Diresmikan Walikota, Jalan Permindo Menjadi Kawasan Ramah Disabilitas

PADANG – Jalan Permindo yang merupakan salah satu kawasan pusat bisnis di Kota Padang, telah diresmikan menjadi kawasan “Ramah Disabilitas”, Jumat (30/9). Walikota Padang, H. Mahyeldi Dt Marajo meresmikannya bersama Wakil Walikota, H. Emzalmi disertai Unsur Forkopimda, DPRD Padang dengan diikuti pimpinan BUMN/BUMD, SKPD di lingkungan Pemko Padang serta pihak terkait lainnya. Dalam peresmian tersebut, juga dihadiri tamu spesial yakni, Programme Specialis Unesco Jakarta, Mr. Irakli Khodeli beserta staf di organisasi PBB tersebut.

Walikota menjelaskan, terkait pembangunan kawasan ramah disabilitas tersebut, telah dibangun trotoar selebar 4 meter dengan panjang 334 meter, dimulai dari Toko Sari Anggrek hingga bioskop Mulia. Karena masalah keterbatasan anggaran, tahun ini trotoar tersebut baru bisa dibangun satu sisi. Sementara sisinya yang lain direncanakan dibangun tahun 2017 nanti.

“Kawasan ramah disabilitas ini dibangun, sebagai wujud perhatian kita bersama untuk pemenuhan hak-hak bagi masyarakat kita yang menyandang disabilitas. Di samping itu juga dalam rangka menata kawasan tersebut menjadi pusat bisnis secara terbuka bagi masyarakat, dengan menciptakan kawasan yang indah, tertib, aman dan nyaman. Sehingga diyakini, akan membangkitkan pariwisata dan perekonomian Kota Padang ke depan,” sebut Mahyeldi kepada wartawan usai peresmian yang dilangsungkan di depan Hotel Rocky itu.

Dikatakan Mahyeldi, selain itu demi lebih kondusifnya kawasan tersebut Pemko juga menyediakan tempat beristirahat bagi para pejalan kaki sebanyak 22 unit bangku taman. Sementara agar menambah keindahan suasana pada malam harinya, juga dipasang lampu hias pedestrian sebanyak 33 buah yang dilengkapi 13 pot tanaman hias.

“Sementara untuk menjaga kebersihan di kawasan ini, kita disediakan16 tong sampah. Sehingga dengan itu telah mendukung upaya menjadikan Padang sebagi kota inklusif,” imbuhnya.

Kemudian kata Wako lagi, untuk menjadi kota inklusif beberapa faktor harus dipenuhi, seperti spasial, sosial dan ekonomi. Pemko berharap, semoga upaya ini didukung oleh pihak swasta dan stake holder kiranya dapat mendukung khususnya memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas.

“Atas nama Pemerintah Kota Padang sangat berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam mewujudkan kawasan ramah disabilitas ini. Semoga kepedulian kita semua terhadap pembangunan inklusi di Padang memberikan umpan balik bagi kita bersama. Lihat saja, dibangunnya trotoar di kawasan pusat bisnis ini diyakini akan dapat meningkatkan jumlah pengunjung. Sehingga kawasan tersebut akan diketahui dan memancing minat banyak orang dan makin ramainya orang ke sini tentu ada perputaran roda ekonomi,” ujar Walikota Agamis ini mengakhiri.

Dengan resminya jalan Permindo menjadi kawasan ramah disabilitas, khusus bagi para Pedagang Kratif Lapangan (PKL) yang biasanya berjualan di kawasan Permindo telah bersedia membongkar sendiri bangunannya. PKL di kawasan ini pun sepakat membentuk koperasi dan berkomitmen setelah peresmian tidak berjualan lagi di atas jalan. Tapi pindah ke bahu jalan dengan menghadap ke trotoar yang berbatasan dengan jalan sehingga tidak mengganggu lalu lintas kendaraan di jalan dan lalu lintas orang di trotoar. Adapun dalam peresmian tersebut, para penyandang disabilitas yang dominan berusia anak-anak hingga remaja ini mampu memukau dan menghibur seluruh hadirin. Dimana terlihat dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, ternyata mereka memiliki kelebihan-kelebihan yang patut diapresiasi dan didukung dalam penyaluran bakatnya.

seumber: humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

Kunjungan Walikota Padang ke gubuk Sainem membuat keluarga terharu

Sarnianto (58) anak ke empat dari Mbah Sainem (120) (klikata.com)

Padang (KLIKATA.COM) - Selama ini tak pernah terlintas dalam pikiran Sarnianto (58) anak ke empat dari empat saudara dari pasangan Sainem (120) dan Marijo (Alm.) Terkait kunjungan Walikota Padang Mahyeldi ke gubuk reotnya.

"Saya tak menyangka Pak Walikota Padang bisa menengok ibu saya yang sudah berumur 120 th ini," ujar Anto dengan mata berkaca - kaca. Dan saya selama ini hanya tahu Pak Walikota dari cerita orang - orang saja. Tapi,sekarang Walikota bisa hadir di dalam gubuk reot ini.

Ibu saya saat ini sudah berumur 120 tahun, lahir di Kedung Pati Kab.Magetan Prov.Jawa Timur. Sebagai seorang anak saya ingin sekali membahagiakan si mbah, tapi apa daya kondisi kehidupan kami jauh berkecukupan dan hanya pas buat makan sehari - hari saja.

Dengan hadirnya Pak Walikota kemaren ke gubuk saya membuat keluarga kami sangat terbantu sekali. Sekarang sudah ada kursi roda, kasur, lampu penerangan dan makanan.

"Saya sangat berterima kasih pada Pemko Padang telah memberikan bantuan pada keluarga kami. Saya mendoakan Pak Walikota sehat selalu dan terus memperhatikan Sainem - sainem lainya di luar sana yang hidupnya kurang beruntung," ujar Anto sambil menutup pembicaraan dengan menghapus air mata yang jatuh di pipinya.

sumber: news.klikata.com

posted by @Adimin

Walikota Padang Sambangi Gubuk Mbah Sainem

Walikota Padang saat berbincang dengan Mbah Sainem (120 tahun) dan Suniarto (59 tahun) di gubuk milik Sainem, Senin (26/09/2016) siang. (KLIKATA FOTO)

Padang, (KLIKATA.COM) - Setelah mendapatkan informasi terkait kehidupan Mbah Sainem seorang wanita lansia berusia 120 tahun, Walikota Padang beserta rombongan menyambangi gubuk milik Sainem di Kampung Kandis Teleng Simpang Ampek Aia Pacah Kota Padang, Senin (26/09) siang.

