Mahyeldi Ansyarullah Masuk Daftar 10 Walikota Termasyhur 2016

PADANG - 'Indonesia Indicator" telah merilis nama sejumlah kepala daerah yang termasyhur (terpopuler) selama 2016. Nama Walikota Padang, H. Mahyeldi Ansyarullah Dt Marajo masuk dalam daftar 10 walikota / bupati termasyhur sepanjang tahun 2016.

Data yang dirilis "Indonesia Indicator" berdasarkan survei pemberitaan di 1.443 media online di Indonesia selama 1 Januari hingga 5 Desember 2016.

Dalam daftar nama 10 walikota / bupati termasyhur itu, Walikota Padang berada di peringkat ketujuh. H. Mahyeldi Ansyarullah Dt Marajo diperbincangkan dalam 5.891 berita selama tahun 2016.

Sementara untuk posisi teratas ditempati Walikota Bandung Ridwan Kamil. Walikota yang akrab disapa Emil itu diperbincangkan dalam 21.486 pemberitaan, disusul Tri Rismaharini. Walikota Surabaya ini diberitakan sebanyak 18.195 berita dalam setahun.

Sedangkan posisi ketiga dihuni Walikota Makassar Danny Pomanto dengan 12.867 berita. Posisi keempat ditempati Walikota Bogor Bima dengan 8.158 berita.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mencatatkan namanya sebagai walikota termasyhur kelima dengan 7.286 berita.

Posisi keenam ditempati Walikota Medan Dzulmi Eldin dengan 6.377 berita. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dengan 4.951 berita, Wali Kota Rahmat Effendi dengan 4.251 berita, dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dengan 3.889 berita.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Walikota Serahkan Rumah Baru, Mantan Wartawan Terharu

PADANG-Di pengujung tahun 2016, Walikota Padang H. Mahyeldi Dt. Marajo menyerahkan 3 unit rumah yang selesai dibedah Baznas di RT 2/RW 3 Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Sabtu (31/12). Ketiga unit rumah tersebut terletak di satu RT dengan kondisi sebelumnya sangat memprihatinkan.

Jika dulu hanya berdinding triplek yang telah lapuk dan atapnya seng bekas yang bocor, serta hanya berlantaikan tanah. Namun sekarang disulap menjadi rumah sederhana yang sangat layak dari material yang kokoh dan dicat berwarna hijau.

"Mudah-mudahan rumah ini membuat penghuninya nyaman dan lebih banyak bersyukur, "kata Walikota di sela penyerahaan rumah tersebut kepada pemiliknya.

Menurut Walikota, Sepanjang 2016 telah ratusan rumah berhasil dibangun melalui kerjasama pemerintah pusat dan daerah termasuk Baznas Kota Padang.

"Program ini sebagai upaya mengentaskan keluarga-keluarga yang tidak mampu agar mempunyai tempat tinggal yang layak, " imbuh Walikota.

Sementara itu salah seorang pemilik rumah adalah Datuk Nurli, mantan wartawan Harian Umum Singgalang. Pria 62 tahun ini terharu mendapatkan bantuan pembangunan rumah dari Pemerintah Kota Padang melalui Baznas.

"Saya terharu mendapatkan bantuan bedah rumah ini. Selama ini saya tinggal di rumah yang keadaannya sangat memprihatinkan karena belum mampu membangun rumah yang lebih baik, "ujar Datuk Nurli lirih.

Ia berucap ribuan terima Kasih sudah mendapatkan perhatian dari Pemko Padang dan Baznas. Mewakili kelurga lainnya yang mendapatkan bantuan bedah rumah, Datuk Nurli menyampaikan terima kasihnya sekaligus berharap pemerintah terus meningkatkan program yang langsung menyentuh masyarakat seperti bedah rumah tersebut.

"Kami sangat berterima kasih. Kami juga berharap program-program yang menyentuh warga terus menjadi perhatian Pemko Padang, "tukuknya.

Pada kesempatan ini Walikota Mahyeldi didampingi, Kabag Umum Alfiadi, Kabag Humas Zayadi dan Camat Bungus Teluk Kabung serta jajarannya. 

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Pemkot Padang Perbanyak Fasilitas Warga Untuk Hapalkan Al-Qur’an

Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, secara konsisten memperkuat dan menambah fasilitas warga guna memudahkan membaca dan menghafal Alquran. “Kami menambah pondok khusus warga mendalami dan menghafal Quran yang akan tersebar di kecamatan dan kelurahan,” kata Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah, di Padang, Ahad kemarin.

Dia menyebutkan dari pantauan yang dilakukan timnya, beberapa pondok telah berdiri dan sedang dalam tahap pembangunan. “Seperti di Kecamatan Pauh, satu pondok sedang dalam tahap pembangunan,” tambahnya.

Tidak hanya di Kecamatan Pauh, pihaknya juga memfasilitasi rumah hafalan Quran di kecamatan lain salah satunya melalui Badan Amil Zakat Nasional kota melalui programnya Padang Religius. Selain itu di Masjid Agung Nurul Iman pihaknya juga memfasilitasi warga untuk belajar menghafal Quran.

“Bukan hanya itu melalui agenda rutin seperti Pesantren Ramadhan, Wirid Mingguan dan Didikan Shubuh, warga juga difasilitasi menghafal Quran,” katanya.

Bahkan dengan mengarahkan kepada sekolah, beberapa sekolah seperti SMA 1, 2 dan 3 telah membentuk pusat kegiatan Islam yang salah satu programnya hafal Quran. “Memfasilitasi hafalan Quran ini bukan semata memperkuat kajian agama saja, namun juga kecerdasan warga,” katanya.

