Kembali Silaturahim ke PKS, Yusril Bahas Arah Parpol Jelang Pilkada 2017

Jakarta (28/6) - Bakal Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta Yusril Ihza Mahendra menyambangi kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS sore ini. Pertemuan tersebut, papar Yusril, menindaklanjuti diskusi terdahulu tentang arah partai politik menjelang pilkada 2017.

"Tadi sedang membicarakan tentang gambaran arah partai politik menghadapi petahana (incumbent), belum bisa memutuskan sendiri (untuk menghadapi Pilkada, red). Jadi harus dibicarakan bersama-sama dengan partai politik," ungkap Yusril di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang No 82, Jakarta Selatan, Selasa (28/6/2016).

Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi juga menambahkan bahwa PKS menyambut baik dengan terus melakukan komunikasi politik yang baik terhadap para bakal Cagub Jakarta yang sudah menyampaikan keinginannya untuk maju ke Jakarta.

Menurutnya, beberapa bakal Cagub yang sudah datang menjalin komunikasi kepada PKS diantaranya Sandiaga Uno, Yusril Ihza Mahendra, dan Syafrie Samsudin.

"Setelah kemarin pak Sandiaga Uno datang ke DPP PKS, hari ini pak Yusril. Ini bukan merupakan komunikasi pertama PKS kepada pak Yusril juga kepada pak Sandiaga," tuturnya.

Dedi juga menjelaskan bahwa PKS dengan para bakal Cagub tersebut saling bertukar pikiran tentang permasalahan Jakarta, juga terkait prioritas-prioritas yang harus diselesaikan pada masa setelah 2017 hingga 2022.

"Beberapa hal soal kemacetan, banjir, dan juga penataan ruang dan wilayah menjadi agenda perbincangan menarik antara PKS dengan calon ini," papar Dedi.

Selain itu, Dedi juga menambahkan pentingnya ikatan sosial masyarakat Jakarta yang menurut PKS perlu mendapatkan perhatian bagi para calon pemimpin DKI Jakarta.

"Tingkat kohesivitas masyarakat Jakarta ini sangat penting diperhatikan dan dijaga, karena ini kan barometer keamanan nasional kan Jakarta ini. Jadi jangan sampai kita mencari pemimpin yang justru mengancam kohesivitas atau ikatan sosial masyarakat Jakarta. Itu juga jadi agenda yang dibicarakan kepada para bakal Cagub tersebut," jelasnya.

Mengenai sikap pasti dukungan PKS terhadap pasangan calon, Dedi menyatakan PKS untuk saat ini fokus menjalin komunikasi yang baik terhadap para bakal Cagub dan PKS akan menyatakan sikapnya menjelang pembukaan pendaftaran Calon Gubernur DKI Jakarta. [pks.id]

posted by @Adimin

Vaksin Palsu Beredar 13 Tahun, Pengawasan Pemerintah Harus Dievaluasi

Jakarta (28/6) -- Pemerintah harus mengevaluasi kembali sistem pengawasan obat dan peredarannya di masyarakat. Evaluasi ini perlu dilakukan menyusul terbongkarnya kasus vaksin palsu yang ternyata sudah beroperasi cukup lama.

Anggota Komisi IX Bidang Kesehatan DPR RI Ahmad Zainuddin mengatakan, terungkapnya kasus produksi dan peredaran vaksin palsu yang telah berlangsung sejak 2003 menunjukkan adanya celah kelemahan dalam sistem pengawasan obat, baik dilakukan Kementerian Kesehatan maupun Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) selama ini.

"Kita berterima kasih kepada Polisi yang membongkar kejahatan ini. Sistem pengawasan pemerintah harus dievaluasi lagi, diperketat pengawasan dan perizinan obat hingga peredarannya," ujar Zainuddin di Komplek DPR/MPR Senayan, Jakarta, Senin (27/6/2016).

Tidak sebatas mengevaluasi pengawasan eksternal, menurut Zainuddin, Kementerian Kesehatan dan BPOM juga harus mengevaluasi internalnya soal kemungkinan adanya oknum yang terlibat. Hal itu harus dilakukan, lanjut dia, karena tindak kejahatan pemalsuan tersebut ternyata sudah berlangsung 13 tahun.

Politisi PKS ini menegaskan, Kemenkes dan BPOM harus memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam pengawasan. Sebab menurutnya, praktik pidana pemalsuan vaksin ini bisa berlangsung lama karena adanya oknum tenaga medis baik di tingkat rumah sakit ataupun puskesmas yang terlibat.

Kemenkes harus mengaudit penggunaan obat dan vaksin di seluruh rumah sakit dan puskesmas di Indonesia.