Mbah Sainem berasal dari Kedung Panji Kec. Lembeyan Kabupaten Magetan Jawa timur. Hidup dengan kondisi memprihatinkan, tinggal di gubuk berlantaikan tanah dengan luas bangunan 4x6 m . Kamar Sainem sangat sempit dan satu atap dengan kandang itik. Gubuk tempat tinggal Sainem hanya berjarak 4 km dari Balai Kota Padang yang megah.

Terkait permasalahan ini, Walikota Padang Mahyeldi mengungkapkan bahwa bantuan sosial khusus lansia telah ada anggaran rutinnya tiap tahun. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan sehari-hari yaitu makanan.

Mahyeldi yang turut didampingi oleh Lurah Aia Pacah, Camat koto Tangah dan Kepala Dinas Sosial Kota Padang berencana akan memberikan bantuan melalui BAZNAS dan Dinas Sosial berupa kasur, selimut, kursi roda, dan makanan.

Bukan hanya itu saja, Walikota Padang juga mempunyai niat untuk memperbaiki gubuk tempat tinggal sainem tetapi terkendala oleh kepemilikan lahan. Sebab, tanah tempat berdirinya gubuk tersebut bukanlah milik sainem melainkan milik salah satu warga Aia Pacah yang bersedia meminjamkan lahan kepadanya.

Kedatangan Walikota Padang ini mendapatkan sambut baik dari Suniarto, anak bungsu mbah sainem yang hidup bersama dengan mbah sainem di gubuk tersebut " keinginan saya tidak banyak, yang penting bagaimana si mbah bisa hidup layak, itu saja" jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Mahyeldi juga mengungkapkan harapannya terhadap kinerja lurah serta peran masyarakat sekitar agar mempertahankan kepedulian sosial.

" kita juga mengharapkan dari lurah untuk proaktif dalam meninjau evaluasi warganya dan juga mendorong, memotivasi masyarakat untuk peduli sesama dan peduli terhadap lingkungannya." 

sumber: news.klikata.com

posted by @Adimin

Indonesia Merindukan Politik Adiluhung

Jakarta (28/9) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menilai rakyat Indonesia saat ini sangat merindukan politik adiluhung (high politic). Meski belum terwujud hingga sekarang ini, tapi jangan sampai timbul keraguan.

"Banyak yang rindu politik adiluhung (high politic) tapi ragu bisa mewujudkan. Tak apa, ragu dan rindu tanda masih ada harapan. Yang penting tidak putus asa!" kata Sohibul melalui akun Twitternya @msi_sohibuliman, Rabu (28/09/2016).

Kang Iman, demikian ia intim disapa, menganggap adanya politik tersebut praktis akan menghadirkan dinamika dan keharmonisan.

"Politik adiluhung itu niscaya agar hadir dinamika nan harmonis. Diawali oleh elit, rakyat mencontoh. Dari cara kompetisi sampai cara kelola kekuasaan!" ujar Kang Iman.

Politik adiluhung menurut Kang Iman sangat dinamis dan harmonis. Sebab, dalam politik tersebut berlomba hadirkan kebaikan dengan takaran rasional bukan emosional.

"Tak ada caci maki dan sumpah serapah!" cetus Kang Iman. [pks.id]

posted by @Adimin

Wako Mahyeldi Ajak Semua Lapisan Peduli Penyandang Disabilitas

PADANG - Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo mengajak seluruh lapisan untuk peduli kepada penyandang disabilitas. Sebab, penyandang disabilitas setara dengan masyarakat lain tanpa dibeda-bedakan.

“Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peranan yang setara demi mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas di segala bidang,” ujar Mahyeldi saat memberikan sambutan pada pembukaan Pertemuan Tingkat Tinggi Walikota se-Indonesia ke-6 untuk Kota Inklusif di Hotel Mercure Padang, Selasa (27/9).

Lebih jauh dikatakan walikota, diperlukan pengakuan, penghormatan atas harkat dan martabat manusia yang melekat dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sehingga mendapatkan penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat. Untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ini diperlukan sarana prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dari para pemegang kebijakan, pemerintah dan aparaturnya serta dukungan masyarakat dan pihak swasta.

Selama ini keberadaan dan hak kaum disabilitas telah dikukuhkan ke dalam produk hukum. Indonesia telah memiliki Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

"Di Minang, falsafah dan tradisi adat begitu kuat. Maka sejatinya dalam masyarakat Minangkabau tidak mengenal adanya perlakuan diskriminasi terhadap orang-orang dengan disabilitas,” papar Mahyeldi.

Di Kota Padang, upaya pemenuhan hak-hak kaum disabilitas terus dioptimalkan. Dari sisi legalitas, Pemko Padang bersama DPRD telah melahirkan Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015.

“Perhatian kepada disabilitas cukup besar di Kota Padang. Kita salut dengan langkah yang telah dilakukan Padang dengan menerbitkan Perda bagi kesejahteraan dan perhatian kepada kaum disabilitas,” terang Menteri Sosial RI yang diwakili Fungsional Analis Kebijakan Madya Kementerian Sosial, Eva Rahmi Kasim.

Sementara, Director and Representative UNESCO Office Jakarta, Shahbaz Khan menyebut bahwa pihaknya akan membantu pemerintah maupun masyarakat Indonesia dalam mewujudkan terlaksananya prinsip-prinsip yang dipromosikan oleh PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas.

“Diadopsinya UU 8/2016 oleh Pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk memperkuat usaha-usaha dan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas,” tukasnya.

Dalam pembukaan Pertemuan Tingkat Tinggi Walikota se-Indonesia ke-6 untuk Kota Inklusif di Hotel Mercure Padang itu dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemko Padang dan UNESCO mengenai “Inklusi Sosial bagi Penyandang Disabilitas”. Pertemuan itu dibuka Walikota Padang dan ditandai dengan pemukulan gong. Nampak hadir di acara tersebut diantaranya Direktur ILO Indonesia Mr Francesco Di’Ovidio, Direktur Eksekutif Apeksi Pusat yang diwakili Sri Indah Wabinastiti, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufroni Sakaril, dan sejumlah pimpinan organisasi penyandang disabilitas lainnya. Selain itu juga tampak walikota dan bupati peserta seperti Walikota Banda Aceh, dan lainnya. Termasuk Ketua DPRD Kota Padang Erisman.[humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

PKS Padang Launching Pusat Khidmat di Pauh

Pauh, ahad (25/9) – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang kembali melaunching Pusat Khidmat PKS. Kantor Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS kecamatan Pauh menjadi tempat ketiga pusat khidmat.

