Fraksi PKS Protes Keras Posisi Ketua MKD 'Dikudeta'

Jakarta (27/7) - Tanpa sepengetahuan Fraksi PKS, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang seharusnya milik Fraksi PKS diambil alih oleh Sufmi Dasco melalui rapat pleno yang disahkan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon (27/7/2016).

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini protes keras atas keputusan ini dan menyebutnya sebagai aksi kudeta yang tidak beretika, menyalahi kesepakatan dan fatsun politik yang telah dibangun di DPR.

"Pelantikan saudara Sufmi Dasco dari Gerindra sebagai ketua MKD adalah kudeta atas fatsun dan konvensi yang telah disepakati di DPR. Jelas ketua MKD adalah hak Fraksi PKS merupakan paket pimpinan yang bersifat tetap yang disahkan sejak awal periode," terang Jazuli.

Jazuli Juwaini menegaskan karena posisi pimpinan adalah paket yang bersifat tetap, maka ketika ada pergantian pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) itu sepenuhnya hak fraksi yang bersangkutan.

"Saya heran selama ini Fraksi PKS tidak pernah mengganggu fraksi-fraksi lain ketika mereka melakukan rotasi kadernya sebagai pimpinan di AKD. Ini karena Fraksi PKS sangat menghormati konvensi dan kesepakatan yang terjadi di DPR. Kenapa ketika Fraksi PKS merotasi pimpinan MKD kok diganggu dan disabotase atau kudeta?," geram Jazuli.

Apalagi Fraksi PKS telah mengirimkan surat sejak hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 yang berisi penggantian dan rotasi pimpinan AKD di MKD dan Komisi II dimana dalam surat tersebut menunjuk Saudara Al-Muzammil Yusuf sebagai Ketua MKD menggantikan Saudara Surahman Hidayat.

"Seharusnya Pimpinan DPR menghormati surat resmi Fraksi PKS dengan menindaklanjutinya, bukan malah melantik ketua MKD baru apalagi Fraksi PKS sama sekali tidak diberitahu dan Saudara Al-muzammil Yusuf sebagai pengganti tidak diundang. Ada apa ini? Apa ini bukan kudeta dan sabotase namanya?," tegas Jazuli.

Atas tindakan tersebut, Fraksi PKS meminta pimpinan DPR untuk mengembalikan hak Ketua MKD kepada Fraksi PKS karena demikian aturan dan ketentuannya.

"Jika fatsun dan kesepakatan yang dibuat bersama ini dilanggar, apalagi oleh pimpinan DPR sendiri saya sangat menyesalkan. Ingat komposisi pimpinan AKD sudah tetap, jika diserahkan kepada forum pleno AKD maka yang berhak memimpin AKD hanya partai besar seperti PDI Perjuangan dan Golkar saja," terang Jazuli.

Jazuli sangat menyayangkan lemabaga penjaga etika dewan MKD justru tidak menunjukkan etik dan menghormati fatsun politik di DPR yang dibangun bersama atas keputusan yang cacat fatal ini.

"Maka tegas kami meminta agar pimpinan DPR menganulir keputusan pelantikan Saudara Sufmi Dasco sebagai Ketua MKD dan mengembalikannya kepada Fraksi PKS," pungkas Jazuli. [pks.id]

posted by @Adimin

Membaca Arah Reshuffle Kabinet Jokowi: Menyelamatkan Kesehatan Fiskal dan Kinerja Ekonomi

Pada jangka menengah adalah penyelamatan kinerja ekonomi yang dapat dilakukan dengan memperkuat program-program investasi sektor riil yang dapat membuka lapangan pekerjaan, meskipun sebelumnya telah digulirkan belasan paket kebijakan ekonomi tapi kinerja investasi masih jauh dari harapan. Ada berbagai mega proyek investasi yang diharapkan mendongkrak kinerja perekonomian, diantaranya adalah : Proyek Giant Sea Wall Jakarta, Proyek Kereta Cepat (KAC) Jakarta Bandung, Proyek Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ), Proyek Tol Laut Indonesia, Proyek Transmigrasi ribuan nelayan Jawa ke Natuna, Proyek 35 Mega Watt, Proyek Natural Gas Masela dll. Diperlukan kerjasama yang solid dan tidak saling mengkritisi serta menyalahkan diantara Menko Maritim, Menteri Pupera, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri ESDM, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Kepala BKPM, Pemerintah Daerah, dll.

Sebagai contoh, Proyek KAC Jakarta Bandung dan Proyek JTTJ serta berbagai Industrial dan Residential Park disekitarnya sangat tergantung dengan pembebasan lahan disekitarnya. Proyek Transmigrasi ribuan nelayan Jawa ke Natuna merupakan upaya pemerintah membendung pengaruh China dan pencurian ikan oleh nelayan China di Laut China Selatan (LCS). Sedangkan Proyek Giant sea wall Jakarta adalah proyek besar di Teluk Jakarta. Dalam rangka membuat masterplan Giant sea wall Jakarta ini lebih menarik untuk para investor swasta, permukaan dari tanggul laut raksasa ini akan menjadi pusat pengembangan perkotaan. Partisipasi swasta dibutuhkan karena proyek bernilai 40 miliar dollar Amerika Serikat (AS) ini tidak bisa hanya didanai oleh Pemerintah Indonesia saja. Pengembangan perkotaan termasuk kantor-kantor dan perumahan kelas atas dan juga perumahan berbiaya rendah, area hijau dan pantai-pantai. Kota terintegrasi yang baru ini akan mencakup 17 pulau buatan (reklamasi), lengkap dengan jalan tol, sebuah jalur kereta api, pelabuhan laut, dan seharusnya bisa menampung sekitar dua juta orang. Karena Jakarta saat ini sudah sangat padat penduduk dan infrastrukturnya tidak layak, pelaksananaan masterplan ini akan meringankan kondisi lingkungan dari kota yang sudah ada. Panjang tanggul laut raksasa ini mungkin akan mencapai 32 kilometer (dari kota Tangerang di barat Jakarta ke Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta). Jadi reklamasi 17 pulau buatan di teluk Jakarta yang sudah masuk menjadi agenda KPK adalah hanya sebagian kecil dari Masterplan Giant Sea Wall Jakarta.

Selain mengamankan proyek-proyek investasi besar, hal lain yang dapat mendongkrak kinerja ekonomi adalah peningkatan ekspor keluar negeri. Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan berperan besar memberikan fasilitasi dengan berbagai kebijakannya yang dapat mendongkrak kinerja ekspor sehingga menambah pundi-pundi devisa Indonesia, sekaligus bisa menguatkan mata uang rupiah ditengah trend penguatan dollar Amerika, sehingga meyelamatkan daya beli masyarakat meskipun rupiah yang terlalu kuat kurang disukai pelaku eksport. Kalau saja investasi berjalan dengan baik, didukung oleh peningkatan eksport yang positif maka diharapkan pertumbuhan ekonomi tidak melempem dan bisa tumbuh diatas 5%, karena Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2016 mencapai 4.92%, meleset dari harapan semula diatas 5%. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal sebelumnya yaitu kuartal IV 2015 yang mencapai 5.04%, meskipun angka tersebut masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal yang sama tahun lalu, kuartal I 2015 yang mencapai 4.73%.

