Raker Fraksi PKS Bahas Beragam Isu Aktual

 

Jakarta (31/1) – Fraksi PKS DPR RI menggelar Rapat Kerja yang berlangsung 30-31 Januari 2015. Raker yang juga dihadiri oleh pimpinan Fraksi PKS di semua provinsi di seluruh Indonesia ini, merupakan sarana konsolidasi dan perumusan program kerja lima tahun.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam keterangan pers usai Raker menyatakan, sesuai arahan Presiden PKS Anis Matta, seluruh anggota legislatif PKS diharapkan bekerja ikhlas, sungguh-sungguh, dan selalu meningkatkan kapasitas, serta kepedulian untuk menjalankan amanah sebagai anggota Fraksi PKS, baik di DPR maupun DPRD.

Jazuli mengungkapkan, Fraksi PKS DPR akan memperjuangkan Rancangan Undang Undang yang prorakyat, diantaranya RUU Ketahanan Keluarga, RUU Kewirausahaan Nasional, dan RUU Perlindungan Harga dan Kebutuhan Pokok.

“Ketiga RUU ini menjadi prioritas yang akan diperjuangkan Fraksi PKS,” terang Jazuli.

Selain membahas program kerja ke depa, Raker juga membahas beragam persoalan yang menjadi perhatian publik. Di antara persoalan tersebut adalah Perppu No. 1/2014 tentang Pilkada Langsung.

FPKS meberikan catatan terbatas terhadap Perppu Pilkada untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Sejumlah hal yang menjadi catatan PKS di antaranya masalah penyelenggara, sengketa Pilkada, syarat umur dan pendidikan calon, paket calon, dan sejumlah hal lainnya.

“Revisi ini dimaksudkan agar Pilkada langsung dapat dilaksanakan secara berkualitas, efektif dan efisien dalam kerangka demokrasi yang lebih substantif,” imbuh Jazuli.

Kemudian terkait permasalahan yang terjadi di dua lembaga hukum, Kepolisian RI (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), FPKS menilai hal tersebut sudah memasuki ranah pemerinah.

“Presiden yang mesti mengambil sikap dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut,” lanjut dia.

Kemudian terkait dengan RUU Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahn (APBN) 2015 FPKS memberi menyampaikan juga sejumlah catatan, yakni; terkait postur APBNP 2015, FPKS mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas yang ditandai, diantaranya: terbukanya 250 ribu lapangan kerja per 1 persen pertumbuhan, penurunan angka kemiskinan ke angka 10,3 persen, penurunan tingkat pengangguran ke angka 5,6 persen, rasio kesenjangan (gini ratio) di 0,4 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta peningkatan kesejahteraan rakyat sebagiamana dimandatkan konstitusi.

Kemudian, terkait dengan penggunaan ruang fiskal, FPKS mengupayakan agar porsi Penyertaan Modal Nasional (PMN) pada BUMN lebih besar dari Rp 49 triliun agar ada alokasi anggaran untuk penambahan Dana Desa, pembangunan irigasi, pembangunan jalan desa.[pks.or.id]


posted by @Adimin

Rumuskan Penguatan Peran DPD, MPR Rencanakan Kunjungi Kampus

Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Al Muzzammil Yusuf (kiri) saat menjadi moderator dalam diskusi Raker Fraksi PKS ke-3 bersama Menteri Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago (kanan) di Hotel Bidakara, Jumat (30/1). Foto: Gilang Ramadhan.

JAKARTA (31/1) - MPR akan berkunjung ke berbagai kampus di Indonesia dalam rangka menjaring pendapat terkait rencana perubahan konstitusi, salah satunya membahas substansi penguatan peran DPD melalui amandemen UUD NKRI 1945.

Demikian disampaikan Sekretaris PKS MPR RI, Al Muzzammil Yusuf dalam diskusi sebagai rangkaian Raker Fraksi PKS di Jakarta (31/1).

"Isu yang menguat di MPR adalah usulan DPD melakukan perubahan konstitusi yang memuat substansi penguatan peran DPD dan ini memerlukan pemikiran, pendapat dari para pakar di kampus-kampus di Indonesia," kata Muzzammil.

Muzzammil menyampaikan jika pada saatnya, MPR akan berkunjung ke berbagai kampus di Indonesa untuk bertemu para pakar dalam rangka menampung pendapat dan pemikiran dari para pakar.

Sementara itu, Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung yang juga peserta Raker Fraksi PKS, Antoni Imam menanggapi positif gagasan amandemen untuk penguatan DPD. Antoni mengatakan, sebagai orang daerah dan pada prinsipnya anggota DPD merupakan representasi daerah, maka ia pun mendukung penuh rumusan tersebut.

"Mudah-mudahan dengan penguatan ini, peran-peran DPD menjadi lebih luas dan makin memberikan kebermanfaatan bagi daerah pemilihannya," kata Anggota Dewan dari Dapil Lampung Selatan tersebut. [pks.or.id]

 
posted by @Adimin

Mantapkan Pertanggungjawaban ke Publik, Fraksi PKS Perkuat Peran Kehumasan

Jakarta (31/1) - Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menegaskan pertanggungjawaban kepada publik harus dimantapkan dengan kuatnya peran kehumasan. Demikian disampaikan Jazuli dalam diskusi tentang peran kehumasan, di rapat kerja (Raker) Fraksi PKS, di Ruang Bima, Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (31/1).

"Salah satu kewajiban kita sebagai anggota dewan adalah mempertanggungjawabkan kerja kita kepada publik. Oleh karena itu, humas yang kuat harus kita bangun untuk memantapkan pertanggungjawaban kita kepada publik," kata Jazuli.

Politisi asal Banten ini juga mengemukakan mempublikasikan hasil kerja di media seperti TV, radio, media online, dan sosial media, bukanlah sebuah riya. "Karena ini merupakan laporan dan pertanggungjawaban karena kita telah dipilih oleh rakyat, rakyat harus mengetahuinya," tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Humas Fraksi PKS DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyampaikan tiga fungsi humas untuk memantapkan pertanggungjawaban anggota dewan kepada publik.