Di Padang ini pusat khidmat ketiga yang di resmikan DPD PKS Padang sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, setelah sebelumnya dua pusat khidmat PKS di Kecamatan Kuranji dan Koto Tangah di resmikan.

Dalam launching pusat khidmat tersebut beberapa kegiatan diadakan dengan melibatkan masyarakat sekitar. Diawali dengan senam pagi bersama, pelayanan kesehatan gratis dan pelaitahan pembuatan barang kreatif dari barang bekas.

Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut. Mewakili PKS Padang di hadiri oleh Sekum PKS, Muharlion. Anggota DPRS FPKS Rahayu Purwanti dan juga tokoh masyarakat sekitar. Acara berlangsung dengan penuh khidmat. (Al)

foto-foto launching Pusat Khidmat PKS:

sekum DPD PKS Muharlion, S.Pd memberikan sambutan

foto bersama masyarakat usai launching pusat khidmat PKS

sekum PKS Muharlion dan Aleg DPRD Sumbar FPKS Rahayu Purwanti berdiskusi dengan masyarakat disela-sela acara launching pusat Khidmat

pelatihan memanfaatkan barang bekas menjadi barang bernilai ekonomi

layanan kesehatan gratis untuk masyarakat

posted by @Adimin

Digelar di Padang, Expo Potensi Desa 2016 Gerakkan UMKM

PADANG – Iven pameran berskala nasional, Expo Potensi Desa 2016 di Kota Padang resmi digelar. Ajang pesta budaya, edukasi dan kreatif bagi desa-desa unggulan di seluruh Indonesia ini dihelat di GOR H. Agus Salim Padang, 23-25 September 2016. Sejumlah produk unggulan daerah, budaya lokal dan aneka hiburan masyarakat ditampilkan dalam kegiatan tersebut.

Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo menyambut baik diselenggarakannya Expo Potensi Desa 2016 di Kota Padang. Menurutnya, meski kegiatan ini digelar dalam rentang waktu cukup pendek, akan tetapi Kota Padang tetap bertekad menyukseskan kegiatan unggulan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI ini.

“Terimakasih atas kerjasama, meski dalam rentang waktu cukup singkat, kami bertekad menyukseskan kegiatan ini,” ujar Mahyeldi saat pembukaan Expo Potensi Desa 2016, Jumat (23/9) malam.

Mahyeldi menyebut, Expo Potensi Desa 2016 akan meningkatkan perekonomian tiap daerah peserta. Sebab, dalam pameran kali ini hampir seluruhnya diikuti UMKM masing-masing daerah peserta.

Mahyeldi menilai, UMKM memang perlu mendapat perhatian. Sebab UMKM sebagai penggerak ekonomi dasar suatu daerah. 

“Ekonomi Padang adalah UMKM. Ketika kita memberikan perhatian kepada UMKM, tentunya akan menggerakkan ekonomi dasar Kota Padang dan Sumatera Barat,” tutur Walikota Mahyeldi.

Di arena expo, berjejer 88 stand yang memamerkan berbagai produk daerah. Diantaranya 35 stand yang memamerkan produk UMKM Desa, kemudian 13 stand yang memamerkan program unggulan Kementerian, Pemprov dan SKPD Sumbar, Pemko Padang serta SKPPD dengan masing-masing 15 stand, Kabupaten di Sumbar/kota/nagari 12 Stand, Pelaku usaha dan perbankan 5 stand, dan pelaku pendidikan 5 stand. Dalam Expo Potensi Desa 2016 akan tampil grup band papan atas nasional dan daerah, diantaranya Wali Band, pedangdut Ikke Nurjanah, Firman Idol, Indah Nevertari, serta 40 band top daerah seperti Plus Band, Ratu Sikumbang, Modus Band dan grup musik lainnya.

"Expo Potensi Desa ini untuk mendukung pembangunan potensi daerah, promosi dan sosialisasi potensi desa, identifikasi program dan potensi unggulan daerah, serta merangsang terbangunnya produk unggulan di desa-desa berbasis potensi lokal," ujar Sekjen Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Anwar Sanusi.

Dijelaskan Anwar Sanusi, Expo Potensi Desa 2016 bukan tujuan, melainkan sarana untuk mengangkat potensi daerah dan program unggulan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Pameran ini juga memberi wadah bagi daerah yang memiliki teknologi tepat guna dan program inovatif dalam memajukan desa. Di samping itu, daerah juga bisa mempromosikan produk unggulan daerah dan menarik untuk investasi.

Salah satu budaya lokal Sumatera Barat yang dipertunjukkan di arena Expo Potensi Desa 2016 adalah pencak silat. Seni beladiri khas Indonesia ini termasuk warisan budaya tak benda yang mengakar kuat dalam sendi-sendi budaya anak negeri di tanah Minangkabau, mulai dari pedesaan hingga nagari.

"Silat tak hanya bicara tentang kehebatan olah tanding, namun terlebih lagi bagaimana silat mampu merefleksikan kerendahan hati, kesopanan, dan kearifan dari seorang manusia,” ujar Irwan Prayitno, Gubernur Sumbar. [humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

Presiden PKS Turun Langsung Bantu Warga Garut

GARUT (24/9) -- Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman langsung turun meninjau daerah terdampak bencana banjir bandang di desa Lapang Paris Dalam, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu (24/9/2016) sore.

Sohibul Iman yang juga anggota DPR RI dari dapil Jabar XI kota Kabupaten Tasikmalaya dan Garut ini datang mengunjungi daerah yang ditimpa bencana banjir pada Rabu malam. Dipandu warga setempat, pria yang akrab dengan panggilan Kang Iman ini berkeliling menelusuri gang dan jalan yang dipenuhi lumpur akibat banjir.

