Untukmu Anggota Dewan (PKS)

Untukmu Anggota Dewan (PKS)

Terbanglah..terbang..
Menyibak angin membelah langit
Jadilah kuat dan menguatkan
Jadilah besar dan membesarkan

Hotel mewah yang bakal kau singgahi
Adalah tanah becek perkampungan
tempat kami menebar brosur menawarkan nama
AC-nya yang dingin...
Tak sedingin malam yang pernah kami lewati
Ketika memasang spanduk bergambar wajahmu

Oh !.berpaculah bagai kuda perang
Jangan takut menyampaikan kebenaran
Jangan ketiduran di medan perjuangan

Oh !..melesatlah jauh laksana anak panah
Sejauh sampai menuju sasaran
Tapi jangan lupa pulang

Biarlah kami disini menunggumu dalam rindu
Sekedar mengenang kisah kita dahulu

Oleh: Antho Bandara


posted by @Adimin

[Catatan Humas Dewan PKS] Dear Legislators

Ba’da salam, tahmid wash shalawat.

Yang kami hormati unsur DPP - Wilda Sumatera yang insyaallah akan segera hadir. Para ustadz ustadzah anggota dewan terpilih maupun khususnya yang telah dilantik. Para ustadz ustadzah yang berkenan hadir dalam forum ini. Sebelumnya terimakasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pentingnya humas bagi aleg-anggota legislatif/ dewan.

Sesi ini perlu terus diingatkan bahwa humas sangat penting bagi anggota dewan. PR –Public Relation – humas yang cakupannya bukan hanya kliping koran atau –konyolnya – tukang antar surat, tapi humas yang mencoba menjadi jembatan informasi antara anggota dewan dengan stakeholders yang kepadanya ia harus melakukan komunikasi.

***

Jika kebutuhan untuk branding agak kelewat advance untuk dipahami, mari kita mulai terlebih dulu dari yang lebih praktis, yaitu bagaimana membangun komunikasi.

Kemarin, via whatsapp kami mengadakan survei kecil-kecilan persepsi kader tentang anggota dewan PKS. Pertanyaannya hanya 3. Pertama, apa persepsi yang tertangkap jika mendengar kata “anggota dewan PKS?”. Kedua, apakah persepsi tsb muncul karena – pilih salah satu: a. Kenyataannya memang demikian. Anda tahu betul keadaannya memang begitu, atau b. Sekedar mengira-ngira. Sejatinya tidak punya informasi yang cukup.

Untuk pertanyaan kedua ini – seperti diduga – sebagian besar menjawab b. Mereka tidak punya cukup informasi . Ketiga, apakah mereka setuju jika fraksi/anggota dewan PKS membangun komunikasi yang lebih intens dengan kader? Jika ya, apa saja bentuk perangkat komunikasi anggota dewan PKS dengan kader yang paling efektif. Saran-saran terkait poin ketiga ini luar biasa. Ada yang bahkan minta update harian via online dari para anggota dewan PKS se-Lampung.

Merujuk sepanjang 5 tahun yang lampau, kader yang kami survei menyatakan sepertinya ada keengganan, sepertinya, dari anggota dewan kita untuk berkomunikasi atau menyampaikan apa yang telah ia kerjakan kepada kader maupun publik. Sekali lagi ini mungkin asumsi yang tidak bisa gebyah uyah, tapi kita patut beranjak dari sini.

Mengapa enggan membangun komunikasi?

Mengapa masih muncul persepsi bahwa anggota dewan cenderung enggan membangun komunikasi dengan publik maupun kader? Ada tiga kemungkinan yaitu pertama, secara individual masih ada anggota dewan yang perlu di-upgrade dalam hal kemampuan berkomunikasi terutama dengan publik. Mengingat banyaknya sarana bimtek dsj, tentu upgrade kemampuan komunikasi publik – secara individual – bukan sesuatu yang terlalu rumit dilakukan anggota dewan. Secara praktis, kerja-kerja komunikasi publik juga dapat terbantu dengan menghire staf atau asisten yang punya kemampuan membuat rilis dan mengelola media sosial.

Kedua, korelasi antara keterbukaan dengan akses publik dan akuntabilitas. Alasan ini agaknya perlu digarisbawahi. Jadi, enggan membangun komunikasi bukan karena tidak mampu berkomunikasi, namun kuatir semakin besar akses publik pada ujungnya membuat tanggungjawabnya lebih besar. Kuatir ia lebih “mudah diganggu”. Namun toh, bukankah anggota dewan memang pejabat publik? Bukankah berkomunikasi dengan publik adalah sesuatu yang niscaya? Dapat terpilihpun tentu karena membangun komunikasi dengan masyarakat.

Ketiga, alasan keamanan dan strategi. Tentu saja tidak semua hal perlu disampaikan ke publik pun kader. Hal-hal yang strategis dan cenderung ‘berbahaya’ jika dipublikasi, tentu saja harus disimpan baik-baik. Benar bahwa humas bukan hanya bermakna bicara, sebar, dan sampaikan, namun juga harus pandai memilah mana yang tidak boleh dibicarakan, disebarkan, dan disampaikan.

Yang jadi soal jika semua hal terkait dewan menjadi top secret :D ... Sedangkan di sisi lain ada kader yang minta diberi info kegiatan dewan setiap pekan sebagaimana taklimat tarbawi :DD ... Ini tentu dua ekstrim yang berlebihan. Frekuensi bisa disepakati tri wulanan, atau semesteran, atau minimalisnya tahunan. Merujuk salah seorang al-akh yang menjawab survei kami, “Jangan sampai, sudah lima tahun begitu kami mau direct selling‘menjual’ anggota dewan, kami tidak tahu apa-apa karena memang tidak pernah menerima informasi tentang dewan yang mau diperjuangkan.”

Memilih untuk tidak mau berkomunikasi sudah menjadi bentuk komunikasi itu sendiri.

Demikianlah. Pilihan untuk tidak mau berkomunikasi justru menjadi sarana ampuh untuk mengomunikasikan bahwa memang “anggota dewan PKS sama saja dengan anggota dewan yang lain”. Publik secara sederhana membuat kesimpulan karena tidak ada diferensiasi pada anggota dewan PKS. “Kami sudah bekerja 5x lebih keras, mengapa masih dianggap sama saja dengan yang lain?” Sederhana, karena anggota dewan PKS enggan – atau tidak sempat? atau beranggapan tidak penting – untuk mengomunikasikan perbedaannya. Mohon maaf jika asumsi ini salah.

***

Titik Nadir Jembatan Informasi Dewan-Kader

Anggota dewan PKS setidaknya harus membangun komunikasi dengan 6 pihak yaitu (1) mitra – pemerintah maupun swasta, (2) tim intra fraksi (F-PKS) dan struktur partai, (3) anggota dewan lintas partai, (4) kader, (5) konstituen, dan (6) publik [dengan tidak mengurangi rasa hormat dan menafikan komunikasi dengan istri/suami/keluarga anggota dewan yang tentu juga sangat penting. Upaya menghadirkan istri/suami anggota dewan dalam pembekalan dewan kali ini pun patut diapresiasi).

Anggota dewan – terutama para petahana – tentu sangat mafhum dan lebih fasih soal bagaimana berinteraksi dengan keenamstakeholder tersebut. Terkait humas dewan, mari kita lebih merujuk pada komunikasi antara anggota dewan PKS dengan 3 unsur terakhir yaitu kader, konstituen, dan publik.

Ada pengalaman menarik ketika menemani beberapa akhwat direct selling (DS) di kampanye pemilu legislatif yang lalu. Jadi ada seorang bapak yang protes dengan menyebut dua anggota dewan kota dan seorang anggota dewan provinsi (dari PKS) yang saya sangat tahu bahwa yang beliau tuduhkan tidak benar. Paling tidak saat itu, sepanjang yang saya mampu jelaskan, saya bisa membela para anggota dewan yang disebut-sebut.

Tapi mari bayangkan ikhwan akhwat kita terjun DS lima tahun yang akan datang. Apakah mereka bisa berargumen dengan kondisi yang sama, yang didasari kepahaman karena memiliki informasi tentang para anggota dewan PKS sehingga bisa memberikan pembelaan? Dengan minimnya pemahaman akan pribadi maupun kinerja dewan, tentu sulit bagi kader untuk all out memperjuangkan anggota dewannya.

Hasil pemilu legislatif 2014 semakin membuktikan bahwa kader adalah mata tombak paling tajam pemenangan pemilu. Membangun optimisme bahwa kader pasti berhusnudzon dengan para qiyadah dan berharap mereka habis-habisan memperjuangkan anggota dewannya, namun tanpa bekalan info yang cukup, tentu amat naif.

Kader harus menjadi titik tekan bagaimana seharusnya humas dewan berperan. Ke depan, amat sangat dibutuhkan jembatan informasi berkala antara anggota dewan di semua level dengan kader. Ketika kader tahu bahwa anggota dewan sungguh-sungguh bekerja dan bersedia membuka jalur komunikasi, maka segala zhon tentang rumah baru, mobil baru, dsj insyaaLLah menjadi tidak relevan lagi. InsyaaLLah.

