Lewat Forum Silaturahim Perkuat Basis DPC dan DPRa

Ketua DPC Padang Selatan Amdahu Rifki, MA 

Padang - Sesuai dengan arahan dari DPD PKS Padang guna memperkuat kerja dakwah di masyarakat tentu perlu ada kesinambungan hingga ke tingkat DPC dan DPRa, karena DPC dan DPRa merupakan basis terdepan dalam menyokong kemenanngan dakwah di Kota Padang.

Untuk itu perlu adanya penguatan di tingkat kecamatan dan kelurahan, DPD PKS Padang membuat program Forum Silaturahim (FORSIL). Dengan adanya FORSIL ini diharapkan ada sinergi dan geliat kembali kader kader dan simpatisan PKS sehingga perputaran dan kegiatan kerja kerja dakwah bisa bergerak dan menggeliat kembali.

Peserta Forum Silaturahim

Sabtu (28/2) DPC PKS Padang Timur dan Selatan menggelar kegiatan Forum Silatirahim di Kantor DPD PKS Padang. Meski cuaca saat itu dalam keadaan hujan namun, struktur di tingkat DPC dan DPRa antusias menghadiri kegitan tersebut. 

Ketua DPC Padang Selatan Amdahu Rifki, MA mengatakan kegiatan ini sangat penting untuk diikuti oleh struktur DPC dan DPRa, karena juga diperlukan sinergi dalam merealisasikan program yang telah dibuat oleh DPD PKS Padang dan Walikota Padang untuk masyarakat.

posted by @Adimin

Waikota Mahyeldi Tempuh Medan Berat, Camat Pauh Tersesat

Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah melakukan peninjuan langsung kegiatan pembersihan hulu sungai Batang Kuranji atau Sungai Padang Janiah di Kecamatan Pauh. Perjalanan menuju lokasi dimulai kemarin (Jumat, 27/2) siang, dengan melewati medan yang berat.

Didampingi Kabag Humas dan Protokol, Mursalim dan seorang warga setempat selaku pemandu jalan, Rajo Bujang, serta beberapa orang staf, Mahyeldi melintasi jalan setapak yang mendaki serta menyusuri sungai deras dan berbatu.

Rombongan sampai menjelang maghrib di tenda Posko Tim Pembersih Hulu Sungai di kawasan hutan Padang Janiah yang berjarak sekitar 8 kilometer dari Batu Busuak, Lambung Bukik untuk kemudian akan bermalam di posko tersebut.

Pada malam harinya, suasana di posko sempat diwarnai ketegangan karena kabar tersesatnya Camat Pauh Wardas tanjung bersama dua orang lainnya yang terpisah dari rombongan Walikota. Upaya pencarian dilakukan oleh personel BPBD dan beberapa orang relawan.

Alhasil, Wardas Tanjung dan dua orang lainnya ditemukan oleh warga setempat dan diantarkan ke Posko menjelang tengah malam, setelah empat jam lamanya tersesat.

Terkait kegiatan pembersihan di hulu sungai tersebut, sudah dilaksanakan oleh personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) serta beberapa SKPD sejak Senin (23/2) lalu.

Menurut Walikota, pembersihan di bagian hulu ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya banjir bandang seperti yang terjadi pada 2012 lalu. Dimana kawasan Limau Manih, Lambung Bukik dan sekitarnya dihondoh galodo dahsyat. Puluhan bangunan rumah dan fasilitas pendidikan serta masjid rusak, serta puluhan ekor ternak hanyut dan puluhan hektar lahan pertanian terendam.

”Ini diakibatkan penyumbatan di bagian hulu oleh material lumpur, batu dan kayu sehingga terbentuknya waduk yang sewaktu – waktu rentan ambrol. Terlebih dengan meningkatnya volume air karena intensitas hujan yang tinggi. Inilah yang menyebakan terjadinya banjir bandang,” kata Mahyeldi di Batu Busuak, Sabtu (28/2), sekembali dari peninjauan.

Lebih lanjut Mahyeldi mengatakan, di hulu Batang Kuranji yang disebut Patamuan dimana terdapat pertemuan sungai Padang Janiah dan sungai Padang Karuah direncanakan pembangunan jembatan serta akses jalan yang lebih baik. Sebab di kawasan tersebut terdapat banyak tanaman masyarakat seperti duku, manggis dan durian.
“Sesuai harapan masyarakat, kita rencanakan pembangunan jembatan agar nantinya memudahkan warga membawa hasil panen apabila musim,” ujarnya.

Hal itu diamini pemuka masyarakat yang menjadi pemandu rombongan Walikota dalam perjalanan tersebut. Rajo Bujang mengungkapkan, harapan masyarakat Batu Busuak agar akses jalan menuju Patamuan diperbaiki termasuk pembangunan sebuah jembatan.

“Di kawasan Patamuan itu banyak tanaman masyarakat yang menghasilkan. Tetapi jarang hasilnya maksimal dapat dimanfaatkan karena sulitnya medan yang harus di tempuh oleh warga,” tutur Rajo Bujang. Selain itu, ia berterima kasih atas perhatian Pemerintah Kota Padang untuk melakukan pembersihan hulu sungai untuk mengantisipasi terjadinya banjir bandang. “Selama ini kami was-was bila curah hujan tinggi. Takut banjir bandang akan melanda kampung kami,” katanya. [padangtoday]

posted by @Adimin

KMP Tidak Akan Ganggu Program Jokowi

JAKARTA (26/2) - Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq meminta Presiden Jokowi serius dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat dan tidak terjebak dalam politik kekuasaan.

“Kehidupan masyarakat semakin berat, Jokowi jangan lagi mengurus politik kekuasaan," kata Mahfudz saat dihubungi wartawan, Kamis (26/2/2015).

Mahfudz menjamin Koalisi Merah Putih (KMP) akan mendukung program Jokowi yang pro rakyat. Jokowi harus mencurahkan energi merealisasikan janji kampanye dalam Pemilu Presiden lalu.

Menurut dia, KMP memahami bahwa Jokowi memiliki tugas yang berat, sehingga sama sekali tidak berniat mengganggu pemerintahan Jokowi.