Kang Iman juga sempat meninjau lokasi sekolah SMP N 3 yang sebagian bangunannya rusak terkena banjir. Dari dialognya dengan warga terdampak, diketahui bahwa kebutuhan warga saat ini adalah untuk rehabilitasi bangunan rumah dan isinya."Perabot dan meubel warga rusak dan sebagian hanyut terbawa air," ujar Ali salah seorang relawan di lokasi.

PKS telah mendirikan posko bencana yang dipusatkan di kantor DPD PKS Garut. Untuk relawan yang terjun di lapangan, PKS menurunkan lebih dari 200 orang relawan yang disebar di lokasi bencana seperti RSUD, sekolah, rumah ibadah dan perumahan warga.

"Alhamdulillah. Relawan PKS sangat membantu. Kami sangat berterimakasih atas bantuannya" ujar Haji Aang salah seorang warga kepada Presiden PKS. [pks.id]

posted by @Adimin

Kurikulum Pribadi Dibutuhkan Kader untuk Jadi Pembicara Andal

Jakarta (24/9) - Seorang pembicara harus mengerti benar waktu yang tersedia dan apa tujuan yang dibicarakannya. Lima menit atau berapa menit itu tergantung pada pembicara. Yang kedua harus jujur. Untuk itu pembicara harus mengerti kurikulum pribadi (self curriculum) dalam pengembangan diri.

Hal tersebut dikatakan oleh trainer dan konsultan dari Trustco Jakarta BS. Wibowo, MARS. MM dalam Diklat Penokohan sesi 2 dengan tema Public Speaking dan Media Relation yang diadakan oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS.

"Jujur itu adalah harus instropeksi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal penciptanya. Saya itu mau kayak apa, seperti apa scorenya. Antara now dan next inilah yang menjadi self-curriculum. Setiap kita punya kurikulum yang berbeda karena startnya berbeda-beda," kata Wibowo di Aula Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (24/9).

Wibowo memaparkan tentang sepak terjang diri, ada yang jam terbangnya luar biasa, ada yang ikut seminar agar mendapat legal formal saja. Ada juga yang supaya mendapat sertifikat. Tapi ada pula yang pemula, nanti nunggu latihan saja.

"Oleh karena itu, saran saya kita harus bercermin dan yang paling bagus dalam pelajari pribadi adalah melakukan hal ini. Untuk mendapatkan best life dan kompetisi saat ini supaya targetnya tercapai. Tapi cerminnya harus jujur memakai cermin datar, jangan pakai cermin cembung atau cermin cekung. Apalagi kalau salah cermin, seakan penceramah yang hebat. Setelah bercermin, kita perlu mengidentikasi diri kita untuk proses pelatihan ini gampang dan cepat," ujarnya.

Wibowo meminta peserta untuk mengambil kertas dengan warna berbeda, lalu diminta menuliskan tentang potensi positif di satu kertas dan kekurangan atau kendala di kertas yang berbeda.

"Nanti ditempel kertas itu, supaya ketahuan. Diantara kondisi dan harapan inilah yang dinamakan kurikulum pribadi (self curriculum) untuk self learning dalam keseharian. Itu kuncinya. Orang profesional pernah berbuat kesalahan tetap saja ada rasa takut, grogi, cemas dan emosi. Tapi yang paling bagus adalah mengidentifikasi kelemahan dan segera merecovery ketika minder. Kuncinya adalah mengenali diri kita positif dan negatifnya, maka akan menemukan hal yang terbaik," kata Wibowo.

Dengan banyak berlatih, kata dia, merupakan kunci terpendek untuk mendapatkan kemahiran. Sebab, semakin diulang-ulang semakin lancar.

"Tak ada jalan lain kecuali dengan banyak berlatih. Setelah acara hari ini kita mulai berceramah dengan ilmu yang dulu tanpa ilmu berceramah dan memperbanyak jam terbang. Karena jam terbang tanpa ilmu hanya akan trial and error," gagasnya.

Diklat yang diadakan BPKK tersebut difasilitasi oleh Tim Trustco dan beberapa narasumber seperti Sekjen DPP PKS Mustafa Kamal, Nani Handayani (Super Ustadzah) dan motivator yang juga Ketua Dapartemen Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan BPKK DPP Dwi Septiawati (Super Coach). Training yang mengandung 8 konten diantaranya tehnik menjadi MC, menguasai audiens, berbicara penuh wibawa, menjadi pembicara seminar, menjadi peserta aktif, membuat rilis dan tehnik wawancara di media serta membuat laporan kegiatan. Agenda itu diikuti oleh 60 tokoh perempuan PKS perwakilan wilayah Banjabar dan DKI Jakarta. [pks.id]

posted by @Adimin

BPKK Cetak Puluhan Kader Mahir Public Speaking

Jakarta (24/9) - Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS menyelenggarakan Diklat Penokohan sesi 2 dengan muatan tema Public Speaking dan Media Relation. Hal tersebut diadakan sebagai bentuk keseriusan mencetak tokoh perempuan yang mampu berbicara dan mampu memberikan pengaruh kepada masyarakat.

"Hakikatnya seorang dai memang harus semestinya bisa memberikan pengaruh kepada orang lain melalui kalimat yang dilontarkan. Kita diperintahkan untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang ahsan yakni pada ajakan, misi dan konten yang disampaikan. Jika bicara public speaking, konten yang kita berikan harus sudah kita kuasai," kata Sekretaris BPKK Sri Kusnaeni di Aula Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (24/9).

Selain itu, kata dia, kader perempuan harus mampu menyampaikan dengan kalimat yang mulia atau kalimat yang sopan. Artinya pilihan kata-kata yang disampaikan jangan sampai membuat audiens kita jadi tersinggung.

"Kita juga perlu menggunakan qaulan kariima, kalimat yang baik dan santun. Kalimat yang disampaikan harus disesuaikan dengan audiens yang kita hadapi baik dari tingkat pendidikannya atau latar belakang sosio-demografinya. Dan juga kalimat yang berbobot dan mengena yang memberikan bekas kepada audiens. Maka jangan lupakan bekal kekuatan maknawiyahnya karena pada dasarnya yang membukakan hati adalah Allah SWT. Kita pancarkan kecintaan kita kepada audiens," kata dia.

Sementara itu sebelumnya Ketua BPKK Wirianingsih mengatakan bahwa diklat ini merupakan kelanjutan dari Diklat Penokohan Sesi 1 berupa pengayaan tokoh perempuan terhadap wawasan kebangsaan dan kepemimpinan ini Agustus kemarin.