Dengan konstituen dan publik, anggota dewan perlu mengombinasikan seluruh sarana komunikasi baik tatap muka, media massa konvensional, maupun media sosial. Sarana komunikasi yang paripurna 360°. Sekedar catatan khusus tentang relasi anggota dewan PKS dengan pers, amat disayangkan jika di periode mendatang masih ada anggota dewan yang alergi berhubungan dengan pers/wartawan dengan alasan apapun termasuk alasan bahwa berita media massa tidak punya efek terhadap pemerolehan suara.

Belajar dari hantaman sepanjang 2013-2014 termasuk yang bertubi-tubi via media, di periode 2014-2019 ini hoping for the best but expecting the worst, kita tak berharap ada isu yang negatif keluar dari anggota dewan – pun pejabat publik PKS lainnya. Namun apabila kemudian ada yang negatif yang keluar dari pejabat publik kita, setidaknya kita sudah tahu harus melakukan apa. Jika perlu ada pelatihan mengelola isu negatif berdampingan dengan pelatihan humas lainnya.

Khatimah

Anggota dewan memang salah satu elemen saja dalam partai dakwah ini, namun ia masih merupakan etalase partai. Jika seluruh kader diposisikan sebagai humas, maka sesungguhnya anggota dewan PKS menempati posisi bersisian dengan pimpinan partai dalam hal representasi humas partai, bukan semata Ketua Bidang Humas :D. Anggota dewan sejatinya adalah humas partai itu sendiri.

Fungsionalisasi humas anggota dewan PKS – sebagaimana pemenuhan indikator kinerja dewan lainnya – secara ideal hendaknya diback-up oleh struktur. Idealnya, setiap fraksi PKS memiliki staf khusus yang menjalankan fungsi sebagai humas. Minimal fungsi-fungsi kehumasan dewan bisa dititipkan pada asisten/staf. Jangan sampai ada keraguan lagi bahwa anggota dewan PKS harus membangun komunikasi dengan publiknya.

Tentu masih bergelayut semua harapan pada anggota dewan. Namun saya setuju bukan saatnya lagi menambah beban anggota dewan dengan harapan-harapan yang hiperrealitas, harapan-harapan yang melampaui kemampuan anggota dewan untuk memenuhinya. Saatnya anggota dewan dibantu untuk dapat menggenapkan muwashofatnya dengan baik dan kelak mengakhiri amanahnya dengan husnul khotimah.

Wallahu ‘alam.

posted by @Adimin

PKS Ultimatum Anggota Dewan Terpilih

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan waktu 3 bulan bagi anggota dewan terpilih untuk beradaptasi dengan tugas-tugas kedewanan. DPP PKS meminta anggota dewan terpilih dari PKS sudah bekerja secara maksimal pada Januari 2015.

Hal itu disampaikan wakil ketua DPP PKS Wilda Sumatera Idris Luthfi pada konsolidasi struktur dan pembekalan anggota legislatif PKS periode 2014-2019 di Banda Aceh, Sabtu (30/08/2014).

Idris meminta anggota DPR Aceh dan kabupaten/kota yang sudah dilantik maupun yang akan dilantik dalam waktu dekat untuk terus belajar. PKS sendiri diakuinya akan terus membekali aleg-aleg terpilih agar mampu bekerja maksimal pada periode mendatang, menurutnya pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas anggota dewan.

“Untuk PKS Aceh ini adalah pembekalan pertama mereka sebagai Aleg, sebelumnya juga sudah dilakukan pembekalan saat masih bestatus caleg, pembekalan-pembekalan ini akan terus berlanjut, sehingga setiap anggota dewan memahami fungsinya”kata Idris.

Ia menambahkan membaiknya kinerja dari anggota dewan PKS akan berdampak pada pemilu berikutnya, menurutnya jika masyarakat puas dengan kinerja anggota dewan dari PKS maka PKS akan lebih mudah menatap pemilu mendatang, oleh sebab itu ia meminta agar anggota dewan terpilih dari PKS untuk menampilkan prestasi yang baik untuk kepentingan masyarakat Aceh.

Idris mengingatkan anggota dewan terpilih dari PKS di provinsi Aceh untuk menjaga jati diriya dan memahami betul fungsi mereka sebagai politisi yang juga akan mendapatkan amanah-amanah yang lebih besar kedepan, seperti calon Walikota, bupati bahkan calon gubernur, “Jadi menjadi anggota dewan ini bukan akhir dari karir mereka”lanjut Idris yang juga anggota DPR RI ini.

PKS Aceh bahas Koalisi untuk DPRA

Sementara itu ketua DPW PKS Aceh H. Ghufran Zainal Abidin mengatakan anggota dewan PKS dari seluruh Aceh yang terpilih pada pemilu legislatif 9 April lalu berjumlah 29 orang yang terdiri dari anggota DPRK di 23 kabupaten kota berjumlah 24 orang, DPR Aceh 4 orang dan DPR RI 1 orang.

“Anggota dewan terpilih ini sebagian besar merupakan wajah-wajah baru, tapi sebagian lainnya adalah incumbent, sebagian mereka ada yang sudah dilantik dan ada yang sedang menunggu pelantikan”ujar anggota DPR Aceh ini.

Ghufran menambahkan PKS Aceh sendiri saat ini sedang menjalin komunikasi dengan partai politik lainnya di DPR Aceh dalam rangka membentuk fraksi setelah pelantikan pada September mendatang, mengingat jumlah anggota dewan PKS di DPRA yang berjumlah 4 orang tidak cukup untuk membentuk satu fraksi penuh.

“Satu fraksi kalau di DPRA minimal 7 orang, sebelumnya kita fraksinya gabungan dengan PPP, dan saat ini juga sudah ada pembicaraan untuk melanjutkan fraksi PPP-PKS ini untuk periode berikutnya”ujar Ghufran.

Sama hal nya dikabupaten/kota, Ghufran mengatakan aleg-aleg PKS akan berkoalisi dengan partai lain, kecuali untuk kota Banda Aceh Aceh yang bisa membentuk satu fraksi penuh, “Jadi jumlah anggota dewan kita bervariasi, ada yang satu orang, ada yang empat orang. Ada daerah yang kita berkurang jumlah anggota dewannya dari periode sebelumnya tapi ada juga yang bertambah”jelasnya.[dm/humas pks aceh]

posted by @Adimin

Sosok Suhardi Bagi Anis Matta

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan bahwa almarhum Suhardi pantas jadi tauladan pejuang politik. Hal ini disampaikannya saat melakukan takziyah almarhum Suhardi di kantor DPP Partai Gerindra, Jumat (29/8) dini hari.

"Tulus, ikhlas dan punya kesediaan berkorban demi cita-cita besar, rendah hati. Beliau pantas jadi teladan para pejuang politik di Indonesia," ujar Anis.

Anis menjelaskan bahwa penilaiannya tentang sosok Suhardi didapatkannya ketika melakukan perjalanan kampanye pilpres. "Saya berjalan ke banyak tempat selama masa kampanye, itu salah satu sisi yang saya kagumi di luar latar belakangnya sebagai seorang profesor," ungkapnya.

Anis menambahkan bahwa terjunnya Suhardi ke dunia politik perlu diapresiasi, karena tidak banyak akademisi yang terjun ke dunia politik.

"Itu yang saya kagumi selain latarbelakang intelektual, akdemisi beliau sebagai profesor, terjun ke dunia politik dan bekerja habis-habisan sehingga sukses membawa Partai Gerindra menjadi pemen ang ke-3," paparnya.

Almarhum Suhardi akan dikebumikan di kampung halamannya, Yogyakarta. "Insyaallah besok dijemput oleh teman-teman DPW PKS Yogya," pungkasnya.

posted by @Adimin

Jenderal DS: Belajar Komitmen dari PKS

Pilpres telah usai, pun akhirnya masing masing partai politik kembali ke basis dan kesibukannya masing masing.

Tetapi bagi saya, tinggal dua buah kesimpulan besar untuk sebuah evaluasi dari seorang praktisi intelejen senior DS (Djoko Santoso)

Pertama, belajar komitmen dari PKS

"Kagum pada PKS, selalu totalitas didalam berjuang, cyber army nya menjadi prajurit terdepan di social media (socmed) untuk advokasi dan membangun opini yang baik kepada prabowo subianto."