“KMP tidak berniat merecoki malah akan mendukung langkah-langkah Jokowi. Harusnya Jokowi menyadari kondisi ini bahwa kami berniat membantu dan tidak merecoki, dan memanfaatkan kondisi ini," tegasnya.

[http://nasional.sindonews.com]


posted by @Adimin

WALI KOTA MAHYELDI: PERDA JAMIN KESEMPATAN PENYANDANG DISABILITAS

Padang, 23/2 (Antara) - Wali Kota Padang, Sumatera Barat, Mahyeldi Anasrullah, mengatakan pemerintah setempat akan memberikan kesempatan bagi kaum disabilitas untuk memperoleh pekerjaan melalui peraturan daerah.

"Ya, setiap 100 orang pegawai, pelaku usaha maupun pemerintah harus setidaknya mempekerjakan satu orang penyandang disabilitas," katanya di Padang, Senin.

Ia mengatakan, hal tersebut juga telah dituangkan ke dalam paragraf III tentang pekerjaan, di ayat 29 huruf b.

Ia menyebutkan, dirinya akan selalu mengingatkan berbagai pihak baik itu dunia usaha, BUMD dan perusahaan swasta, terkait pengalokasian kuota penerimaan pegawai bagi penyandang disabilitas.

Ia menambahkan, penyediaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas bukan merupakan kerugian, melainkan wujud dari adanya pengakuan kesetaraan.

Selain itu, pemerintah juga akan membuka kesempatan bagi kaum disabilitas untuk menjadi aparatur negara.

"Kami akan melakukan pengkajian untuk membuka penerimaan pegawai bagi kaum disabilitas pada instansi pemerintah pada tahun anggaran mendatang," katanya.

Ketua Pansus II Perda pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas DPRD Kota Padang Zulhardi Z. Latif mengatakan dengan diajukannya ranperda tersebut, maka pemkot sudah mengakui hak penyandang disabilitas, dengan harapan perbedaan hilang.

"Untuk itu, kami mendorong Pemkot untuk segera mengeluarkan Perwako pendamping, sehingga Perda ini kuat," katanya.

Sementara itu, anggota Pansus II Elly Trisyanti mengatakan pihaknya menyetujui ranperda tersebut, dengan catatan perlu ada kajian dan pemikiran yang lebih setius dalam merumuskannya.

"Contohnya saja pada Pasal 134 berbunyi sanksi dijatuhkan kepada kepala sekolah, jika melanggar pasal 20, padahal kewenangan tersebut lebih besar di Dinas Pendidikan," katanya.

posted by @Adimin

Walikota Mahyeldi Lepas 54 Tim Pembersihan Hulu Sungai Bukit Patamuan Batu Busuk

Padang (26/2) — Membersihkan daerah aliran sungai sebagai antisipasi musibah banjir dan longsor harus dilakukan, minimal satu kali dalam satu tahun. Kegiatan pembersihan badan sungai tersebut harus menjadi kegiatan rutin dilakukan tim Pembersihan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang. Hal itu ditegaskan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, ketika melepas 54 Petugas Pembersihan hulu Sungai Bukit Patamuan Batu Busuk, Senin (23/2) lalu.

"Dan bila perlu satu kali enam bulan kegiatan pembersihan aliran sungai di kota Padang bisa dilaksanakan BPBD Kota Padang," kata Mhyeldi.

Hal ini, lanjut Mahyeldi, untuk mengantisipasi terjadinya musibah banjir bandang yang akan menelan korban dan merugikan masyarakat. Sebab banjir bandang, Menurutnya, terjadi lantaran tidak sanggupnya badan sungai menampung air saat hujan deras terjadi.

"Serta masih dilakukan oleh sebahagian masyarakat penebangan kayu di hutan," ujar Mahyeldi.

Untuk itu, masih kata Walikota yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, 54 Tim Pembersihan yang melakukan aksi pembersihan hulu sungai bukit Patamuan, Batu Busuk dilengkapi 14 peralatan pemotong kayu (Sinsho), dan bekerja mulai dari Senin–Jumat (23-27/2/2015).

Kepada para petugas pembersihan aliran sungai tersebut, Mahyeldi meminta, agar dicatat dan didokumentasikan setiap kondisi disepanjang 10 KM aliran sungai tersebut. Hal ini dilakukan, agar jelas terhadap pekerjaan yang akan dilakukan.

“Pada hari terakhir, saya akan ikut bersama petugas pembersihan di hutan Patamuan membersihkan aliran sungai dimaksud,” tambah Mahyeldi.

Selain itu, lanjut Mehyeldi, setiap yang menggangu arus aliran sungai patamuan harus disingkirkan, pohon rebah ke badan sungai serta perkayuan yang menumpuk di badan sungai segera diselesaikan. "Setelah itu batu-batu, serta tanah yang menumpuk dan menghalangi aliran air sungai juga dikemas dengan baik, sehingga tidak terjadi lagi danau-danau kecil pada badan sungai," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Kota Padang dedi Henidal memaparkan, setidaknya ada 6 titik pembersihan yang akan dilakukan di sepanjang hulu Sungai Bukit Patamuan Batu Busuk. "Lama pekerjaan 5 hari, semua tim pembersihan menginap di tenda darurat yang disediakan di hutan Patamuan, termasuk bekal makanan untuk mereka. Tak ada cerita pulang lagi. Lalu masalah medan yang akan dihadapi, bebatuan besar, tumpukan perkayuaan yang tersangkut pada batu-batu besar. Setelah itu, disisi sungai juga banyak tanah longsor yang akan jatuh ke badan sungai. Ini yang harus diwaspadai oleh tim pembersihan saat bekerja," paparnya.

Terakhir, lanjjt Dedi, disetiap kawasan yang rawan longsor akan ditancapkan rambu-rambu pemberitahuan kepada masyarakat, bahwa pada titik itu daerah berbahaya. "Kemudian semua pekerjaan yang akan dilakukan diharapkan bisa diselesaikan dengan baik. Dan selama pekerjaan pembersihan mencapai hasil yang maksimal," ujarnya.