Kalau saja kabinet ekonomi yang baru ini berhasil menyelamatkan kesehatan fiskal, meningkatkan investasi, dan mendorong eksport, maka yang tidak boleh dilupakan adalah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan menjaga angka inflasi berada dalam target APBN-P 2016 pada kisaran 5,2%. Sepertinya pemerintah bersikap daripada bekerja keras memproduksi bahan kebutuhan pokok sendiri di dalam negeri (berdikari), lebih baik memilih jalan import berbagai komoditas seperti daging, jerohan, ikan, gula, bawang merah, beras untuk menjaga stabilitas dan menurunkan harga kebutuhan pokok masyarakat meskipun kebijakan import kebutuhan pokok tersebut cenderung merugikan peternak, nelayan, petani bawang, petani tebu, petani padi dll. Makanya Menteri Perdagangan yang baru akan berperan besar dalam menentukan kebijakan import ini dengan berkerjasama dengan Menteri Pertanian, Kepala BPS, dan Kepala Bulog.

Pada hari ini Presiden dengan hak prerogratifnya telah membuat keputusan perombakan kabinet di masa dua tahun menjelang akhir jabatannya, pada saatnya hukum besi sejarah kelak yang akan menilai, apakah perombakan kabinet hari ini sebesar-besarnya diabdikan untuk kepentingan rakyat dan negara atau hanya diabdikan untuk kepentingan pribadi dan kroni-kroni di sekitarnya untuk melanggengkan kekuasaan. Selamat bekerja dan berjuang!

Memed Sosiawan

Ketua Bidang Ekuintek-LH, DPP PKS

posted by @Adimin

Membaca Arah Reshuffle Kabinet (Ekonomi) Jokowi

Pada Rabu siang tadi Presiden Jokowi telah mengumumkan perombakan Kabinet Kerjanya, dengan adanya pergantian delapan menteri dan pertukaran posisi empat menteri. Perombakan kabinet oleh Presiden harus dihormati dan merupakan hak prerogratif presiden. Namun tentu saja perombakan kabinet kapanpun itu dilakukan selalu saja menimbulkan spekulasi terhadap tafsir yang berkembang dibalik terjadinya perombakan kabinet, baik tafsir yang berkembang dari hasil pembacaan dan penerawangan politik maupun tafsir yang berkembang dari hasil pembacaan dan penerawangan ekonomi, apalagi dikarenakan mayoritas perombakan kabinet terjadi pada menteri yang berkaitan dengan kinerja fiskal, investasi, dan ekonomi.

Dari sisi politik bisa ditafsirkan sebagai pindahnya sebagian partai pendukung KMP yang selama ini oposisi kepada pemerintah menjadi koalisi dengan pemerintah, masuknya sebagian partai pendukung KMP kepada koalisi dengan pemerintah serta mendapatkan jatah kursi menteri tentu saja telah mengurangi jatah kursi menteri dari partai pendukung KIH, yang mengusung Jokowi pada pilpres 2014. Ada fenomena berkurangnya kekuatan oposisi KMP dan bertambahnya kekuatan koalisi pemerintahan Jokowi, dan tentu saja kekuatan koalisi pemerintah Jokowi akan tergambar dalam peta kursi dan suara dukungan parlemen yang bertambah kuat karena sudah melebihi 50% kursi di Parlemen, fenomena ini tentu saja bisa dilihat dari pergantian Menkopolkam, karena kondisi politik kedepan diperhitungkan lebih stabil dan kondusif. Sedangkan tafsir lain dari sisi politik bisa dikembangkan lebih lanjut, termasuk membaca sikap kritis dari beberapa menteri yang kemudian direshuffle.

Dari sisi ekonomi bisa ditafsirkan sebagai upaya penyelamatan kesehatan fiskal dalam jangka pendek (2016) dan penyelamatan kinerja ekonomi sampai berakhirnya pemerintahan Jokowi pada 2019. Dalam jangka pendek sebenarnya kesehatan fiskal kita terancam oleh kegagalan fiskal (fiscal failure) karena lemahnya sisi perencanaan fiskal dan lemahnya koordinasi antara lembaga perencanaan pembangunan dan anggaran dengan lembaga penerima pemasukan pendapatan negara. Terjadinya shortfall dalam penerimaan negara akibat gagalnya target penerimaan negara sebesar Rp 290 triliun telah menyebabkan terjadinya pemotongan anggaran di tingkat pusat (kementerian) sampai tingkat daerah (pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota), tentu saja pemotongan anggaran yang sebagian besarnya adalah anggaran belanja modal yang menyentuh sektor riil akan berpengaruh terhadap kinerja perekonomian secara luas, utamanya adalah pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Selain pemotongan anggaran, maka didalam APBN-P 2016 terjadi peningkatan defisit untuk menambah anggaran, terjadi peningkatan defisit menjadi Rp 296,723 triliun atau Rp 2,35% dari PDB, defisit ini berubah dari sebelumnya Rp 273,178 triliun atau 2,15% dari PDB.

Diantara itu semua yang sangat diharapkan untuk menutup kekurangan anggaran adalah implementasi UU Tax Amnesty yang ditargetkan akan mendatangkan dana repatriasi sebesar Rp 1000 triliun yang akan dapat digunakan sektor swasta menggerakkan investasi, dan target penerimaan APBN-P 2016 bertambah dari tarif tebusan sebesar Rp 165 triliun, target hasil lainnya adalah meningkatnya data wajib pajak (WP) sampai 200%. Namun realisasi yang terjadi sampai pekan ini adalah: total harta yang dideklarasikan (belum direpatriasi) oleh WP sebesar Rp 396 miliar; total uang tebusan adalah Rp 7,24 miliar; dan ada 34 WP yang mendaftarkan mengikuti program Tax Amnesty. Dalam sembilan bulan masa tax amnesty, maka tiga bulan pertama (juli agustus september) adalah periode emas (golden period) karena uang yang masuk ke penerimaan negara (dana tebusan) atau swasta (dana repatriasi) dapat dibelanjakan kepada belanja modal (capital expenditure) sehingga dapat mempengaruhi peningkatan kinerja ekonomi, pada periode tiga bulan kedua (oktober nopember desember) penerimaan yang didapatkan sulit untuk digunakan sebagai belanja modal, apalagi penerimaan pada periode tiga bulan terakhir (januari pebruari maret) yang sudah masuk dalam perencanaan RAPBN 2017. Menteri Keuangan yang baru dengan koneksi internasionalnya diharapkan mampu mencegah terjadinya kegagalan fiskal (fiscal failure) yang mengancam APBN-P 2016, atau minimal mampu membuat RAPBN-P kedua 2016 pada sekitar bulan oktober bersama dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk memotong anggaran dan meningkatkan anggaran defisit lebih besar lagi sampai batas taratas, apabila target penerimaan negara dari tax amnesty tidak tercapai. Apalagi telah beredar luas kabar bahwa entitas perbankan di Singapura melakukan juga operasi-operasi untuk mencegah uang orang Indonesia pulang kampung, dengan menjanjikan peningkatan suku bunga sebesar biaya tarif tebusan yang harus dibayarkan oleh pemilik uang yang akan mengikuti program tax amnesty.