"Bahkan ada fenomena tersendiri; ketika semua parpol koalisi masih telat panas dan setengah hati berjuang, PKS berjuang seolah prabowo adalah capres dari kadernya sendiri, yup prabowo ibaratnya kader bagi PKS"

"Bagi saya (DS) kalau fenomena itu terbangun di partai gerindra tentu sebuah hal yang tidak luar biasa. Tapi hal tersebut terjadi pada PKS, yang pada pileg kemarin bahkan menjadi lawan politik bagi gerindra"

"Di seluruh Indonesia, sebenarnya koalisi merah putih bisa bergerak diatas jalan yang telah dibangun PKS dan gerindra"

"Saya (DS) juga tahu bahwa pada sebelum tanggal 22 juli ketika keputusan KPU akan keluar; prabowo subianto justru lebih banyak telepon atau komunikasi kepada taufik ridho sekjen PKS dibandingkan kepada partainya sendiri gerindra"

"Bagi saya itu hal yang sangat jarang terjadi, seorang calon presiden dari sebuah partai tetapi justru merasa sangat dekat dengan partai lain yang hanya berposisi sebagai pendukung semata."

Kesimpulan kedua, PKS tak memiliki DNA pengkhianat

"Saya (DS) selama menjalani tugas di dalam team advokasi pembelaan merah putih; sebenarnya menemukan begitu banyak pengkhianat alias pembocor informasi."

"Didalam ibaratnya sebuah suasana perang, pembocor informasi lah yang membuat salah satu kubu bisa kalah"

"Dan bagi militer, pembocor informasi sama saja seorang pengkhianat. Karena begitu 'jelek' perbuatannya, dengan rela menjual segala informasi ke pihak lawan dengan harga tertentu."

"Dan menariknya; pembocor itu tidak ada di tubuh PKS. Pembocor itu justru banyak ada dan menyebar di semua partai kecuali PKS"

"Bagi saya yang seorang mantan panglima, dua hal utama itu sangat penting ada didalam membangun kekuatan paling kuat: KOMITMEN dan KESETIAAN"

Pantas saja sisi mantan seorang komandan macam prabowo (danjen dan pangkostrad) lebih 'memilih' dekat dan percaya kepada PKS

Walaupun PKS itu bukan partai miliknya sendiri

Dan prabowo bagi PKS sendiri bukanlah kader nya

Ibarat jiwa seorang komandan (prabowo) dengan jiwa para prajuritnya (PKS)

Itu dua kesimpulan yang saya dapatkan.

Tetapi ada sebuah kalimat,

"Perang boleh datang silih berganti; tetapi prajuritku tetaplah satu (sama)"

Perjuangan itu lahir dan ada dari sebuah kesulitan dan ketidakenakan; maka berjuanglah

Tetap berjuanglah kawan

Karena tidak ada kalimat legowo untuk ketidakadilan

posted by @Adimin

Pemerintah Jangan Terus Berhutang untuk Mengatasi Defisit Anggaran

Anggota DPR RI, Habib Nabiel Almusawa meminta Pemerintah agar jangan terus mengajari generasi mendatang dengan berhutang untuk mengatasi defisit anggaran.

“Kalau Pemerintah yang lalu dan saat ini terus menumpuk hutang maka sama saja dengan mengajari generasi mendatang untuk berhutang pula. Jika terus demikian, kapan hutang Pemerintah akan lunas?” kata Habib baru-baru ini.

Data di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan menyebutkan, total utang pemerintah Indonesia hingga Juli 2014 mencapai Rp 2.500,94 triliun. Sementara itu pada nota keuangan RAPBN 2015 disebutkan pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 1.762,3 triliun. Sedangkan total belanja negara sebesar Rp 2.019,9 triliun. Kekurangannya akan ditutupi dengan hutang.

“Jadi selama ini, trennya Pemerintah yang lalu mewariskan hutang kepada Pemerintah selanjutnya. Alih-alih melunasi hutang, Pemerintah yang selanjutnya itu malah menambah hutang untuk diwariskan kepada Pemerintah penerusnya. Tren ini harus dikurangi agar kelak negara tidak terjebak pada hutang yang tidak terbayar,” ujar anggota legislatif yang juga kader PKS itu.

Pemerintah, tambahnya, mesti berani untuk terus mengurangi hutang. Pemerintah dituntut kreatif mengantisipasi dan mengatasi defisit anggaran. Kalaupun terpaksa harus berhutang, lanjutnya, maka hutang yang dibuat tersebut diusahakan harus sudah lunas di akhir masa pemerintahan yang sedang berjalan sehingga tidak mewariskan tambahan hutang kepada Pemerintah berikutnya.

“Kembalilah kepada kebijakan anggaran berimbang seperti yang pernah dipraktekkan pada masa yang lalu, jika baik mengapa tidak dilakukan kembali. Generasi mendatang harus diajari cara bayar hutang, jika tidak demikian maka generasi mendatang akan tenggelam dalam hutang yang dibuat oleh generasi sebelumnya,” pungkas Habib

posted by @Adimin

IKHLAS, Sumber Kebahagiaan

Sepatutnya seorang Muslim senantiasa menimbang-nimbang aktivitas yang dilakukannya selama ini. Apakah sudah murni karena Allah, ada interes atau kepentingan semu lainnya? 

KETIKA seseorang melakukan kebaikan namun tidak diiringi dengan keikhlasan maka bisa dipastikan bahwa ia akan senantiasa diliputi perasaan kecewa, lebih-lebih kala kebaikan yang dilakukannya tidak diapresiasi orang lain.Ia bahkan akan mengalami penurunan motivasi yang sangat drastis, hingga tidak ada lagi semangat sedikitpun untuk melakukan kebaikan.

Sebaliknya, jika ada apresiasi dari orang lain, semangat melakukan kebaikan akan kembali meningkat tajam disertai gairah yang sangat luar biasa. Akan tetapi, motivasi yang demikian, sebenarnya tidak mendatangkan apa-apa selain hanya menipu diri sendiri. Sebab, kita beramal tidak lagi karena Allah tapi karena manusia.

Padahal, Allah Ta’ala, memerintahkan kita beramal baik hanya karena-Nya. Sebagaimana yang Allah Ta’ala firmankan;

قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَّهُ دِينِي

“Katakanlah: “Hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agamaku.” (QS. Az-Zumar [39]: 14).

Mengenai bahasan ini, Syeikh Musthafa Masyhur dalam bukunya Fiqh Dakwah Jilid I mengutip pendapat seorang inspirator dari negeri piramida, Mesir, yakni Hasan Al-Banna.

Menurut Hasan Al-Banna, ikhlas itu adalah menunjukkan semua ucapan, amal dan jihadnya hanya kepada Allah semata. Karena mencari ridha dan kebaikan pahala-Nya, tapa mengharapkan keuntungan popularitas, kehormatan, reputasi, kemajuan dan keterbelakangan. Dengan keikhlasan ini seseorang akan menjadi pengawal fikrah dan aqidah. Bukan pengawal kepentingan dan keberuntungan.

Dengan demikian, maka sudah sepatutnya seorang Muslim senantiasa menimbang-nimbang aktivitas yang dilakukannya selama ini, apakah sudah murni karena Allah atau ada pretensi, interes, atau kepentingan semu lainnya?

Sebab jika tidak, maka amat disayangkan, amal baik yang dilakukan menjadi tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Ta’ala. Sebagaimana yang tergambar dalam satu hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alayhi Wasallam.

“Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qays al-‘Asy’ari radhiyallahu anhu berkata, ‘Rasulullah pernah ditanya tentang seseorang yang berperang karena ingin dikatakan berani, fanatisme golongan dan riya’. Manakah yang bernilai sabilillah? Rasulullah menjawab, ‘Barangsiapa yang berperang agar kalimat Allah bisa ditegakkan maka sesungguhnya ia telah berperang di jalan Allah.” (HR. Bukhari Muslim).

Dan, demikianlah sesungguhnya inti dari hidup ini, yakni ikhlas karena mengharap ridha-Nya, bukan yang lain. Sebagaimana ditegaskan Allah di dalam Al-Qur’an;

 

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ 

 وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (QS:  Al-Bayyinah [98]: 5).

Tegas, Komitmen & Lemah Lembut

Apabila seorang Muslim memahami ikhlas dengan baik dan mengamalkannya sepenuh hati, maka ia akan tampil sebagai sosok yang tegas, komitmen dan lemah lembut. Hal inilah yang terjadi pada sosok Abu Bakar radhiyallahu anhu.

Siapa tidak mengenal watak asli Abu Bakar, beliau adalah sosok sahabat yang pemalu, mudah menangis kala mendengar ayat-ayat Al-Qur’an dan sangat lemah lembut. Tetapi, kala ajaran Allah hendak dipisahkan, yakni antara zakat dan sholat, ia berubah 180 derajat menjadi pribadi Muslim yang sangat tegas.Bahkan, Sayyidina Umar yang terkenal sangat tegas pun seketika tidak bisa memilih apapun selain tunduk pada kebijakan khalifah pertama umat Islam itu.

Komitmen Abu Bakar terhadap kebenaran tidak tergoyahkan oleh apa pun juga. Entah itu senioritas, keilmuan atau pun prestise lainnya yang masih diyakini sebagian bangsa Arab. Jika ditanya, mengapa Abu Bakar demikian, tidak lain karena keikhlasannya dalam menjalankan perintah Allah.