"Ada tiga fungsi humas untuk memantapkan pertanggungjawaban anggota dewan kepada publik. Pertama, menjadikan Fraksi PKS sebagai center of opinion penyampaian kebijakan-kebijakan partai. Kedua, menjadikan pimpinan fraksi sebagai opinion leader. Ketiga, membangun personal aleg yang menguasai isu dan menjadi incaran pers (news spotlight)," papar politisi asal Jawa Tengah ini.

Anggota Komisi VIII tersebut melanjutkan, penguatan aspek kehumasan bukan hanya di tingkat DPR RI, tetapi juga di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota, guna memantapkan pertanggungjawaban anggota dewan PKS di setiap tingkat.

Rapat Kerja Fraksi PKS yang dibuka secara resmi oleh Presiden PKS Anis Matta ini digelar selama dua hari, Jumat-Sabtu (30-31/1) di Hotel Bidakara, Jakarta. Selain Presiden PKS dan para legislator, Ketua Majelis Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin juga dipastikan hadir.

Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, dan Anggota BPK RI, Agung F. Sampurna dijadwalkan mengisi sesi diskusi dalam acara tersebut. Selain itu, Budayawan Sujiwotedjo juga turut memeriahkan dalam pementasan wayang di pembukaan Raker Fraksi PKS ketiga tersebut. [pks.or.id]

posted by @Adimin

Refrizal: Produk Lokal Diminta Penuhi SNI

JAKARTA (31/1) - Anggota DPR RI Komisi IV, Refrizal menyatakan pentingnya pelaku usaha memiliki standarisasi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Karena standarisasi produk adalah suatu yang mutlak dalam pasar Masyarakat Ekonomi Asean.

Untuk Indonesia, kata Ref­rizal sudah ada Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun dalam penerapannya belum maksimal. Karena ma­sih banyaknya produk pelaku usaha Indonesia yang belum memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Untuk bersaing di pasar ASEAN, semua produk yang diekspor harus memiliki stan­dar nasional. Supaya tidak kalah saing dengan produk-produk impor yang telah me­miliki standarisasi di nega­ranya,” tutur anggota komisi bidang perdagangan, perin­dustrian, investasi, koperasi, UKM, dan BUMN ini.

Dikatakannya, perlin­du­ngan terhadap produk lokal dalam penerapan MEA 2015 merupakan masalah bagi pe­me­rintah Indonesia. Karena masih banyaknya produk lokal yang belum memenuhi standar nasional.

Selain itu, pemasaran pro­duk-produk lokal masih me­makai cara konvensional. Saat ini, seharusnya setiap produk yang bebas beredar di pasar ASEAN harus memiliki web­site untuk pemasaran.

“Kalau SNI telah ter­pe­nuhi, maka pemanfaatan tek­nologi sebagai pemasaran. Karena keberadaan MEA ha­rus dipandang sebagai bertam­bahnya pasar Indonesia. Yang kira-kira menjadi dua kali lipat, yaitu dari 250 juta men­jadi 600 juta,” kata politisi PKS ini.

Dengan pola pikir dan semangat memperbaiki kua­litas dan pemasaran maka dapat memetik manfaat op­timal dari MEA. Untuk mendorong pere­ko­no­mi­an agar lebih cepat tum­buh dan ber­daya saing.

Kendati demikian, pi­haknya juga menyadari berbagai indikator yang menunjukkan kelemahan, seperti daya saing total, indeks infrastruktur, indeks terkait dengan birokrasi dan masih adanya pungli, ko­rup­si dan suap yang menim­bulkan ekonomi biaya tinggi.

Selain itu, ditambah de­ngan daya saing Indonesia masih dibawah negara te­tang­ga. Hal itu terlihat dalam an­jlok­nya pertumbuhan ekspor 2014 lalu. Saat ini, katanya produksi Industri Indonesia hanya menggenjot angka 1,4 persen, sedangkan negara tetangga Filipina mencapai 9,6 persen, Vietnam 6,7 persen, dan Singapura 3,3 persen. [harianhaluan.com]

posted by @Adimin

Ketika Fahri Hamzah Ajak Prabowo Ber-selfie Pakai Peci

JAKARTA - Ketua DPP PKS Fahri Hamzah mengungkapkan hasil pertemuan petinggi Koalisi Merah Putih yang berkumpul di Bakrie Tower pada Kamis (30/1) malam WIB. Pertemuan itu sebagai tindak lanjut diskusi Presiden Jokowi dan Ketua Umum Prabowo Subianto di Istana Bogor pada siang harinya.

"Rapat KMP penuh keakraban...semua saling mendengar dan penuh perhatian," katanya melalui akun Twitter, @Fahrihamzah.

Wakil Ketua DPR tersebut menyatakan, KMP mendukung masa pemerintahan Jokowi-JK selama lima tahun. "KMP komit mendukung pemerintahan yang sah dan dipilih rakyat sampai selesai...#KMP2015," katanya.

Selama pemerintah menjalankan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, kata dia, KMP pasti mendukung. "KMP berharap agar Pak JOKOWI mantap...semoga keputusan2 yangpro rakyat segera diwujudkan."

Fahri pun mengungkap obrolan ringannya dengan Prabowo. Politikus PKS yang dikenal vokal tersebut mengajak capres 2014 tersebut untuk foto bersama.

Uniknya, keduanya saling tukar pakai peci. "FH: Pak, selfie yuk. PS: Boleh tapi pinjam peci-nya. FH: Dua kali dong...hehe."

[ROL]

posted by @Adimin

PKS Nilai Pemerintahan Jokowi-JK Banyak Timbulkan Kegaduhan

Meskipun memiliki beberapa prestasi, pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam seratus hari pertama pemerintahannya banyak menimbulkan kegaduhan.

Pandangan ini dikatakan oleh anggota DPRD Sumut Satria Yudha Wibowo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, seperti dilansir tribunnews, Rabu (29/1/2015).

“100 hari pertama Pemerintahan Jokowi, kebijakannya banyak menimbulkan kegaduhan, terutama kebijakan menaikkan dan menurunkan harga BBM,” katanya.

Kebijakan lain yang membuat gaduh adalah pengangkatan terdakwa Hasban Ritonga sebagai Sekretaris daerah Provinsi Sumut.