Berlanjut di sini. 

Memed Sosiawan

Ketua Bidang Ekuintek-LH, DPP PKS

posted by @Adimin

Keterlibatan Ormas Islam Perlu Diapresiasi dalam Pembahasan RUU Prioritas Prolegnas 2016

Jakarta (28/7) – Wakil Ketua Bidang Pembinaan Umat DPP PKS Nurhasan Zaidi mengapresiasi keterlibatan ormas-ormas Islam kepada Fraksi PKS DPR RI dalam rangka pembahasan 40 (empat puluh) RUU Prioritas Prolegnas 2016, khususnya yang menyangkut persoalan Keumatan.

Hal itu disampaikan Nurhasan pasca terselenggaranya Diskusi Publik ‘Isu Strategis Keumatan dalam Prolegnas 2016’ yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR RI yang mengundang pimpinan ormas-ormas Islam, Rabu (27/7).

“Apresiasi atas kehadiran para ulama dan masyarakat muslim sebagai sebuah sikap positif keberpihakannya terhadap PKS untuk memperjuangkan RUU khususnya yang berkaitan dengan masalah Umat Islam,” jelas Nurhasan.

Anggota Komisi VI DPR RI ini pun juga berharap dengan adanya forum silaturahim ini dapat menjadi wadah perjuangan agar senantiasa terus mengikuti perkembangan terkini, terlebih yang diperjuangkan Fraksi PKS di parlemen. “Sehingga beban umat ini tidak hanya milik PKS semata. Tetapi, juga umat Islam di Indonesia secara keseluruhan,” jelas Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PUI ini.

Oleh karena itu, Nurhasan berharap setelah diselenggarakannya diskusi publik, para ormas Islam yang hadir diharapkan dapat terus menjalin komunikasi dan silaturahim kepada PKS, baik dalam hal-hal yang menyangkut isu-isu tertentu atau yang menyangkut regulasi di ranah parlemen.

“Masalah keumatan yang ada di parlemen, adalah masalah bersama Umat Islam. Fraksi PKS menyadari tidak mungkin memperjuangkan ini sendirian. Oleh karena itu, dukungan, serta doa dari para ulama sekalian sangat kita butuhkan karena kerja-kerja keumatan akan lebih ringan jika ditanggung bersama,” tutup Wakil Sekjend MUI Bidang Ukhuwah ini

Diketahui, para pimpinan Ormas Islam yang hadir di antaranya adalah Fahmi Salim (MIUMI), Mohammad Emmis Anwar (Al-Ittihadiyah), Umsu Husin (PP Al-Irsyad), Aay Muhammad Furkon (Persis), Khairan M Arif (IKADI), Jaffar Shiddiq (FPI), Nazar Haris (PUI), Hadi (BKPRMI), Jamiatul Khair, Asy-Syafi’iyah, PP Salimah, dan Al-Irsyad Al-Islamiyah. [pks.id]

posted by @Adimin

Isu Keumatan, PKS Gandeng Ormas Islam Terlibat dalam RUU Prolegnas 2016

Jakarta (27/7) – Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufri mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran pimpinan para ormas Islam dalam Diskusi Publik “Isu Strategis Keumatan dalam Prolegnas 2016” yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR RI, Rabu (27/7).

Rasa syukur itu terungkap sebab menurut Salim dengan hadirnya para ormas Islam ini menandakan adanya sebuah kerjasama untuk membahas persoalan keumatan, khususnya yang berkaitan dengan 40 RUU Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016.

“Amanat Munas PKS 2015-2020 Berkhidmat untuk Rakyat. Kita ingatkan untuk tidak sekadar retorika saja, tidak tagline saja. Tapi, buktikan. Oleh karena itu, Kebersamaan merupakan keniscayaan. Tanpa ada bergandengan tangan, kita sebagai umat, partai, dan bangsam tidak akan mewujudkan yang kita impikan,” pesan Salim Segaf Aljufri di depan puluhan pimpinan ormas Islam di Ruang Pleno Fraksi PKS.

Salim menyadari dalam persoalan sosial di masyarakat, tidak ada satu pun yang sama. Masing-masing memiliki perbedaan, baik dari sudut cara pandang maupun sikap. “Tapi, yang kita cari adalah titik temu. Apa yang bermanfaat untuk bangsa dan masyarakat, kita sama-sama perjuangkan. Dan tanpa dukungan dari masyarakat itu, Partai Keadilan Sejahtera bukanlah apa-apa,” lirih Menteri Sosial era Presiden SBY 2009-2014 ini

Salim berpesan agar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat menjadi rumah bersama untuk menyampaikan segala persoalan melalui Hari Aspirasi yang telah dibentuk oleh Fraksi PKS DPR RI.

“Senang saya dengan acara ini, sehingga jika terjadi sesuatu hal atas suatu RUU, kita semua sudah tahu. Tidak apa-apa, PKS kalah voting, yang penting umat sudah tahu bahwa keberpihakan PKS telah jelas terhadap undang-undang, khususnya yang menyangkut Umat Islam,” tutur Doktor Syariah Madinah University, Arab Saudi ini.

Diketahui, para pimpinan Ormas Islam yang hadir di antaranya adalah Fahmi Salim (MIUMI), Mohammad Emmis Anwar (Al-Ittihadiyah), Umsu Husin (PP Al-Irsyad), Aay Muhammad Furkon (Persis), Khairan M Arif (IKADI), Jaffar Shiddiq (FPI), Nazar Haris (PUI), dan sebagainya. [pks.id]

posted by @Adimin

Ini PR Kabinet Kerja Jilid II

Jakarta (27/7) - Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP PKS Almuzzamil Yusuf berharap bahwa kabinet kerja yang baru memiliki Pekerjaan Rumah (PR) untuk menyelesaikan permasalahan substansial yang terjadi di Indonesia, khususnya bagi masyarakat kecil.