Menurutnya warga yang dapat menghafal Quran dinilai cerdas dan cakap dalam memimpin. “Kami juga ingin membentuk kaderisasi pemimpin yang cerdas, pintar dan unggul di masa depan,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Sekolah SMAN 3 Rahmadansyah menilai program Hafal Quran dan penguatan ajaran Islam yang diusung pimpinan kota cukup baik. Dia berharap upaya ini bisa memutus rantai kerusakan anak muda dan warga lainnya pada perilaku yang menyimpang.

Menurutnya warga yang bisa hafal dan memahami isi Quran dapat menghindarkan diri dari tindakan merugikan tersebut. 

sumber: www.eramuslim.com

posted by @Adimin

Wako Mahyeldi: Tahun Baru, Tidak ‘Telolet’ Tapi Salawat

PADANG – Pergantian tahun masehi sudah di depan mata. Biasanya, pergantian tahun dirayakan dengan cara beragam. Ada yang merayakannya dengan membunyikan terompet, menyalakan kembang api dan lainnya.

Walikota Padang H. Mahyeldi Ansyarullah Dt Marajo menilai sudah tidak saatnya pergantian tahun masehi dilakukan dengan perayaan dan menggelar kegiatan yang tidak bermanfaat. Karena itu Walikota Padang mengajak seluruh warga menjadikan pergantian tahun sebagai momen untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

“Saya sudah mengajak warga melalui baliho maupun spanduk bahwa tidak masanya lagi merayakan tahun baru masehi dengan hura-hura, minuman keras, membakar kembang api dan mercon. Sebaiknya pergantian tahun disi dengan kegiatan positif yang mendekatkan diri antar sesama serta kepada Allah SWT seperti zikir, salawat, ke masjid dan musala, dan sebagainya,” ujar Mahyeldi, kemarin.

Mahyeldi menilai, saat ini situasi dan kondisi negara termasuk ancaman kepada Indonesia dari pengaruh asing cukup besar. Karena itu kepedulian harus ditingkatkan dan pemerintah mesti serius menyikapinya.

“Kita mesti membangun kesolidan antar anak bangsa,” ucapnya.

Sementara itu sisi lain, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Barat Maulana Yusran menyebut bahwa tingkat hunian hotel terus meningkat di akhir tahun 2016 ini. Maulana melihat, kenaikan hunian hotel ini telah dimulai sejak sepekan sebelum Natal lalu.

“Kenaikannya mencapai 20 persen,” terangnya.

Maulana menilai, angka peningkatan hunian hotel tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Maulana menyebut, ini dipengaruhi karena telah tertatanya objek wisata di Sumatera Barat seperti Pantai Padang, Mandeh, Carocok, dan sebaganinya. 

“Sumatera Barat telah menjadi target para wisatawan untuk dikunjungi,” sebutnya.

sumber: humas dan prokotol kota padang

posted by @Adimin

Peduli Anak Indonesia, RKI KDW Dirikan Taman Baca dan Dongeng

Jakarta (29/12) – Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Kelapa Dua Wetan (KDW) dirikan Taman Baca dan Dongeng untuk masyarakat, pada Sabtu (24/12/2016) lalu di Taman Mahoni, Ciracas.

Pada Launcing Taman Baca dan Dongeng ini, RKI bekerjasama dengan Kampung Ramah Anak Cibubur, atau yang lebih dikenal KRANCI.

Ketua RKI Kelapa Dua Wetan, Nur Pandilah bersyukur acara peluncuran Taman Baca dan Dongeng mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat, tak kurang dari 55 orang anak memenuhi Taman Mahoni untuk mengikuti acara.

“Alhamdulillah, acara berjalan dengan baik, anak-anak sangat antusias mengikuti acara, hal ini diluar dugaan panitia,” ujarnya.

Acara semakin meriah dengan hadirnya Kak Dwi yang membawakan dongeng di depan puluhan anak-anak.

Nur Pandilah menambahkan, rencananya RKI dan KRANCI akan mengadakan Taman Baca dan Dongeng secara rutin, setiap bulannya. Serta membuka kesempatan kepada masyarakat Jakarta untuk dapat berkontribusi bersama RKI dalam mencerdaskan anak-anak Indonesia.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Pemerintah Diminta Aktif Ikut Sosialisasikan Empat Pilar MPR

ilustrasi

Jakarta (28/12) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan sosialisasi Empat Pilar MPR dilakukan sejak dirinya menjabat Ketua MPR Periode 2004-2009. Ia berharap, agar lembaga eksekutif ikut terlibat secara aktif dalam sosialisasi Empat Pilar. 

"Ini penting, sebab MPR memiliki keterbatasan dalam masalah kewenangan. Jadi tak mungkin sosialisasi dilakukan MPR," ujar Hidayat, di Jakarta, Selasa (27/12).

Keterbatasan yang dimiliki oleh MPR, lanjutnya, lembaga ini tak mempunyai kepanjangan tangan di daerah, anggotanya yang lebih sibuk di DPR dan DPD, serta minimnya anggaran.

Untuk itu, dirinya menegaskan kembali agar pemerintah terlibat dalam sosialisasi. Dirinya membandingkan pada masa Orde Baru ada Penataran P4 dan lembaga BP7. Dalam sosialisasi, Hidayat menuturkan, MPR terus bekerja sama dengan berbagai pihak dan melakukan beragam metode.