"Saya khawatir kasus vaksin palsu ini hanya puncak gunung es. Bisa terjadi, di lapangan juga banyak obat-obat palsu beredar dan masuk ke rumah sakit. Yang terungkap di wilayah dekat Ibukota. Bagaimana dengan di daerah? Harus dicek ke seluruh Indonesia. Bukan rahasia lagi adanya bisnis haram oknum tenaga medis untuk pengadaan obat," cetusnya.

Lebih lanjut Zainuddin menegaskan, kejahatan vaksin palsu merupakan pidana berat karena termasuk kejahatan kemanusiaan, yang merusak generasi. Pelaku produsen hingga pengedar vaksin palsu, lanjut politisi PKS asal dapil Jakarta Timur ini, harus dihukum berat sesuai UU.

"Kami mendukung upaya yang dilakukan Polri. Bongkar hingga tuntas," imbuh Zainuddin. [pks.id]

posted by @Adimin

Gubernur Sumbar Ajak Masyarakat Berantas Narkoba

PADANG – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno meminta kepada masyarakat khususnya Sumbar untuk memberantas peredaran narkotika dan obat terlarang (narkoba) yang telah merusak generasi bangsa kita.

“Baik itu BNNP, BNNK, Polisi, kejaksaan dan penegak hukum lainnya maupun semua masyarakat bersama melawan narkoba dan jadikanlah narkoba sebagai musuh bersama,” katanya usai mengikuti acara Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) di Padang, Minggu.

Menurutnya pada hari Anti Narkoba ini dapat menjadi momen memunculkan semangat dan tekad untuk memberantas narkoba yang terus mengintai anak-anak kita dan merusak masa depanya.

Kepala Badan narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat (Sumbar) Mohammad Ali Azhar mengatakan kita akan melakukan pencegahan dangan langkah-langkah yang semaksimal mungkin untuk memberi tidak memberi ruang kepada pengedar narkoba.

“Dan kita akan memberikan informasi kepada para pelajar, mahasiswa dan masyarakat khususnya keluarga, jika ada anggota keluarganya memakai narkoba kita akan lakukan rehabilitasi.” tambahnya. [hariansinggalang.co.id]

posted by @Adimin

Jazuli Juwaini: Pemimpin Harus Punya Sensitivitas

Ciputat (26/6) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyatakan pemimpin harus punya sensitivitas dalam menghadapi masalah bangsa. Hal ini ia sampaikan dalam acara temu konstituen di rumahnya di Ciputat, Tangsel, Minggu (26/6).

"Bangsa ini didera banyak masalah, pemimpin harus punya sensitivitas. Ramadhan mengajarkan kita untuk berempati," kata Jazuli.

Pada kesempatan ini, Anggota Komisi I DPR RI ini juga menyampaikan pengerahan kekuatan militer bukan pilihan ideal untuk membebaskan WNI yang disandera Abu Sayyaf. Ia melihat ada opsi lain yang lebih memungkinkan.

"Menurut saya kita tidak perlu angkat senjata, ada pendekatan lain yang lebih humanis," kata Jazuli.

Politisi PKS ini menyelenggarakan temu konstituen sekaligus santunan untuk anak yatim dan buka puasa bersama di rumahnya di Ciputat, Tangsel. Acara ini dihadiri oleh Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufrie, jajaran kepolisian, dan tokoh masyarakat setempat. [pks.id]

posted by @Adimin

Aboebakar: Tito Harus Jalankan Amanah dengan Sebaik-baiknya

Jakarta (23/6) – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsyi meminta calon Kapolri Komjen Pol. Tito Karnavian untuk menjalankan amanah yang akan diembannya dengan sebaik-baiknya.

“Peganglah amanah ini sebaik-baiknya,” kata Aboebakar dalam uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/6).

Politisi PKS ini memuji Tito yang berhasil menghadirkan personil Polri dari berbagai angkatan dalam uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri kali ini.

“Pak Tito, saya lihat di belakang personil Polri dari angkatan di atas dan di bawah Anda. Ini adalah sebuah peristiwa sejarah dalam Polri, ini momentum pembenahan Polri,” kata Aboebakar.

Ia juga mengajukan beberapa pertanyaan dalam uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri kali ini. Menurutnya Tito memiliki beban psikologis karena akan menggantikan Badrodin Haiti yang berasal dari Akpol angkatan 82, sedangkan Tito Karnavian dari angkatan 87.

“Anda punya tugas konsolidasi, jenjang, dan kepangkatan. Bagaimana langkah Anda menjaga konsolidasi dan soliditas korps? Bagaimana Anda akan menempatkan para senior?” kata Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) III Fraksi PKS DPR RI ini.

Anggota DPR dari dapil Kalimantan Selatan I ini juga mempertanyakan strategi Tito untuk mempertahankan hubungan baik antar lembaga penegak hukum.

