Di suatu daerah atau kelompok tertentu misalnya, dengan makan dua kali sehari, menggunakan lauk berupa kerupuk, kecap dan cabe rawit, menyatakan sudah cukup bahagia. Tapi di Sumatera Barat kalau belum makan tiga kali sehari, dengan lauk dendeng balado, rendang, goreng ayam, gulai ayam, atau gulai ikan, mereka merasa belum puas dan bahagia.

Begitu juga di kalangan pedagang atau pengusaha di Sumatera Barat, hal ini jamak terjadi dan merupakan percakapan sehari-hari. jika keuntungannya turun dari biasanya mereka akan mengatakan bahwa usaha mereka merugi. Itu bukan berarti saldonya minus, tapi mereka rugi karena keuntungan bulan ini lebih kecil dibandingkan bulan lalu. Letak ruginya di situ.

Di aspek pendidikan apalagi. Masyarakat Sumatera Barat pasti mengatakan belum puas tentang pendidikan yang dijalani keluarganya, meskipun banyak diantara keluarga mereka yang telah mencapai titel sarjana. Mereka belum puas karena impian mereka adalah mencapai gelar pasca sarjana, S2 atau S3. Masyarakat Sumatera Barat dari dulu memang telah mengutamakan pendidikan. Ada satu desa di Sumatera Barat memiliki 30 orang profesor. Tentu saja hal ini tidak bisa dibandingkan dengan desa lain.

Jadi rendahnya kepuasan terhadap pendidikan bukan karena rendahnya kualitas pendidikan di Sumatera Barat. Kualitas pendidikan di Sumatera Barat sudah cukup baik. Baiknya kualitas pendidikan di Sumatera Barat terindikasi dari banyaknya jumlah banyak lulusan SLTA di Sumatera Barat yang diterima setiap tahunnya di perguruan tinggi negeri favorit seperti UI, ITB, IPB, UGM dan sebagainya.

Mereka yang diterima melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dengan ikatan dinas seperti Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Telkom dan yang sejenisnya juga banyak berasal dari Sumatera Barat. Masyarakat dari dari daerah lain juga cukup banyak jumlahnya yang menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan untuk melanjutkan pendidikan.

Lalu apakah data statistik tersebut keliru dan harus diabaikan? Tentu saja tidak. Sebagai acuan, pedoman untuk mengambil kebijakan dan menyusun program, data statistik tersebut justru sangat penting dan sangat diperlukan. Namun, tentu saja data tersebut tidak bisa ditelan mentah-mentah begitu saja dan langsung dipakai sebagai alat untuk memvonis buruk atau baik, gagal atau sukses, maju atau tidak suatu daerah. Data tersebut masih bersifat data dasar atau data mentah yang perlu dipertajam dan diperdalam lagi sehingga masalah yang dianalisa menjadi lebih spesifik dan agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

Sekali lagi menurut Kepala BPS Sumbar data tersebut juga tidak bisa diranking atau dibanding-bandingkan untuk mengukur maju atau tidaknya suatu daerah. Indeks kebahagiaan warga Sumatera Barat tidak bisa dibandingkan dengan penduduk Jakarta atau Kalimantan misalnya. Masing-masing daerah memiliki kondisi yang berbeda dan persepsi masyarakat tentang bahagia dan puas sangat berbeda. Parameter yang diukur bersifat kualitatif, bukan kuantitatif. Jika ditanya manakah yang lebih padat penduduk Jakarta dibandingkan di Sumatera Barat atau Kalimantan, maka jawabannya bisa dipastikan dengan data statistik yang bersitaf kuantitatif. Tapi kalau ditanya manakah yang lebih bahagia penduduk Jakarta dibandingkan Sumbar atau Kalimantan? Maka jawabannya adalah relatif dan penilaiannya bersifat kualitatif.

Rasa selalu tidak puas menurut saya adalah karakter masyarakat Sumatera Barat. Namun menurut saya hal ini merupakan karakter yang baik, saya mengistilahkannya sebagai energi positif masyarakat Minang. Rasa tidak puas itu menyebabkan masyarakat Minang selalu ingin lebih maju dan lebih maju lagi, lebih baik dan lebih baik lagi. Energi positif inilah yang dari dulu hingga kini membuat banyak bermunculan tokoh-tokoh baik politik maupun ekonomi dari masyarakat etnik Minang.