Sumber: Republika.co.id


posted by @Adimin

Wako Mahyeldi: Mulai 2017, Bantuan Masjid Bukan Untuk Pembangunan Fisik

PADANG - Pemerintah Kota Padang mulai bertegas-tegas dengan penyaluran dana bantuan atau hibah. Terutama bantuan bagi rumah ibadah seperti masjid maupun mushalla.

"Mulai 2017 dana hibah rumah ibadah bukan untuk pembangunan fisik," sebut Walikota Padang H. Mahyeldi Ansyarullah Dt Marajo, kemarin.

Dana bantuan hibah untuk rumah ibadah lebih ditekankan kepada kegiatan keagamaan untuk penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). Kegiatan-kegiatan pembinaan umat yang dilakukan di masjid maupun mushalla akan diakomodir lewat bantuan hibah yang diberikan Pemerintah Kota Padang.

"Masjid di Padang sudah bagus semua, namun sayang isinya (jamaahnya) tidak ada," tutur Mahyeldi.

Walikota mengaku bahwa selama ini cukup banyak masuk proposal permohonan. Pada umumnya meminta bantuan seperti pembangunan fisik dan lain-lain.

"Bahkan ada juga yang berencana bertemu dan melihat program acara seorang ustazah di Jakarta, ini kan ndak benar," ujar Mahyeldi.

Walikota memang berkeinginan agar SDM masjid benar-benar dibekali ilmu agama dengan baik. Sehingga masjid penuh dengan kegiatan.

"Apalagi kita akan memasuki bonus demografi (penduduk didominasi usia potensial)," katanya.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Wako Mahyeldi: Warga Agar Tidak Beraktifitas di Check Dam Koto Pulai

PADANG - Walikota Padang H. Mahyeldi Ansyarullah Dt Marajo mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak beraktifitas di Check Dam Koto Pulai, Kecamatan Koto Tangah. Selain membahayakan bagi warga, bendungan itu juga merupakan daerah rawan bencana.

"Kita imbau kepada seluruh warga supaya tidak beraktifitas apapun di sekitar Check Dam Koto Pulai," ujar Mahyeldi, Kamis (22/12).

Bendungan Koto Pulai ambruk beberapa waktu lalu. Air bah menghantam bendungan hingga jebol. Akibat kejadian itu, lokasi ini seperti air terjun terbesar. Kini, lokasi bendungan dikunjungi banyak orang. Bendungan yang mirip air terjun Niagara itu menjadi objek wisata dadakan.

"Di atas bendungan itu kini cukup banyak material, termasuk besi penyangga bendungan yang sewaktu-waktu bisa terseret air dan menimpa warga yang mandi atau berfoto di lokasi itu. Begitu juga di bawahnya, di dalam air terdapat material besi yang membahayakan," terang Mahyeldi.

Tidak itu saja, sewaktu-waktu air bah bisa saja datang menghantam warga yang berada di bawah bendungan. Karena menurut warga setempat, setiap hujan deras di hulu, air bah selalu datang hingga sampai ke bendungan, meski saat itu tidak terjadi hujan di seputar bendungan tersebut.

Imbauan yang disampaikan Walikota Padang seiring dengan imbauan yang sama dari Dirjen SDA Balai Wilayah Sungai Sumatera V. Dalam surat imbauan yang disampaikannya kepada Walikota Padang, terdapat lima poin berisi imbauan. Salah satunya imbauan agar seluruh jajaran Pemko Padang untuk mengingatkan warga agar tidak beraktifitas di Check Dam Koto Pulai.

"Kita berharap Balai Wilayah Sungai Sumatera V segera memperbaikinya," harap Walikota Padang.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Medi Iswandi menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah mempromosikan maupun merekomendasikan bendungan tersebut sebagai tempat wisata. Menurutnya, dengan mempromosikan objek tersebut sama saja dengan mengundang warga bertemu musibah.

"Kita tidak pernah promosikan lokasi tersebut, kami minta warga untuk tidak berfoto di sana dan mempromosikannya, sebab bendungan ini cukup berbahaya bagi pengunjung," terangnya.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Mahyeldi: Siapkan Pemimpin Islami dari Sekarang

PADANG - Indonesia akan menjadi "Negara Muda" pada saat berusia 100 tahun nanti. Sebab, saat itu penduduk Indonesia didominasi oleh generasi muda yang potensial. 

"Indonesia akan mendapat bonus demografi pada sekitar 15 hingga 25 tahun mendatang," ujar Walikota Padang H. Mahyeldi Ansyarullah Dt Marajo saat menjadi khatib shalat Jumat di Masjid Nurul Islam di Piai Tangah, Kecamatan Pauh, Jumat (23/12).

Mahyeldi menyebut, remaja yang ada saat ini akan menjadi pemimpin pada saat 15 hingga 25 tahun mendatang. Karena itu, seluruh masyarakat diharapkan untuk dapat menjaga, sekaligus memberi perhatian kepada remaja saat ini.

"Mari kita beri perhatian, beri pendalaman ilmu agama dengan baik," katanya.

Dengan memberi bekal ilmu agama, diharapkan nantinya akan lahir pemimpin yang beragama dan berakhlak.

"Kalau kita ingin seperti apa pemimpin nanti, dari saat sekarang lah kita memberikan perhatian. Dengan pemahaman agama, akan muncul pemimpin yang tidak melecehkan Alquran dan agama," sebut Walikota Padang.