"Tujuannya untuk meningkatkan mobilitas sumber daya kader secara vertikal maupun horizontal ke berbagai sektor pengabdian, dan tertokohkannya sekurang-kurangnya 1000 kader yang berpengaruh di berbagai sektor pengabdian," kata Wiwi, demikian ia akrab disapa.

Diklat tersebut difasilitasi oleh Tim TRUSCO dan beberapa narasumber seperti Nani Handayani (Super Ustadzah) dan motivator yang juga Ketua Dapartemen Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan BPKK DPP Dwi Septiawati (Super Coach). Training yang mengandung 8 konten diantaranya tehnik menjadi MC, menguasai audiens, berbicara penuh wibawa, menjadi pembicara seminar, menjadi peserta aktif, membuat rilis dan tehnik wawancara di media serta membuat laporan kegiatan. Agenda itu diikuti oleh 60 tokoh perempuan PKS perwakilan wilayah Banjabar dan DKI Jakarta. [pks.id]

posted by @Adimin

DPR Minta Bencana di Garut dan Sumedang Ditangani Serius

Jakarta (23/9) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis berharap persoalan banjir bandang dan longsor yang melanda kawasan kabupaten Garut dan Sumedang, dapat ditangani secara serius. Sebab, hingga Kamis (22/9), jumlah korban meninggal tercatat sebanyak 26 orang, hilang 18 orang, dan luka-luka sebanyak 433 orang.

Oleh karena itu, Iskan meminta lembaga-lembaga tanggap darurat seperti Badan SAR Nasional (BASARNAS) dan BPBD, juga TNI/Polri dapat berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat untuk mengevakuasi korban secara cepat dan tepat.

“Pemerintah provinsi harus memastikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar dan Badan SAR Nasional (Basarnas) berkordinasi untuk mendirikan posko dan memberikan bantuan segera kepada korban,” jelas Iskan di Jakarta, Jumat (23/9).

Bertambahnya jumlah korban meninggal, menurut Iskan mengindikasikan perlunya terus dilakukan pencarian korban yang belum ditemukan. 

“Perlu terus diintensifkan dalam mencari korban baik yang masih hidup maupun yang sudah tewas, karena berdasarkan laporan banjir dan longsor yang terjadi di kedua kabupaten itu termasuk besar,” jelas Legislator PKS ini.

Sementara terkait dana bantuan bencana, Iskan berharap prosesnya tidak dipersulit dalam hal pencairan. Sehingga, hal itu dapat segera disalurkan kepada korban bencana alam.

Iskan menambahkan, Komisi VIII dan pemerintah telah menyiapkan dana taktis (on call) yang berada di Kementerian Keuangan, dan dapat digunakan kapan pun jika terjadi bencana besar.

"Dalam pencarian dana, kalau perlu pemda mampu jemput bola dalam permohonan pencairan dana tanggap bencana, sehingga bisa segera disalurkan bagi ribuan pengungsi banjir bandang di Garut dan Sumedang. Selain itu, perlu juga segera dikordinasikan penyaluran dana bantuan yang datang dari masyarkat,” kata Iskan.

Sedikitnya, menurut Koordinator Humas dan Protokoler BASARNAS Provinsi Jawa Barat, Joshua Banjarnahor, terdapat 26 orang meninggal akibat bencana banjir bandang dan longsor, dimana 18 di antaranya perempuan dan 8 (delapan) laki-laki.

Banjir bandang dan longsor dipicu hujan intensitas tinggi sejak Selasa (20/9), pukul 19.00 WIB. Curah hujan tinggi menyebabkan debit Sungai Cimanuk dan Sungai Cikamuri naik secara cepat. Saat ini sebagaian banjir sudah surut. Meskipun demikian, menurut BNPB, bencana ini menunjukkan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di hulu Sungai Cimanuk sudah rusak dan kritis. [pks.id]

posted by @Adimin

Fraksi PKS Dorong Pemilu 2019 Demokratis, Efektif, dan Efisien

Jakarta (21/9) – Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) berjudul “Mengagas Sistem Pemilu Ideal 2019” di Ruang Pleno, Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9).

Dalam kesempatan ini, Ketua Fraksi PKS DPR RI menegaskan bahwa tujuan diselenggarakan acara ini adalah PKS ingin menghadirkan pemilu yang tidak hanya demokratis tapi juga efektif dan efisien dalam, baik untuk menghasilkan pemimpin di tingkat eksekutif maupun eksekutif.

“Seringkali kita membenturkan jika ingin demokratis maka tidak efisien dan efektif. Sebenarnya itu semua tergantung pemangku kepentingan, baik penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, maupun penyusun regulasi pemilu, yaitu pemerintah dan DPR,” jelas Jazuli.

Oleh karena itu, selaku ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini mendorong para anggotanya yang berada di Komisi II untuk menghasilkan gagasan yang komprehensif dan akomodatif, agar pemilu 2019 mengembalikan fungsi partai politik sebagai rekrutmen politik, pendidikan politik, dan kaderisasi politik.

“Dengan demikian, PKS ingin proses pemilihan melalui pemilu tersebut, dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas, kapasitas, juga memahami persoalan, baik di tingkat nasional (DPR) maupun di daerah (DPRD),” jelas Legislator PKS sejak 2004 ini.

Diketahui, dalam acara ini, turut hadir Bahtiar (Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri), Almuzzammil Yusuf (Wakil Ketua Komisi II DPR RI), Juri Ardiantoro (Ketua KPU), dan Syamsuddin Haris (Profesor Riset LIPI). Turut pula hadir beberapa peserta aktif, yaitu dari Kemitraan, Peneliti ANU Australia, dan beberapa fraksi dari partai lain di DPR. [pks.id]

posted by @Adimin

FPKS Komitmen Tolak Terpidana Hukuman Percobaan di Pilkada 2017

Jakarta (21/9) – Fraksi PKS DPR RI telah menegaskan untuk menolak terpidana hukuman percobaan untuk maju menjadi calon kepala daerah di Pilkada 2017. Sebab, dengan berstatus sebagai terpidana hukuman percobaan, calon kepala daerah tersebut dinilai tidak memiliki integritas, sehingga tidak layak untuk maju sebagai pemimpin.