Secara pribadi, ia mengaku bingung dengan pilihan Jokowi ini karena beresiko menjadi bom waktu bagi Sumut.

“Kalau sampai divonis bersalah kan nanti jadi repot. Harus memilih Sekda lagi. Kenapa dua calon lain ditolak sementara Hasban Ritonga yang bermasalah dengan hukum dipilih saja masih tanda Tanya,” ujarnya.

Mantan Wakil Sekretaris Tim Kampanye Prabowo-Hatta Radjasa pada Pilpres 2014 ini mengaku salut dengan beberapa kebijakan Jokowi terutama terkait peresmian beberapa proyek raksasa di Sumut seperti KEK Sei Mangke dan Jalan Tol Medan-Binjai.

“Tapi itu kan masih tahap awal. Harus terus dipantau. Jangan cuma berhenti disini,” katanya. [pksnongsa]

posted by @Adimin

PKS Optimistis Tim Independen Mampu Redam Ketegangan Polri-KPK, asal...

 

Presiden Joko Widodo membentuk Tim Independen untuk menengahi kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Tim yang beranggotakan sembilan orang perwakilan dari Polri dan akademisi itu diharapkan bisa tegas memberikan rekomendasai kepada Presiden Jokowi.
"Tim independen/tim 9 akan sukses jika dapat memberikan rekomendasi yang jelas dan transparan. Jika tidak berani tegas diragukan dapat meredam masalah," kata  juru bicara PKS Mardani Ali Sera dalam pesan singkat kepada Metrotvnews.com, Kamis (29/1/2015).  
PKS optimistis tim Tim independen/tim 9 dapat menjalankan tugas meredam ketegangan Polri-KPK, asal tidak menghabiskan waktu selama tujuh hari. "Optimistis dulu, syaratnya tidak lebih dari seminggu," tukasnya.
Minggu, 25 Januari 2015, Presiden Jokowi mengumpulkan dan meminta saran dari sejumlah tokoh senior untuk menyelesaikan kisruh antara KPK dengan Kepolisian RI. Tim Independen terdiri dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, mantan Wakil Kepala Kepolisian RI Oegroseno, mantan Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, mantan anggota Tim-8 kasus Cicak-Buaya Hikmahanto Juwana, mantan pemimpin KPK Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif, dan pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar.
Selasa 27 Januari lalu, tim menambah dua anggota, yaitu mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto dan Sosilog dari Universitas Indonesia Imam Prasodjo.(*)

posted by @Adimin

Mahyeldi: Dahulu Pejabat Publik Menghindari Sosmed, Sekarang Wajib

Wali Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mengatakan, dahulu pejabat publik menghindari sosial media (sosmed), sekarang wajib. Karena ia bisa dengar langsung masalah publik tanpa filter birokrasi.

"Dahulu banyak kantor melarang karyawannya main internet, apalagi aktif di sosmed karena dianggap mengganggu kerja. Sekarang kantor malah menyuruh karyawan aktif di sosmed. Selain untuk bantu promosi kantor, juga bisa belajar atau update info dengan cepat," ujar Mahyeldi melalui akun Twitter @MahyeldiPadang, Kamis (29/1/2015).

Bahkan, lanjut Mahyeldi, ide dari publik pun bisa bermanfaat untuk pembangunan. Seperti yang dia lakukan kemarin dengan hashtag #citybranding.

"Seperti pak @ridwankamil di Bandung, mendapat dan mendistribusi ide pembangunan kota langsung dari netizen. Atau pak @basuki_btp di Prov Jakarta, beliau menggunakan sosmed untuk mendapat masukan dan melakukan kontrol kebijakan," katanya.

Mahyeldi juga mencontohkan seperti Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang sering membagikan kebijakan kepemimpinannya melalui akun Twitter @aheryawan saat #aherinteractweet tiap Senin. "Publik jadi dekat dengan beliau," imbuhnya.

Menurut Mahyeldi, sayang sekali jika ada yqng masih mengira bahwa "main internet" dianggap "tidak kerja".

"Itu ketinggalan 10 tahun pemikirannya. Bos Google bahkan berkata "nanti internet akan lenyap" maksudnya "dunia offline dan online" nanti akan menyatu tak terpisah-pisah," jelasnya.

Dia mengatakan, wakil rakyat di DPR sekarang makin aktif di dumay (dunia maya), tidak ada alasan mereka tidak mendengar aspirasi rakyat.

"Demikian juga tidak ada alasan rakyat bahwa "saya tidak didengar" - sampaikan saja langsung via akun sosmed anggota dewan. Pejabat publik juga perlu dikritik. Kontrol sosial berjalan baik justru dengan media sosial. Ingatkanlah kami ini," tambah Mahyeldi.

Menurut dia, pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat, malah akan berterimakasih jika diingatkan warganya, termasuk netizen.

"Dengan sosial media, pemimpin bisa mengukur respon publik tentang program kerjanya. Kalau ada resistensi, ia harus perbaiki. Kabarnya, film-film Hollywood tahu akan box office bisa diketahui dari apakah film itu trending topic di Twitter atau tidak," katanya.

Terakhir, kata Wali Kota asal PKS ini, dalam bersosialisasi tetap perlu etika. Kita bergaul dengan koridor agama dan kepatutan. Istilahnya Netiket.

"Demikian sekedar berbagi di pagi hari. Semoga memberi manfaat dan menyuntik semangat," ujar Mahyeldi menyudahi Twitnya yang diberi hashtag #katawako.(*)

posted by @Adimin

Rapat Kerja PKS Padang 2015

PKS kota Padang menyelenggarakan Raker (Rapat Kerja) yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 24  Januari 2015 di Aula SMK 6 padang. Hadir dalam rapat kerja tersebut para pengurus inti PKS Padang dan Ketua ketua Bidang dan Staff beserta pengurus inti DPC DPC sekota Padang.

Dalam rapat kerja tersebut dibicarakan agenda agenda program kerja PKS Kota padang dalam menghadapi tantangan dan peluang ke depan, terutama bagaimana mensikapi perkembangan perkembangan terkini dalam jagad politik nasional maupun regional atau daerah. 