Ikhlas seperti itulah yang diperlukan oleh setiap Muslim di negeri ini, khususnya para pemimpin dan pemangku kebijakan. Jika hal itu mampu diwujudkan, maka secara bertahap, segala permasalahan keumatan, kerakyatan, kebangsaan dan kenegaraan akan bisa diatasi dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu, mari senantiasa perbaiki diri, terutama keikhlasan diri kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Sebab, ikhlas inilah sebaik-baik jalan bagi setiap Muslim untuk benar-benar bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki. Semoga Allah memberikan kekuatan diri kita untuk terus ikhlas dalam amal sholeh, dakwah dan jihad fii sabilillah.

posted by @Adimin

Pilih Pimpinan Pansus, Koalisi Merah Putih Kalahkan PDIP dan PKB

Kekuatan koalisi saat Pilpres 2014, mulai terlihat di DPR. Koalisi Merah Putih mengalahkan PDI Perjuangan dan PKB dalam pemilihan pimpinan Panitia Khusus Perubahan Tata Tertib MPR, DPR, DPRD, dan DPD.

DPR telah menetapkan pimpinan pansus yang terdiri atas, Ketua Benny K Harman dari Fraksi Partai Demokrat. Kemudian Wakil Ketua dari Fraksi Partai Golkar, Azis Syamsuddin. Wakil Ketua dari Fraksi PKS Fahri Hamzah. Dan Wakil Ketua dari Fraksi PAN Toto Daryanto. Keempatnya merupakan perwakilan Koalisi Merah Putih. Pansus Tatib akan menyusun mekanisme pemilihan ketua dan alat kelengkapan di MPR, DPR, dan DPD.

Anggota pansus dari PKB, Abdul Malik Haramain mengatakan, PKB memang mempersoalkan komposisi pimpinan pansus. Pasalnya, pansus akan menyusun mekanisme penentuan pimpinan DPR periode 2014-2019.

Formasi pimpinan pansus yang ditetapkan, diisi oleh wajah lama. Yang hampir mirip dengan Pansus MD3. Menurut Malik, harusnya PDIP dan PKB memiliki hak untuk mendapatkan posisi sebagai pimpinan pansus. "Mbok yah susunan pimpinan pansus lebih moderat lah. Kalau yang kayak begini apa yah," kata Malik di gedung DPR, Rabu (27/8).

Harusnya, lanjut dia, dicarikan alternatif lain dalam pemilihan pimpinan pansus. Sehingga apa yang akan dikerjakan pansus tidak dipolitisasi untuk keuntungan satu kelompok saja. "Harusnya jangan politislah, harusnya lebih moderat," ungkap anggota Komisi II DPR tersebut.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso mengatakan, pemilihan pimpinan pansus berjalan cukup alot. Lantaran PDI Perjuangan dan PKB menginginkan posisi pimpinan. PDIP mencalonkan TB Hasanuddin, dan PKB mencalonkan Hanif Dhakiri.

"Jadi tadi memang agak alot, bahkan alot sekali. Tapi akhirnya diputuskan lewat mekanisme permusyawaratan karena tidak lazim untuk pilih pimpinan pansus dengan votting," kata Priyo.

Meski sudah ditetapkan, menurut Priyo, perubahan formasi pimpinan masih dimungkinkan. Hanya saja, untuk dilakukan perubahan pansus harus mendapat persetujuan dari pimpinan DPR. "Mana kala ada hal ihwal kepentingan yang dipandang perlu, dan lebih besar. Bisa dikocok ualang, diubah kepemimpinannya," jelas Priyo.

posted by @Adimin

“Surat Terbuka untuk Presiden Baru”

Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 Yang terhormat Bapak Presiden RI yang baru…

Semoga Bapak Presiden dan keluarga senantiasa mendapat perlindungan dan bimbingan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Saya menulis surat terbuka ini tepat pada 17 Agustus 2014, pagi hingga siang hari, dari sebuah perkampungan. Mudah-mudahan surat ini merupakan bentuk pemenuhan kewajiban saya sebagai Muslim dan rakyat Indonesia. Juga, semoga ini merupakan upaya sekedarnya, dalam rangka mensyukuri kemerdekaan RI ke-69 ini, karena kemerdekaan RI merupakan rahmat Allah Subhanahu Wata’ala.

Bapak Presiden yang terhormat…   

Sekedar mengenang kembali sejarah kemerdekaan kita. Proklamasi Kemerdekaan RI terjadi pada hari Jumat, 9 Ramadhan 1364 Hijriah, bertepatan dengan 17 Agustus 1945.  Proklamasi kemerdekaan dikatakan sebagai titik kulminasi perjuangan fisik dan diplomasi bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Selama ratusan tahun bangsa Indonesia, terutama dipelopori oleh para ulama, telah melakukan berbagai bentuk perjuangan melawan penjajah Belanda dan Jepang. Penjajahan Belanda, utamanya menjalankan politik kolonial dengan berporos kepada tiga bentuk penjajahan, yaitu “gold, gospel, and glory”.

Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika para ulama Islam menjadi motor dalam perjuangan melawan penjajah, yang dalam istilah Islam disebut sebagai Perang Sabil.  Sebagai contoh, adalah surat yang dikirim oleh Syekh Abdul Shamad al-Palimbani, seorang ulama terkenal asal Palembang yang menetap di Mekkah, kepada Sultan Mangkubumi (Hamengkubuwono I). Surat bertanggal 22 Mei 1772 itu berbunyi sebagai berikut: “Tuhan telah menjanjikan bahwa para Sultan akan memasuki (surga), karena keluhuran budi, kebajikan, dan keberanian mereka yang tiada tara melawan musuh dari agama lain (sic!).  Di antara mereka ini adalah raja Jawa yang mempertahankan agama Islam dan berjaya di atas semua raja lain, dan menonjol dalam amal dalam peperangan melawan orang-orang agama lain (sic!).”  

Dalam suratnya yang lain kepada Pangeran Paku Alam, atau Mangkunegara, Syekh al-Palimbani juga antara lain menulis: ”Selanjutnya, Yang Mulia hendaknya selalu ingat akan ayat al-Quran, bahwa sebuah kelompok kecil akan mampu mencapai kemenangan melawan kekuatan besar. Hendaklah Yang Mulia juga selalu ingat bahwa dalam al-Quran dikatakan: ”Janganlah mengira bahwa mereka yang gugur dalam perang suci itu mati” (al-Quran 2:154, 3:169)… Alasan panji-panji ini dikirimkan kepada Anda adalah bahwa kami di Makkah telah mendengar bahwa Yang Mulia, sebagai seorang pemimpin raja yang sejati, sangat ditakuti di medan perang. Hargailah dan manfaatkanlah, insya Allah, untuk menumpas musuh-musuh Anda dan semua orang kafir.” (Surat al-Palimbani dikutip dari buku Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, karya Prof. Dr. Azyumardi Azra, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 360-361).

Dalam Babad Cakranegara disebutkan bahwa Pangeran Diponegoro menolak gelar putra mahkota dan merelakan kedudukan itu untuk adiknya, R.M Ambyah. Dikutip dalam buku Dakwah Dinasti Mataram: “Rakhmanudin dan kau Akhmad, jadilah saksi saya, kalau-kalau saya lupa, ingatkan padaku, bahwa saya bertekad tak mau dijadikan pangeran mahkota, walaupun seterusnya akan diangkat jadi raja, seperti ayah atau nenenda. Saya sendiri tidak ingin. Saya bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Besar, berapa lamanya hidup di dunia, tak urung menanggung dosa (Babad Diponegoro, jilid 1 hal. 39-40).”

Begitulah, tingginya semangat para pejuang dan pahlawan dalam melawan penjajahan. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia melihat Proklamasi Kemerdekaan pada 9 Ramadhan 1364  Hijriah atau 17 Agustus 1945 sebagai suatu berkat dan rahmat dari Allah Allah Subhanahu Wata’ala, seperti ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alenea ketiga: ”Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” dan seterusnya.  Bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan dipandang sebagai rahmat Allah, bukan hanya sekedar hasil perjuangan manusia.

Perjuangan bangsa Indonesia untuk sampai kepada kemerdekaan, sejatinya telah melalui jalan yang panjang; telah dilakukan dengan sungguh-sungguh bahkan telah mengorbankan jiwa, harta, dan segala sesuatu yang tidak sedikit nilainya. Bahkan, perjuangan itu juga terus disertai dengan doa, sehingga bangsa Indonesia meyakini, bahwa Kemerdekaan adalah anugerah Allah Allah Subhanahu Wata’ala.

Karena itu, sebagai kepala negara dan pemerintahan, Bapak Presiden memiliki tanggung jawab yang mulia untuk mengajak masyarakat kita agar dapat mensyukuri kemerdekaan kita dengan benar, sesuai dengan tata cara dan panduan dari Allah Allah Subhanahu Wata’ala.