Jadi jika dalam dalam survai diajukan pertanyaan apakah penghasilan anda sudah memadai dan sudah puas dengan penghasilan anda saat ini, pasti jawabannya untuk masyarakat Minang adalah belum memadai dan belum puas. Tapi kalau kita lihat asset yang dia miliki dan ditaksir berapa jumlah penghasilannya, pastilah berbeda kesimpulan yang diperoleh antara cara survai yang pertama dengan cara ke dua. [irwan-prayitno.com]

posted by @Adimin

Kebangkitan Nasional, Kokohkan Ketahanan Keluarga

JAKARTA (21/5) – Hari Kebangkitan Nasional 2015 harus dimaknai sebagai langkah positif untuk membangkitkan kembali ketahanan keluarga-keluarga Indonesia. Oleh karena dari keluarga yang memiliki ketahanan mumpuni, pemimpin serta generasi berkapasitas dan berkomitmen tinggi akan lahir. Mereka siap berkontribusi mewujudkan kemajuan bangsa. Ketua Bidang Perempuan (Bidpuan) DPP PKS, Anis Byarwati menyatakan hal ini di Kantor DPP PKS, MD Building, Jakarta, Kamis (21/5).

“Saat ini kita menyaksikan kondisi yang cukup memprihatikan. Komitmen masyarakat terhadap rasa kebangsaaan Indonesia mulai memudar. Karakter ketimuran yang kita miliki, seperti sopan-santun, keramahan, kejujuran, sikap amanah menjalankan berbagai peran kehidupan, dan rasa tolong-menolong semakin melemah dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh-tokoh masyarakat pun sangat kurang memberikan teladan baik dalam pembangunan karakter bangsa. Inilah yang harus kita perbaiki dan kita sosialisasikan agar masyarakat juga mau bergerak memperbaiki kondisi ini,” kata Anis.

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Yarsi tersebut menjelaskan perbaikan karakter kebangsaan harus dimulai dari keluarga. Bagaimanapun, katanya, keluarga ialah pembentuk batu bata bangunan masyarakat. Jika ketahanan keluarga (family resilience) suatu bangsa kokoh, maka dipastikan ketahanan masyarakat (social resilience) juga akan kuat.

“Sejarah telah mengajari kita bahwa kemenangan pendahulu atas penjajah Belanda dimulai dari pendidikan karakter oleh para ibu dan ayah dari pejuang kemerdekaan sejak mereka kecil. Ketika mereka dewasa dan membentuk keluarga, mereka memiliki istri atau suami yang juga berkomitmen pada ketahanan keluarga sehingga harmonis. Hal ini menjadi sumber pengobar semangat mereka untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia hingga tetes darah penghabisan, hingga lahir semboyan Merdeka atau Mati,” jelas Anis.

Bidang Perempuan DPP PKS, lanjut Anis, tanpa henti melakukan berbagai upaya mengokohkan keluarga Indonesia. Mulai dari road show sosialisasi tentang keluarga berkualitas ke berbagai wilayah dan provinsi, sampai melakukan berbagai aktivitas yang mendukung terbangunnya keluarga berkualitas melalui wadah Rumah Keluarga Indonesia (RKI). Lembaga tersebut telah berdiri di seluruh Nusantara.

“Mari kita kembalikan diri kita untuk berkhidmat pada keluarga. Para ibu, ayah, anak-anak, semua harus berperan menjadikan keluarga sebagai tempat terindah, tempat ternyaman, dan tempat kembali yang paling menyenangkan setelah penat beraktivitas. Tanpa keluarga yang kokoh dan harmonis, mustahil setiap insan di negeri ini akan bisa memberikan dampak positif atas segala aktivitasnya untuk kebaikan negeri. Mari bangkitkan negeri kita! Bersama keluarga berkualitas, kita bisa mewujudkan Bangsa Indonesia yang maju,” pungkasnya. [pks.id]

posted by @Adimin

DPC PKS Nanggalo Luncurkan Program Beras Murah

PADANG (21/5) – Bidang Perempuan (Bidpuan) Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS Kecamatan Nanggalo meluncurkan Program Beras Murah untuk warga kurang mampu. Pengurus Bidpuan PKS Nanggalo, Rusdawati menyampaikan hal ini di Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/5).

Rusdawati memaparkan Program Beras Murah sudah berjalan tiga kali. Setiap hari para kader di Nanggalo diminta menyisihkan satu genggam beras yang akan dimasak per hari. Beras-beras tersebut dikumpulkan setiap akhir bulan.

“Ahad (17/5) lalu Bidpuan PKS Nanggalo kembali menyalurkan hasil dari beras yang dikumpulkan kepada warga kurang mampu. Beras sebanyak 250 kilogram berhasil dikumpulkan oleh Kader PKS Nanggalo dan dijual murah kepada masyarakat,” katanya.