“Apa langkah Anda untuk menghindari overlaps antar lembaga penegak hukum? Sesekali ada gesekan dengan personil TNI di daerah, bagaimana ada akan mengatasinya?” kata Aboebakar.

Aboebakar juga mempertanyakan bagaimana tanggapan Tito mengenai reformasi dalam tubuh Polri.

“Ada tuntutan untuk menuntaskan reformasi dalam tubuh Polri, apakah sudah sesuai harapan?Apakah Anda mempunyai strategi khusus?” kata Aboebakar.

Sebagai kepala BNPT, cara Tito menangani terorisme diduga diwarnai pelanggaran HAM. Aboebakar meminta Tito berkomunikasi dengan baik, sehingga dugaan-dugaan tersebut bisa terklarifikasi.

“Dalam Penanganan terorisme, ada banyak dugaan pelanggaran HAM. Bagaimana kebijakan bapak kalo jadi Kapolri terkait Densus?” kata Aboebakar. [pks.id]

posted by @Adimin

DPP Selenggarakan Musabaqah Hifzhil Quran (MHQ)

Jakarta (23/6) -- Derysmono duduk sambil memegang mushaf Al-Qur’an. Laki-laki dari Bidang Kepemudaan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS itu sedang menunggu panggilan untuk memasuki ruangan perlombaan. 

“Suara saya sebenarnya habis, serak. Tapi bagaimana pun harus ikut (lomba),” kata Derys, begitu ia disapa, Kamis (23/6).

Di ruang tunggu yang sama di lantai lima MD Building, Jakarta Selatan, tampak beberapa beserta sedang murajaah (mengulang-ulang) hafalan Al-Qur’an. Wajah mereka penuh harap-harap cemas.

Tak lama Derys dipanggil dewan juri untuk mengikuti lomba.

Di bulan Ramadhan ini, DPP PKS memang sedang menyelenggarakan Musabaqah Hifzhil Quran (MHQ) bagi para pegawai yang bertugas di MD Building. Ada pun juz yang diperlombakan adalah juz 30. 

Penanggungjawab MHQ Muhammad Syarifuddin mengatakan bahwa kompetisi yang pertama kali diadakan ini untuk menguatkan kecintaan kader terhadap Al-Qur’an.

“Tujuannya menguatkan kecintaan kepada Al-Qur’an. Yang kedua di PKS sendiri sudah tercipta tradisi yang baik terhadap Al-Qur’an karena Al-Qur’an merupakan sumber referensi yang utama dalam segala hal,” jelas Syarifuddin.

Yang ketiga, lanjutnya, agar para kader makin paham juga untuk menghafalkan dan berinteraksi dengan Al-Qur’an.

“Sebenarnya bukan program khusus dari Bidang Kaderisasi tapi dari ansyithoh kepanitiaan Ramadhan kumpulan semua bidang badan. Sementara untuk kaderisasinya memang diberikan amanat untuk menjalankan dan mengelola kegiatan ini,” terangnya

Program MHQ ini, katanya, berjumlah 19 peserta dari beberapa bidang yang diwakili ikhwan (laki-laki) dan akhwat (perempuan). Adapun dewan jurinya didatangkan khusus dari Markaz Quran yang diketuai oleh Ustadz Riyadhussholihin, Ustadz Fery Bagus, dan Ustadz Ahmad Nur Hadi. Sementara pengumuman pemenang akan diumumkan ketika buka bersama dengan Ketua Majelis Syuro Habib Salim Segaf Aljufri. [pks.id]

posted by @Adimin

Bukber Bareng Jurnalis, Presiden PKS Bicara Soal Musibah Jateng Hingga Kasus FH

Jakarta (21/6) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman buka puasa bersama sejumlah jurnalis di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2016) sore. Sohibul Iman berbicara banyak isu nasional mulai dari bencana alam di Jateng hingga kasus gugatan bekas kader PKS Fahri Hamzah.

Sohibul Iman didampingi beberapa pengurus DPP PKS, antara lain Ketua Bidang Humas Dedi Supriadi, Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat Naharus Surur, Ketua Bidang Polhukam Almuzammil Yusuf, dan Ketua Departemen Hukum Zainuddin Paru.

Pada kesempatan itu, Sohibul Iman menyesalkan sikap Fahri Hamzah yang menggugat PKS. Langkah Fahri, sebut Sohibul Iman, tidak mencerminkan etika politik yang baik.

"Kita menghormati apa yang dilakukan MKD. Hal yang perlu dikritisi, keterlibatan yang bersangkutan untuk memutuskan mengajukan itu ke MKD. Itu sesuatu yang tidak baik ya, menurut saya tidak etis," jelas politisi yang akrab dipanggil Kang Iman.