"Tapi bagi publik substansinya adalah pemerintahan harus lebih baik. Bagi masyarakat kecil ukurannya lebih kuantitatif lagi, bagaimana lapangan kerja, harga kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk publik, serta bagaimana menciptakan rasa aman bagi masyarakat," ungkapnya saat dihubungi, Rabu (27/7/2016).

Menurutnya, reshuffle yang menjadi hak prerogatif Presiden RI ini terjadi bisa dengan berbagai pertimbangan, seperti banyaknya koalisi baru dan bagi-bagi jabatan.

"Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Bisa karena pertimbangan koalisi baru dan bagi-bagi jabatan," ujar Muzzamil.

Dirinya juga berharap semoga Kabinet Kerja Jilid II ini mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia.

"Oleh karena itu kita wait and see saja. PKS sebagai oposisi loyal akan terus mencermati kinerja kabinet. Semoga para Menteri yang baru masuk atau di posisi yang baru ini bisa berbuat lebih baik untuk kemajuan, keadilan, kesejahtraan Indonesia," pungkasnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Kabinet Hasil Reshuffle Harus Lebih Pro-Dhuafa

Jakarta (27/07) – Menyambut reshuffle kabinet yang diumumkan Presiden Joko Widodo hari ini, Partai Keadilan Sejahtera menitip pesan agar pemerintah menguatkan fokus pada upaya memeratakan pembangunan, mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki ketimpangan ekonomi secara signifikan.

“Hampir dua tahun terakhir ini, strategi pembangunan ekonomi lebih memihak pada kalangan pengusaha (pro-business), tapi kurang memihak kalangan dhuafa (pro-poor). Tidak heran jika indikator kesejahteraan rakyat terus menurun, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi meningkat. Semoga tim ekonomi baru lebih bersikap adil dalam membuat kebijakan, “ kata Presiden PKS Dr. Sohibul Iman kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/7).

Secara khusus, Sohibul mengingatkan Presiden Jokowi dan tim ekonominya untuk tidak lagi menambah utang negara serta konsisten memberi suku bunga yang kompetitif bagi usaha kecil dan menengah.

Sohibul berharap anggota tim ekonomi baru yang dikomandani Darmin Nasution bisa memberikan optimisme bagi perekonomian Indonesia yang dua tahun ini kurang baik kinerjanya, “Ibarat tim bola, sekarang tim ekonominya sudah diisi pemain bintang, tinggal Presiden sebagai pelatihnya apakah mampu secara efektif memimpin dan mengarahkan permainan," kata Sohibul.

Sohibul mengajak semua pihak menghormati keputusan Presiden RI Joko Widodo merombak kabinetnya.

“Kita hormati keputusan Presiden Joko Widodo, karena itu memang hak prerogratif beliau. Kalau dilihat dari beberapa nama yang masuk, reshuffle kali ini lebih fokus pada upaya perbaikan ekonomi yang selama ini memang menjadi sorotan publik. Semoga tim ekonomi yang baru dapat bekerja lebih baik dari sebelumnya," tutur Sohibul. [pks.id]

posted by @Adimin

Hari Aspirasi, Implementasi Visi Pejuang Politik PKS di Parlemen

Jakarta (25/7) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan Hari Aspirasi adalah bagian dari implementasi dari visi Pejuang Politik yang menjadi landasan bekerja PKS di dalam parlemen. Menurut Jazuli, aktivitas para Kader PKS di Parlemen tidak boleh hanya sebatas Pekerja Politik yang tidak memiliki visi besar tentang Keumatan, Kerakyatan, dan Nasionalisme Indonesia.

“Oleh karena itu, Fraksi PKS DPR RI telah meresmikan Hari Aspirasi pada 17 November 2015 silam, dan telah dikokohkan menjadi agenda kolektif Fraksi PKS di seluruh Indonesia pada Legislator Summit Mei 2016 silam. Itulah visi Pejuang Politik untuk memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai bukti PKS hadir di tengah pergulatan masalah masyarakat,” tegas Jazuli dalam memberikan sambutan peresmian Hari Aspirasi di DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/7).

Ditambahkan Jazuli, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Hari Aspirasi untuk lebih responsif memperjuangkan kepentingan rakyat. Pertama, dari sisi penerimaan dan penyerapan aspirasi; kedua, dari sisi isi (content) aspirasi untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang; ketiga, tindak lanjut pengawalan aspirasi tersebut, baik dikemas dari sisi media maupun advokasi di pihak yang berwenang.

“Alhamdulillah. Dari aspirasi yang masuk ke Fraksi PKS, banyak mendapat respon positif. Pernah kami perjuangkan aspirasi masyarakat Nias yang sering byar-pet soal listrik. Saat itu juga, kami langsung telpon Kepala PLN Wilayah Sumatera Utara, dan besoknya, alhamdulillah, langsung kembali menyala. Ini membuktikan bahwa PKS responsif menangani persoalan masyarakat tanpa memandang suku, agama, dan ras,” tegas Wakil Rakyat DPR RI 3 Periode ini.

Diketahui, peresmian Hari Aspirasi ini juga dihadiri oleh Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi, Wakil Ketua DPR RI Triwisaksana, dan seluruh pengurus DPC PKS se-DKI Jakarta.

“Oleh karena itu, saya punya keyakinan partai pemenang pemilu nantinya adalah partai yang selalu hadir di tengah masyarakat. Dan dengan Hari Aspirasi ini, kita berharap masyarakat akan terbuka hatinya bahwa PKS adalah satu-satunya partai yang serius memperjuangkan kepentingan publik,” tegas Jazuli. [pks.id]

posted by @Adimin

Kader PKS Harus Tingkatkan Kepercayaan Publik

Jakarta (26/7) - Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri menegaskan kepada seluruh kader PKS, terutama Anggota Legislatif, untuk semangat meningkatkan kepercayaan (trust) dari masyarakat untuk partai politik, terutama PKS. Hal ini tidak lepas dari trust masyarakat terhadap politik yang semakin menurun sehingga banyak muncul calon independen.

"Senang maupun tidak senang kondisi masyarakat ini kepercayaan partai politik kepada anggota dewan bukannya semakin meningkat malah semakin menurun," ujarnya saat memberikan pengarahan kepada Anggota Legislatif (Aleg) PKS se-Sumatera Barat di Jakarta, Ahad (24/7/2016).

Salim juga mengimbau kepada seluruh Aleg PKS yang datang untuk terus memperhatikan prioritas dalam menggunakan anggaran negara.

"Bahkan dalam hal-hal tertentu tidak perlu Studi Banding. Kita tinggal lihat di google negara-negara berhasil apa yasudah dipraktikkan saja disini. Saya ingin Aleg PKS terdepan untuk bagaimana menjajak penghematan negara untuk hal yang lebih penting," ucapnya.