Foto: Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, SP menyerahkan Sinsho,  peralatan pemotong kayu untuk pembersihan aliran sungai Patamuan Batu Busuk kepada Tim pembersih aliran sungai di halaman PLTA PT.Semen Padang Batu Busuk, Kecamatan Pauh, Senin (23/2)* Yurizal.

posted by @Adimin

Aplikasi "DPR KITA" untuk Menata Demokrasi

Ledia Hanifa Amalia ketika raker Fraksi PKS (foto: Arief Karel)

Jakarta (25/2) - Wakil ketua komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Ledia Hanafi mengatakan, aplikasi 'DPR Kita' menjadi kesempatan besar yang dimiliki DPR untuk terus meningkatkan kinerjanya.

Bahkan, ia menilai, hadirnya aplikasi 'DPR KITA' menjadi terobosan besar dalam pengembangan demokrasi di Indonesia. Selain itu juga harus terus disosialisasikan terutama kepada para anggota DPR.

"Jadi ini menjadi kesempatan besar untuk mengedukasi masyarakat dan tidak hanya itu dapat juga memberi edukasi kepada anggota dewan itu sendiri terkait penyerapan aspirasi masyarakat," ujar Leida, di Jakarta, Selasa (24/2).

Tidak hanya itu, aplikasi ini dapat menjadi bentuk lain sumbangsih atas penataan demokratisasi di Indonesia. Bahkan secara khusus, Ledia juga menyebut, aplikasi ini bisa menjadi sarana klarifikasi untuk para anggota DPR terutama terkait adanya pemberitaan-pemberitaan yang kurang tepat soal kinerja DPR.

Namun, Leida berharap, aplikasi ini bisa tersambung dengan akun-akun media sosial, seperti twitter dan facebook, yang sudah lebih dahulu dimiliki oleh anggota DPR.

Selain itu, aplikasi ini bisa dikembangkan tidak hanya di smartphone. Hal ini terkait dengan jangkauan yang luas kepada para konstituen yang berada di daerah. "Jadi tidak hanya di wilayah perkotaan, bagaimana dengan yang ada di pelosok daerah-daerah," ujar Ledia. [www.republika.co.id ]

posted by @Adimin

Mobil Dinas Mendadak Ngangkot, Mahyeldi Lanjut Naik Ojek

Padang (26/2) - Mobil dinas Walikota Padang Mahyeldi dan mobil dinas Pemerintah Kota (Pemko) Padang lainnya tertangkap kamera sedang mengajak para pelajar yang terlantar akibat tidak menemukan angkot untuk berangkat ke sekolah. Walikota Mahyeldi yang saat itu sedang berada di dalam mobilnya 'mendadak ngangkot' mengajak para pelajar di lokasi Simpang 3 Pasar Bandar Buat.

Walikota Mahyeldi juga memberikan instruksi lisan kepada seluruh Jajaran Pemerintah Kota (Pemko) padang, khususnya pemegang mobil plat merah untuk turut membantu mengangkut penumpang yang terlantar.

Setelah mobil dinas bernomor polisi BA 1 A dipenuhi penumpang, Mahyeldi beserta staff meneruskan perjalanan menuju Simpang By Pass Lubuk Begalung Menaiki Ojek untuk pemantauan langsung di lapangan.

"Terima kasih Pak Wali!" ujar dua tukang ojek, sambil tersenyum dan mengungkapkan rasa senangnya.

Hal ini dilakukan Pemko Padang, karena sebagian besar pengusaha dan sopir angkot, khususnya yang melewati jalur Pasar Raya Padang - Gadut dan Indarung, melakukan aksi mogok, Kamis (26/02) pagi. Aksi mogok ini terkait pengalihan pengoperasian aangkalan angkot yang baru.

[Humas PKS Sumbar]

posted by @Adimin

Pererat Ukhuwah Dengan Pertandingan tim Futsal PKS Pekan Baru Vs PKS Padang

  

pkspadang.com : Dengan agenda yang sedemikian padat, DPD PKS Pekan Baru menyempatkan diri untuk mengadakan sparingpartner dengan PKS Padang yang dilaksanakan pada hari Minggu 22 Februari 2015 pagi di lapangan Futsal G Spot Gunung Pangilun.

Pertandingan berlangsung seru, diiringi dengan canda ria dengan ukhuwah yang kental. Ketua DPD Padang langsung turun tangan ke lapangan, mengambil posisi manajer tim kesebelasan PKS Padang.

Pertandingan berlangsung gayeng dan akrab. Tapi sayang kesebelasan PKS Padang "terlalu serius" sehingga pertandingan baru berlangsung kurang lebih 10 menit gawang PKS Pekan Baru sudah kebobolan 3 gol. Tetapi ibarat dua saudara yang saling mencintai, dengan adanya gol gol tersebut justru menambah ikatan ukhuwah diantara sesama kader baik dari Padang maupun dari Pekan Baru.

Sepanjang berlangsungnya pertandingan, Ust. Muhidi disamping mengarahkan tim, disela sela pertandingan juga terlihat akrab berbincang dan berdiskusi dengan Ketua DPD PKS Pekan Baru Ust Syamsudin.

Tim PKS Pekan Baru  bisa membalas gol saat posisi 8 - 0 untuk PKS Padang, dan kondisi "pacah talua" ini  membuat suasana pertandingan semakin akrab dan dipenuhi dengan canda tawa kedua belah pihak, karena justru para suporter memberikan dukungan kepada kedua belah pihak.

Akhirnya pertandingan berhnti pada posisi waktu pukul 10.00 dengan durasi permainan selama 2 jam. Dan kedudukan pertandingan adalah 20 - 8 untuk kemenangan tim PKS Padang. Pertandingan di tutup dengan melakukan foto bersama antara kedua tim didampingin oleh Ketua DPD masing masing.