Ketua Tim Kuasa Hukum PKS Zainuddin Paru menambahkan, etika politik buruk Fahri Hamzah yang ikut intervensi dalam kapasitasnya sebagai pimpinan DPR versi putusan PN Jaksel menggugat pimpinan PKS ke MKD.

"Kami perlu memberikan catatan. Fahri sebagai pimpinan DPR bersama Ade Komarudin ikut memutuskan meneruskan surat ke MKD. Ada perbuatan yang tidak etis dalam tuntutan ke MKD itu," ungkapnya.

Selain itu, Wakil Ketua Bidang Kesra DPP PKS Naharus Surur menambahkan kondisi terkini terkait relawan PKS yang bekerja melakukan proses evakuasi di lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Jawa Tengah.

"Relawan bersama TNI dan lembaga sosial lainnya kerjasama. Posko Siaga Banjir di Banjarnegara masih akan terus hadir kira-kira seminggu sampai setengah bulan ke depan tergantung kondisi," papar Naharus.

Sementara Ketua Bidang Humas Dedi Supriadi menjelaskan bahwa acara tersebut bentuk khidmat PKS untuk seluruh elemen rakyat, tidak terkecuali kalangan jurnalis. [pks.id]

posted by @Adimin

Legislator PKS Dorong Adanya Penambahan Rumah Sakit Kanker Milik Pemerintah

Kabupaten Bandung (22/6) – Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat menyoroti minimnya rumah sakit kanker milik pemerintah yang hanya berjumlah satu, yakni Rumah Sakit Dharmais di Jakarta.

Adang menegaskan jumlah rumah sakit khusus kanker tersebut perlu ditambah jumlahnya. Sebab, saat ini kanker adalah penyakit urutan pertama yang menjadi penyebab kematian di seluruh dunia. 

“Masyarakat saat ini jika wilayahnya jauh dari Jakarta, akan sangat kesulitan menjangkau RS Darmais sebagai satu-satunya rumah sakit milik pemerintah tempat rujukan penderita penyakit kanker,” jelas Adang di sela-sela Sosialisasi MPR RI di Kabupaten Bandung, Selasa (21/6). 

Adang prihatin dengan jauhnya jarak tersebut, akan membuat pasien kanker perlu mengeluarkan biaya lebih, terlebih yang berasal dari luar Pulau Jawa. 

“Kami sangat prihatin dengan biaya yang dikeluarkan masyarakat luar Jakarta, apalagi luar jawa yang dengan gigih demi kesembuhan mendatangi RS Darmais mulai dari pemerikasaan baru hingga sekedar kontrol”, ungkap dokter lulusan Universitas Padjajaran ini. 

Adang menerangkan jenis makanan dan lingkungan yang cepat berubah saat ini, sangat berpengaruh terhadap tingginya pertumbuhan penyakit kanker. Tahun 2012, berdasar data dari WHO, terdapat 14 juta kasus kanker baru di seluruh dunia. Bahkan tahun 2015, WHO merilis adanya 6,25 juta penderiata baru penyakit kanker. 

Oleh karena itu, Adang mendorong adanya penambahan rumah sakit khusus kanker di beberapa pulai di Indonesia, untuk melayani pasien lebih dari 400 ribu. 

“Untuk kasus Indonesia, dengan hanya satu rumah sakit pemerintah untuk pelayanan lebih dari 400 ribu penderita kanker sangat tidak memadai. Setidaknya diperlukan dua lagi rumah sakit pemerintah di pulau jawa yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan masing-masing satu di pulau-pulau besar Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi,” harap Adang. [pks.id]

posted by @Adimin

PKS Padang Berbuka Bersama Warga Sekitar

Padang, Jati Baru (17/6) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang menggelar acara berbuka bersama di Kis Mangunsarkoro kantor DPD PKS Padang jalan anggur no 34B, jumat (17/6). Kegiatan ini dalam rangka menyambung silaturahim pengurus partai dengan warga sekitar.

Dalam sambutannya ketua DPD PKS Padang Gufron, SS mengatakan ucapan terimakasih kepada warga sekitar karena PKS sudah di terima dengan baik di tengah masyarakat. 

“Saya mengucapkan terimakasih kepada masyarakat karena PKS sudah di terima dengan baik disini, keberadaan kantor PKS tak terasa sudah lebih dari 4 tahun,” katanya.

“hari ini kami mengundang bapak dan ibu hadir disini dalam acara berbuka bersama tujuannya adalah kami (PKS) ingin lebih dekat lagi dengan masyarakat,” lanjut gufron.

“Saya mewakili pengurus yang lain juga meminta maaf jika selama kantor PKS berada disini ada mengganggu bagi masyarakat, kami siap menerima masukan dari bapak ibu semua,” tambahnya.