Walikota berharap, remaja yang ada saat ini mendapat ilmu pendidikan yang cukup. Dikatakan Mahyeldi, jika ada anak sekolah yang berkeliaran di jam sekolah, agar ditegur oleh para orangtua. Diajak untuk kembali sekolah.

Mahyeldi menerangkan bahwa Indonesia satu-satunya negara yang nanti mendapat bonus demografi. Negara lain seperti Singapura tidak akan meraih bonus demografi karena masyarakat potensialnya tidak sebanyak Indonesia. Begitu halnya di negara lain.

"Dengan bonus demografi itu kita berharap Indonesia mampu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara lainnya nanti," ujarnya.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Tujuan PKS Dorong RUU Pekerja Sosial Masuk Prolegnas

Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong agar RUU Pekerja Sosial bisa masuk prolegnas pada tahun sidang mendatang. Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia, yang memerlukan banyak aktivitas yang melibatkan pekerjaan sosial. "Sekitar 12 UU mengamanahkan berbagai bentuk pekerjaan yang berdimensi pekerjaan sosial namun dengan terminologi berbeda-beda. Ini artinya tidak terdapat kejelasan dalam hal batasan, ketentuan, sertifikasi, hingga tata kelola dalam tingkat pelaksana teknis," kata anggota Komisi 8 DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 23/12).

Padahal kata aleg FPKS ini lagi, keberadaan para pekerja sosial sangat krusial dalam berbagai program terkait penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan bahkan perlindungan perempuan dan anak. Contohnya adalah keberadaan para pendamping di program KUBE, program PKH, TKSK, hingga pendamping rehabilitas korban KDRT atau anak korban kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

"Bila tak ada undang-undang khusus yang mengatur soal pekerja sosial ini maka amanah undang-undang lain justru akan jalan ditempat karena sulit diimplementasikan." paparnya

RUU Pekerja Sosial ini sesungguhnya telah masuk dalam longlist prolegnas tahun 2014-2019 namun belum masuk dalam program prioritas karena diantaranya belum terpenuhinya kelengkapan administasi Naskah Akademik dan Draft RUU

"Draft dan Naskah Akademis ini masih dalam progras penggodokan di komisi 8 DPR RI. Tapi kami berharap tahun depan RUU ini bisa masuk sebagai RUU Prioritas," kata Ledia.

Sumber: RMOL


posted by @Adimin

DPR Minta Pemerintah Serius Tangani Sarana Prasarana Pendidikan Indonesia

Tegal (23/12) - Ketua ‎Panja Sarana dan Prasarana (Sarpras) Pendidikan Dasar dan Menengah (Diksdasmen) Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah untuk serius dalam menyediakan sarana - prasarana yang ada di seluruh Indonesia.

Fikri mengingatkan pemerintah untuk membuat verifikasi mendalam dan dokumentasi yang jelas mengenai kondisi sekolah yang ada di seluruh Indonesia.

"Data dari dapodik, ada 1,8 juta kelas di Indonesia dan 1,3 juta dinyatakan rusak. Itu angka saja, maka perlu adanya verifikasi yang mendalam dan dokumentasi yang jelas. Betul tidak itu angkanya, cuman 500 ribu saja yang layak." terang Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu disela-sela kunjungan ke dinas pendidikan Kota Tegal dalam rangka reses anggota DPR RI, Rabu (21/12/2016).

Saat melakukan pengecekan lapangan, Fikri meminta pemerintah tidak hanya melihat fisik bangunan saja, melainkan memberikan catatan khusus mengenai kejadian yang berdampak ke lingkungan Sekolah tersebut. Sehingga dokumentasi tersebut bisa menjadi catatan yang akan dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan untuk memberikan alokasi bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan.

"Karena minim dokumen, di Tangerang sarpras dinyatakan hampir layak mendapatkan lebih banyak daripada Kabupaten Bogor yang hampir 75% kelas tidak layak. Ini jangan terulang kembali, maka dokumentasi penting untuk dilengkapi." Ujar Fikri.

Lebih lanjut, Fikri menambahkan bahwa pemerintah daerah selaku pengusul harus serius dalam memberikan pengawalan DAK Pendidikan, karena tidak sedikit pengelolaan DAK memberikan pelaporan yang sesuai. Sehingga dana milyaran bisa dioptimalisasi sebagaimana peruntukannya.

Dilain kesempatan, Ketua Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Johardi menyatakan bahwa secara fisik sarpras pendidikan di Kota Tegal hampir dinyatakan layak, akan tetapi terdapat beberapa kejadian yang berdampak pada aktifitas pendidikan.

"Seperti SMP 12 Tegal, kalau kita lihat sekilas bagus dan layak untuk digunakan. Tetapi ketika hujan deras dan Rob Tinggi, air bisa menggenang hingga 30 cm. Dan hanya tersisa 6 lokal yang tidak tergenang karena sudah ditinggikan." ungkap Johardi.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Wirianingsih: Jadi Madrasah Generasi, Ibu Harus Diberi Peran Strategis

Jakarta (22/12) – Hari Ibu yang jatuh setiap 22 Desember adalah hari istimewa bagi kaum perempuan di Indonesia. Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih mengajak masyarakat untuk bisa memaknai hari istimewa ini dengan pemaknaan yang benar.

Wirianingsih mengatakan, Hari Ibu jangan hanya dimaknai sebatas perayaan. Namun, menjadi sebuah refleksi dalam peningkatan kualitas diri dari seorang Ibu.