Salim juga mengimbau seluruh Aleg PKS untuk menata skala prioritas kegiatan pemerintahan, dan terdepan mengentaskan masalah-masalah sosial.

"Melakukan yang namanya skala prioritas, apa yang didahulukan. Kita hampir mendekati 70 tahun bangsa ini merdeka, tetapi untuk mencapai negeri yang sejahtera masih jauh. Saya berharap anggota dewan kita terdepan menyelesaikan masalah-masalah sosial, kemiskinan dan lain-lain.

Tidak hanya itu, Salim juga mengimbau kepada seluruh Aleg yang memiliki ide brilian untuk kesejahteraan rakyat agar berjuang mewujudkannya.

"Tetapi yang saya prihatin juga adalah briokrat kita selalu mengatakan kalau muncul ide-ide baru, dia akan mengatakan anggaran berbasis kinerja, ada anggaran ada programnya. Tidak ada dalam program maka tidak ada anggarannya. Padahal bisa saja dalam perjalanan muncul ide-ide bagus, tapi kenapa harus menunggu 5 tahun? Saya berharap anggota dewan kita (terutama PKS) muncul ide bagus yang brilian, dia duduk dengan pemerintah pusat maupun daerah," ujar Salim. [pks.id]

posted by @Adimin

Tips Presiden PKS: 3K agar Peran Dirasakan Masyarakat

Balikpapan (24/7) - Kader dan simpatisan PKS diminta terus melakukan kerja nyata berkhidmat untuk rakyat. Agar perannya dirasakan masyarakat, setiap kader harus memperhatikan 3K.

"Setiap kader PKS harus memperhatikan 3K supaya perannya dirasakan oleh masyarakat," ujar Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam halal bihalal kader dan simpatisan PKS Kalimantan Timur di Balikpapan, Ahad (24/7). 

Yang pertama, menurut Sohibul Iman, adalah Kreatif. "Banyak hal yang bisa dilakukan dengan kreatifitas," ucapnya.

Kedua, lanjut dia, Koneksi. Menurutnya, setiap kader PKS harus membangun koneksi dengan semua elemen bangsa, lintas parpol, ormas, suku, agama, pemerintah, keamanan dan pertahanan.

"Ketiga, kolaborasi. Bersama semua elemen tersebut agar dibangun kolaborasi sehingga khidmat kepada masyarakat bisa lebih terasa," imbuhnya.

Wakil ketua MPR periode 2009-2014 ini juga menyampaikan pesan agar kader terus meningkatkan khidmat kepada masyarakat pasca Ramadhan yang telah berlalu.

"Berkhidmat kepada rakyat, setiap saat sepanjang hayat," pungkasnya disambut takbir oleh seluruh peserta. [pks.id]

posted by @Adimin

Pahami Regulasi Secara Utuh Untuk Perlindungan Anak

Bandung (24/7) - Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa menyampaikan bahwa saat ini banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mengetahui regulasi perlindungan anak sangat penting untuk perlindungan anak secara menyeluruh.

"Saya meyakini bahwa orang dewasa tidak dapat melakukan perlindungan anak secara menyeluruh tanpa memahami regulasi yang ada," ujarnya saat memberikan materi di acara Sosialisasi Peraturan Perundangan Perlindungan Anak, di Hotel Nexa, Jl Supratman Bandung, Sabtu (24/7/2016).

Ledia juga menuturkan bahwa dirinya lebih memilih memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2016 dengan menyelenggarakan sosialisasi regulasi terkait perlindungan anak.

"Memperingati hari anak bisa dengan beragam cara ya, sebagai anggota DPR saya melakukannya dengan sosialisasi regulasi terkait perlindungan anak," papar Aleg yang juga Ketua Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan DPP PKS ini.

Dalam acara tersebut, Ledia juga mengapresiasi salah satu narasumber yang menyampaikan pengalamannya tentang perlindungan anak, yaitu istri dari Wakil Walikota Bandung Siti Muntamah Oded.

"Salah satu narasumber yang menyampaikan pengalaman dan best practice adalah istri Wakil Walikota Bandung ibu Siti Muntamah Oded," ucap Ledia.

Diketahui, dalam acara ini turut pula hadir perwakilan dari BP3AKB Jawa Barat, Anggota Legislatif perempuan kota Bandung dan Cimahi, Gabungan Organisasi Wanita Kota Bandung, dan perwakilan organisasi perempuan lainnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Ledia Hanifa: Waspadai Pengebirian Masa Depan Anak Bangsa

Jakarta (23/7) – Dalam rangka memaknai momen Hari Anak Indonesia, Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa mengingatkan pemerintah bahwa ada hal yang sangat urgen di luar masalah kebiri bagi pelaku kejahatan, yaitu kebiri masa depan anak bangsa yang tengah terjadi secara intens di negeri ini.

Menurut Ledia, saat ini anak Indonesia tengah dihantui situasi pengebirian masa depan dari berbagai sudut yang kian meningkat. Misalnya, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, kekerasan pada anak, kejahatan seksual, paparan pornografi semakin mudah ditemui, minimnya keteladanan, hingga kian lemahnya hubungan sosial yang positif baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan keseharian.

“Bahkan, modal sosial kesalehan anak-anak kita yang bisa menempanya menjadi generasi penerus yang berbudi luhur, kini semakin tergerus,” jelas Ledia di Jakarta, Sabtu (23/7/2016).

Di sisi lain, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, hingga kini masih belum mendapat kepastian akan disahkan menjadi Undang-undang. Beberapa pihak memilih untuk merevisi undang-undang perlindungan anak secara lebih komprehensif ketimbang sekedar meresmikan perppu yang lebih dikenal sebagai perppu kebiri itu sebagai Undang-undang.

“Pada dasarnya semua memiliki argumen untuk melindungi anak Indonesia. Hanya tinggal dikaji mana yang bisa memberikan perlindungan maksimal bagi anak Indonesia,” kata Alumnus Master Psikologi Terapan Universitas Indonesia ini.

Karena itu, Ledia berharap ada kebjakan yang bisa diambil pemerintah bersama pihak legislatif yang secara lebih sistematis, simultan dan komprehensif bisa memberikan perlindungan kepada anak Indonesia.

Ledia menguraikan beberapa peraturan perundangan terkait perlindungan anak misalnya belum memasukkan konteks pengasuhan dan ketahanan keluarga yang bisa menjadi pondasi penguatan modal sosial dan modal kesalehan kepribadian anak.

“Kebijakan ramah anak juga belum menjadi bagian dari indikator pembangunan, sementara konsep kota/kabupaten layak anak masih menggunakan ukuran kuantitatif data,” jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi ini.