Hadir pula aleg aleg PKS Padang dalam raker tersebut untuk mensinergikan agenda agenda PKS Padang dengan kerja kerja agenda Anggota Legislatif PKS yang duduk di DPRD Padang. 

Dengan semakin kompleksnya tantangan dan hambatan ke depan, DPD PKS Padang mencanangkan semboyan "PERBANYAK KADER, KOKOHKAN TARBIYAH, RAIH KEMENANGAN"

posted by @Adimin

Komisi II DPR Pertanyakan Efektifitas Pelaksanaan Uji Publik

Jakarta (28/1) - Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin mempertanyakan efektifitas pelaksanaan uji publik menjadi bagian dari tahap penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Hal ini disampaikannya di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/01/15).

“Perlu dipikirkan secara matang, adanya pelaksanaan uji publik menjadi bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, “ kata legislator daerah pemilihan Jabar VII ini.

Menurut Saduddin, dengan pelaksanaan Pilkada secara langsung, otomatis sudah memberikan ruang bagi publik untuk menguji kelayakan seorang calon. Publik bisa langsung melihat, mendengar dan menilai apakah calon memiliki kapabilitas, kapasitas dan integritas sehingga layak untuk menjadi Kepala Daerah di wilayahnya.

“Pilkada secara langsung, otomatis sudah memberikan ruang bagi publik untuk menguji kelayakan seorang calon. Publik bisa langsung melihat, mendengar dan menilai apakah calon memiliki kapabilitas, kapasitas dan integritas sehingga layak untuk menjadi Kepala Daerah," ujar politisi PKS ini.

Saduddin juga menambahkan bahwa dengan alokasi waktu yang cukup lama, sekitar 3 bulan lebih bagi proses uji publik dari awal hingga akhir, dinilai memakan waktu yang cukup panjang bagi tahapan penyelenggaraan Pilkada secara keseluruhan. Apalagi hasil uji publik tidak akan berpengaruh pada kelolosan pendaftaran calon kelapa daerah.

“Mengingat pelaksanaan uji publik ini membutuhkan waktu yang relatif lama dan hasil uji publik tidak akan berpengaruh pada kelolosan pendaftaran calon kelapa daerah, maka perlu dikaji ulang pelaksanaannya," pungkas mantan Bupati Bekasi ini. [pks.or.id]

posted by @Adimin

Orang Optimistis Miliki Kardiovaskular Lebih Sehat

Orang yang optimis juga memiliki kadar gula darah dan kolesterol lebih baik secara signifikan dibandingkan mereka yang pesimis.

ORANG yang memiliki pandangan optimis dalam hidupnya memiliki kesehatan kardiovaskular lebih baik secara signifikan.

“Individu yang level optimisme tertinggi, dua kali lebih sehat jantungnya, dibandingkan mereka yang pesimistis. Hubungan ini signifikan pada karakteristik sosio-demografi dan kesehatan mental yang buruk,” kata profesor kerja sosial dari Universitas Illinois, Rosalba Hernandez.

Untuk sampai pada kesimpulan ini, Hernandez dan tim meneliti sekitar 5.100 orang dewasa yang berada pada rentang usia 45–84 tahun. Para partisipan terdiri atas 38 persen orang kulit putih, 28 persen ras Afrika-Amerika, 22 persen orang Latin, dan 12 persen China.

Mereka ini menjalani tujuh pemeriksaan kesehatan, yakni tekanan darah, indeks massa tubuh, kadar glukosa, kolesterol, asupan diet, aktivitas fisik, dan konsumsi rokok.

Peneliti juga memeriksa kesehatan mental para partisipan, level optimisme, kesehatan fisik, berdasarkan hasil tes medis. Pada akhir penelitian, peneliti menjumlahkan semua hasil pemeriksaan partisipan.

Hasil penelitian menunjukkan, total angka kesehatan individu meningkat seiring naiknya level optimisme. Mereka yang paling optimis, 50 dan 76 persen lebih cenderung memiliki angka total kesehatan yang bagus, atau ideal.

Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Health Behavior and Policy itu juga memperlihatkan, hubungan antara optimisme dan kesehatan kardiovaskular lebih kuat terjadi saat karakteristik sosio-demografi, misalnya usia, ras dan etnis, pendapatan serta status pendidikan dimasukkan menjadi faktornya.

Orang yang optimis memiliki kadar gula darah dan kolesterol lebih baik secara signifikan dibandingkan mereka yang pesimis. Mereka juga lebih aktif secara fisik, memiliki indeks massa tubuh, dan relatif jarang merokok.

“Temuan ini menunjukkan, strategi yang menargetkan modifikasi kesejahteraan psikologis –misalnya optimisme– mungkin sangat potensial untuk meningkatkan kesehatan jantung masyarakat Amerika sebanyak 20 persen sebelum 2020,” kata Hernandez, demikian seperti dilansir eurekalert.org

posted by @Adimin

Harga Diri Beragama

Jika agama dilecehkan, kemudian kita diam seribu bahasa, pasif, dan tidak bereaksi, berarti alamat ghirah dan muruah dalam diri seseorang sudah hilang

SUDAH menjadi adat antar bangsa jika ada pelarian politik (minta suaka politik) kepada suatu negara, maka negara itu tidak boleh menyerahkannya kepada negara yang menuntutnya. Sebab, pelarian politik tidak identik dengan orang jahat seperti koruptor.

 

Beberapa tokoh politik di negara-negara jiran, pernah meminta suaka kepada Kerajaan Saudi Ibnu Sa’ud saat itu. Menurut undang-undang antar bangsa, orang yang minta suaka politik tidak boleh diserahkan. Tetapi, bagi Ibnu Sa’ud ada yang lebih tinggi dari peraturan produk manusia, yaitu undang-undang yang inhern dengan fitrah manusia, ghirah (cemburu) beragama.

Bagi Bangsa Arab, betapa hinanya kalau muru’ah (harga diri) dilanggar. Namanya akan jatuh, karena memperoleh sanksi sosial (hukum tidak tertulis) dari komunitas Arab. Seorang yang meminta keselamatan, akan dilindungi sekalipun harus mengorbankan nyawa.