Ulama besar kita, Imam al-Ghazali, sudah mengingatkan para pemimpin melalui karya monumentalnya, yaitu Kitab Ihya’ Ulumiddin: “Sesungguhnya, kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan para penguasanya, dan kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan ulama, dan kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan; dan barang siapa dikuasai oleh ambisi duniawi ia tidak akan mampu mengurus rakyat kecil, apalagi penguasanya. Allah-lah tempat meminta segala persoalan” (Ihya’ Ulumuddin II hal. 381). (Lihat, http://insistnet.com/nasihat-politik-imam-al-ghazali/).

Jadi, mengikuti nasehat Imam al-Ghazali tersebut, Bapak Presiden dan segenap jajaran pemimpin bangsa, berpotensi besar untuk memperbaiki atau merusak masyarakat Indonesia. Namun, Imam al-Ghazali juga mengingatkan bahwa pemimpin rusak karena tindakan para ulama yang telah rusak, karena mereka terjebak dalam penyakit cinta harta dan kedudukan. Bahkan, pada bagian-bagian awal Kitab Ihya’ ini,  Imam al-Ghazali banyak mengingatkan bahaya ulama yang jahat (ulama as-su’), yang disebut sebagai “ulama dunia”.

*****

Melalui surat ini, saya juga ingin mengungkap kembali, bahwa tujuan kemerdekaan kita telah dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Bapak Presiden,… jelas sekali negara kita berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna Ketuhanan Yang Maha Esa pun sudah sangat dijelaskan oleh para pendiri bangsa dan para ulama kita, yakni “Tauhid”.  Konsep Tauhid tidak patut disejajarkan dengan ateisme atau sekulerisme. Dalam makalahnya yang berjudul “Hubungan Agama dan Pancasila” yang dimuat dalam buku Peranan Agama dalam Pemantapan Ideologi Pancasila, terbitan Badan Litbang Agama, Jakarta 1984/1985, Rais Aam NU, KH Achmad Siddiq, menyatakan:  “Kata “Yang Maha Esa” pada sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) merupakan imbangan tujuh kata yang dihapus dari sila pertama menurut rumusan semula. Pergantian ini dapat diterima dengan pengertian bahwa kata “Yang Maha Esa” merupakan penegasan dari sila Ketuhanan, sehingga rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu mencerminkan pengertian tauhid (monoteisme murni) menurut akidah Islamiyah (surat al-Ikhlas). Kalau para pemeluk agama lain dapat menerimanya, maka kita bersyukur dan berdoa.”

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Situbondo, Jawa Timur, 16 Rabiulawwal 1404 H/21 Desember 1983 memutuskan sebuah Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam, diantaranya: “Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.”

Bapak Presiden Yang Terhormat…  

Semoga Bapak Presiden senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Allah Subhanahu Wata’ala untuk menjaga dan mengembangkan kalimah Tauhid yang Bapak yakini sebagai seorang Muslim. Kemudian, dalam Pembukaan UUD 1945 juga disebutkan, bahwa tujuan pembentukan negara merdeka ini adalah untuk: “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Bapak Presiden… Nabi kita, Nabi Muhammad saw, pernah mengabarkan, bahwa salah satu dari tujuh golongan yang akan diberi naungan oleh Allah pada hari Kiamat, dimana saat itu tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, adalah “Pemimpin yang adil”. Sila kedua Pancasila juga menekankan pentingnya manusia Indonesia punya sifat adil dan beradab.

Bapak Presiden,… bersyukurlah kita sebagai Muslim…  karena diberi panduan yang jelas tentang makna kata “adil”. Sebagai contoh dalam al-Quran disebutkan, (yang artinya): “Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan dan memberi kepada keluarga yang dekat  dan melarang dari yang keji, dan yang dibenci, dan aniaya. Allah mengingatkan kalian, supaya kalian ingat.” (QS 16:90).

Prof. Hamka, dalam Tafsir Al-Azhar,  menjelaskan tentang makna adil dalam ayat ini, yaitu  “menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak kepada yang empunya dan jangan berlaku zalim, aniaya.” Lawan dari adil adalah zalim, yaitu memungkiri kebenaran karena hendak mencari keuntungan bagi diri sendiri; mempertahankan perbuatan yang salah, sebab yang bersalah itu ialah kawan atau keluarga sendiri. “Maka selama keadilan itu masih terdapat dalam masyarakat, pergaulan hidup manusia, maka selama itu pula pergaulan akan aman sentosa, timbul amanat dan percaya-mempercayai,” tulis Hamka.

Jadi, adil bukanlah tidak berpihak. Tidak adil, jika seorang memberi kedudukan yang sama antara penjahat dengan polisi. Tidak adil pula orang yang menyamakan antara yang “sesat” dengan yang “lurus”; antara yang “berilmu” dengan yang “jahil”. Iman dan kufur tidak sama derajatnya. Pun tidak adil jika seseorang memberi fasilitas yang sama antara pelacur dengan perempuan yang shalihah.

Semoga Bapak Presiden termasuk dalam deretan “pemimpin yang adil” yang dapat menjalankan amanah sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya, sehingga nanti berhak mendapatkan perlindungan dari Allah Allah Subhanahu Wata’ala di Hari Akhir.

Terkait dengan masalah adil dan beradab, pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari juga menjelaskan makna adab dalam kitab beliau, Adabul Alim wal-Muta’allim: ”Kaitannya dengan masalah adab ini, sebagian ulama lain menjelaskan, ”Konsekuensi dari pernyataan tauhid yang telah diikrarkan seseorang adalah mengharuskannya beriman kepada Allah (yakni dengan membenarkan dan meyakini Allah tanpa sedikit pun keraguan). Karena, apabila ia tidak memiliki keimanan itu, tauhidnya dianggap tidak sah. Demikian pula keimanan, jika keimanan tidak dibarengi dengan pengamalan syariat (hukum-hukum Islam) dengan baik, maka sesungguhnya ia belum memiliki keimanan dan tauhid yang benar. Begitupun dengan pengamalan syariat, apabila ia mengamalkannya tanpa dilandasi adab, maka pada hakikatnya ia belum mengamalkan syariat, dan belum dianggap beriman serta bertauhid kepada Allah.

Oleh: Dr. Adian Husaini
 
posted by @Adimin

Kejutan Sang Dinar

Harta, ternyata, punya cara kerja tersendiri dalam jiwa manusia. Karakternya sebagai salah satu dari trilogi godaan dunia memiliki kekuatan pengaruh yang tidak dapat diremehkan.

Dari instingnya, manusia membawa dorongan untuk memiliki. Jika insting itu menguat, ia akan berkembang menjadi keserakahan. Dan keserakahan menuntut sejenis proteksi terhadap semua harta yang telah diperoleh; maka lahirlah kebakhilan.

Hanya spirit kezuhudan yang dapat menyeimbangkan dorongan memiliki dalam jiwa kita. Jika kecenderungan zuhud itu menguat, ia akan berkembang menjadi kemurahan hati. Dan kemurahan hati pasti akan keluar mencari salurannya; maka lahirlah kedermawanan.

Zuhud adalah perasaan tidak butuh dunia justru ketika dunia itu ada dalam genggaman tangannya. Secara naluriah, kecenderungan manusia kepada dunia spiritual akan menguat setelah ia relatif terpuaskan dalam kehidupan materi. Maka seorang pahlawan yang lahir dari keluarga kaya lebih muda menjadi zuhud, ketimbang seorang pahlawan yang lahir dari keluarga miskin. Sebaliknya, seorang pahlawan yang lahir dari keluarga miskin lebih mudah bersabar, ketimbang seorang pahlawan yang lahir dari keluarga kaya. Tentu saja selalu ada pengecualian.

Masalah biasanya muncul jika seseorang menjadi kaya justru di tengah perjalanan kepahlawannya; menjadi orang kaya baru. Secara normal, ia membutuhkan pemuasan material. Tapi disitu juga tersimpan godaan; tekanan kemiskinan dalam perjuangan yang panjang seringkali melahirkan semangat ‘balas dendam’ yang dahsyat. Dunia kini hadir di pelupuk mata dengan sisinya yang indah, penuh kenyamanan, dan serba mudah.

Tidak semua pahlawan kuat menghadapai godaan itu. Bukan hanya karena harta mungkin merubah seseorang menjadi serakah dan bakhil serta muda berkonflik, tapi karena kemudahan dan kenyamanan dapat melahirkan kemalasan dan melumpuhkan semangat bekerja, berkarya, dan berjuang. Itu sebabnya Umar bin Khattab tidak memberikan jabatan-jabatan publik kepada para pembesar sahabat, dantidak mengizinkan mereka keluar dari Madinah, bahkan termasuk untuk misi jihad.

“Jauh lebih baik bagimu untuk tidak mengenal dunia, dan sebaliknya dunia tidak melihatmu,” kata Umar membenarkan tindakannya.

Membangun ‘adab jiwa’ yang luhur ketika seorang pahlawan merangkak menjadikaya, adalah pelajaran maha penting yang diwariskan para pahlawan mukmin sejati.