Acara berbuka bersama juga di hadiri oleh tokoh masyarakat, dalam sambutanya Pak Aspar tokoh masyarakat yang hadir menyampaikan rasa senang dan bahagia kantor PKS berada disini.

“kami merasa senang semenjak kantor PKS berada disini, yang kami membuat senang adalah semenjak adanya kantor PKS disini masjid kami selalu ramai setiap sholat lima waktu,” katanya.

Pas Aspar juga mendoakan agar PKS selalu kompak dan berharap terus berbuat untuk masyarakat.

“saya mewakili tokoh masyarakat disini mendoakan agara PKS selalu kompak dan juga terus berbuat kebaikan untuk masyarakat,” ujar Pak Aspar.

posted by @Adimin

Mendagri Harus Umumkan Perda Mana Saja yang Dibatalkan Pemerintah

Jakarta (16/6) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Almuzzammil Yusuf mendesak Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengumumkan kepada masyarakat peraturan daerah (Perda) mana saja yang dibatalkan oleh Pemerintah.

“Pemerintah harus transparan karena Pemda, DPRD, dan masyarakat ingin mengetahui perda mana saja yang telah dibatalkan. Mereka juga ingin mengetahui argumentasi dan hasil kajian dari pembatalan 3.143 perda oleh Kemendagri,” jelas Almuzzammil Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6).

Almuzzammil menambahkan Pemda dan DPRD perlu mengetahui perda-perda yang dibatalkan tersebut. Hal itu dikarenakan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mereka hanya memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan kepada Pemerintah Pusat.

“Pada Pasal 251 ayat 7 dan 8 disebutkan jika Pemda menolak keputusan Perda yang dibatalkan oleh Pemerintah dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Pemda dapat mengajukan keberatan kepada Presiden dan Menteri paling lambat 14 hari sejak keputusan perda itu diterima,” jelas Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS ini.

Selain itu, kata Almuzzammil, informasi perda mana saja yang dibatalkan perlu segera diketahui dan direspon segera oleh Pemda. Oleh karena, jika Perda yang dibatalkan tersebut tetap diberlakukan, maka menurut Pasal 252 UU Pemda tersebut, akan diberikan sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda dan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan selama tiga bulan hak-hak keuangan bagi kepala daerah dan DPRD terkait.

“Sanksi berat lainnya adalah penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan. Jadi, Pemda dan DPRD terkait sangat berkepentingan dan memiliki hak untuk mengetahui lebih awal perda yang dibatalkan,” ujar Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Lampung ini.

Oleh karena itu, Almuzzammil menilai seharusnya Pemerintah Pusat tidak boleh semena-mena dalam mencabut perda. Hal itu karena dalam melihat kualitas perda, tidak boleh hanya menyalahkan pemda dan DPRD, tapi perlu juga mengevaluasi kerja Kemenkumham yang memiliki tugas pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi perancangan perda.

“Jadi perlu ada evaluasi ke dalam apakah semua Kementerian sudah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,” tegasnya.

Menurut Muzzammil, saat ini Pemda, DPRD, dan masyarakat mempertanyakan informasi yang beredar bahwa perda yang dicabut termasuk perda yang berisi tentang moralitas, religiusitas, dan yang sesuai dengan kearifan lokal.

“Jika kita menghormati kekhasan Bali untuk nyepi sebagai bagian dari Bhinneka Tunggal Ika, maka kita harus hormati juga fenomena kearifan lokal di daerah-daerah lain,” tegas Alumni Ilmu Politik UI ini. [pks.id]

posted by @Adimin

Hidayat: Pemerintah Jangan Terlambat Beri Gelar Pahlawan kepada Kasman Singodimedjo

Jakarta (16/6) – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid berharap pemerintah tidak terlambat untuk menyematkan gelar Pahlawan Nasional kepada Ketua Parlemen pertama Indonesia, yaitu Kasman Singodimedjo.

Hal itu disampaikan Hidayat pasca acara Seminar “Berguru kepada Kepahlawanan Kasman Singodimedjo” di Aula Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (16/6).

“Fraksi PKS, tercatat dalam sejarah, sebagai satu-satunya fraksi di DPR yang mengusulkan untuk memperjuangkan Kasman Singodimedjo untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Sekali lagi, ini membuktikan bahwa PKS komitmen untuk Berkhidmat kepada Umat, Bangsa, dan Negara, termasuk kepada orang yang telah berjasa kepada republik,” jelas Politisi PKS dari Daerah Pemilihan Jakarta II ini.

Diketahui, Kasman Singodimedjo adalah Jaksa Agung Indonesia periode 1945 sampai 1946, dan juga sebagai Menteri Muda Kehakiman pada Kabinet Amir Sjarifuddin II. Kasman Singodimedjo juga tercatat sebagai Ketua KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang menjadi cikal bakal dari DPR/ MPR RI saat ini.