“Seorang Ibu itu memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun sebuah bangsa. Karena, di dalam rahim mereka akan terlahir tunas-tunas bangsa dan melalui tangan mereka akan terlahirkan anak-anak yang terdidik dan berkarakter. Oleh karena itu, kita harus memberikan perhatian yang lebih kepada mereka” ujar perempuan yang akrab disapa Bu Wiwi ini.

Wiwi juga mengajak kepada seluruh masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perhatian dan kesempatan kepada para Ibu untuk dapat mengembangkan potensi dirinya baik di dalam keluarga, masyarakat maupun negara.

“Selamat hari Ibu untuk seluruh Ibu di Indonesia, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kelembutan di dalam hati kita. Semoga penghormatan kita kepada kaum Ibu tidak terhenti di hari Ibu saja, namun kita senantiasa membahagiakan mereka setiap saat. Karena, ridha Allah bertumpu pada ridhanya,” tutupnya.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Tiga Refleksi di Hari Ibu

Tanggal 22 Desember telah dinobatkan sebagai Hari Ibu Nasional. Hari tersebut begitu bersejarah bagi kaum perempuan di Indonesia. Sejak disahkannya Hari Ibu oleh Presiden Soekarno pada tahun 1953, sebagian besar masyarakat Indonesia ikut berpartisipasi dalam perayaan tersebut. Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih berharap masyarakat dapat menjadikan momentum Hari Ibu sebagai momen refleksi diri bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sejarah Hari Ibu
Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai Hari Ibu, alangkah baiknya jika kita mengenali sejarah hari Ibu terlebih dahulu. Hari Ibu pertama kali dirayakan pada tanggal 22 Desember 1953 melalui Dekrit Presiden Nomor 316 Tahun 1953. Tanggal tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun ke-25 Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia pada saat itu merupakan salah satu perkumpulan yang sangat aktif berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Selain itu, kongres yang diikuti oleh organisasi wanita Aisyiah ini berhasil menempatkan peran perempuan tidak saja di dalam keluarga, tapi juga masyarakat dan negara.

Berangkat dari latar belakang sejarah tersebut, maka Hari Ibu tidak saja diperingati sebagai penghormatan kepada perempuan yang berperan sebagai Ibu. Namun, merupakan sebuah penghormatan kepada perempuan Indonesia, atas semua perjuangannya dalam membangun bangsa dan negara.

Refleksi Sebagai Seorang Anak
Pada beberapa masyarakat, Hari Ibu biasanya dimeriahkan dengan membebastugaskan seorang Ibu dari pekerjaan domestiknya. Adapula yang memberikan ucapan terima kasih dengan memberikan para Ibu hadiah, dan lain sebagainya. Namun, lebih dalam dari itu, Hari Ibu dapat menjadi sebuah perenungan kita sebagai seorang anak kepada Ibu atas semua bakti yang sudah kita berikan kepada mereka sebagai orang tua kita. Karena, agama mewajibkan kita untuk senantiasa ber-birull walidain kepada kedua orang tua kita. Bahkan, dalam sebuah hadist, Nabi Muhammad sangat menekankan untuk menghormati Ibu.

Pada Hari Ibu ini, kita juga kembali diingatkan dengan semua perjuangan Ibu. Apapun kondisinya, kita harus senantiasa memberikan penghormatan kepada seorang Ibu. Mereka, rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk melahirkan kita ke dunia. Maka, coba kita kembali menakar apakah yang kita lakukan kepada Ibu kita selama ini sudah mampu mendatangkan ridha-Nya atau tidak. Karena, ridha Allah itu bertumpu pada ridha seorang Ibu.

Refleksi sebagai Seorang Ibu
Ibu merupakan sebuah peran yang sangat penting dan strategis untuk membangun sebuah peradaban. Karena, melalui tangannya lah akan terlahir anak-anak yang kuat dan siap untuk berjuang. Seorang Ibu juga akan menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam memaknai kehidupan. Itulah mengapa dalam agama disebutkan bahwa Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya.

Peran seorang Ibu juga sangat diperlukan dalam mengendalikan sebuah tatanan sosial dalam masyarakat. Dalam sejarah Kongres Perempuan Indonesia, para Ibu kita di Aisyiahtelah memberikan teladan bahwa kekuatan seorang Ibu dapat memberikan dampak yang besar terhadap perbaikan sebuah bangsa dan negara. Mereka aktif bergerak dalam masyarakat dan politik, untuk memberikan kontribusi terbaiknya.

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bagi para kaum Ibu untuk senantiasa menambah pengetahuan dan kemampuannya dalam mendidik anak, mengelola keluarga, dan berkontribusi aktif di dalam masyarakat. Tidak bisa seorang Ibu hanya mengurung diri dalam rumah, tanpa terlibat di dalam masyarakat. Tidak bisa juga seorang Ibu aktif di luar rumah namun mengabaikan perannya di dalam rumah. Agar kedua peran tersebut berjalan seimbang, maka diperlukan pemahaman dan kemampuan yang baik dalam membagi perannya tersebut.

Refleksi sebagai Warga Negara
Peran seorang Ibu dapat dilihat melalui dua hal, pertama Ibu sebagai Objek dan Ibu sebagai Subjek. Jika berbicara kita sebagai warga negara dan pemerintah sebagai pemangku kebijakan, maka kita akan berbicara mengenai peran seorang Ibu sebagai Subjek. Bagaimana, seorang Ibu diberikan kesempatan untuk mengembangkan pengetahuannya, mengakselerasi kualitas dirinya, dipenuhi hak kesehatannya, diberikan hak politiknya. Melalui pembekalan-pembakalan tersebut, maka seorang Ibu dapat menjadi salah satu harapan kita untuk membangun bangsa yang semakin maju kedepan.