Suatu saat, ketika Abdurrahman bin Auf sedang berbuka puasa, beliau mengatakan:

“Mus’ab bin Umair telah syahid dan ia lebih baik dariku, padahal kain kafannya tidak mencukupi seluruh tubuhnya. Jika kepalanya ditutup maka kakinya terlihat, jika kakinya ditutup maka kepalanya terlihat. Hamzah telah syahid dan ia lebih baik dariku, padahal tidak ada kain kafan yang ditemukan untuknya kecuali burdah-nya. lalu dunia pun dibuka lebar untuk kami. Dan aku khawatir yang terjadi hanyalah bahwa kebaikankebaikan kami telah sengaja dibalas lebih dulu, hingga tak ada lagi yang akan kita peroleh di akhirat

Anis Matta

posted by @Adimin

PKS Terbuka Bekerjasama dengan KMP Hingga Daerah

Wacana Tim Koalisi Merah Putih (KMP) yang akan dibangun tidak hanya di pusat namun juga sampai ke daerah mendapat sambutan yang baik dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Ketua DPP PKS Bidang Humas Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya terbuka untuk bekerjasama dengan KMP.

"Bagus. PKS terbuka bekerjasama dengan KMP hingga daerah," ujar Mardani saat dihubungi pasberita.com, Senin (25/8) siang.

Mardani juga mengatakan bahwa di daerah tertentu hubungan PKS dengan partai politik diluar KMP juga baik.

"Kita jalani satu per satu saja. Karena Pilkada hitungannya adalah dukungan politis dan peluang menang," kata Mardani yang juga anggota Komisi 1 DPR RI ini.

Sebelumnya diberitakan bahwa politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Taslim Chaniago menyarankan pimpinan partai politik yang tergabung dalam KMP yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di pemilu presiden lalu juga membangun satu kekuatan politik ke tingkat provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan. Menurutnya, langkah itu penting dan strategis guna membangun satu sistem politik yang sehat dan dinamis.

"Koalisi Merah Putih jangan hanya terjadi pada tataran elit partai di jajaran pengurus pusat. Jika koalisi tersebut dinilai baik untuk membangun sebuah sistem politik di negara demokrasi, saya mengusulkan Koalisi Merah Putih juga direalisasikan hingga ke tingkat provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan," kata Taslim saat ditemui di Jakarta, seperti dikutip jpnn.com, Jumat (22/8).

Jika itu terjadi, lanjutnya, berarti koalisi Merah Putih akan semakin solid mengawasi pemerintahan dan menjalankan fungsi-fungsinya sebagai penyeimbang di legislatif. Langkah itu juga mendorong penyederhanaan pilkada yang saat ini berbiaya tinggi.

"Saya yakin, jika Koalisi Merah Putih ini solid, pada setiap pilkada anggota koalisi Merah Putih cukup mengusung satu pasang calon kepala daerah saja dan proses pemilihannya cukup di DPRD," ungkap anggota Komisi III DPR itu.[dm]

posted by @Adimin

PKS Sumbar Siapkan Kader Sebagai Calon Gubernur 2015

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Barat bakal mengusung kader internal sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015.

“Kader terbaik ini terpilih atas dasar seleksi yang matang,” kata Ketua DPW PKS Sumbar Trinda Farhan di Padang, seperti dikutip beritasumbar.com, Jumat (23/8).

Ia menjelaskan pemilihan umum di tingkat internal saat ini masih dalam proses penjaringan calon, sedangkan untuk nama calon baru diketahui di awal September.

“Proses pemilihan internal kemungkinan satu bulan,” katanya.

Menurut dia, siapapun bisa diusung untuk ikut dalam pemilihan internal tersebut jika memang ada tokoh berpotensi yang diusung oleh kader.

“Kader PKS yang akan dicalonkan harus memiliki beberapa kriteria khusus, antara lain latar belakang agama dan aktif di kepartaian,” jelas Trianda Farhan.

Ia mengatakan kandidat yang akan diusung PKS harus menyepakati poin-poin penting yang tertuang dalam kesepakatan bersama antara PKS dan kandidat bersangkutan serta partai pengusung lainnya.

“Kelak amanah ini harus ditunaikan oleh masing-masing kandidat bila terpilih di Pilkada,” ujarnya.

Ia menjelaskan untuk mengusung calon kepala daerah dalam Pilkada tahun 2015 PKS harus koalisi dengan partai peserta pemilu.

“PKS terbuka dalam koalisi asalkan partai tersebut memiliki komitmen yang sama dalam upaya meningkatkan pembangunan dan kesejahteran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Trinda Farhan.

Trianda Farhan meminta warga PKS lebih memperhatikan kondisi sosial di sekitar rumah mereka, sebab kepercayaan politik akan diberikan hanya kepada partai politik yang hadir di setiap peristiwa suka dan duka masyarakat.

“Teruslah beri perhatian kepada warga tanpa melihat latar belakang kelas sosial, suku, dan agama mereka,” katanya.[dm]

posted by @Adimin

Mari Membangun Sumatera Barat | Irwan Prayitno Gubernur Sumatera Barat

Mungkin banyak masyarakat Sumatera Barat sudah lupa bahwa lima tahun lalu, persisnya tanggal 30 September 2009, daerah ini diguncang gempa dahsyat berkekuatan 8,9 skala Richter. Sejumlah kota dan daerah di Sumatera Barat benar-benar kolaps dan lumpuh. Kantor-kantor pemerintah, rumah penduduk, sekolah dan berbagai fasilitas umum, ambruk tak berdaya. Pemandangan memilukan terlihat dimana-mana, korban nyawa dan harta tak ternilai jumlahnya.

Tanggal 15 Agustus 2010, kurang sebelas bulan setelah peristiwa itu, dilakukan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat setelah terpilih melalui Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada). Saat itu, keadaan Sumatera Barat tak jauh berubah, Sumatera Barat masih dalam keadaan porak-poranda. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan secara darurat di sebuah bangunan yang biasanya digunakan sebagai gudang/garase di kantor DPRD Sumbar. Kepadatan peserta sidang dan undangan memenuhi gudang yang secara darurat disulap menjadi gedung pertemuan, membuat suasana makin terasa sempit, sumpek, dan panas. Kantor DPRD Sumbar saat itu mengalami rusak berat sehingga untuk sementara tak bisa digunakan.

Kantor Gubernur Sumbar juga tak jauh berbeda. Kantor berlantai empat yang biasa disebut rumah bagonjong ini juga mengalami rusak berat. Ratusan karyawan terpaksa berkantor darurat di bangunan yang sebelumnya adalah gedung pertemuan (aula). Di instansi lain, kebanyakan SKPD terpaksa membangun barak-barak darurat sebagai kantor tempat bekerja. Gubernur dan Wakil Gubernur terpaksa berkantor darurat di rumah dan bangunan bekas kantor PKK. Sekitar 200.000 rumah penduduk rusak, sekolah, rumah ibadah, jalan dan berbagai fasilitas umum lainnya lumpuh.

Itulah tantangan pertama yang harus dihadapi Gubernur, Wakil Gubernur dan pemerintah Sumatera Barat di awal masa tugasnya, menata Sumatera Barat yang tengah porak-poranda. Persoalan yang dihadapi tidak hanya masalah bangunan fisik dan berbagai infrastruktur yang porak-poranda, tetapi juga masalah non fisik. Peristiwa dahsyat ini tidak hanya menghancurkan bangunan fisik, tetapi juga memukul mental masyarakat. Peristiwa ini menimbulkan trauma dan ketakutan yang mendalam, banyak masyarakat yang eksodus meninggalkan Sumatera Barat, termasuk pengusaha dan investor. Banyak yang meramalkan saat itu, kota-kota yang terletak di kawasan pantai akan menjadi kota mati ditinggal penduduknya untuk menghindari amukan gempa dan tsunami.

Itulah tugas awal pemerintah Provinsi Sumatera Barat periode 2010 – 2015. Tugas berat ini harus dilaksanakan secara serius. Siang malam, kami bersama Wakil Gubernur Muslim Kasim, unsur Forkopimda dan semua kepala SKPD bekerja keras. Dengan dukungan masyarakat Sumatera Barat, baik yang ada di daerah apalagi yang berdomisili di rantau, pemerintah pusat maupun internasional serta media massa, kami bahu-membahu mengatasi masalah ini. Pemerintah Sumatera Barat bersama Forkopimda mengadakan rapat setiap hari, rata-rata tiap malam, untuk menggerakkan, memotivasi serta mengevaluasi upaya penanggulangan pasca gempa. Sampai sekarang pun, untuk efisiensi waktu, rapat-rapat umumnya dilakukan malam hari dan hari libur. Penanganan dilakukan secara serius, segala usaha diupayakan untuk mengatasi setiap persoalan yang timbul, tak lupa pula berdoa semoga banyak pihak digerakkan hatinya untuk membantu sumatera Barat dan daerah ini mendapat perlindungan Allah serta dijauhkan dari bencana. Apalagi Sumatera Barat dikenal sebagai daerah supermarket bencana seperti banjir, longsor, letusan gunung merapi, abrasi pantai, galodo, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, kemarau panjang, kabut asap. Karena itu penanganan pembangunan di Sumatera Barat perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi kebencanaan tersebut.