Ledia yakin kesadaran untuk menjadikan kebijakan ramah anak sebagai salah satu indikator pembangunan ini dapat meminimalisir pelanggaran hak anak, sementara penegakan hukum yang jelas dan tegas dapat meminimalisir terjadinya kekerasan atau kejahatan pada anak.

“Kalau berorientasi pada yang terbaik bagi anak, kita tak akan mentolerir lagi misalnya, lagu-lagu, iklan, sinetron, film, game, situs, aplikasi, bacaan, komunitas yang mengajarkan pelecehan pada teman, guru dan orangtua, atau yang mengajarkan mudahnya mengumbar amarah, hasad, hasut, iri dan dengki, apalagi yang sampai berisi nilai-nilai kekerasan, porno dan kebebasan yang melanggar norma masyarakat dan nilai agama,” tegas Ledia.

Maka pekerjaan besar ini, kata Ledia, harus benar-benar menjadi perhatian bersama pemerintah, anggota dewan dan masyarakat untuk mewujudkannya. [pks.id]

posted by @Adimin

MSI: Wilayah Perbatasan Harus Jadi Beranda Depan Indonesia

Nunukan (23/7)- Wilayah-wilayah, baik darat maupun laut, yang berbatasan dengan negara lain mesti diperlakukan sebagai beranda depan wilayah Indonesia.

"Selayaknya halaman depan, mestinya segala yang membuat dia indah di mata tetangga harus diperhatikan," kata Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera Mohamad Sohibul Iman saat mengunjungi wilayah perbatasan RI dengan Kerajaan Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Sabtu (23/7).

Menurut Sohibul, ada cara pandang yang salah dari beberapa era pemerintahan Indonesia selama ini yang menyebut wilayah perbatasan sebagai wilayah terluar Indonesia. Menurutnya, kata 'wilayah terluar' mempengaruhi kebijakan pembangunan wilayah perbatasan.

"Hal ini membuat wilayah perbatasan menjadi bagian paling terakhir dalam perhatian pembangunan, tetapi kalau disebut beranda atau halaman depan, maka perbatasan akan dibangun sebagai bagian terbaik bangsa ini," tutur Sohibul dalam rangka kunjungan untuk konsolidasi partai tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Asmin Laura Hafid yang turut mendampingi Sohibul Iman, menitipkan beberapa hal untuk diperjuangkan PKS di pemerintah pusat.

"Yaitu peningkatan keamanan perbatasan, infrastruktur informasi dan komunikasi, kewarganegaraan ganda dan infrastruktur fisik lainnya," tutur Asmin.

Sohibul Iman yang juga disertai oleh Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almashary dan Anggota Komisi III Aboebakar Alhabsyi berjanji memperhatikan permintaan tersebut dan memperjuangkan untuk kebaikan wilayah perbatasan di Pulau Sebatik, Kaltara. [pks.id]

posted by @Adimin

Dongkrak Suara di 2019, PKS Restrukturisasi Kepengurusan Se-Sulawesi

Jakarta (23/7)- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mestrukturisasi kepengurusan partainya di tingkat Dewan Pimpinan Ranting (DPRa) se Sulawesi. Strukturisasi itu untuk penyegaran kepengurusan sehingga menghasilkan kerja yang lebih efektif sesuai target politik partai.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman yang meluncurkan langsung program strukturisasi tersebut mengatakan, program tersebut bertujuan untuk peningkatan suara PKS pada pemilu akan datang di Sulawesi.

"Ini program yang baik. Harapannya dengan program ini suara PKS di Sulawesi akan meningkat signifikan di banding Pemilu sebelumnya,” kata Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/7) malam.

Peluncuran program strukturisasi tersebut dihadiri para pimpinan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan anggota legislatif PKS se-Sulawesi.

Sohibul mengemukakan, jika dalam Pemilu 2014 lalu PKS berhasil menempatkan dua wakilnya di DPR pusat, maka dengan program ini diharapkan bisa meningkat menjadi delapan kursi DPR.

Selain itu, dengan program ini juga diharapkan dapat terekrut satu juta lebih kader baru di Sulawesi.

“Dengan tambahan satu juta kader baru diharapkan kerja-kerja khidmat PKS untuk rakyat Sulawesi akan lebih masif dan terasa gregetnya di masyarakat Sulawesi,”terang Sohibul Iman.

Wakil ketua DPR RI periode sebelumnya ini juga mengimbau seluruh pengurus, anggota dewan dan kader PKS untuk mengubah pola pendekatan dari mobilisasi politik menuju partisipasi politik.

"Mobilisasi politik bercorak top down, sedangkan partisipasi politik bercorak bottom up. Kita berikan ruang kebebasan berkreasi agar tercipta situasi partisipatoris, namun tentu saja ada batas nomatifnya", tambah Sohibul Iman.

Sementara itu Ketua Wilayah Dakwah (Wilda) Sulawesi DPP PKS. Cahyadi Takariawan menyatakan, program strukturisasi DPRa ini merupakan kelanjutan dari program strukturisasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Sulawesi.

Menurut dia, saat ini di seluruh wilayah Sulawesi PKS sudah memiliki struktur di tingkat kecamatan (DPC) sebanyak 98 persen dari 1.008 kecamatan yang ada di Sulawesi.

“Dua persen sisanya insya Allah akan diselesaikan sebelum Pemilu 2019 mendatang,”terang Cahyadi.

Dalam acara peluncuran itu, seluruh pimpinan wilayah PKS se-Sulawesi menandatangani kesepakatan dan janji untuk merealisasikan program strukturisasi DPRa tersebut. Penandatangan dilakukan di hadapan Presiden PKS dan Ketua Wilda Sulawesi. Dengan program ini diharapkan sebelum Pemilu 2019, PKS sudah memiliki struktur di 10.491 kelurahan di seluruh Sulawesi. [pks.id]

posted by @Adimin

Hidayat: Semangat Menangkan Ramadhan Harus Dihadirkan untuk Hadapi Pilkada

Jakarta (22/7) - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan Ramadhan yang telah berlalu seharusnya menyisakan semangat para kader dakwah terlatih untuk bersabar, termasuk terlatih untuk menghadapi pemilihan kepala daerah satu ke pemilihan kepala daerah yang lain.

"Kader dakwah harus terlatih dari pilkada satu ke pilkada lainnya. Semangat bahwa umat Islam menang itu harus ada, seperti Ramadhan yang telah kita menangkan. Di bulan Syawal ini seharusnya ada peningkatan, semangat Syawal perlu dibawa dalam peningkatan pribadi dan jamaah. Sebab kita ini adalah partai politik bukan organisasi masyarakat yang tidak perlu parliamentary threshold, " kata Hidayat dalam agenda Silaturahim Syawal yang dihadiri Dewan Pengurus Tingkat Wilayah (DPTW) se-Banten-DKI Jakarta-Jawa Barat (Banjabar) di MD Building Jakarta Selatan, Kamis (21/7).