Setiap satu orang warga, lanjut Rusdawati, mendapat satu buah kupon. Dengan kupon tersebut, warga bisa membawa pulang beras sebanyak 3 kilogram dengan harga cukup murah, yakni sebesar Rp10.000. Sedangkan di pasaran harga beras bisa mencapai Rp40.000-50.000.

“Program Beras Murah ini akan tetap berlanjut setiap bulan. Kedepannya pengumpulan beras tidak hanya bersumber dari kader saja, PKS Nanggalo juga membuka peluang bagi yang ingin berinvestasi, yaitu bisa ikut dalam program kemasyarakatan ini,” pungkasnya.[humas]

posted by @Adimin

Resmikan Galeri Arsip Statis Kota Padang, Mahyeldi: Jadikan Sejarah Sebagai Spirit

PADANG – Sebagai ide kreatif dan inovasi bermanfaat bagi masyarakat Kota Padang, Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang telah membuat Galeri Arsip Statis Kota Padang di salah satu ruangan kantornya di Jl. Jend. Sudirman No 1 Padang. Galeri yang berisikan arsip sepanjang sejarah perjalanan Kota Padang ini, diresmikan Walikota Padang, H Mahyeldi Ansharullah,SP pada Rabu (20/5).

Pada kesempatan itu, hadir Muspida Kota Padang, Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Drs.Alwis, Asisten III Setdako Padang, Ir H Corri Saidan, M.Si, beberapa Kepala Kantor (Kakan) Arsip Kabupaten/Kota di Sumbar, beberapa Pimpinan SKPD dan Kepala Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang, Dra Sandra Imelda,H.M.Si.

Walikota Mahyeldi mengatakan, Galeri Arsip Statis Kota Padang ini memang dinilai bermanfaat bagi masyarakat khususnya para generasi muda di Kota Padang. Dimana, arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi serta komunikasi yang wajib disimpan, dipelihara, diselamatkan serta dilestarikan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

“Masyarakat khususnya generasi muda di Kota Padang, memang harus mengetahui sejarah Kota Padang serta tokoh-tokoh penting yang berasal dari Kota Padang yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk Kota Padang. Untuk itu, dengan hadirnya Galeri Arsip Statis ini, diharapkan dapat menjadi fasilitas untuk kepentingan akses arsip statis bagi kepentingan umum. Sehingga, membuat untuk lebih memahami dan menghargai sejarah serta jasa para pejuang,”terang wako.

Kemudian, menurut wako, arsip erat kaitannya dengan sejarah dan sejarah bisa memberikan spirit ataupun semangat bagi kehidupan. Dengan membalik, melihat, kemudian membaca dokumen-dokumen sejarah, akan mampu menumbuhkan jiwa nasionalisme.

“Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat dengan launchingnya Galeri Arsip Statis Kota Padang yang juga merupakan pertama kalinya yang ada di Sumbar. Tadi saya melihat, di dalam ruangan galeri tersebut dipenuhi dengan berbagai kumpulan dokumentasi sejarah Kota Padang yang sangat tersusun lengkap. Untuk itu, semoga segala arsip dan fasilitasnya ini senantiasa dijaga dan dipelihara dengan baik. Karena sangat bermafaat bagi semua orang,” ujar wako.

Setelah itu, Kepala Kantor Arsip Perpustakaaan dan Dokumentasi Kota Padang, Sandra Imelda juga menyebutkan, maksud dibentuknya Galeri Arsip Statis ini adalah, sebagai pelaksanaan wewenang dan tupoksi Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang sebagai lembaga teknis daerah yang berkewajiban untuk menjamin kemudahan akses arsip statis bagi para pengguna arsip ataupun kalangan umum.

“Dimana, arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip, karena memiliki nilai guna kesejarahan yang telah habis retensinya, dipermanenkan diverivikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional RI.

"Jadi, peresmian galeri arsip statis ini ditujukan juga dalam rangka memperingati Hari Kearsipan Nasional ke 44 yang jatuh pada 18 Mei lalu. Untuk itu tema dalam peringatan tersebut, kita mengangkat tema arsip sebagai samudera pengetahuan titian masa depan, ” terang Sandra.

Sementara itu, tujuan dibukanya yaitu, sebagai pengelolaan dan pelestarian arsip dan statis. Kemudian, juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung program unggulan walikota dan wakil walikota di bidang pendidikan, dengan pengembangan kualitas SDM melalui eksplorasi sejarah.