“Fraksi PKS masih tetap menolak calon yang punya kasus hukum. Karena kalau seorang calon kepala daerah punya kasus hukum, pertama, dia cacat secara hukum. Kedua, seperti tidak ada orang lain yang lebih baik. Ketiga, dirinya akan tidak bisa berkonsentrasi penuh di pilkada karena masih terbelit kasus hukum,” jelas Jazuli saat membuka acara FGD “Menggagas Sistem Pemilu Ideal 2019” di Ruang Pleno Fraksi PKS, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9).

Tanpa mengurangi rasa hormat dengan sikap 9 fraksi lainnya di DPR, Fraksi PKS mengajak masyarakat untuk tidak memilih calon kepala daerah yang masih berstatus terpidana hukuman percobaan tersebut. Sebab, dengan berstatus tersebut, berarti menjatuhkan maruah daerah di hadapan masyarakatnya sendiri.

“Jika ia berstatus terpidana, meskipun hanya percobaan, tentu akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat dan dikhawatirkan menjatuhkan kepercayaan dan marwah daerah di hadapan rakyatnya sendiri,” jelas wakil rakyat asal Banten sejak tahun 2004 ini.

Jazuli merujuk data Kemendagri tahun 2015 bahwa terdapat 343 kepala daerah berperkara hukum, data itu semakin menguatkan agar proses pencalonan benar-benar berkualitas.

“Pasal 7 huruf (g) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sebenarnya telah secara tegas mensyaratkan bahwa ‘calon tidak pernah dipidana berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman lima tahun penjara’ dan hukuman percobaan masuk kategori pidana berdasarkan KUHP,” jelas Jazuli.

Diketahui, pada 11 September 2016 silam, setelah terjadi perdebatan panjang antara KPU, Bawaslu, Kemendagri dengan DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), akhirnya diputuskan bahwa terpidana hukuman percobaan dapat maju di pilkada serentak 2017. [pks.id]

posted by @Adimin

Wako Mahyeldi Kunjungi Pabrik Pembuatan Kiswah Ka'bah

MEKKAH - Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo berkunjung ke pabrik pembuatan kiswah Ka'bah, di Mekkah, kemarin. Kunjungan dilakukan usai melaksanakan ibadah haji.

Saat kunjungan itu, Mahyeldi diterima langsung Direktur Public Relation pabrik tersebut, Mr. Khalid Bin Abdul Hadi, Ahmed Bin Hussein, serta sejumlah karyawan lainnya. Walikota Mahyeldi nampak terkesan dalam kunjungan itu. Terlebih setelah pihak pimpinan pabrik menceritakan awal produksi kiswah tersebut.

Mahyeldi menyatakan rasa kagumnya atas kunjungan dan dapat melihat langsung cara perawatan kiswah tersebut. Menurutnya, perlu ketelitian dalam menjaga dan merawat kiswah. Dengan adanya kiswah di Ka'bah, menambah keindahan dan kenyamanan pengunjung. [Charlie/humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

Hidayat Nur Wahid: DPD Lemah, Harus Diperkuat

Ponorogo (19/9) - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan saat ini kedudukan DPD sebagai lembaga negara sedang lemah sehingga harus diperkuat. Hal itu disampaikan Hidayat dalam kunjungan kerjanya ke Ponorogo, Jawa Timur.

"DPD lemah jadi harus diperkuat. Jadi semakin memperkuat keinginan kita untuk memperkuat DPD," kata Hidayat di Balai Pertemuan Pondok Modern Gontor, Kec. Mlarak, Ponorogo, Jawa Timur, Senin (19/09/2016).

Menurut Hidayat, lemahnya DPD tidak ada kaitannya dengan kasus suap yang menjerat Ketua DPD Irman Gusman. Bila ada anggapan soal pembubarn DPD, menurutnya itu tidak perlu dilakukan.

"Jadi kalau ada yang beranggapan DPD bermasalah dan harus dibubarkan itu adalah logika yang salah, bahwa kemudian ada yang salah ya tegakkan saja hukum," kata Hidayat.

Menurutnya, tidak hanya DPD yang bermasalah namun seluruh lembaga negara memang bermasalah baik di eksekutif, seperti menteri yang pernah ditangkap KPK, di jajaran Mahkamah Konstitusi bahkan di internal KPK sendiri yang di masa lalu pernah memiliki 2 pemimpin yang terlibat kasus hukum.

Sedangkan soal perlunya perombakan di DPD, Hidayat mengatakan sebagai pimpinan MPR dirinya memandang secara konstitusi bahwa DPD masih ada dan akan mendukung konstitusi yang berlaku. Dia pun mengingatkan bahwa nantinya takaran hukum yang ditegakkan harus adil tanpa faktor fitnah.

"Dan hukum itu ukurannya jelas bukan karena kriminalisasi bukan karena fitnah jadi harus jelas," tutup Hidayat.

Sumber: Detik.com


posted by @Adimin

Hermanto: Tanggulangi Dampak Reklamasi, Anggaran Negara Akan Terus Terbebani

Jakarta (20/9) – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menilai dampak dari adanya megaproyek reklamasi adalah negara akan terbebani untuk mengeluarkan anggaran secara periodik agar dapat membiayai dampak yang timbul berupa bencana lingkungan, khususnya di Pulau G.

Hal ini, tambah Hermanto, tak ayal akan menjadi beban pemerintah mendatang.

"Anggaran itu setidaknya dikeluarkan untuk banjir yang lebih besar di Jakarta, merestorasi ekosistem laut yang rusak, dan memfasilitasi nelayan yang dirugikan karena berkurangnya akses dan lahan tangkap,” papar Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9).

Kalau negara mengeluarkan anggaran, lanjut Hermanto, itu berarti yang dipakai uang rakyat.

"Jika rakyat tidak rela uangnya dipakai untuk membiayai bencana akibat ulah korporat maka rakyat harus menentang kebijakan reklamasi,” tegas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I ini.

Hermanto menambahkan kerusakan lingkungan dan bencana banjir yang lebih besar akan menyengsarakan warga Jakarta dalam jangka panjang. Selain itu, negara akan terus mengeluarkan anggaran untuk menanggulangi dampak dari kerusakan lingkungan dan bencana banjir tersebut.

"Rakyat dan negara rugi sementara korporat untung. Nilai propertinya di pulau reklamasi semakin lama semakin meningkat,” paparnya.