Dalam sejarah Iraq, pernah tercatat kisah Perdana Menteri Al Kailani, yang dikenal tokoh pro Jerman. Semasa ia menjadi Perdana Menteri, Kailani telah memproklamirkan perang kepada Inggris. Padahal bantuan Jerman yang diharapkannya tidak kunjung datang. Kesudahannya, Inggris menghancurkan Iraq dibawah kepemimpinannya. Bandara Habbaniyah diduduki. Al Kailani kalah dan melarikan diri.

Secara rahasia, dia datang ke Riyadh dan meminta suaka pada Ibnu Saud. Sa’ud tidak menolak. Bagi Saud, menolak orang yang meminta jaminan adalah kehinaan. Sekalipun, berkali-kali utusan Iraq datang ke Riyadh untuk mendesak agar Al Kailani diserahkan.

Kasus serupa pernah juga terjadi di Suriah. Rezim Adib Syisyakli yang tidak didukung rakyat berakhir dengan kemenangan lawan politiknya, Hasyim Al Attasi. Adib Syisyakli terpaksa melarikan diri sebelum 12 peluru di tubuhnya dikeluarkan. Dia meminta perlindungan kepada Riyadh. Setelah Ibnu Sa’ud mangkat, digantikan oleh putranya, Sa’ud, ia tetap teguh memegang tradisi ghirah (harga diri dan kebanggan) yang lebih kuat pengaruhnya dari masa ke masa.

Sultan Pasya Atrasyi, seorang pemimpin Suriah yang terkenal sebagai panglima laskar pembela Islam memberontak kekuasaan Prancis tahun 1925. Awalnya, ia setia kepada pemerintah penjajah. Ia tidak bisa berbuat banyak ketika Prancis menduduki tanah airnya. Tetapi, tahun 1925 ia mengambil sikap sebagai pemimpin pemberontak.

Pada suatu hari seorang pemimpin yang ekstrim dikejar-kejar penjajah Prancis, namanya Idham Khan Jar. Pada saat pencarian, sampailah ia di Jabal Druzz, kediaman Sultan Atrasyi untuk minta perlindungan. Sayangnya, Sultan tidak di rumah. Hanya ada para khadam (pembantu) dan keluarganya. Tapi tentara Prancis tetap mengepung dan menangkap. Esoknya, Sultan gemetar mendengar kisah penghinaan harga diri itu. Baginya, sungguh malu seorang tamu ditangkap di rumah tuan rumah.

Sultan akhirnya mengirim surat permohonan kepada Prancis supaya tawanan itu dikembalikan. Sayangnya, suratnya hanya dibalas ejekan. Sultan akhirnya menulis surat selebaran kepada seluruh pengikutnya. Baginya, rasa malu menyerahkan tamu kepada penjajah tak bisa ditebus kecuali dengan nyawa.

Ia memulai selebaran dengan pepatah Arab, “An Naaru Al ‘Aaru” (api mesiu lebih baik daripada menanggung malu). Maka barangsiapa di antara para pengikutku yang masih memahami arti hidup, ghirah, muru’ah, malu, silakan bergabung bersama, memberontak penjajah Prancis. Yang takut mati, tidak memiliki rasa cemburu (dayus), silakan hidup terus dengan berselimutkan kehinaan. Kehinaan identik dengan kematian, sekalipun secara fisik terlihat gagah. Dalam hitungan menit, berkumpullah beratus-ratus pahlawan lengkap dengan senjata.

Pemberontakan hebat akhirnya terjadi terhadap Prancis. Itulah pemberontakan paling seru dalam sejarah bangsa Arab setelah Perang Dunia I. Prancis mempertontonkan keganasan dan kekejaman tiada tara terhadap penduduk. Kota Damaskus sendiri dihujani dengan bom.

Karena kekuatan tak seimbang, Sultan akhirnya kalah. Namun baginya, kekalahan tidak menjadi masalah dibanding rasa malu dan kehormatan. Setelah tidak ada perlawanan lagi, Sultan akhirnya mengundurkan diri ke padang pasir. Sampai tahun 1936, keluar pengampunan massal dari Prancis. Saat itu pula pemimpin-pemimpin yang dalam pengasingan muncul kembali di bumi Suriah.

Wanita, Ghirah dan Agama

Ghirah dan muruah bukan saja milik umat Islam. Tetapi milik semua bangsa dan agama. Biasanya, ghirah dan harga diri dikenal berkaitan dengan cinta dan wanita. Namun ada juga yang berkaitan dengan agama. Jika adik perempuan kita atau istri kita diganggu orang, lalu kita berbalik melawan, berarti dalam diri kita masih ada ghirah. Tetapi membiarkan orang lain meniduri istri kita, menunjukkan bahwa kita sudah kehilangan pegangan dan tuntunan agama.

Dalam catatan sejarah, disamping penjajah merampas hasil rempah-rempah kita, juga mengusung program misionarisasi. Program yang selalu diangkat oleh penasehat pemerintah Belanda Snouck Hurgronje atau dikenal dengan nama Abdul Ghafur Al-Holandi adalah menciptakan tasykik (keraguan), tasybih (salah paham) dan taghrib (pembaratan) terhadap Islam.

Dalam kitab “Tajul Muluk” (mahkota para Sultan), sebelum Indonesia berdiri, pendahulu kita telah mewariskan kepada bumi pertiwi ini kultur bernegara (civic culture), persatuan, sosial kontrol dan spirit jihad. Warisan terakhir inilah yang mengantarkan rakyat Indonesia berhasil mengusir penjajah. Kata Bung Tomo, tak ada ruh tanpa ada suara takbir. Ia, bahkan mungkin kehilangan inspirasi untuk menggerakkan arek-arek Suroboyo berjihad dengan bambu runcing untuk melawan penjajah.

Akhir-akhir ini Barat dengan berbagai cara yang canggih berupaya menghilangkan ghirah umat Islam melalui; makanan, pakaian, hiburan, olah raga dan pemikiran. Sehingga sekalipun banyak umat Islam yang memakai atribut Islam, tetapi pikiran dan jiwa Islam telah mulai terkubur. Apa yang kita pikir dan apa yang kita kerjakan adalah sekedar tiruan-tiruan mereka.