Dalam konteks kenegarawanan, khususnya pada masa pendudukan Jepang, Kasman menjadi Komandan PETA Jakarta. Kasman merupakan salah satu tokoh yang berperan dalam mengamankan pelaksanaan upacara pembacaan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan rapat umum IKADA. Setelah proklamasi, Mr. Kasman Singodimedjo diangkat menjadi anggota PPKI. Dalam upaya perubahan Piagam Jakarta pun, Kasman Singodimedjo adalah yang meyakinkan untuk menghapus tujuh kata, yaitu ” kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Oleh karena itu, menurut Hidayat, Fraksi PKS akan terus mendorong agar pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, dapat menjadikan Kasman Singodimedjo bergelar Pahlawan Nasional.

“Sampai hari ini malah belum mendapatkan gelar pahlawan. Padahal, Indonesia adalah negara demokrasi. Harusnya, sudah dari dulu, Kasman Singodimedjo sudah mendapatkan gelar pahlawan,” jelas Hidayat. [pks.id]

posted by @Adimin

Fraksi PKS Usulkan Raden Kasman Singodimedjo Menjadi Pahlawan Nasional

Jakarta (16/6) - Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan Seminar "Berguru pada Kepahlawanan Kasman Singodimedjo", di Aula Rumah Jabatan Anggota (RJA), Kalibata, Jakarta, Kamis (16/6).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, menilai Kasman Singodimedjo layak agar dipertimbangkan untuk memperoleh Gelar Pahlawan Nasional.

"Kasman Singodimedjo memiliki catatan perjuangan kemerdekaan baik secara militer maupun secara politik. Terlebih, Kasman adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam perkembangan kesejarahan bangsa Indonesia. Olej karena itu, tidak salah bila Kasman Singodimedjo mendapatkan gelar Pahlawan Nasional," jelas Jazuli saat berlangsungnya acara seminar tersebut.

Diketahui, Kasman Singodimedjo adalah Jaksa Agung Indonesia periode 1945 sampai 1946 dan juga mantan Menteri Muda Kehakiman pada Kabinet Amir Sjarifuddin II. Beliau juga tercatat sebagai Ketua KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang menjadi cikal bakal dari DPR.

Selain itu, sejak 1935, Kasma telah aktif dalam perjuangan pergerakan nasional.

"Bahkan, Pada 1938, Kasman Singodimedjo ikut membentuk Partai Islam Indonesia di Surakarta bersama KH Mas Mansur, Farid Ma’ruf, Soekiman, dan Wiwoho Purbohadiwdjojo. Pada Muktamar 7 November 1945 Kasmanterpilih menjadi Ketua Muda III Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)," tambah Jazuli.

Dalam konteks kenegarawanan, khususnya pada masa pendudukan Jepang, Kasman menjadi Komandan PETA Jakarta. Kasman merupakan salah satu tokoh yang berperan dalam mengamankan pelaksanaan upacara pembacaan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan rapat umum IKADA. Setelah proklamasi, Mr. KasmanSingodimedjo diangkat menjadi anggota PPKI. Dalam upaya perubahan Piagam Jakarta yang menghapus tujuh kata“ yaitu " kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

"Kasman Singodimedjo menjadi salah satu tokoh yang meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo untuk menerima penghapusan tersebut “demi tercapainya Indonesia Merdeka sebagai negara yang berdaulat, adil, makmur, tenang tenteram, diredloi Allah”," tegas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Tangerang Raya ini.

Diketahui, dalam Pasal 1, 24 UU No. 20 Tahun 2009 tersebut telah jelas disebutkan bahwaPahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warganegara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggaldunia demi membela bangsa dan negara,

"Atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan ataumenghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia," nilai Jazuli.

Karena itu secara resmi Fraksi PKS dengan bangga mengusulkan Raden Kasman Singodimedjo menjadi Pahlawan Nasional.

Hadir dalam kesempatan ini sebagai pembicara pula yaitu Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Anggota DPD RI AM Fatwa, dan Dosen Ilmu Sejarah UI Mohammad Iskandar. [pks.id]

posted by @Adimin

Salah Kaprah Impor Ikan Konsumsi

Jakarta (16/6) – Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin menilai kebijakan impor ikan yang dikeluarkan oleh pemerintah belakangan ini, adalah tindakan yang salah kaprah.

Sebab, dengan adanya kebijakan yang semakin besar tersebut, menumbuhkan luka yang sangat mendalam bagi nelayan kecil, yang menaruh harapan begitu besar terhadap perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah.

“Kebijakan importasi ikan ini salah kaprah. Janggal dimana-mana. Sektor perikanan yang seharusnya sebagai penyangga kebutuhan pangan pertanian, malah ikut latah untuk ikut-ikutan impor,” papar Akmal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6/2016).