Semoga pertandingan tersebut semakin mempertajam makna bagi kader bagaimana begitu indahnya Ukhuwah....

posted by @Adimin

Jaulah DPD PKS Pekan Baru ke DPD PKS Padang

pkspadang.com ; Sabtu 21 Feb 2015, DPD PKS Padang mendapat kehormatan dengan kunjungan dari DPD PKS Pekan baru dalam rangka jaulah DPD PKS Pekan Baru. Rombongan yang terdiri dari unsur struktur DPD dan staff diterima dengan rasa ukhuwah yang kuat oleh Struktur DPD PKS Padang.

Kemenangan PKS Padang  dalam mengusung qiyadahnya dalam memenangkan pilkada di kota ini memang menjadi motivasi tersendiri bagi DPD DPD lain untuk melakukan studi banding sebagai sarana belajar dan pembelajaran. Apalagi di Padang khususnya dan Sumbar, PKS berhasil mengantarkan para pimpinannya untuk menduduki amanah yang sangat berat yaitu sebagai walikota dan sebagai gubernur  yang mana jabatan itu digunakan sebagai sarana ibadah dan demi memajukan Kota Padang dan Sumbar untuk kemaslahatan ummat.

Dengan waktu yang terbatas struktur DPD Pekan baru yang dinahkodai oleh Ustadz Syamsudin membawa rombongannya untuk melakukan sharing dengan DPD PKS Padang yang dipimpin oleh Ustadz Muhidi. Sabtu malam ba'da maghrib Struktur dan kader dari kedua belah pihak melakukan ramah tamah dengan dialog yang dipenuhi dengan keakraban dan ukhuwah yang kuat.

Semoga jaulah DPD PKS Pekan baru ini memberikan pencerahan dan sarana sharing untuk melanjutkan dan membakar kembali geliat dakwah PKS ke depan...  insya ALLAH. 

posted by @Adimin

Aboe: Jangan Takut Ancaman Boikot Australia

Pemerintah tidak boleh takut akan ancaman boikot pemerintah Australia, jika mengeksekusi dua warganya yang jadi terpidana mati perkara narkotika, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

Anggota Komisi Hukum DPR Aboebakar Alhabsy, mengatakan jika penundaan eksekusi mati lantaran ancaman boikot menunjukkan lemahnya kualitas diplomasi Indonesia.

“Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia seharusnya memiliki kemampuan dan keberanian untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku,” katanya, Jumat (20/2).

Dijelaskan Aboebakar, jika penegakan hukum di Indonesia dapat diintervensi dengan ancaman boikot, maka itu berarti kedaulatan hukum negara ini sangat lemah. “Karena sudah takluk dengan ancaman boikot,” tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Seharusnya, ia menambahkan, Australia menghormati sistem hukum Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan dan berdaulat. Di sisi lain, Indonesia sendiri jangan sampai mau terintervensi dengan ancaman boikot seperti ini. Indonesia harus menunjukkan marwahnya sebagai negara yang berdaulat.

Sistem hukum yang ada harus berjalan sebagaimana mestinya. “Jangan sampai terlihat lembek di mata dunia, nanti negara lain juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Australia,” pungkas pria yang karib disapa Aboe itu. (boy/jpnn)

posted by @Adimin

PKS Menunggu Waktu

Meski tergabung dalam Fraksi Demokrat Amanat Sejahtera (DAS) di DPRD Samarinda, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum memutuskan calon wali kota (cawali) yang diusung. “Belum ada memutuskan untuk berkomitmen mendukung calon manapun,” tegas Ketua DPW PKS Kaltim, Masykur Sarmian, kemarin (20/2).

Meski banyak pihak di Samarinda meyakini dalam Pilwali Samarinda mendatang, PKS akan memberikan dukungannya kepada Syaharie Jaang, Masykur menyebut pihaknya masih dalam wait and see. Dengan kata lain, netral. “Kami masih konsolidasi tentang pilkada. Ini baru saja membuat mapping flowchart Pilkada Kaltim, termasuk Samarinda,” jelasnya.

Hanya memiliki tiga kursi di DPRD Samarinda mengharuskan PKS berkoalisi dengan partai lain. Apakah partai berlambang padi di antara dua bulan sabit ini, sudah berkomunikasi dengan partai lain? “Menjalin komunikasi pasti ada. Tapi kami terbuka untuk semua calon kandidat,” paparnya.

Artinya, kata dia, bila ada cawali yang memiliki pandangan sama dengan PKS, pihaknya siap mendukung. “Kami menggunakan tiga konsep, yakni menjamin semua pemeluk agama agar nyaman beribadah, stabilitas politik, dan kesejahteraan masyarakat. Itu sudah pakem,” terangnya.

Meski demikian, sejarah kedekatan Jaang dan PKS terjadi pada Pilwali 2010. Kala itu, PKS bersama Partai Demokrat, PPP, PKB, Pelopor (tak lolos verifikasi), dan PBR (tak lolos verifikasi) mendukung Syaharie Jaang-Nusyirwan. Dilihat dari kedekatan, PKS disebut-sebut hanya tinggal menunggu momen mendeklarasikan dukungannya terhadap Syaharie Jaang.

“Dalam politik apapun bisa terjadi termasuk ke mana arah dukungan PKS. Jadi sama-sama menunggu saja, pada waktunya publik pasti mengetahui sikap politik PKS untuk Pilwali Samarinda,” tegasnya.

Dari 45 kursi di DPRD Samarinda, baru 9 kursi yang sudah hampir pasti mendorong Jaang yakni 6 kursi Partai Demokrat dan 3 kursi Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara 9 kursi milik Golkar, kini masih dalam perebutan dengan sistem penjaringan.

PDI Perjuangan dengan 8 kursi juga belum memastikan diri terkait siapa yang bakal didorong. Sisanya, Gerindra yang meski hanya 5 kursi namun nekat mendorong kader sendiri. Kemudian PPP dan Nasdem dengan total 4 kursi, serta Hanura dengan total 3 kursi.