Pada zaman klasik, sekalipun secara fisik penjajah mengeruk kekayaan alam kita, tetapi mereka berfikir seribu kali untuk memasuki wilayah-wilayah keagamaan yang sangat personal. Sekarang, berfikir bebas, melecehkan al-Qur’an, menghina Nabi, menafsirkan seenaknya ayat-ayat, menuduh para ulama salaf dan menghina ulama, seolah menjadi kebanggan kaum akademis. Tak perlu jauh-jauh orang asing atau orientalis. Bahkan itu dilakukan orang-orang yang mengaku cendekiawan Muslim sendiri.

Jika agama dilecehkan, kemudian kita diam seribu bahasa, pasif, dan tidak bereaksi, berarti alamat ghirah dan muruah dalam diri seseorang sudah hilang. Hidup yang kehilangan ghirah dan muruah, sama dengan kematian.

Tanpa ghirah, beragama menjadi kosong, kering, tidak berefek pada perubahan pola pikir dan kepribadian. Dan jika ghirah telah hilang, indikator kita menyediakan diri untuk dijajah. Seharusnya dengan ghirah dan muruah, kita tidak mungkin bisa terkalahkan. Karena kening kita hanya bersedia ditundukkan kepada Zat Yang Maha Perkasa.

 hidayatullah

posted by @Adimin

Moeldoko: Prajurit TNI Harus Teladani Nabu Muhammad

Panglima TNI Moeldoko mengimbau para prajuritnya serta PNS yang berkerja di lingkup TNI, menjadikan ketauladanan Nabi Muhammad SAW sebagai motivasi kejuangan dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Demikian disampiakan Moeldoko, dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 H, yang digelar TNI di GOR A.Yani Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Rabu , 21 Januari 2015.
Lebih lanjut Moeldoko mengatakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan momentum untuk menghidupkan kembali ketokohan Rasullulah SAW yang kita lakukan melalui uraian lembaran-lembaran sejarah Nabi Muhammad SAW.
"Kehadiran sejarah Rasullulah harus menjadi inspirasi yang paling sempurna bagi seorang muslim dalam menjalani apapun bagi realitas kehidupan manusia", katanya.

Selain itu dia mengimbau, agar para prajurit tidak takut berbuat baik dalam menjalankan tugas sehari-hari.
"Walaupun sebagian besar mencaci maki, mengkritisi dan lainnya. Sepanjang kita punya keyakinan penuh bahwa apa yang kita lakukan adalah baik menurut norma-norma agama, tidak usah peduli dengan seribu komentar yang ada", ujarnya.

"Hendaknya kita dapat menjadi tauladan bagi anak-anak kita di rumah, kepada istri kita dan kepada saudara-saudara kita. Kita juga harus bisa memberikan tauladan dan menjadi tauladan bagi anak buah dan masyarakat secara luas" lanjutnya.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 H yang digelar TNI ini mengambil tema "Jadikan keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai motivasi kejuangan prajurit TNI dalam melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara."

inilah

posted by @Adimin

PKS Setuju Pilkada Langsung dengan Revisi atas UU Penetapan Perppu

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI menyetujui Pilkada Langsung dengan revisi atas undang-undang penetapan Perppu tersebut. Jazuli menyatakan bahwa secara subtansi Perppu 1/2014 masih perlu perbaikan dan penyempurnaan guna menjamin peningkatan kualitas berdemokrasi. Demikian disampaikan Ketua FPKS DPR RI, Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1).

“Segera setelah Perppu disetujui DPR, Fraksi PKS mendesak agar dilakukan revisi atas UU Penetapan Perppu tersebut dan diharapkan selesai pada masa persidangan ini juga,” kata Jazuli.

Pembahasan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah mencapai kesepakatan. Senin sore (19/1) Komisi II DPR RI menggelar Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I/Penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan DPD.

Jazuli yang juga Anggota Komisi II DPR RI menyatakan bahwa dalam perkembangan pembahasan hingga jelang diambil keputusan sore ini Perppu tersebut bisa saja ditolak, akan tetapi kemungkinan besar diterima. Ia juga menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung lebih mengutkan sistem demokrasi.

“Fraksi PKS akan menerima Perppu yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut. Alasan Fraksi PKS menyetujui pilkada langsung karena sistem demokrasi akan semakin kuat jika rakyat terlibat langsung memilih pemimpinnya karena ada ruang partisipasi dan interaksi di sana,” tegas Jazuli.

Catatan Kritis Fraksi PKS

Fraksi PKS memberikan sembilan catatan kritis atas isu strategis Perppu 1/2014, sekaligus sebagai pengantar revisi atas UU Penetapan Perppu tersebut. Kesembilan catatan kritis tersebut adalah: 

1. Desain umum penyelenggaraan pilkada yang berkualitas khususnya menyangkut kualitas dan kapabilitas calon kepala daerah seharusnya dibahas secara mendalam dengan dasar argumentasi yuridis, sosiologis, maupun filosofisnya. Mengingat hal ini merupakan jantung penyelenggaraan pilkada. Sebagai contoh, bagaimana merumuskan kriteria ideal calon kepala daerah dari aspek pendidikan/kompetensi, pengalaman, karakter/moral, dan lain-lain. Hal ini perlu cermat karena kita akan memilih pemimpin yang menentukan masa depan daerah.

Terkait hal tersebut, Perppu, antara lain, mengatur adanya uji publik sebagai syarat pencalonan, namun Perppu belum memberikan gambaran konsep yang memadai bagaimana uji publik dilakukan, kriteria yang diacu, durasi waktu yang efektif untuk uji publik,  dan bagaimana hasil uji publik berdampak pada peningkatan kualitas calon kepala daerah.

2. Terkait syarat pencalonan kepala daerah, Perppu meningkatkan persentase dukungan menjadi 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan. Hal ini perlu pendalaman terkait ruang partisipasi yang lebih luas bagi partai politik dalam mengajukan calon sehingga lebih banyak pilihan calon berkualitas bagi rakyat.