Akmal menambahkan kejanggalan kebijakan importasi ikan ini tampak pada rujukan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2014, yang menyebutkan bahwa total produksi perikanan tangkap di laut menunjukkan tren yang meningkat.

Data tersebut menyebutkan pada tahun 2009, tangkapan ikan hanya 4.812.235 ton. Tetapi, melonjak drastis pada tahun 2014 menjadi 5.779.990 ton.

“Pemerintah membuat dalih bahwa selama ini hasil tangkapan nelayan tidak memenuhi syarat industri. Padahal, produksi ikan nelayan Indonesia sangat tinggi, misalnya, jenis ikan makarel, tuna, tongkol dan cakalang, juga dengan kualitas yang sangat baik, terutama hasil tangkapan nelayan di Indonesia Timur,” jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II ini.

Akmal menambahkan beberapa daerah di Indonesia Timur yang memiliki produksi ikan cukup tinggi tersebut, misalnya di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua. Di sisi lain, kebutuhan yang cukup besar, berada pada kota-kota besar di pulau Jawa. Selain keterbatasan sarana dan prasarana logistik untuk produk segar, pemerintah, nilai Akmal, terlalu malas untuk mengangkut ikan yang baik dari wilayah timur ke pulau Jawa.

“Bukti yang sangat nyata dapat kita peroleh dari data KKP sendiri pada besarnya tangkapan ikan tuna. Pada tahun 2009, hasil tangkapan tuna secara nasional sebesar 163.965 ton. Sedangkan tahun 2014 meningkat menjadi 310.560 ton. Sedangkan tahun 2015, tuna kita bersaing ketat dengan Australia dan lebih tinggi dari tangkapan negara China,” jelas Akmal.

Selain itu, Akmal juga menilai setidaknya terdapat tiga isu krusial yang perlu menjadi perhatian pemerintah terharap buruknya regulasi perikanan. Pertama,pemerintah belum fokus pada alur distribusi produk perikanan, dimana masih terjadi gap antara daerah produksi dan pasar. Kedua, masih saja terjadi lambannya perizinan pengoperasian kapal. Ketiga, sistem logistik produk perikanan tangkap yang masih primitif sehingga sulit menstabilkan suplai ikan pada industri pengolahan.

"Pemerintah harus memaksimalkan konsep SLIN (Sistem Logistik Ikan Nasional) yang telah diluncurkan tahun 2014 lalu. Jika ikan makarel yang di impor itu masih wajar. Namun untuk tongkol, cakalang dan baby tuna jika masih diimpor juga menjadi suatu yang lucu dan tidak masuk akal,” tutup Akmal. [pks.id]

posted by @Adimin

Daging Sapi Impor Kuasai 97% Pasar Jakarta, Pemerintah Perlu Beri Insentif ke Peternak Lokal

Jakarta (16/6) – Daging Sapi Impor saat ini kuasai 97% Pasar Jakarta, artinya hanya 3% saja daging sapi yang berasal dari lokal.

Hal ini terungkap saat rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, membahas ketahanan pangan untuk wilayah DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2016).

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Nasrullah mengatakan, hal ini sebagai indikasi rendahnya ketahanan pangan. Perlu adanya campur tangan pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan daging sapi lokal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri khususnya di Jakarta.

“Sudah saatnya Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat melakukan ekspansi ke daerah-daerah penghasil daging sapi di Indonesia," jelasnya.

Nasrullah juga mengatakan bahwa pemprov DKI sudah semestinya melakukan kerjasama dengan daerah-daerah penghasil kebutuhan yang diperlukan masyarakat Jakarta untuk menjamin ketersediaan bahan pangan dan mampu menekan inflasi.

“Ini bukti bahwa Pemerintah selama ini belum maksimal memperhatikan nasib petani dan peternak,” tegas pria yang juga diamanahkan sebagai Sekretaris Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Jakarta ini.

Pemerintah, masih menurut politikus PKS dari daerah pemilihan Jakarta Barat ini, sudah sepantasnya memberikan insentif kepada para peternak dan petani lokal agar mereka mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan dapat bersaing. Pemerintah juga harus menjamin ketersediaan dan mengendalikan harga, dari bibit, pupuk tanaman, hingga pakan ternak.

“Jadi petani dan peternak lokal dapat melakukan kegiatan produksi dengan baik dan lancar,” pungkas Nasrullah. [pks.id]

posted by @Adimin

Pembatalan Perda Harus Berdasarkan Parameter Pancasila

Surabaya (16/6) - Pemerintah mengungkapkan telah membatalkan lebih dari 3 ribu Peraturan Daerah (Perda). Perda-perda tersebut dinilai sebagai salah satu penghambat pembangunan ekonomi. 