Ketiga partai terakhir tadi belum memutuskan kandidat yang bakal diusung atau hendak merapat ke partai manapun untuk mendorong dan mendukung kandidat tertentu (*/ypl/rom/k16/kaltimpost.co.id)

posted by @Adimin

PKS Umumkan Tiga Kandidat Calon Walikota Depok 2015-2020

Depok (20/2) – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadian Sejahtera (PKS) Kota Depok telah menetapkan tiga nama bakal calon Walikota Depok periode 2015-2020. Ketiga nama bakal calon itu adalah Wakil Walikota Depok yang sedang menjabat KH Idris Abdul Shomad, Ketua DPD PKS Kota Depok Supariyono dan mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat 2009-2014 Imam Budi Hartono.

“Tiga nama ini akan kita lempar ke publik. Elektabilitas dan popularitas mereka di masyarakat juga akan menjadi variabel yang menentukan siapa diantara tiga nama itu yang layak,” jelas Ketua Bidang Kebijakan Publik DPD PKS Depok, Muttaqin, Kamis (19/02).

Sebelumnya, DPD PKS Kota Depok telah menggelar Pemilu Raya (Pemira) PKS untuk menentukan calon Walikota Depok pada Agustus 2014 lalu. Kader PKS berhak memilih dari tujuh nama yang dikeluarkan PKS. Ketujuh nama tersebut adalah Ketua DPD PKS Depok Supariyono, Mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat 2009-2014 Imam Budi Hartono, mantan Menteri Komunikasi dan Informasi RI Tifatul Sembiring, Anggota DPR RI M Sohibul Iman, Ketua Bidang Pemilu dan Pemilukada (BP3) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Syahfan Badri Sampurno, isteri Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail Nur Azizah Tahmid, serta calon eksternal yang saat ini menjabat Wakil Walikota Depok Idris Abdul Shomad. [www.pksdepok.com]

posted by @Adimin

PKS: Pembangunan Jalan Tol Sumatera Hindari Lahan Produktif

Bandar Lampung (19/2) - Rencana pembangunan jalan tol Sumatera khususnya di Lampung sudah berada pada tahap pembentukan tim pembebasan lahan. Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman mengatakan, pembangunan jalan tol di Lampung harus memperhatikan lahan produktif.

“Jangan sampai lahan produktif jadi korban program pembangunan, kalau satu titik yang akan dilintasi jalan tol adalah areal pesawahan, diharapkan nantinya bisa dipertimbangkan untuk digeser,” kata Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung ini, Selasa (17/2) lalu.

Johan menambahkan, desa-desa yang merupakan sentra pertanian yang akan terkena program pembangunan jalan tol diantaranya adalah Desa Way Panji, Desa Palas, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

“Kami sama sekali tidak menolak rencana pemerintah pusat yang akan membangun jalan tol, tapi tidak membenarkan kalau sampai ada penggusuran areal pesawahan. Apalagi Lampung kan masuk provinsi target penghasil 1 juta ton per tahun,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyerahkan dokumen terkait pembangunan jalan tol Sumatera. Penyerahan tersebut disambut baik Gubernur Lampung, Ridho Ficardo dengan langsung menunjuk tim perbebasan lahan.

Provinsi Lampung memiliki target penentuan lokasi alur pembangunan jalan tol Sumatera selama empat bulan. Sedangkan proses pembebasan lahan milik warga ditargetkan selesai sampai akhir tahun 2015. Ada 70 desa yang akan terkena penggusuran yang tersebar di tiga kabupaten yakni Lampung Selatan, Pesawaran dan Lampung Tengah.

Jalan tol di Lampung rencananya dibangun sepanjang 140 kilometer (km) dengan luas jalan 150 meter (m). Medan jalan masing-masing 60 m, yang mana di tengahnya akan dibangun rel kereta api dan pipa gas.

[Humas PKS Lampung/pkslampung.com]


posted by @Adimin

Forum Silaturahim dilingkungan PKS Kota Padang

pkspadang, Hari ini 19 Februari 2015 beberapa DPC dilingkungan kota Padang mengadakan FORSIL atau Forum Silaturahim. Ada beberapa Dapil dan DPC yang secara serentak mengadakan FORSIL. Diantaranya DPC Lubuk Kilangan, DPC Lubuk Begalung, DPC Bungus, dan DPC Kototangah.

Dengan adanya FORSIL ini diharapkan ada sinergi dan geliat kembali kader kader dan simpatisan PKS sehingga perputaran dan kegiatan kerja kerja dakwah bisa bergerak dan menggeliat kembali.

Karena selama ini terkesan bahwa kegiatan PKS secara umum sebagai partai hanyalah ketika ada momen momen yang sangat erat kaitannya dengan agenda partai, seperti Pilpres, Pilkada, dan lainnya. Semantara jika tidak ada kegiatan tersebut terkesan sepi dan tidak ada kegiatan apa apa.

Mudah mudahan dengan adanya FORSIL ini, maka semua agenda agenda dakwah PKS bisa menggeliat sekaligus memanaskan mesin partai. Dan teriring dengan semakin eratnya silaturahim antara qiyadah dan kader, antara kaer dengan kader, antara kader dan simpatisan, sehingga terjalin komunikasi yg baik dan terhindar dari buruk sangka hanya karena komunikasi yang tidak terjalin dengan baik.

 

posted by @Adimin

Election Update ke-8, PKS Fokus Pilkada dan Rekrutmen Nasional

 

 

Jakarta (18/2) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Election Update ke-8 selama dua hari, Rabu-Kamis (18-19/2/2015) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Acara yang bertajuk "Konsolidasi Partai untuk Sukses Pilkada 2015 dan Rekrutmen Kader" ini, dihadiri oleh perwakilan dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS se-Indonesia.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu-Pemilukada (BP3) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Syahfan Badri Sampurno, di sela-sela acara mengatakan, tema ini diambil karena PKS sedang fokus menyambut Pilkada 2015 dan juga program rekruetmen.

"Memang tahun ini kita ambil fokus kegiatan pada dua hal itu. Fokus pada Pilkada dan rekrutmen kader," kata Syahfan.

Syahfan menambahkan, PKS menargetkan kader-kadernya masuk dalam bursa calon kepala daerah di Pilkada yang akan dimulai pada Desember 2015 mendatang. "Kami menargetkan kader-kader terbaik PKS masuk sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2015," jelas Syahfan.