Jika, seorang Ibu memiliki pemahaman politik yang baik serta rasa memiliki NKRI yang tinggi. Maka, anak-anak yang akan terlahir kelak adalah anak-anak yang memiliki pemahaman demokrasi yang baik, serta issue makar dan perpecahan NKRI yang beberapa bulan ini hangat diperbincangkan akan mampu ditangkis dengan anak-anak yang lahir dari para ibu yang memiliki pemahaman yang baik.

Peran PKS
Pengembangan kualitas diri seorang Ibu, akan mempengaruhi pengembangan kualitas sebuah bangsa. Oleh karena itu, Bidang Perempuan dan Ketahan Keluarga (BPKK) DPP PKS telah melakukan beberapa pembekalan melalui training, seminar dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan pemahaman seorang perempuan tentang peran penting seorang Ibu. Semua pembelakan tersebut terhimpun dalam Rumah Keluarga Indonesia (RKI).

Maka, berbicara mengenai Hari Ibu tidak saja berbicara mengenai perayaan Hari Ibu saja. Namun, bagaiman pada akhirnya kita dapat merefleksikan hari tersebut dalam diri kita. Sehingga memunculkan pemaknaan dan penghormatan akan peran penting seorang Ibu.

sumber: www.pks.id


posted by @Adimin

Catatan FPKS terhadap Sektor Energi Tahun 2016

Jakarta (21/12) – Ketua Kelompok Komisi VII (Kapoksi) Fraksi PKS Rofi Munawar memberikan beberapa catatan terkait kinerja pemerintah di sektor energi dan mineral tahun 2016, baik di level hulu maupun hilir.

Catatan tersebut sebagian besar terkait pada implementasi regulasi yang masih diabaikan sehingga menyebabkan kerugian negara. Terlebih, pada persoalan pengembangan Energi Baru Terbarukan dimana pengembangannya masih jauh untuk mampu secara gradual menjadi tulang punggung energi nasional.

“Perhitungan cost recovery yang terus naik, perolehan lifting migas yang kian rendah dan tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang masih tinggi masih menjadi catatan kurang baik sektor ESDM di tahun 2016,” ujar Rofi di Jakarta, Rabu (21/12).

Rofi menjelaskan, tercatat tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor energi sampai dengan 2016 sudah mencapai Rp 13,1 triliun. Diantaranya, untuk sektor minyak dan gas bumi sebesar Rp 4,4 triliun atau setara US$ 336,17 juta. Jumlah tersebut berasal dari temuan terhadap 143 kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) yang belum melunasi sisa kewajiban keuangan di 30 wilayah kerja. Meliputi sisa komitmen pasti US$ 327 juta, bonus tanda tangan US$ 2,5 juta, barang dan jasa US$ 575 ribu, serta jaminan operasi US$ 5,8 juta.

“Tentu seluruh potensi penerimaan negara itu harus secara serius dikejar oleh Pemerintah. Jika tidak mampu, selain secara faktual akan mengurangi penerimaan negara juga berpotensi menjadi masalah hukum di kemudian `hari,” jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII ini.

Selain itu, Rofi juga menyoroti sektor mineral dan batubara. Menurut Rofi, kebijakan renegoisasi kontrak tidak banyak mengalami perkembangan berarti. Terbukti masih rendahnya komitmen sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Kontrak Karya (KK), padahal hal itu telah diamanahkan oleh UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Di sisi lain, batas akhir relaksasi mineral efektif tinggal satu bulan lagi dari apa yang telah ditetapkan.

“Ironisnya, pemerintah justru mewacanakan perpanjangan relaksasi untuk mengakomodir IUP dan KK yang selama ini belum mampu menyelesaikan kewajibannya membangun smelter,” tegas Rofi.

Selain itu Rofi juga menambahkan, pelarangan ekspor mineral mentah dan program pembangunan smelter perlu terus dilanjutkan agar terjadi proses penguatan pendalaman industri di sektor minerba yang menghasilkan pertambahan nilai yang lebih besar di dalam negeri serta menjamin kepastian pasokan bahan baku mineral dari dalam negeri.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Krisis Aleppo, Momentum Perkuat Peran Kemanusiaan Dunia

Jakarta (19/12) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai fokus negara-negara di dunia tentang Konflik Aleppo yang terpenting adalah pada persoalan bagaimana menyelamatkan nyawa rakyat sipil yang terjebak dalam konflik bersenjata.

Oleh karena itu, semua negara harusnya mengambil peran dan tanggung jawab kemanusian tersebut tak terkecuali Indonesia. Beberapa unjuk rasa keprihatinan pun telah tersebar di beberapa negara, seperti di Jerman, Perancis, Turki, juga Indonesia.

"Indonesia harus mengambil momentum untuk memperkuat peran dan tanggung jawab kemanusiaan dunia dalam krisis Aleppo dengan menunjukkan determinasi dalam langkah dan tindakan diplomasi," kata Jazuli di Jakarta, Senin (19/12).

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, determinasi diplomasi kemanusiaan Indonesia sangat strategis untuk menunjukkan pada dunia umumnya dan rakyat Indonesia khususnya bahwa Indonesia berkepentingan dan peduli pada nasib kemanusiaan dunia, terutama terhadap penderitaan rakyat sipil di Aleppo.