3. Terkait ambang batas kemenangan, Perppu menetapkan calon kepala daerah harus memperoleh suara lebih dari 30 persen suara sah, jika tidak maka diselenggarakan pilkada putaran kedua. Perlu analisis dan kajian dalam rangka efisiensi dan efektivitas dimungkinkannya pilkada hanya satu putaran saja, dengan tetap mempertimbangkan derajat legitimasi. Hal ini juga dinilai dapat mengatasi lamanya penyelenggaraan pilkada berikut implikasi sosial dan politiknya.

4. Pengaturan baru melalui Perppu juga perlu cermat dan mendalam berkenaan dengan berbagai permasalahan penyelenggaraan pilkada selama ini, antara lain bagaimana mencegah kecurangan pada setiap tahapan khususnya dalam proses rekapitulasi bertingkat, politik uang, politisasi birokrasi, dan potensi kerusuhan/ gangguan keamanan. Hal ini terkait erat dengan rumusan jenis-jenis pelanggaran dan sanksi/ancaman hukumannya baik administratif maupun pidananya serta bagaimana sistem penegakan hukum pilkada yang efektif dan memberi efek jera.

5. Terkait pilkada serentak bertahap pada tahun 2015, 2018, 2020 (serentak nasional) harus benar-benar mempertimbangkan dan mengukur kesiapan penyelenggaraannya, mengingat jadwal/tahapan yang diatur Perppu terlalu sempit, khususnya untuk penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015.

Konsekuensi dari pelaksanaan pilkada serentak adalah akan banyak daerah yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas Kepala Daerah (PLT) untuk mengisi masa transisi. Perlu kajian dan pendalaman bagaimana akuntabilitasnya, bagaimana implikasinya bagi pembangunan daerah karena akan terdapat PLT akan menjabat dalam jangka waktu yang lama hingga 2-3 tahun, padahal PLT tidak dapat mengeluarkan kebijakan strategis pembangunan daerah.

Konsep pilkada serentak juga memerlukan analisa dan kajian yang cermat dalam teknis penyelenggaraan termasuk penganggaran, potensi kecurangan, gangguan keamanan, sengketa hasil, dan lain sebagainya karena besarnya hajat secara nasional.

6. Perppu mengatur bahwa pilkada hanya untuk kepala daerah, sementara wakil kepala daerah diajukan oleh kepala daerah terpilih untuk ditetapkan dan dilantik oleh pejabat yang berwenang. Aturan ini sejalan dengan UUD dan mengatasi permasalahan disharmoni antara kepala daerah dan wakilnya selama ini. Meski demikian, perlu pendalaman dan pencermatan berkenaan dengan implikasi politik dan administrasinya. Keberadaan wakil kepala daerah yang dipilih satu paket dengan kepala daerah selama ini merupakan bentuk keseimbangan dan konsensus politik dalam pilkada. Keberadaan wakil juga penting untuk menggantikan kepala daerah dalam hal berhalangan tetap. Jika wakil kepala daerah tidak dipilih satu paket bagaimana plus-minusnya secara politik serta apakah prosedur penggantian kepada daerah dalam hal berhalangan tetap yang diatur Perppu telah efektif dan legitimatedalam rangka melaksanakan roda pemerintahan daerah.

Perppu juga mengatur jumlah wakil kepala daerah yang berbeda-beda untuk tiap daerah disesuiakan dengan jumlah penduduk. Perlu pendalaman terkait relevansinya, bagaimana akuntabilitasnya, karena alih-alih pengaturan ini bisa berdampak pemborosan dan problem baru jika dalam prakteknya sekadar menjadi politik akomodasi.

7. Terkait penyelesaian sengketa hasil pilkada yang oleh Perppu dimandatkan kepada Mahkamah Agung (MA) dan didelegasikan ke Pengadilan Tinggi (PT) serta dimungkinkannya banding atas putusan PT. Perlu cermat mengukur kesiapaan MA/PT, apalagi pilkada ke depan akan dilaksanakan serentak nasional, serta perlu mencermati potensi masalah berlarutnya penyelesaian sengketa akibat upaya banding.

8. Terkait penganggaran pilkada yang bersumber dari APBN dan dapat didukung melalui APBD perlu cermat dan teliti bagaimana konsep dan realisasinya menyangkut perencanaan, pelaksanaan, hingga akuntabilitasnya. Harapannya penganggaran pilkada dapat dilakukan secara efisien dan tepat sasaran/kebutuhan.

9. Terakhir berkenaan dengan implikasi legal Putusan MK bahwa pilkada tidak masuk dalam rezim pemilu—dikaitkan kewenangan KPU dan Bawaslu menyelenggarakan pilkada, padahal sesuai UUD penyelenggara pemilu hanya dimandatkan utk menyelenggarakan Pemilu, dalam hal ini Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden-Wapres. Berkenaan dengan hal ini perlu konsensus legal untuk menetapkan penyelenggara pilkada sehingga tetap legal dan konstitusional.

posted by @Adimin

PKS Akui Perppu Pilkada Perlu Diperbaiki

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengakui, banyak hal dalam Perppu Pilkada yang harus diperbaiki.

"Jadi, banyak hal yang perlu diperbaiki dalam perppu tersebut," kata Ketua Fraksi PKS itu ketika dihubungi, Minggu 18 Januari 2015.

Menurut Jazuli, hal yang perlu direvisi di antaranya, mengenai banyaknya mandat Plt dan Pj yang akan menyedot birokrasi cukup banyak.

Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu kinerja birokrasi dan pembangunan di daerah yang jumlahnya ratusan.

"Dan kepala daerah hasil pilkada yang cuma dua tahun di 2018-2020," jelasnya.

Oleh karena itu sambungnya, jika revisi ini disetujui dalam rapat paripurna akan ada banyak kemungkinan yang akan ditempuh oleh Komisi II.

Bisa melalui jalur tercepat tanpa melupakan substansi dari UU Pilkada itu sendiri. Seperti perubahan terbatas seperti revisi UU MD3 beberapa waktu lalu.

"Persoalan masuk atau tidak masuk prolegnas akan menjadi spesial, karena desakan waktu penyelenggaraan pilkada. Tergantung political will DPR," ucapnya.

Lebih dari itu Jazuli mengatakan, dalam persetujuan perppu, Koalisi Merah Putih (KMP) akan kompak.