Selain itu, lanjut Syahfan, kegiatan yang digelar rutin oleh PKS ini juga sebagai ajang konsolidasi seluruh struktur PKS se-Indonesia. "Juga targetnya sebagai ajang konsolidasi untuk menyukseskan program rekruetmen kader nasional," ungkapnya.

Acara ini dibuka oleh Ketua Majelis Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin. Selain itu, Presiden PKS Anis Matta juga dijadwalkan akan memberi arahan kepada peserta Election Update ke-8 ini.

Turut hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Taufik Ridlo, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, dan seluruh jajaran pengurus DPP PKS. [pks.or.id]

posted by @Adimin

PKS: Jokowi Harus Konsisten dengan Ucapannya

 

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Jamil mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus konsisten terhadap ucapannya yang menunggu hasil hasil sidang praperadilan untuk memutuskan nasib Budi Gunawan. Nasir percaya Jokowi akan mengambil sikap dalam waktu dekat.

"Presiden harus segera menghormati keputusan pengadilan. Kalau tidak, nanti dianggap melecehkan pengadilan. Bentuknya seperti apa, itu diserahkan kepada Presiden. Saya percaya, kok, Presiden bisa mengambil keputusan dengan tepat. Apalagi dia kan sudah menjadi Presiden, jadi kami tidak akan memberikan saran lagi. Kecuali kalau masih menjadi Walikota, ya, kami berikan saran," ujar Nasir Jamil ketika dihubungi CNN Indonesia, Senin (16/2) malam.

Nasir juga mendesak Jokowi untuk segera mengambil keputusan terkait kekosongan kursi Kapolri pasca keluarnya putusan sidang praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Menurutnya, kekosongan posisi kepala di lembaga kepolisian itu akan berdampak buruk jika dibiarkan terlalu lama.

"Apa lagi yang harus dibantu? Kami sudah membantu dalam fit and proper test di Komisi III. Sekarang tinggal bagaimana Presiden memutuskan apa yang akan ia lakukan. Kami percaya bahwa Jokowi sangat tahu apa yang harus dia lakukan. Sangat berbahaya jika lembaga kepolisian tidak dipimpin oleh pimpinan yang definitif," ungkapnya.

Presiden Jokowi usai putusan praperadilan Budi Gunawan dibacakan, Senin (16/2) malam menggelar Rapat Paripurna Kabinet Kerja di Istana Bogor. Sayangnya, menurut Menteri Koordinator bidang politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, rapat tersebut tidak membahas soal putusan Hakim Sarpin Rizaldi.

"Tidak ada sama sekali (pembahasan soal putusan Budi)," ujar Tedjo usai sidang.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman menyampaikan Presiden akan mengangkat soal putusan Budi dalam Sidang Kabinet Paripurna.

"Sekarang mari kita sama-sama menunggu perkembangannya. Kita malam ini baru mau rapat dan kita harapkan teman-teman bisa menunggu rapat ini," ujar Marciano kepada wartawan sebelum menghadiri sidang.

Sebagai informasi, hampir satu bulan lembaga kepolisian di Indonesia tidak memiliki pimpinan definitif karena tertundanya pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri baru karena tersandung kasus garitifikasi. Budi Gunawan terbebas dari jeratan kasus tersebut setelah hakim tunggal Sarpin Rizaldi memenangkan gugatannya terhadap KPK dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2) pagi. (*)

 
posted by @Adimin

PKS tidak Menjamin Unas Online Bebas Dari Kecurangan

 

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ibnu Shobir tidak menjamin bahwa Ujian Nasional (Unas) nantinya bebas dari kecurangan, meskipun Komisi D sangat mendukung progam pemerintah pusat melakukan Unas secara online. 

Sebab, kata Ibnu, pada prinsipnya kecurangan itu timbul dari mental pihak masing-masing orang.

"Kecurangan itu tidak bisa dilihat dari sebuah alat tapi lebih di wilayah komitmen. Artinya, meskipun ujian dilakukan dengan menggunakan media apapun pasti akan ada kecurangan sebelum ada kesadaran yang dilakukakan oleh orangnya sendiri,"ucap Ibnu, seperti dilansir beritajatim.com, Senin (16/02/2015).

Ibnu menuturkan, yang harus ditanyakan adalah sifat dari kebenaran dan kejujuran dari semua pihak. Sebab, jika sudah berpegang teguh dengan kebenaran, dirinya menjamin masalah tentang kecurangan atau kebocoran soal Unas sudah dipastikan tidak akan terjadi.

"Karena sebuah kecurangan itu adalah problem mental dari orangnya. Dan tidak menutup kemungkinan lewat online pun kecurangan bisa dilakukan. Buktinya apa, dengan kertas saja bisa, mengunakan online pun pasti juga bisan pokoknya tergantung orangnya," tuturnya.

Namun, ungkapan Ibnu Shobir berbanding terbalik dengan anggota komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah. Politisi asal fraksi PDI Perjuangan itu justru merasa yakin bahwa dengan dilakukanya Unas online kebocoran atau kecurangan tidak bakal terjadi di Surabaya. Sebab, hal tersebut sudah dipikirkan matang - matang oleh pemerintah pusat.

"Kemungkinan bocor itu sangat minim sekali, bahkan saya rasa tidak akan terjadi. Maka dari itu pemerintah pusat berani mencoba terobosan baru ujian nasional akan menggunakan secara online," ungkapnya.

Khusnul menambahkan, para siswa pasti sudah merasa siap dan mampu untuk mengerjakan soal Unas dilakukan dengan online. Sebab, komputer saat ini sudah sangat familiar di kalangan siswa. Namun, yang perlu ditekankan adalah bagaimana pemerintah nanti harus menyiapkan progam komputernya yakni software dan alat perangkat lainya agar saat digunakan tidak mengalami kendala.

"Karena nanti bisa jadi jika waktu siswa mengerjakan Unas tiba - tiba progamnya ngadat atau jaringanya lemot itu bisa menurunkan semangat dan mental para siswa. Dan juga sebagai catatan Unas ini adalah bukan menjadi patokan untuk syarat kelulusan. Tapi ada ujian sekolah dan ujian yang lain untuk mendukung nilai mereka (siswa)," pungkasnya.