Alhamdulillah kerja keras, keseriusan serta doa tersebut tidak sia-sia. Upaya serius dan kerja keras dan doa tersebut membuat berbagai pihak bersimpati dan turun tangan membantu. Dengan dana APBD atau dana masyarakat Sumatera Barat sendiri semua kerusakan itu tak mungkin bisa dipulihkan. Pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp 2,7 trilyun lebih untuk rehab rekon Sumatera Barat. Para perantau tak kurang mengucurkan pula dana untuk kampungnya, begitu juga pihak lain, negara sahabat, perusahaan, donatur dan berbagai pihak yang tak mungkin disebutkan satu per satu.

Kerja keras dan profesional, serta saling bahu membahu multi stake holders ini mendapat apresiasi dari pemerintah pusat yaitu mendapat empat penghargaan sekaligus: Terbaik I Nasional dalam pelaksanaan Tanggap Darurat,Terbaik I Nasional dalam Pelaksanaan Rehab Rekon pasca bencana, Terbaik II Kategori Akuntabilitas Bidang Kebencanaan dan Terbaik III bidang Mitigasi. Penghargaan ini diterima pada tahun 2011. Pada tahun 2013 diperoleh lagi penghargaan Rehab Rekon Tercepat. Sumbar berhasil menyelesaikan rehab rekon sebanyak 197.636 rumah masyarakat yang menelan dana sebesar Rp 2,714 triliun tepat waktu.

Dalam sambutannya, berkali-kali Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif mengatakan bahwa Sumatera Barat patut dijadikan contoh bagi daerah lain dalam pelaksanaan penanganan pasca bencana. Beliau juga mengatakan Pemerintah Pusat tidak ragu-ragu mengucurkan dana dalam jumlah besar ke Sumbar, karena yakin dana tersebut pasti dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan bisa dipertanggung jawabkan.

Kini pemandangan seperti 3 atau 4 tahun lalu itu tak nampak lagi, bahkan nyaris tak berbekas. Kantor-kantor yang dulu rubuh telah dibangun lagi dan diganti dengan yang lebih baik dan lebih kokoh. Begitu juga rumah masyarakat dan fasilitas-fasilitas umum yang dulu luluh lantak telah dibangun lagi dan kembali berfungsi normal. Hotel-hotel dan aktifitas ekonomi lainnya kembali menggeliat. Suasana mencekam, kini tak terlihat lagi bahkan nyaris terlupakan. Sejumlah escape building telah dibangun. Berbagai upaya dilakukan untuk meyakinkan investor bahwa Sumbar sudah aman dan menguntungkan untuk berinvestasi. Kini investor telah berdatangan ke Sumatera Barat. Belasan hotel yang rusak telah direnovasi dan kembali beroperasi. Belasan lainnya merupakan hotel yang baru dibangun. Sungguh sebuah rahmat, justru terjadi penambahan lebih 2.000 kamar hotel pasca gempa. Juga dapat dilihat dari jumlah movement pesawat di Air Port BIM, tahun 2010 maksimal per hari hanya 50, di tahun 2014 bisa mencapai 64. Jumlah ini pun masih kurang hingga kami menyurati beberapa kali maskapai untuk menambah penerbangan ke Sumbar. Ini pun sebagai tanda pariwisata di Sumatera Barat semakin meningkat. Ini juga sebagai bukti salah satu dampak kerberhasilan TdS.

Insya Allah tahun depan akan ada bantuan dana operasional (APBN) untuk penerbangan dari BIM ke Pasaman Barat dari BIM menuju Muaro Bungo dan Kerinci. Kereta api (rail bus) menuju Air Port BIM sudah dianggarkan hingga tahun depan, juga sedang diproses revitalisasi kereta api di kota Padang dan Sumatera Barat.

Bukti investor telah melirik Sumbar juga terlihat dari pertumbuhan investasi. Sebuah perusahaan nasional menanamkan Investasi bernilai triliunan rupiah di bidang energi, yaitu energi panas bumi di Solok Selatan. Panas bumi merupakan energi hijau yang ramah lingkungan. Disamping itu sudah empat titik panas bumi disurvai oleh investor Turki dan beberapa titik sedang proses tender. Energi masa depan ini memiliki prospek yang sangat baik sebagai alternatif pengganti BBM yang makin langka di dunia dan Sumbar memiliki potensi energi panas bumi terbesar di Indonesia. Semen Padang juga telah memperbesar investasinya dengan membangun pabrik baru dan sejumlah investasi di bidang lainnya.

Namun secara umum investasi di Sumatera Barat diarahkan kepada usaha mikro dan kecil. Sebab di Sumatera Barat tidak cocok mendirikan perusahaan besar yang padat karya (dengan upah UMR) seperti yang dikembangkan di pulau Jawa misalnya. Sebab karakter masyarakat Sumatera Barat lebih menyukai menjadi pengusaha (meskipun kecil) dibanding jadi buruh. Karena itu pengembangan usaha di Sumatera Barat lebih diarahkan kepada kelompok UMK (Usaha Mikro dan Kecil). Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) kepada debitur di Sumatera Barat jumlahnya sangat signifikan baik dari segi nominal maupun jumlah debitur yang sudah mendapat dana tersebut. Sumatera Barat termasuk provinsi yang tertinggi dalam penyaluran KUR tersebut dibanding provinsi lain yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak. Ini berarti secara persentase jumlah penerima KUR di Sumatera Barat termasuk tinggi.

Apa yang telah dilakukan dan dikembangkan Pemerintah Sumatera Barat ini juga mendapat apresiasi dari pusat, kepada Provinsi Sumatera Barat diberikan penghargaan Investment Award sebagai Provinsi Terbaik di Bidang Penanaman Modal (Regional Championship) tahun 2011.

***

Beriringan dengan itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga memberikan prioritas kepada program penguatan SDM (sumberdaya manusia) dan reformasi birokrasi. Sebagai guru besar di bidang SDM tentu hal ini mendapat perhatian khusus dan serius bagi saya. Upaya peningkatan kualitas SDM ini sebelumnya juga sudah dirintis oleh Gubernur Gamawan Fauzi dan Gubernur Marlis Rahman. Kegiatan ini perlu dilakukan agar kerja Pemprov berlangsung optimal dan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Langkah awal yang dilakukan adalah melaksanakan seleksi ketat terhadap calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang akan ditempatkan di Pemprov Sumbar. Seleksi dilakukan secara ketat oleh tim independen dari Universitas Indonesia (UI), betul-betul secara profesional, bebas dari KKN. Jika memang tak lulus ujian seleksi, maka tak ada yang bisa membantu. Tak ada katabelece, meski saudara kandung Gubernur sekalipun.

Sistem seleksi yang dilakukan secara ketat ini memang nampak pengaruhnya, sejumlah Kepala SKPD mengatakan puas dengan CPNS hasil seleksi tersebut. Mereka memang berkualitas, baik dari segi intelektual, maupun dari segi mentalitas. Meski baru, namun mereka cepat menyesuaikan diri dan mampu bekerja dengan baik. “Pueh kami Pak,” begitu sejumlah SKPD memberikan apresiasi atas kualitas kerja mereka. Insya Allah tiga atau empat tahun ke depan mereka akan terus memperlihatkan prestasi dan kualitasnya serta siap menjadi pemimpin-pemimpin baru yang handal di masa datang.

Sedangkan untuk staf Pemprov lama, dilakukan tes pemetaan potensi. Saat ini, berdasarkan tes yang dilakukan, sudah diketahui sejauh mana potensi dan kemampuan masing-masing staf Pemprov. Selain itu juga diinventarisir data kinerja pegawai. Berdasarkan data inilah direkomendasikan penempatan staf, kenaikan pangkat dan jabatan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan dan kualitas kinerjanya.

Alhamdulillah sistem dan pola manajemen, mekanisme yang telah dibuat dan dikembangkan, di antaranya penempatan staf pada tempat yang sesuai dengan minat dan potensi (the right man on the right place) ini terlihat berdampak terhadap peningkatan kinerja dan kualitas kerja PNS di lingkungan Pemprov Sumbar. Sebagai apresiasi dan untuk merangsang peningkatan kinerja mereka, kepada semua PNS di lingkungan Pemprov Sumbar diberikan tunjangan daerah (Tunda). Tunda yang diberikan berbasis kinerja, artinya PNS yang rajin, disiplin, bekerja dengan baik, serta berprestasi akan mendapat tunjangan lebih besar, sedangkan yang malas akan mendapat tunjangan lebih kecil bahkan bisa nol. Di samping itu untuk meningkatkan kinerja wali nagari di Sumbar, tunjangan mereka pun telah dinaikkan 100 persen setelah melalui pembahasan bersama DPRD Sumbar.