"Inilah harga diri (dignity) atau kebanggaan kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab serta untuk memenuhi amanat konstitusi dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi," kata Jazuli.

Untuk itu, lanjut Jazuli, Pemerintah RI bisa melakukan diplomasi beragam cara (multitrack) dalam ikut menghentikan krisis kemanusiaan di Aleppo Suriah.

Pertama, secara bilateral pemerintah melalui Menteri Luar Negeri bisa menyampaikan nota keprihatinan serius dan meminta penyelesaian krisis kemanusiaan secara beradab, baik melalui duta besar di Suriah maupun duta besar Suriah di Jakarta beserta negara-negara terkait konflik seperti Rusia dan Iran. 

"Pernyataan sikap keprihatinan itu tentu saja mewakili perasaan dan solidaritas rakyat Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang sangat memilukan ini," wakil rakyat dari Dapil Banten sejak tahun 2004 ini.

Kedua, secara multilateral melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya melalui badan-badan terkait seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan HAM, UNHCR, perwakilan Pemerintah RI bisa menginisiasi proposal yang dapat memaksa penghentian dan penyelesaian krisis kemanusiaan Aleppo oleh Suriah dan negara-negara terkait.

"Piagam PBB yang dipedomani bersama oleh seluruh anggotanya memberi banyak instrumen untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Aleppo, mulai dari intervensi kemanusiaan, resolusi DK PBB, penetapan kejahatan perang dan/atau pelanggaran HAM serius, hingga pengiriman pasukan perdamaian. Atas nama kemanusiaan dunia, Pemerintah Indonesia harus pro aktif mengajukan dan/atau mendukung proposal untuk mendapatkan dukungan negara-negara lain agar krisis Aleppo segera teratasi," kata Jazuli.

Ketiga, secara regional/kawasan atau melalui organisasi dunia lainnya seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau Konferensi Asia Afrika (KAA), Indonesia bisa menggalang solidaritas kemanusiaan untuk Aleppo dengan mengadakan sidang darurat guna merumuskan rekomendasi dan langkah-langkah diplomasi politik dan kemanusiaan khususnya kepada Suriah dan negara-negara terkait.

Menurut JazulI, determinasi diplomasi Indonesia melalui tiga langkah di atas akan berdampak besar bagi penyelesaian krisis kemanusian di Aleppo dan memperkuat ( positioning ) tanggung jawab Indonesia pada masa depan kemanusiaan dunia.

"Sebagai negara muslim terbesar, didukung oleh mandat konstitusional yang kuat serta solidaritas kemanusiaan rakyat Indonesia yang dahsyat, Indonesia diyakini bisa memainkan peran strategis bukan hanya bagi Aleppo, tapi juga masa depan kemanusiaan dunia. Mudah-mudahan Presiden Jokowi menangkap dengan baik momentum peran dan tanggung jawab ini," pungkas Jazuli.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

PKS: Fatwa Haram Pakai Atribut Non-Muslim Jaga Kerukunan Umat

Mendekatkan diri dengan Sang Pencipta dengan banyak membaca, (Ilustrasi)

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan seorang muslim menggunakan atribut keagamaan non-muslim.

Hal itu dikeluarkan seiring banyaknya perusahaan di Indonesia yang mengharuskan para karyawannya untuk menggunakan atribut tersebut, khususnya jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru.

Menanggapi itu, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai fatwa MUI tersebut secara esensi untuk memperkuat toleransi dan menjaga kerukunan antarumat beragama, yang dibuktikan melalui sikap penghormatan terhadap perbedaan keyakinan beragama di Indonesia.

"Prinsipnya tidak boleh ada pemaksaan terhadap keyakinan beragama bagi pemeluk agama lain. Karyawan muslim yang tidak mau menggunakan atribut agama lain, tidak boleh dipaksa, apalagi terkena sanksi. Demikian juga sebaliknya umat Islam juga tidak akan memaksakan keyakinannya kepada agama lain, termasuk dalam hal atribut keagamaan," jelas Jazuli dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (19/12/2016).

Selain itu, Jazuli menilai fatwa tersebut lahir karena sudah menjadi tugas MUI untuk memberikan bimbingan kepada umat Islam dalam menjalankan ajaran agama, salah satunya melalui fatwa.

"Jadi, fatwa MUI termasuk fatwa tentang penggunaan atribut agama lain bagi seorang muslim, adalah sudah tepat tugas MUI sebagai bentuk tanggung jawab guna membimbing umat," ujar dia.

Justru dengan adanya pernghormatan dan penghargaan atas keyakinan beragama itulah, tambah Jazuli, yang mengokohkan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Oleh karena, hal itu dapat menghindarkan dari kesalahpahaman, konflik batin, atau bahkan potensi ketegangan akibat pemaksaan oleh perusahaan untuk menggunakan atribut perayaan agama yang tidak sesuai keyakinan agamanya.

"Untuk itu Fraksi PKS menyambut baik sikap aparat keamanan, seperti yang ditunjukkan Polres Metro Bekasi Kota, yang mengeluarkan edaran dengan konsideran fatwa MUI tersebut," kata dia.

Surat edaran itu, lanjut dia, berisi imbauan agar perusahaan tidak mewajibkan atau memaksa karyawannya menggunakan atribut yang tidak sesuai dengan keyakinannya.

"Saya kira imbauan tersebut positif dan konstruktif dalam menghindari kesalahpahaman di masyarakat," kata Jazuli.