"Kompak dong, memang hal apa KMP tidak kompak?" tandasnya.

posted by @Adimin

PKS Sorot Jilbab Polwan, pada Fit & Proper tes Calon Kapolri

 

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Alhabsy menyorot masalah jilbab polwan dan pengendalian massa pada fit and proper test calon Kapolri di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/1). Aboebakar kembali menyoal Peraturan Kapolri (Perkap) Jilbab Polwan yang tidak kunjung tuntas.

"Saya menyayangkan belum jelasnya Perkap soal jilbab sampai sekarang, padahal anggarannya sudah kami berikan. Bagaimanakah pandangan Saudara mengenai jilbab untuk Polwan? Sikap apa yang akan anda ambil terhadap Perkap Polwan jika nantinya menjabat Kapolri," tanya Aboebakar.

Ia menyayangkan mengapa Polri sepertinya mempersulit muslimah yang hendak menjalankan kewajiban agamanya.

"Pada dasarnya berjilbab adalah bagian dari pelaksanaan kehidupan beragama, sedangkan dalam konstitusi negara Republik Indonesia hal ini termasuk dalam non-derogable rights yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, berjilbab adalah bagian dari pelaksanaan ajaran agama yang tidak dapat dikurangi haknya. Tentunya, aturan apapun yang dibuat di repubik ini tidak boleh bertentangan dengan konstitusi," ujar Aboebakar.

Selain itu, Aboebakar juga mempertanyakan kemampuan Polisi dalam melakukan pengendalian massa. Selama ini banyak korban jatuh saat Polisi melakukan pengendalian massa. Ia berpendapat jika pengendalian massa dilakukan dengan profesional, jatuhnya korban bisa dihindari.

"Misalkan saja pada insiden pelabuhan Sape pada akhir 2011 yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan puluhan terkena tembak. Ataupun penanganan demonstrasi di Kecamatan Rupit, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada tahun 2013 kemarin yang berakhir dengan tewasnya empat warga sipil. Demikian pula pengendalian demonstrasi di Kelurahan Gambesi, Kota Ternate Selatan. Pada insiden tersebut sedikitnya 14 orang mahasiswa di Ternate mengalami luka tembak peluru di kaki dan pinggang saat Demo tolak kenaikan BBM. Selain itu, seorang wartawan harian surat kabar lokal juga terkena tembakan polisi di bagian pingang kanan saat melakukan peliputan. Itu semua seharusnya bisa dihindari, apabila penangannya dilakukan secara profesional," pungkas Aboebakar

posted by @Adimin

Bupati Bone Doakan Anis Jadi Pemimpin Besar

Kunjungan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta ke kampung halamannya di Welado, Bone disambut antusias oleh warga, salah satu yang hadir pada acara syukuran keluarga besar Anis adalah Bupati Bone, Andi Fashar M Padjalangi, Kamis (08/01).

Didaulat membawakan sambutan, bupati Bone mengungkapkan kekagumannya kepada sosok Anis Matta, "Pak Anis tidak malu mengakui bahwa dia dididik di mesjid kampung semasa kecil," kata Fashar.

Ia juga mendoakan Anis menjadi orang besar. "Saya ajak semua warga mendoakan pak Anis agar menjadi orang besar, orang besar yang tidak melupakan kampung halamannya," ungkap Andi Fashar. Menurut Fashar, banyak orang besar dari Bone namun lupa kampung halamannya.

Acara syukuran keluarga besar tersebut dihadiri ratusan warga Welado. Anis diserbu keluarganya yang meminta foto bersama.

Syukuran keluarga besar Anis Matta itu mengusung tema, "Namua lancoka ri wanua mabela, tekkialupai wanua allesurekku, tana'e ri Welado" yang artinya biarpun saya melancong jauh, saya tidak akan lupa tanah kelahiran saya, tanah Welado.

Turut hadir dalam rombongan Anis Matta, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sulsel, Andi Akmal Pasluddin, legislator PKS Sulsel, Taslim Tamang, Ariady Arsal dan Jafar Sodding, dan ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS Sulsel, Syamsari Kitta

posted by @Adimin

KNKT Tak Perlu Takut Intervensi Airbus

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengatakan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tidak perlu takut untuk membuka semua isi percakapan yang ada dalam black box (kotak hitam) pesawat AirAsia QZ8501 meskipun akan ada intervensi dari Airbus.

"Ya, kita harapkan KNKT harus membuka semua isi percakapan yang ada di black box. KNKT lakukan secara profesional dan transparan," kata Yudi di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Ia memperkirakan, intervensi akan datang dari Airbus karena menyangkut persaingan bisnis.

\

"Saya kira tidak tertutup kemungkinan (adanya intervensi) karena ini persaingan juga. Tapi dunia penerbangan Indonesia tumbuh pesat jauh di atas rata-rata bisnis penerbangan dunia, yakni di atas 13 persen. Pasti berbagai pabrikan ingin pesawatnya laku terjual di Indonesia," kata Yudi.

Oleh karenanya, meskipun ada intervensi dari Airbus, Yudi mengatakan, hal tersebut tidak akan mempengaruhi bisnis penerbangan di Indonesia.

"Itu tidak akan dan bahkan saya berharap desain penerbangan Indonesia tidak dikooptasi oleh asing. Misalnya, desain run way bandara tidak selalu harus panjang, karena ini bisa mematikan industri pesawat dalam negeri," kata politisi PKS itu.

Komisi V DPR RI, sambungnya, juga akan meminta KNKT untuk membuka isi percakapan tersebut karena KNKT sudah punya alat sendiri untuk membaca black box tersebut.

"Pengungkapan isi pembicaraan yang ada di black box juga untuk memperbaiki sistem penerbangan di Indonesia. Ini tidak ada kaitannya dengan urusan politik ataupun kepentingan bisnis. Ini untuk kepentingan kemanusiaan dan penerbangan nasional karena Indonesia masih dikategorikan atau berapor merah seperti yang disampaikan ICAO pada Juni 2014 lalu. Rekomendasi KNKT itu bisa selesaikan sistem safety penerbangan Indonesia," kata Yudi.

posted by @Adimin