“Dalam Galeri Arsip Statis Kota Padang ini, dipenuhi dokumentasi dari masa lampau hingga masa sekarang. Diantaranya ada berupa kumpulan foto-foto, peristiwa penting, tokoh-tokoh, keadaan masyarakat, objek wisata serta kondisi Kota Padang di masa lampau yang menjadi daya tarik masyarakat sejauh ini. jadi, bagi siapa saja yang ingin melihat sejarah atau arsip seputar Kota Padang silahkan datang ke sini,” tutupnya. [humas dan protokol kota padang] 

posted by @Adimin

Walikota Apresisasi DPRD Padang, "Menelurkan 31 Rekomendasi LPKJ 2014."

PADANG.-Setelah memparipurnakan secara internal penyampaian Pansus LKPJ Walikota 2014 Senin ( 18/5) kemaren. Anggota DPRD kota Padang Selasa ( 19/5) kembali melakukan rapat paripurna rekomendasi DPRD Padang terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban( LKPJ) Walikota 2014.

Rapat yang pimpin Wakil ketua DPRD kota Asrizal juga hadiri Ketua DPRD Padang Erisman, Wakil Ketua DPRD Wahyu Iramana Putra dan Wakil ketua DPRD Muhidi serta Walikota Padang Mahyeldi berjalan tertip.

Wakil Ketua DPRD kota Padang Wahyu Iramana Putra usai rapat paripurna mengatakan, mesti kepemimpinan Walikota Mahyeldi dan Wakil Walikota Emzalmi masih setahun berjalan LKPJ nya sudah kita terima.

Namun koreksi yang ada belum kita berikan tujuan agar Walikota tahu bahwa apa yang harus diperbaiki oleh SKPD yang ada.

‘’Yang menjadi temuan kami di DPRD selama ini adalah tidak adanya kordinasi SKPD –SKPD dengan legislatif, ‘’ujar Wahyu.

Dia juga menyayangkan rata- rata SKPD yang ada seperti Dinas Pasar Raya, Disperindagtamben, dinas Kelautan dan Kopereasi dan UKM,

semuanya menyentuh ekonomi , tetapi SKPD terkait itu tak menyentuh secara langsung kepeda usaha kecil menengah.

Menurut Wahyu lagi, rata- rata SKPD yang ada di dalam pencaipannya ternyata ternyata jago merealisasikan APBD yang ada, tapi mereka tidak terperensif mencari pendapatan lainnya,’’ padahal kita tahu kota Padang perlu PAD yang besar, ‘’ujar ketua DPD Golkar Padang.

Kita berharap dengan adanya 31 rekomendasi soal LKPJ Walikota 2014 kedepan hubungan antara Pemko dan Legislatif semakin harmonis serta menjalin komunikasi yang lebih baik lagi.

‘’ DPRD berpungsi sebagai legislatif, pengawas dan bajeting akan mensukseskan 10 pokok program Walikota dan Wakil Walikota sebab, jika Pemko sukses berarti DPRD juga ikut sukses, ‘’kata Wahyu .

Terkait 31 rekomendasi DPRD Padang terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Padang tahun 2014, yang dimulai pelaporan pada 20 April lalu.

Walikota Padang Mahyeldi mengucapkan terimakasih kepada para anggota dewan. Pasalnya, pelaporan dalam pembahasan yang dibagi dalam empat kelompok panitia khusus (pansus), dilanjutkan dengan pembahasan bersama para SKPD serta dilakukan penyeimbang dengan kunjungan kerja ke beberapa daerah di luar Sumbar.

Dijelaskan Wako lagi,pelaporan ini pun berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dimana kepala daerah berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD.

"Maka Pemko berusaha maksimal melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan tersebut, dan menyampaikan laporan sesuai dengan peraturan sesuai ketentuannya," ungkap Mahyeldi.

‘’LKPJ ini juga memuat capaian RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan PP No 6 tahun 2008, terang Wako yang dilantik pada tanggal 13 Mei 2014 lalu.

Kita menyadari bahwa, pelaksanaan kegiatan untuk masyarakat masih dirasakan belum maksimal dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini pemko mengharapkan masukan dari legislator untuk pembangunan ke arah lebih baik,

sehingga hal-hal yang telah dibahas dan terevaluasi tersebut hendaknya dapat memberi manfaat untuk masyarakat di masa akan datang.

Dengan laporan ini dapat menentukan arah kebijakan pembangunan dengan menggunakan anggaran tahun berikutnya, rekomendasi ini pun menjadi evaluasi kinerja Pemko oleh DPRD dan masyarakat.

Nantinya rekomendasi tersebut akan diteruskan ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Padang .

‘’ Saya berharap seluruh komponen tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk Kota Padang dalam pelaksanaan pembangunan, ‘’ajak Kader PKS ini. [Humas dan Protokol Kota Padang]

posted by @Adimin