Sedangkan untuk anggarannya, lanjut Khusnul, di Surabaya kurang lebih mencapai Rp. 100 sampai 200 juta dan ini murni adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tidak semua sekolah mengikuti Unas secara online. Tapi itu itu tidak menjadi masalah, pemerintah pasti akan menyiapkan secara khusus bagi sekolah yang tidak mengikuti Unas online," pungkasnya.[pksnongsa]

posted by @Adimin

Jujur Akui Terlambat, Walikota Padang Berikan Reward

PADANG - Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah dibuat gerah dengan perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tak mau jujur mengakui keterlambatan saat mengikuti upacara bulanan di pelataran parkir GOR H. Agus Salim Padang, Selasa (17/2).

Bahkan, para pegawai yang terlambat ini kebanyakan tak bergeming waktu diminta dengan kesadaran sendiri berbaris terpisah, kendati Walikota sudah mengulangi perintahnya berkali – kali.

Dari enam ratusan PNS yang hadir, hampir seratusan orang diantaranya terlihat datang terlambat. Tetapi, hanya 44 orang di antaranya yang mengakui keterlambatannya dan mengambil posisi pada barisan yang terpisah.

Hal ini dilakukan Walikota Mahyeldi sebelum menyampaikan amanatnya selaku inspektur upacara. Pada kesempatan ini, ia juga memimpin pegawai yang datang tepat waktu untuk mengucapkan sumpah agar tetap menjadi pegawai yang disiplin, jujur dan profesional.

“Bagi pegawai yang ikut bersumpah padahal terlambat, maka ia akan terkena efek dari sumpahnya sendiri,” kata Walikota di sela upacara yang diikuti juga oleh Wakil Walikota Emzalmi, Sekda Nasir Ahmad, pimpinan SKPD serta Camat dan Lurah tersebut.

Sedangkan ke 44 PNS yang telah berani maju untuk berbaris terpisah karena merasa terlambat dan tidak memakai atribut lengkap, Walikota mengapresiasi kejujuran mereka dengan memberikan reward 10 persen dari gaji pokok yang mereka terima untuk satu bulan.

“Kejujuran dan kedisiplinan, memang hal mutlak yang harus dimiliki seorang abdi negara,” ujarnya.

Ia menambahkan, reward yang diberikan semata – mata karena kejujuran yang bersangkutan, namun untuk keterlambatan atau pelanggaran yang diperbuat bukan berarti harus diulangi lagi.

“Kita bisa saja memberikan sanksi, tetapi biarlah ini menjadi pelajaran bahwa kejujuran itu adalah sesuatu yang patut dihargai,” ulas Wako. Dalam rangkaian upacara ini, Walikota didampingi Wawako dan Sekda juga menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba menulis berita tentang Padang Bersih. Pemenangnya, yaitu Holy Adib dari Harian Haluan (pemenang I), Zulkarnaini dari Harian Padang Ekspres (pemenang II), Syawaldi dari Harian Singgalang (pemenang III) dan Andri Besman dari Harian Singgalang (pemenang favorit). [humas]

posted by @Adimin

PKS: Undang-Undang Ketahanan Keluarga Mendesak

Jakarta (16/2) – Menyikapi perkembangan penyakit sosial kemasyarakatan yang makin mengkhawatirkan belakangan ini, Pemerintah bersama DPR perlu segera membuat Undang-Undang Ketahanan Keluarga untuk melindungi keluarga Indonesia dari pengaruh dan dampak penyakit sosial tersebut.

Ketua Bidang Kebijakan Publik (BKP) DPP PKS yang juga Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengemukakan hal tersebut ketika berdialog dengan warga korban banjir di Kelurahan Cipulir, Jakarta Selatan, Minggu (15/2). Dalam kesempatan itu selain meninjau korban banjir, Hidayat juga menyerahkan sumbangan alat-alat kebersihan dan ikut kerja bakti membersihkan rumah warga.

Lebih lanjut Hidayat menyatakan, saat ini keluarga Indonesia praktis tidak memiliki perlindungan terhadap ancaman berbagai penyakit masyarakat tersebut. Karenanya mendesak untuk dibuat undang-undang yang bisa melindungi keluarga Indonesia,” lanjut anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Hidayat menegaskan, penyakit masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, penyimpangan seksual, tawuran, pelacuran, sampai korupsi sudah demikian merajalela, bahkan sudah dalam kondisi darurat, sehingga perlu langkah-langkah yang lebih strategis untuk menanggulanginya. Dan yang tak kalah penting adalah mengambil langkah-langkah untuk melindungi keluarga Indonesia agar tidak menjadi korban penyakit sosial itu.

Hidayat mengaku miris mendengar data yang dipaparkan Presiden Jokowi bahwa setiap hari ada 40-50 orang yang mati karena narkoba di Indonesia. Karena itu Hidayat mendukung langkah Presiden yang tetap akan menjalankan hukuman mati untuk warga negara asing yang menjadi bandar narkoba di Indonesia.

“Saya dukung sikap Presiden untuk melaksanakan hukuman mati bagi bandar narkoba baik orang asing maupun lokal. Presiden jangan mundur dengan tekanan pihak asing. Rakyat akan mendukung,” tandas Hidayat.

Hidayat juga merasa prihatin dengan meningkatnya kasus incest (hubungan sedarah) antara orang tua dan anak, sebagaimana diungkapkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Hal ini makin menguatkan perlunya undang-undang ketahanan keluarga itu.

Menurut Hidayat, ia dan Fraksi PKS di DPR akan mendorong agar undang-undang yang penting untuk keluarga Indonesia ini segera terwujud.  [pks.or.id]

posted by @Adimin

Jazuli Juwaini: Soal Praperadilan Komjen BG, Hormati Keputusan Pengadilan

 Jakarta (16/2) - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan oleh Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan, Senin (16/2). Dalam gugatannya, pemohon meminta agar pengadilan membatalkan penetapan tersangka yang dikenakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Budi Gunawan.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Jazuli Juwaini menyatakan bahwa pihak-pihak terkait harus saling menghormati dan memahami implikasi dari keputusan tersebut. Demikian dikatakan Jazuli Juwaini saat dimintai komentarnya oleh pers di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/2).

