Jakarta (3/2) - Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg) segera menyelesaikan permasalahan aset negara yang dikelola oleh Kementerian tersebut agar dapat meningkatkan pedapatan negara.
Menurut Saduddin, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang didapat dari Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (BLU-PPKK) dan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (BLU-PPKGBK), sebesar Rp241 Milyar per tahun dinilai masih terlalu sedikit jika dibandingkan dengan potensinya yang terletak di pusat bisnis Jakarta.
“Komisi II meminta Kemensekneg segera menyelesaikan permasalahan aset negara terutama aset yang dikelola oleh BLU-PPKK dan BLU-PPKGBK yang dinilai masih terlalu kecil memberikan kontribusinya dalam bentuk PNBP, “kata Saduddin, yang disampaikannya dalam rapat kerja (Raker) komisi II DPR RI dengan Kemensekneg di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/2).
Apalagi, lanjut politisi PKS ini, Direktur BLU PPKGBK menjelaskan bahwa aset Negara yang terletak di kawasan GBK seluas 271 hektar, dimana 94,85 hektar atau 35% dari luas lahan yang ada, dikerjasamakan dengan pihak lain melalui system Build Operation Transfer (BOT) dan Kerja Sama Operasi (KSO). Kerjasama ini telah berlangsung sejak tahun 1989 dan point-point perjanjian dalam kerjasama tersebut bersifat mengikat sehingga sulit dilakukan perubahan. Upaya renegosiasi sudah dilakukan, tetapi tidak semuanya mengindahkan.
Permasalahan lainnya adalah sekitar 27 hektar atau 10,3% lahan GBK dimiliki masyarakat dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
“Saya meminta Komisi II untuk mengagendakan secara khusus pembahasan permasalahan aset-aset Negara. Kita bedah semuanya supaya lebih transparan dan akuntabel," papar legislator PKS daerah pemilihan Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta ini. [pks.or.id]
posted by @Adimin
Post a Comment