Menurut anggota FPKS MPR RI Sigit Sosiantomo, alasan pembatalan perda-perda yang dikemukakan pemerintah dapat memicu kontroversi. Sebab seharusnya, menurut dia, pembatalan perda dilakukan dengan mempertimbangkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai parameter.

"Pembatalan itu dilakukan seharusnya apakah perda tersebut sesuai Pancasila dan UUD NRI 1945 atau tidak. Bukan semata karena dianggap menghambat pembangunan. Pembangunan yang bagaimana," ujar Sigit dalam Sosialisasi Empat Pilar: Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di Graha Swadaya RW 01, Kelurahan Tembok Dukuh, Bubutan, Surabaya, Sabtu (11/6/2016). 

Dalam kegiatan yang dihadiri sekitar 150an warga masyarakat Bubutan tersebut, Sigit menegaskan, nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila dan UUD 1945 bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan ketahanan Indonesia sebagai bangsa besar yang bermartabat dalam segala bidang, khususnya ekonomi dan pembangunan. Pancasila dan UUD 1945 menjaga agar pembangunan Indonesia bernafaskan kedaulatan dan keadilan sosial. 

Anggota Komisi V DPR RI ini justru berpendapat, penghapusan perda-perda yang dianggap bermasalah hanya karena menghambat pembangunan, malah akan mendorong proses liberalisasi dalam kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia. 

"Karena itu baiknya pemerintah menjelaskan perda-perda apa saja yang dihapuskan, kenapa dihapuskan, dan faktor apa yang membuatnya menjadi penghambat pembangunan," cetus Sigit. 

Wacana pembatalan perda-perda yang dianggap bermasalah berawal dari penjelasan Kementerian Bappenas soal jumlah aturan yang berlaku di Indonesia. Kementerian Bappenas mengungkapkan ada sekitar 42.000 aturan dalam bentuk perpres, PP, permen, hingga perda. 

Presiden Jokowi menilai jumlah tersebut terlalu banyak dan menghambat pembangunan. Kementerian Dalam Negeri lalu mengungkapkan, sekitar 3.143 Perda telah dibatalkan. [pks.id]

posted by @Adimin

Mencabut Perda Harus Berdasarkan Kajian

Jakarta (14/6) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf menegaskan pentingnya Pemerintah Pusat menghormati hak otonomi daerah bagi Pemerintahan Daerah dalam membentuk peraturan daerah yang dilindungi Konstitusi RI.

“Mari kita hormati hak otonomi masing-masing daerah yang dilindungi UUD NRI 1945 Pasal 18, 18A, dan 18B dalam menetapkan peraturan daerah. Jadi Pemerintah Pusat tidak boleh langsung mencabut peraturan daerah namun tanpa kajian yang matang,” jelas Almuzzammil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).

Menurut Almuzzammil, Pemerintah Pusat harus mengakui dan menghormati produk peraturan daerah yang telah dibuat dengan tahapan proses pembahasan berdasarkan kearifan lokal masing-masing daerah.

“Kecuali Perda yang telah dikaji secara matang terbukti benar-benar bertentangan dengan Konstitusi dan undang-undang di atasnya,” jelas Alumni Ilmu Politik Universitas Indonesia ini.

Almuzzammil menambahkan, dalam mencabut Perda, Pemerintah harus hati-hati dan memperhatikan segala aspek, tidak hanya menggunakan kacamata untuk mengundang investasi.

“Pemerintah harus mempertimbangkan moralitas, norma, nilai agama, norma masyarakat daerah, dan kondisi generasi masa depan bangsa Indonesia,“ papar Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Lampung ini. 

Untuk itu, Muzzammil menegaskan Komisi II DPR RI berencana mengundang Menteri Dalam Negeri untuk membahas Perda apa saja yang akan dicabut beserta kajiannya.

“Dalam waktu dekat, Komisi II akan mengundang Mendagri untuk membahas perda yang dicabut Kemendagri beserta hasil kajiannya,” jelas Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan, Kementerian Dalam Negeri sudah membatalkan sebanyak 3.143 peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Peraturan-peraturan tersebut dianggap bermasalah.

"Saya sampaikan, Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya, telah membatalkan 3.143 peraturan daerah yang bermasalah," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/6/2016).

Jokowi juga perlu menyampaikan tidak perlu kajian dalam mencabut perda di hadapan 425 pimpinan perguruan tinggi saat membuka Konferensi Nasional Forum Rektor Indonesia ke-18 di Yogyakarta, Jumat malam, 29 Januari 2016.

"Enggak usah dikaji, langsung cabut saja. Kalau dikaji dulu, nanti setahun malah cuma bisa cabut 15 perda," ujarnya. [pks.id]

posted by @Adimin