Menurut Jazuli, sebagai bangsa yang berdiri di atas norma-norma hukum, maka seluruh rakyat Indonesia mesti dapat menerima dengan lapang hati keputusan Hakim Sarpin sebagai keputusan yang terbaik untuk tegaknya kepastian hukum. “Di sini diuji sikap kenegarawanan seluruh elemen yang berperkara, apakah dapat menerima atau sebaliknya,” ujar Jazuli yang juga anggota Komisi II DPRRI ini.

Saat ditanyakan apakah itu berarti Presiden Joko Widodo mesti melantik Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan dengan adanya keputusan hakim PN Jaksel tersebut? Jazuli menyatakan hal itu bukanlah domain DPR lagi. Menurutnya, tugas DPR selesai saat menindaklanjuti surat Presiden RI yang mencalonkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri.  [pks.or.id]

posted by @Adimin

Legislator PKS Imbau Masyarakat Ciptakan Kerukunan Hidup Berbangsa dan Bernegara

 

Bekasi (16/2) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Saduddin, mengimbau masyarakat untuk menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam kehidupan yang lebih baik, adil dan sejahtera.

“Cita-cita bangsa Indonesia akan terwujud, bila kita senantiasa menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari,” papar Saduddin, dalam kegiatan memasyarakatkan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia (NRI) tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, Sabtu (14/2).

Hal ini akan terwujud, lanjut Saduddin, jika masyarakat mampu memahami dan menjadikan empat pilar sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat pilar yang dimaksud, yakni, Pancasila sebagai dasar Negara, UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi Negara, NKRI sebagai bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara.

“Keempat pilar tersebut sudah merupakan konsensus negara, yang dibuat oleh para pendiri Negara dan berasal dari nilai-nilai luhur yang hidup serta berkembang di masyarakat dari sejak dahulu hingga kini,” ujar Saduddin, yang juga legislator dari Dapil Jabar VII yang meliputi Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

Saduddin menjelaskan, adanya kondisi masyarakat saat ini dan masa mendatang tidak menutup kemungkinan memunculkan tantangan dalam pengimplementasian keempat pilar itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, tambah Saduddin, perlu dilakukan upaya yang terus menerus, berkelanjutan dalam memasyarakatkan keempat pilar ini sehingga tidak tergerus oleh nilai-nilai lain yang bertentangan dan tetap senantiasa ada di tengah-tengah masyarakat sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Sosialisasi atas empat pilar perlu terus menerus dilakukan supaya tetap senantiasa ada di tengah-tengah masyarakat sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutup Saduddin.  [pks.or.id]

 posted by @Adimin

Anis Matta: Islam di Nusantara Bukan Islam yang Berpikiran Sempit

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengatakan Islam di Nusantara bukanlah Islam yang berpikiran sempit karena sudah sejak lama Islam di Nusantara telah menjadi bagian perkembangan peradaban Islam global. 

Hal ini dikatakan Anis terkait dengan pengukuhan  Raden Patah sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawa oleh Sultan Turki pada tahun 1479 sebagaimana yang dijelaskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam pidatonya pada saat Kongres Umat Islam di Yogyakarta 8-11 Februari yang lalu.

"Artinya, sejak lama Islam di nusantara menjadi bagian perkembangan peradaban Islam global. Islam nusantara bukanlah Islam yang berpikiran sempit," ujar Anis melalui akun Twitter @anismatta, Ahad (15/2/2015).

Menurut Anis, horison global ini menjadi modal umat Islam untuk berkontribusi, baik pada level negara-bangsa (Indonesia) maupun dunia.

Tak heran, lanjut Anis, jika umat Islam menjadi motor pergerakan perjuangan kemerdekaan dan berdirinya negara-bangsa Indonesia.

"Saya mendukung tujuan kongres ini sebagau konsolidasi agenda keislaman dan kebangsaan melalui penguatan di sektor ekonomi dan politik. Saya juga menggarisbawahi masalah pentingnya memperkuat identitias peradaban nusantara. Islam agama yang besar, agama peradaban," jelas Anis.

Menurut Anis, umat Islam di Indonesia perlu menguatkan agenda di tiga aspek yakni identitas, kepentingan dan kepemimpinan.

"Identitas, artinya umat Islam dapat mengekspresikan keislamannya dalam kerangka NKRI. Kita mengalami pergulatan yang keras mengenai Pancasila. Kini kita sampai pada konsensus," paparnya.

Anis menambahkan, relasi agama-negara dalam konteks NKRI telah sampai pada ekuilibrium baru.

"Kita bisa menggunakan asas Islam dalam negara Pancasila. Pancasila adalah panggung yabg terbuka bagi identitas yang berbeda-beda," beber Anis.

Aspek selanjutnya adalah kepentingan, artinya umat Islam harus mampu mengkristalkan dan menyuarakan kepentingannya dalam saluran politik formal.

"Konsolidasi dan komunikasi banyak pihak sangat penting. Saya berharap umat Islam tidak lagi menjadi kekuatan yang terserak di Indonesia, tetapi solid dan bersatu memperjuangkan kepentingannya," ungkap Anis.

Aspek yang terakhir adalah kepemimpinan, artinya umat Islam turut bicara dalam panggung kepemimpinan nasional, sebagai kelanjutan dari artikulasi identitas dan kepentingan.

"Indonesia harus melompat dari entitas politik menjadi entitas peradaban, dengan umat Islam sebagai kekuatan intinya," jelas Anis.

Dengan demikian, lanjut Anis, umat Islam di Indonesia, bersama dengan umat Islam di seluruh dunia, menghadirkan rahmatan lil alamin.

'Keadilan, perdamaian dan kesejahteraan akan tumbuh dari persemaian peradaban Islam. InsyaALLAH. Kobarkan semangat Indonesia!!," pungkasnya.(*)


posted by @Adimin