Dalam menghadapi pilkada, Hidayat menilai partai dakwah harus menanamkan kadernya untuk menanamkan ruh Fatahillah dalam memenangkan Jayakarta (Jakarta dulu.red). "Ruh Fatahillah bisa kita dijadikan acuan untuk ummat Islam dalam memenangkan pilkada di Jakarta dan Indonesia. Dari kita, umat Islam sudah terbentuk Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) yang mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu. Mereka bahu-membahu untuk menyatukan umat Islam Jakarta," ujar Hidayat.

Hidayat menganggap hanya masyarakat individualis saja yang tidak bisa memanfaatkan modal berjamaah untuk dijadikan faktor kemenangan.

"Berjamaah adalah salah satu modal kita. Jadi nanti PKS tidak perlu berubah jadi PKSS alias Partai Keadilan Sejahtera Sekali," seloroh Hidayat yang mengundang tawa hadirin.

Dalam agenda kedua ini, Hidayat menekankan bahwa Halal bi Halal merupakan bagian dari tradisi Indonesia yang tidak perlu diharamkan sebab itu adalah hal yang baik dan perlu dijaga. Sebab, katanya, agenda tersebut adalah halal bi halal bukan haram bi haram.

Diketahui pada agenda pertama ia mengungkapkan bahwa para ulama dahulu di Indonesia berpuasa itu saling mendoakan saling menyemangati agar menjadi 'minal aidin wal faizin', bukan cuma sekadar 'kembali' dari pulang kampung, kembali lagi ke bulan syawal, tapi kembali untuk menang. Peluang untuk menghadirkan kemenangan-kemenangan kedepan sangat terbuka, mulai dari Pilgub hingga Pilkada. [pks.id]

posted by @Adimin

Kader PKS Tak Boleh Merasa Paling Baik

Jakarta (22/7) - Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri menjelaskan bahwa seorang kader PKS tidak boleh merasa dirinya yang paling baik. Kader PKS harus bekerja bersama dengan seluruh elemen masyarakat untuk berkhidmat untuk rakyat.

"Jangan kita berpikir nikmat dakwah ini milik kita saja. Sekian miliar manusia beriman tapi Allah berikan kenikmatan dalam barisan dakwah salah satunya ke kita. Tapi tidak boleh kita merasa kita yang terbaik, kita yang sudah berkontribusi, bahwa saya yang paling baik, saya yang menjadikannya baik. Pikiran itulah awal dari kehancuran orang itu sendiri," ungkapnya saat memberikan tausyiah kepada ratusan kader PKS se Banten, Jakarta, Jawa Barat (Banjabar), Kamis lalu (22/7/2016).

Salim menegaskan bahwa kehebatan-kehebatan yang mungkin dilakukan bukanlah dari individu melainkan datang dari Allah swt. Maka kader PKS semestinya harus semangat berlomba-lomba dalam kebaikan dengan orang lain.

"Yang membuat seseorang itu membawa hidayah bukan kehebatan dia tapi Allah yang bukakan hati si fulan. Ga boleh klaim kita yang paling bagus. Banyak yang diluar sana berbuat banyak kebaikan juga. Mari bangkitkan semangat, jangan kalah kebaikannya sama yang lain," tegasnya.

Pria yang akrab disapa Habib Salim ini juga mengingatkan bahwa PKS berdiri bukanlah mencari kursi (jabatan, red), melainkan mencari ridho Allah.

"Ketika kita proklamirkan bahwa kita PKS, bukan mau cari kursi. Tapi ini dakwah, mencari keridhoan Allah dengan berkhidmat untuk rakyat. Semua kita tau partai harus berkuasa, harus menang. Tapi niat yang pertama itu harus diwujudkan, karena mencintai islam," tuturnya.

Menutup sambutannya, Salim juga mengimbau kepada seluruh kader untuk kembali membersihkan niat dan amal agar Allah mau memberikan keberkahan kepada barisan dakwah PKS.

"Kalau keberkahan itu muncul, semuanya berasa nikmat. Allah berikan ini pada generasi awal. Allah berikan juga pada mereka yang hatinya benar-benar cinta kepada Allah dan Rasul. Bersihkan hati, mari tumbuhkan cinta kepada saudara, saling mendoakan. Cinta kepada mereka yang susah. Selalu berbuat dari apa yang kita miliki untuk rakyat," pungkasnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Fraksi PKS: Setop Impor Jeroan Sapi!

Jakarta (21/7) – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Hermanto meminta pemerintah untuk menyetop impor jeroan sapi dari luar negeri. Sebab, Hermanto menilai kebijakan ini sebagai langkah mundur pemerintah di sektor pertanian dan perdagangan. 

“Impor Jeroan itu merugikan peternakan rakyat, berdampak negatif terhadap kesehatan serta dapat merendahkan martabat bangsa karena pada kenyataannya jeroan sapi di luar negeri dikonsumsi sebagai pakan ternak dan hewan peliharaan,” ujar Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/7). 

Prinsipnya, Fraksi PKS setuju dengan rencana pemerintah untuk menurunkan harga daging sapi hingga mencapai Rp. 80.000 per kilogram. Namun, bukan dengan cara mengimpor jeroan yang diharapkan menjadi substitusi bagi masyarakat menengah ke bawah yang tidak dapat membeli daging sapi. 

“Artinya masyarakat digiring untuk mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Tentu ini cara berfikir jangka pendek dan bukan terobosan kebijakan yang diharapkan untuk mengatasi gejolak kenaikan harga daging sapi,” jelas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I ini. 

Oleh karena itu, Fraksi PKS menawarkan solusi untuk mengatasi fenomena kenaikan harga daging sapi yang terus merangkak naik. Yaitu, dengan mendorong pemerintah untuk melanjutkan program swasembada daging sapi, pengembangan peternakan rakyat, dan memperbaiki sisi permintaan (demand) dari masyarakat. 

“Kebijakan yang digulirkan harus kompehensif, yaitu tidak hanya sisi supply-nya saja yang dibenahi, tapi demand-nya juga perlu diperhatikan. Misalnya, adanya beragam substitusi daging sapi yang sehat dan bergizi, seperti daging ayam, telur atau komoditas lainnya. Atau program diversifikasi melalui swasembada protein karena sumber protein bukan hanya dari daging sapi tetapi juga bisa dari ikan atau lainnya,” ujar Hermanto. 

Dalam hal perbaikan dari sisi demand, Fraksi PKS mengambil contoh perilaku konsumen, misalnya, saat datangnya bulan Ramadan. Seharusnya terjadi penurunan konsumsi karena puasa, namun demand daging malah meningkat. 