Diketahui, pada 9 September 2016 silam, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan telah resmi melanjutkan proyek reklamasi yang pernah dimoratorium atas kesepakatan dari mantan Menko Maritim Rizal Ramli bersama DPR.

Lebih lanjut, Hermanto meminta Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan agar menghormati lembaga yudikatif. Majelis Hakim PTUN 31 Mei 2016 lalu mengabulkan gugatan nelayan dan mencabut keputusan Gubernur Daerah Provinsi Ibu kota DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G. 

"Kalau izin pelaksanaan reklamasi sudah dicabut, namun jalan terus, maka reklamasi itu ilegal,” tegas Hermanto. [pks.id]

posted by @Adimin

Diundang Haji, Wako Mahyeldi Berterimakasih Kepada Pemerintah Arab Saudi

JEDDAH - Diundang sebagai haji khusus, Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo mengucapkan rasa terimakasihnya secara langsung kepada pemerintah Arab Saudi. Ucapan terimakasih ini disampaikan langsung saat pertemuan ulama yang digelar di kediaman Syekh Khalid Alhammudi di Jeddah, Sabtu (17/9) waktu setempat.

"Terimakasih kepada pemerintah Arab Saudi termasuk Syekh Khalid Alhammudi yang telah mengundang kami secara khusus melaksanakan ibadah haji tahun ini," kata walikota di depan ulama dan undangan lainnya.

Dalam pertemuan itu, Walikota Padang memang didapuk secara khusus untuk memberikan sambutan di depan seluruh ulama di Mekkah dan undangan lain. Walikota menyampaikan sejumlah poin penting.

Poin penting lain yang disampaikan yakni permohonan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan Multaqa 'Ulama dan Da'i se-Asia Tenggara di Padang pada 2017 nanti. Seperti diketahui, Padang akan menjadi tuanrumah pelaksanaan kegiatan tersebut.

Selain itu Walikota Mahyeldi juga menyampaikan keutamaan ibadah haji dalam persatuan dan kesatuan umat. Termasuk urgensi persatuan dalam meminimalisir problem umat. Serta penguatan kerjasama Arab Saudi dan Indonesia.

Pada tahun ini pemerintah Arab Saudi mengundang sebanyak 60 orang terpilih di Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji. Undangan haji khusus ini diberikan bukan tanpa alasan. Tak lain karena perhatian serta aktif dalam menyiarkan Islam di daerah masing-masing.[Charlie/humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

Wako Mahyeldi Sambangi Yayasan Syekh Sulaiman Ar Rajhi

MEKKAH - Undangan haji khusus yang diperoleh Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo kali ini benar-benar berkesan. Selain menunaikan ibadah haji, walikota juga mendapat kehormatan mendatangi sejumlah tempat dan bertemu dengan orang penting di Arab Saudi.

Seperti Sabtu (17/9) waktu setempat, walikota diundang untuk hadir dalam pertemuan di Yayasan Amal Syeikh Sulaiman Ar Rajhi. Kedatangan Mahyeldi disambut hangat oleh sejumlah petinggi yayasan tersebut, diantaranya Pimpinan Yayasan Bidang Dakwah Dr. Eissa Muhammad Al Masinali. Bahkan walikota juga bertemu langsung dengan Imam Masjidil Haram, Syeikh Faisal Khazzawiy.

Walikota tampak bercengkerama. Suasana akrab dan hangat juga terjalin erat. Di sini Mahyeldi juga memaparkan perkembangan Islam di Kota Padang. Termasuk investasi dan pariwisata Kota Padang. Di akhir pertemuan, walikota mendapat cenderamata dari Imam Masjidil Haram, Syeikh Faisal Khazzawiy.

Seperti diketahui, Sulaiman Ar Rajhi merupakan konglomerat asal Kerajaan Arab Saudi (KSA). Kekayaannya mencapai 5,9 milyar dollar AS. Sebagai orang terkaya nomor 120 di dunia, beliau tetap tampil dengan sederhana, berpakaian jubah putih bersih yang jauh dari kesan glamor dan berlebihan.

Sulaiman Ar Rajhi sosok yang sangat-sangat dermawan. Yayasan Amal “raksasa” yang ia miliki bahkan menyalurkan donasinya ke berbagai negara. Cukup sulit menghitung waqaf beliau dan jumlah masjid yang telah dibangunnya. Donasinya untuk berbagai amal dakwah dan penyebaran ilmu pun sudah tak hingga.

Kunci kesuksesan beliau teryata dengan, “Tidak meletakkan kekayaan di hatinya”. Bahkan di masa tuanya, kini beliau telah membagi sekitar 6,7 trilyun hartanya kepada ahli waris dan kerabatnya, serta fakir miskin.

Diantara masjid yang dibangunnya adalah Masjid Ar-Rajhi di distrik Rabwah, masjid ini terbesar ketiga setelah Masjidil Haram Mekah dan Madinah. Masjid itu dapat menampung 18 ribu jamaah sholat. Di dalamnya terdapat berbagai sarana pelayanan masyarakat seperti pusat pemandian dan pengurusan jenazah terbesar di Riyadh, auditorium untuk seminar dan ceramah agama, perpustakaan berisi 40 ribu jenis buku.

Di masjid ini juga ada tempat tinggal bagi para penuntut ilmu yang datang dari luar kota untuk mengikuti berbagai kajian Islam, menyediakan air zamzam sebagai minuman jamaah dengan kuota 400 galon perminggu, dan sebagainya.

Selain itu, saat sholat jum’at di lantai dasar, di lokasi yang dikhususkan untuk sholat jum’at orang asing, khutbah langsung diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa isyarat untuk jamaah yang tuna rungu dan tentu saja, bahasa Indonesia. [Charlie/humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

Perlu Konsultan Keluarga Agar Tidak Terjadi Lost Generation

Jakarta (17/9) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memandang penting bahwa keluarga itu adalah bagian dari membangun bangsa dan negara. Keluarga adalah sebuah entitas terkecil dalam tatanan politik. Dia adalah bagian penting struktur bangsa dan negara. Oleh sebab itu, perlu adanya konsultan untuk menangani hal tersebut agar tidak terjadi lost generation. Demikian dikatakan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih.