Di sisi lain, sambung dia, dengan adanya fatwa haram dari MUI ini, dinilai juga tidak akan mengurangi kemeriahan perayaan hari besar setiap agama yang sejak bertahun-tahun selalu meriah dirayakan di Indonesia. Bahkan hari besar setiap agama di Indonesia ditetapkan sebagai hari libur nasional.

"Inilah wajah toleransi antar umat beragama Indonesia yang patut kita syukuri bersama," pungkas Jazuli.

Sumber: Liputan6.com


posted by @Adimin

Aksi Damai Bukti Cinta NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika

JAKARTA (2/12) -- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) turut datang dalam aksi damai 2 Desember di kawasan Silang Monas, Jakarta, Jumat (2/12/2016). Saat berada di mimbar, HNW diminta untuk menyampaikan sambutan.

Dalam paparannya, HNW menyebut jika aksi damai yang digelar adalah aksi yang cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Kita siang ini bertemu bukan karena kita anti-NKRI. Kita semua cinta NKRI, Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika," paparnya di depan jutaan peserta aksi di Monas.

HNW juga mengatakan jika membela agama dan Al Qur'an adalah sesuatu yang dibenarkan oleh konstitusi. "Kita ingatkan penegak hukum kita. Indonesia adalah negara hukum, maka ada keadilan hukum yang harus dipertimbangkan. Begitulah kata UUD 1945‎," kata HNW.

Ia meminta agar umat terus mendoakan aparat penegak hukum agar bisa bekerja dengan seadil-adilnya. HNW menerangkan jika seseorang membela Al Qur'an, maka nanti ia akan dibela Al Qur'an saat di akhirat. "Kalau semuanya bela Al Qur'an di bumi ini maka nanti bapak-bapak juga akan dibela Al Qur'an saat sakaratul maut. Di alam kubur di akhirat," ujar HNW yang ditujukan kepada penegak hukum.

HNW juga menolak jika aksi super damai 2 Desember adalah aksi SARA. Lebih-lebih muncul isu penggulingan kekuasaan. Ia menyebut aksi tersebut murni dan tulus menuntut penegakkan hukum. "Tidak ada isu penggulingan kekuasaan, tidak ada isu SARA. Ini hanya persoalan penegakan hukum," kata HNW.

Selain HNW, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman juga turut hadir dan berbaur dengan peserta aksi. Sohibul nampak turut mengikuti shalat Jumat yang meluber sampai jalanan di depan Hotel Mercure, Jakarta. [pks.id]

posted by @Adimin

Dukung Aksi Super Damai di Monas, Presiden PKS Ikut Berbaur dengan Peserta

Jakarta (2/12) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman ikut berpartisipasi dalam Aksi Super Damai di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (2/12). Turut berpakaian serba putih dan berkopiah hitam, Sohibul Iman berbaur di tengah-tengah lautan umat muslim peserta aksi.

Pria yang akrab disapa Kang Iman ini ikut berjalan kaki bersama warga masyarakat lainnya di Jalan Sabang menuju Lapangan Monas. Namun sayang, padatnya jumlah peserta yang memenuhi ruas-ruas jalan hingga kawasan merdeka membuat langkah mantan wakil ketua DPR tersebut tidak bisa bergerak cepat. Hingga tiba waktu shalat Jumat, langkah Sohibul Iman terhenti di jalan tersebut. Ia lalu memutuskan ikut sholat Jumat bersama masyarakat di lokasi.

Saat dalam perjalanan, cendekiawan yang pernah menjadi rektor sebuah universitas swasta ternama di Ibukota ini sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat yang tumpah ruah di jalan-jalan, demi menuntut penegakan hukum dan keadilan dalam kasus penistaan agama oleh gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Bahkan Sohibul Iman juga tidak lupa menyapa ramah warga yang dilewatinya. Hal ini untuk memompa semangat mereka dalam aksi.Warga banyak yang menyambut baik kehadiran Sohibul Iman di tengah-tengah mereka. Tidak sedikit bahkan yang meminta berfoto bersama dengannya.

“Semangat, semangat, meskipun hujan harus terus semangat,” ucap Sohibul Iman kepada warga-warga yang dilewatinya. [pks.id]

posted by @Adimin

HNW: Aksi Umat Selalu Damai dan Tulus

Jakarta (2/12) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid turut hadir dalam aksi damai 2 Desember di Monas, Jakarta, Jumat (2/12).

Pria yang akrab disapa HNW ini mengatakan aksi yang berlangsung damai membuktikan tuntutan yang disuarakan adalah tuntutan yang tulus.

HNW menegaskan jutaan massa aksi yang hadir adalah tulus meminta agar Indonesia menjadi negara yang dirahmati Allah SWT dan tidak ada yang menistakan agama.

"Jika mereka damai maka ini bukti bahwa ini adalah tuntutan tulus," ujar HNW.

Selain itu, aksi yang digelar umat Islam dimana saja selalu damai. Umat Islam, papar HNW, sedari dulu selalu menghadirkan kedamaian Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI.

"Kalau kata orang Betawi, umat Islam dari sononya selalu menjaga kedamaian dan kesatuan NKRI," papar dia.

Ia juga mengajak agar semua kalangan mendoakan para hakim yang mengusut kasus dugaan penistaan agama bisa berbuat adil dan hukum bisa tegak.

"Kami juga memohon doa dari saudara dimanapun semoga kita bisa mempertahankan Islam yang moderat, damai dan mencintai NKRI," sebut HNW. [pks.id]

posted by @Adimin