“Kementerian Pertanian dapat bekerjasama dengan MUI misalnya, untuk menyadarkan masyarakat dalam menghadapi datangnya bulan Ramadhan, sehingga sisi demand (permintaan) akan daging sapi juga menjadi lebih baik,” tutup Hermanto. [pks.id]

posted by @Adimin

Halal Bi Halal Warisan Ulama, Tradisi Islam di Indonesia

Jakarta (21/7) - Halal bi Halal menjadi tradisi tahunan umat Islam Indonesia setelah selesai bulan Ramadhan. Rutinitas silaturahmi tahunan ini bukti warisan ulama untuk keutuhan negara Republik Indonesia.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menuturkan, halal bihalal pertama kali terinisiasi ketika Presiden RI pertama Soekarno meminta masukan kepada KH Wahab Hasbullah tentang membangun persatuan di tengah kondisi kekacauan politik nasional yang mengancam keutuhan Indonesia.

"Kepada Soekarno, KH Wahab bilang kalau dibuat silaturahmi, biasa saja itu. Buatlah halal bi halal. Setelah itu Soekarno mengumpulkan para ulama dan partai politik, terjadilah halal bi halal," ujar Hidayat dalam Halal Bihalal 'Silaturahmi Syawal' di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (21/7/2016).

Tidak berhenti sampai di situ. Hidayat menuturkan para ulama juga menciptakan satu istilah yang memberi semangat perjuangan dan kemenangan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam.

Kalimat 'minal aidin wal faizin', lanjut wakil ketua MPR ini, diciptakan oleh para ulama dengan kandungan makna yang sangat dalam.

"Para ulama dahulu di Indonesia berpuasa itu saling mendoakan saling menyemangati agar menjadi 'minal aidin wal faizin', bukan cuma sekadar 'kembali' dari pulang kampung, kembali lagi ke bulan syawal, tapi kembali untuk menang. Peluang untuk menghadirkan kemenangan-kemenangan kedepan sangat terbuka, mulai dari Pilgub hingga Pilkada," jelasnya.

Hidayat juga mengatakan, halal bihalal yang dilakukan PKS menunjukkan PKS berada dalam bagian masyarakat Islam Indonesia. Sebab tradisi tersebut hanya ada di Indonesia.

"Sekarang halal bihalal, bukan konteks bidah atau tidak bidah, ini tradisi Islam di Indonesia. Ini asbabul wurudnya sunnah hasanah," pungkas Hidayat. [pks.id]

posted by @Adimin

Tiga Pesan PKS Untuk Kepala BNPT

Jakarta (21/7) - Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP PKS Almuzzammil Yusuf mengucapkan selamat kepada Komjen Suhardi Alius yang telah dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selain itu, ia menyampaikan tiga pesan kepada mantan Kabareskrim tersebut.

“Selamat kepada Pak Suhardi sebagai Kepala BNPT baru. Kami mendoakan semoga Bapak dapat menjaga kepercayaan Presiden dan rakyat Indonesia untuk memberantas tindak pidana terorisme, ” ujar Muzzammil di Jakarta, Kamis (21/7).

Muzzammil menegaskan PKS mendukung pemberantasan terorisme di Indonesia yang dipimpin oleh BNPT.

“PKS mendukung penanggulangan terorisme yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan tidak melanggar konstitusi serta hak asasi manusia,“ tegasnya

Untuk itu Muzzammil berpesan pemberantasan terorisme dilakukan dengan pendekatan humanis dan tidak ada lagi kasus salah tangkap dan salah tembak dalam pemberantasan terorisme.

“Pesan pertama, kami berharap dibawah kepemimpinan beliau tidak ada lagi kasus salah tangkap dan salah tembak yang mengakibatkan adanya korban nyawa dan luka-luka. Karena tindakan itu malah kontrapoduktif dan memicu kemarahan masyarakat,” terangnya

Kedua, Muzzammil berpesan agar tidak terulang kembali pemblokiran terhadap beberapa situs dakwah yang diajukan BNPT ke Kemenkominfo tanpa konfirmasi dan klarifikasi pemilik website dan tokoh agama.

“Pemblokiran situs yang dianggap menyebarkan paham radikal tanpa konfirmasi dan klarifikasi jelas merupakan tindakan sewenang-wenang. Perlu lebih hati-hati. Undang para ahli, tokoh agama, ormas Islam dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan apakah kontennya memang bertentangan dengan ajaran Islam,” paparnya.

Ketiga, menurut Muzzammil, pemberantasan terorisme harus independen dan menjaga harkat dan merabat bangsa dan negara Indonesia.

“Tidak boleh pemberantasan kasus terorisme karena adanya pesanan atau tekanan asing atau siapapun. BNPT harus memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menjaga marwah bangsa dan negara Indonesia.” tegasnya. [pks.id]

posted by @Adimin

PKS Punya Tiga Harapan Untuk Komisioner KPI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sembilan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia telah terpilih dalam pemungutan suara di Komisi I DPR. Rencananya hasil itu akan disahkan pada Rapat Paripurna DPR, Rabu (20/7/2016).

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengucapkan selamat dan menaruh harapan besar terhadap para Komisioner terpilih untuk mengoptimalkan peran KPI sesuai kewenangan yang dimiliki dalam menghadirkan siaran informasi publik yang berkualitas dan mencerdaskan bangsa.

"Selamat kepada para komisioner terpilih. Selamat bekerja dan berkarya untuk menghadirkan siaran informasi publik yang berkualitas dan mencerdaskan bangsa," kata Jazuli melalui pesan singkat, Rabu (20/7/2016).

Anggota Komisi I yang turut menguji kelayakan anggota KPI selama dua hari ini menyakini bahwa yang terpilih adalah orang-orang yang terbaik dan memiliki kapasitas dan komitmen.

"Kami tidak meragukan kapasitas dan komitmen sembilan komisioner terpilih. Hanya saja itu semua harus dibuktikan dalam kinerja kelembagaan KPI yang makin bermakna bagi dunia penyiaran publik," harapnya.

Pertama, KPI harus benar-benar dapat menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak, benar, dan berkualitas.

Kedua, KPI harus ikut menghadirkan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.

Ketiga, KPI harus proaktif dalam mendorong dan responsif merespon dan mengontrol pengaduan atas penyelenggaraan dan isi siaran yang tidak sesuai dengan misi siaran yang berkarakter dan mencerdaskan publik.

"Ingat kehadiran KPI merupakan wakil negara (kuasi negara) untuk mewujudkan tatakelola penyiaran publik yang profesional dengan isi siaran yang sejalan dengan pencapaian tujuan nasional dan pembentukan karakter bangsa," pungkas Jazuli. [pks.id]

posted by @Adimin