"Jika kita bicara tentang keluarga kita bicara tentang umur manusia itu sendiri. Sejak manusia diciptakan sejak saat itulah ada keluarga. Kalau keluarga berdaya, insya Allah seluruh keluarga akan bersatu padu, bergandengan tangan memberikan masukan kepada negara ini bahwa perhatikan keluarga karena menjadi faktor penting dalam negara ini. Jangan sampai terjadi lost generation, negara akan hancur karena tangan kita sendiri," kata Wirianingsih dalam agenda pelatihan konsultan keluarga bagi para pengurus BPKK dan pengurus DPP PKS di MD Building Jakarta Selatan, Sabtu (17/9).

Sebagai sebuah gerakan politik yang memberdayakan keluarga, kata Wirianingsih, PKS mengambil bagian penting dalam membangun bangsa dan negara bahkan harus mengkritisi pembangunan negara ini yang tidak peduli dengan keluarga.

"Kami sedang menawarkan dan memberikan sebuah masukan kepada negara ini agar negara memiliki wawasan pembangunan yang berbasis keluarga dalam segala sendi kehidupan. Jangan sampai keluarga ini rentan misalnya pembangunan industri, limbah yang terbuang jangan sampai menyebabkan keluarga kena dampak dari hasil limbah tersebut. Yang dirugikan tentu adalah anak-anak. Contoh lain penjagaan hutan kita, paling kena dampak adalah anak-anak kita. Indonesia harus menjadikan keluarga bagian penting dari proses pembangunan," ujarnya.

Wirianingsih menjelaskan bahwa keluarga sebagai institusi internal harus terus kokoh, harmoni dan berkualitas. Dengan begini akan menjadi kontributor terbesar dalam pembangunan negara ini. Secara eksternal keluarga juga hendaknya menjadi perhatian dalam pembangunan.

"Jangan sampai menjadi faktor terdepan yang kena dampak dari proses pembangunan itu sendiri. Jadi jika ada sebuah nilai dalam masyarakat kita sekarang yang ingin menegasikan nilai-nilai dalam keluarga, sesungguhnya dia sedang menafikkan keberadaannya sendiri bahwa dirinya lahir dari sebuah keluarga. Nah inilah yang ingin dikuatkan oleh PKS, insya Allah jika keluarga ini kokoh maka dengan sendirinya bangsa dan negara ini akan kokoh." ujar Wirianingsih. [pks.id]

posted by @Adimin

Konselor Harus Berikan PR Agar Pasien Merasa Mampu

Jakarta (17/9) - Seorang konselor harus mengeksplor ambivalensi apa saja keraguan yang ada di dalam pasiennya dan apa yang membuat pasien tidak mau maju. Setiap tahapan konseling, konselor seharusnya memberikan tugas berupa pekerjaan rumah (PR) kepada pasien. Hal tersebut dikatakan oleh Psikolog Diana Setiawati, Psi., PhD dalam agenda pelatihan konsultan keluarga bagi para pengurus BPKK dan pengurus DPP PKS.

"Berikan PR kepada mereka, misalnya bagaimana menangani pasangan hidup istri atau suami dan menangani anak, berikan tugas yang kira-kira membuat dia berhasil. Jangan langsung memberikan solusi. Misalkan dia suka memukul jangan langsung memberikan saran untuk tidak memukul," kata Diana di Aula MD DPP PKS Jakarta Selatan, Sabtu (17/9).

Hal tersebut jika dilakukan, kata perempuan yang menyelesaikan S2 di International Islamic University of Malaysia (IIUM) dan S3 di University of Melbourne itu, justru akan memberikan frustasi kepada pasien. Sebab merasa tidak mampu melakukan apa-apa dan akhirnya akan rentan kegagalan.

"Seorang konsultan harus memberikan dukungan perasaan mampu (self efficacy), itu lebih baik. Yang namanya masalah orang itu terkait dengan keluarganya. Itu sebenarnya asumsi dasar family therapy. Kita itu saling terikat seperti galaksi dan berada di sebuah sistem. Permasalahan di keluarga kita itu akan memengaruhi diri kita, bahkan extended family bisa memengaruhi kita. Jika ada masalah itu kita saling berkaitan. Misalnya seorang anak merasa ibunya tidak menganggap dia sudah besar, di sini pasti akan ada masalah. Perubahan seorang keluarga akan memengaruhi anggota keluarga yang lain," kata Diana.

Masalah, kata dia, meski gejala psikologis individu yang membuat stres dan depresi, ini terjadi karena diasumsikan terjadi disfungsi dalam keluarga dan hubungan keluarga beserta kohesivitasnya.

"Ketika ada goncangan atau masalah terjadi, keluarga yang baik akan melakukan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut dan akan berjalan seperti itu terus. Dan ada juga keluarga yang sebenarnya berkonflik dan bermasalah besar tapi setiap hari berfungsi seperti biasa, di masyarakat kita banyak yang seperti ini. Banyak sekali yang tidak berdaya menyelesaikan masalah-masalah yang seperti itu," ujarnya.

Diana memaparkan bahwa dalam keluarga ada yang namanya batasan. Batasan adalah aturan keluarga yang implisit, tidak terkatakan, tapi biasanya ada yang menentukan hubungan satu anggota keluarga dan anggota yang lain, termasuk siapa bicara dengan siapa, siapa yang menghabiskan waktu bersama, bagaimana keputusan dibuat, oleh siapa, seberapa banyak anggota keluarga yang tahu kehidupan masing-masing anggota.

"Setiap orang itu membawa skema masing-masing, mungkin suami kita datang dari latar belakang yang berbeda dengan cara asuh yang berbeda pula. Akhirnya punya pandangan terhadap istri yang berbeda karena dibentuk dari lingkungan sebelumnya. Setelah batasan dalam keluarga, ada adaptability. Adanya aturan siapa mengerjakan apa dan fungsi keluarga bisa chaos ketika ada ketidakteraturan dan tidak adaptif. Tapi ketika adaptif maka akan mampu adaptasi ketika ada halangan seperti saat istri sedang sakit, suami harus membantu memasak. Kalau tidak adaptif, itu bisa menjadi sumber masalah," ujar perempuan yang menamatkan program sarjana psikologi di Universitas Gajah Mada itu. [pks.id]

Sumber: Psikolog Diana Setiawati, Psi., PhD dalam agenda pelatihan konsultan keluarga bagi para pengurus BPKK dan pengurus DPP PKS


posted by @Adimin