Sistem dan mekanisme ini telah terukur hasilnya dan telah disempurnakan, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Pempov Sumbar. Sistem ini lalu distandarisasi dan dibekukan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub). Karena sistemnya sudah terbangun, manajemen ini telah berjalan dengan sendirinya dengan mengacu aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Sistem yang dibangun dan dikembangkan di Pemprov Sumbar ini jelas telah memperlihatkan hasil yang signifikan, meningkatkan kinerja dan prestasi masing-masing SKPD beserta stafnya. Prestasi kerja inilah yang menyebabkan Pemerintah Pusat, Lembaga Internasional dan sejumlah lembaga lainnya memberikan apresiasi berupa penghargaan terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan stake holders di lingkungannya. Bisa kita lihat, ada lebih seratus penghargaan yang diperoleh sebagai apresiasi pemerintah pusat atas peningkatan kinerja Pemprov maupun atas peningkatan kualitas pelayanan.

Kita tentu berharap, sesuai dengan tuntutan reformasi, semua itu berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mempercepat tercapainya visi Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 – 2015, yaitu Menciptakan Masyarakat Madani, Bermartabat, Sejahtera Dunia dan Akhirat.

Tahap program ini pada prinsipnya adalah upaya mengubah cara fikir (mind set) dan mengubah kebiasaan (culture set), sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan politik. Seluruh Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat merupakan daerah minus, maksudnya jumlah belanja Kota/Kabupaten tersebut lebih besar dibanding Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh. Karena itu jajaran Pemprov harus berfikir out of the box ( di luar kebiasaan), agar dengan dana yang terbatas bisa mendapatkan hasil kerja yang optimal. Bekerja dengan cara biasa-biasa saja, maka hasilnya juga akan biasa-biasa saja. Bekerja dengan cara yang luar biasa, barulah hasilnya luar biasa pula.

Alhamdulillah, perubahan itu telah terjadi. Dulu mungkin jarang kita melihat di kantor-kantor pemerintah, karyawan bekerja hingga larut malam, rata-rata sehabis jam kantor, semua kantor sudah sepi. Kini hampir di semua SKPD terlihat pemandangan yang berbeda, banyak yang bekerja hampir tak kenal waktu, berlomba-lomba lembur menyelesaikan pekerjaan. Hand phone kepala SKPD wajib hidup 24 jam, siap menerima tugas atau berkoordinasi dengan Gubernur setiap saat. Kita berharap kondisi itu terus berlangsung demikian, prestasi dan kinerja Pemprov Sumbar makin lama makin baik.

Manajamen yang baik dan akuntabilitasnya yang terukur di Pemprov mendapat apresiasi dari pemerintah pusat, yaitu dengan memberikan penghargaan tertinggi kualitas laporan keuangannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika sebelumnya akibat gempa, status laporan keuangan Pemprov Sumbar berstatus disclaimer tahun 2010, kondisi itu terus diperbaiki sekuat tenaga sehingga pada tahun 2013 memperoleh prediket WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Ini merupakan yang pertama kalinya Sumbar memperoleh prediket tersebut. Tahun 2014 status WTP kembali diberikan kepada Sumatera Barat. Badan Kepegawaian Nasional juga memberikan penghargaan atas keberhasilan Sumbar menggunakan System Computer Assisted Test (CAT) dalam rekrutment CPNS, yang melaksanakan proses seleksi dengan transparan, objektif dan terbuka tanpa KKN.

Selanjutnya pada tahun 2014 Ombudsman RI memberikan penghargaan Pelayanan Publik terbaik terhadap 24 SKPD/unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tentu saja tak sembarangan penghargaan diberikan, ini merupakan bukti bahwa masing-masing unit pelayanan/SKPD tersebut telah memperbaiki kinerjanya dan telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pelayanan yang cepat, tanpa pungutan biaya, transparan dan nyaman, tanpa KKN.

Upaya perubahan mind set dan culture set itu pada tahap awal dilakukan di lingkungan Pemprov Sumbar dan tahap selanjutnya juga terjadi diterapkan di masyarakat yang pada akhirnya berdampak terhadap percepatan pembangunan Sumatera Barat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program intensif dan terpadu tersebut tergabung ke dalam 7 program gerakan terpadu :

Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani (GPP).

Gerakan Terpadu Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Gerakan Terpadu Pemberdayaan Fakir Miskin

Gerakan Terpadu Pelestarian dan Aplikasi Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)

Gerakan Terpadu Pengembangan SDM.

Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi

Gerakan Terpadu Pensejahteraan Masyarakat Pesisir (Gepemp)

Program GPP (Gerakan Pensejahteraan Petani) dan Gerakan Pensejahteraan Masyarakat Pesisir (Gepemp) dan Gerakan Pensejahteraan Usaha Mikro dan Kecil, ditujukan upaya untuk mengubah mind set dan culture setmasyarakat umumnya. Pada GPP, petani yang sebelumnya hanya mengupayakan satu jenis usaha/pekerjaan diubah menjadi memiliki beberapa pekerjaan/usaha. Mereka yang dulu hanya petani sawah, misalnya, ditambah usahanya menjadi beternak sapi, kambing, ayam dan sejenisnya. Bisa juga dikombinasikan dengan ikan, kebun atau yang lainnya. Dengan demikian jam kerja mereka meningkat dari rata-rata yang hanya 3 jam per hari menjadi 5 jam per hari atau lebih. Dengan demikian, waktu yang dulu banyak terluang bisa dimanfaatkan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tentu akan meningkat. Pola ini diterapkan di sejumlah desa/nagari terpilih sebagai percontohan, diharapkan terus berkembang dan nagari/desa yang terpilih makin bertambah dari tahun ke tahun dan makin banyak keluarga petani dan nelayan yang terlibat.

Dalam GPP terdapat program Satu Petani Satu Sapi (SPSP) yang memiliki target setiap petani punya sapi. Alhamdulillah saat ini Sumatera Barat sudah swasembada daging sapi selain swasembada pangan lainnya. Gerakan SPSP ini didanai dari APBN, APBD Provinsi/Kabupaten-Kota, Perusahaan Kelapa Sawit (Integrasi sapi-sawit), CSR perusahaaan, KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi), Koperasi PNS, Koperasi sekolah, dana perantau dan lainnya. Gerakan ini menambah usaha petani dari satu jenis usaha menjadi bermacam usaha (mix farming).

Perhatian Pemprov Sumbar terhadap pertanian diwujudkan juga dengan anggaran pertanian lebih dari 7 persen dari APBD (persentase tertinggi se Indonesia). Hal ini karena lebih 60 persen penduduk Sumbar berada di sektor pertanian dan kemiskinan-pengangguran sebagian besar berada di sektor pertanian (secara luas). Dari program tersebut Nilai Tukar Petani (padi, jagung, kelapa sawit, kakao) terbukti meningkat setiap tahunnya, seperti padi tahun 2009 sebesar 2.105.290 ton, menjadi 2.443.047 di tahun 2014. Komoditas jagung meningkat dari 354.262 ton pada tahun 2010 menjadi 578.940 ton pada tahun 2014.

Semua kegiatan tersebut terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Sumatera Barat menurun dari 9,45 persen pada tahun 2009 menjadi 7,41 persen pada tahun 2014. Angka pengangguran tahun 2009 sebesar 7,97 persen menurun menjadi 6,32 persen pada tahun 2014, ini artinya angka rata-rata kemiskinan dan pengangguran di Sumatera Barat berada di bawah angka rata-rata nasional. Pemprov, Kabupaten/Kota harus bekerja keras untu mengatasi masalah ini, karena rakyat yang miskin di bawah 7 persen tidak hanya pemberdayaan yang harus dilakukan, tetapi juga mengubah mind set dan culture set.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,28 persen pada tahun 2009 meningkat menjadi 6,18 persen pada tahun 2014, ini berarti pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Laju inflasi di Sumatera Barat tahun 2014 sebesar 6,3 persen dibanding 2010 sebesar 7,8 persen. Pendapatan per kapita di Sumbar tahun 2013 sebesar Rp 25,09 juta per tahun dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp 17,92 juta per tahun.

Khusus untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat selain banyaknya investasi masuk juga karena efektifnya peran Pelabuhan Teluk Bayur dalam ekspor-impor. Teluk Bayur pada tahun 2010 berada dalam situasi rugi dan tidak menjadi pilihan tujuan karena di Teluk Bayur saat itu kapal antri hingga 33 buah kapal dan menunggu hingga dua minggu untuk loading dan unloading. Alhamdulillah dengan usaha dan dorongan Pemprov, PT Pelindo II bersedia melakukan investasi pembangunan di Teluk Bayur. Saat ini di Teluk Bayur tidak ada antrian kapal lagi (zero time). Selain Pelabuhan Teluk Bayur Sumatera Barat juga mengembangkan pelabuhan laut di Pessel, Pasaman Barat dan Padang Pariaman, dan untuk menunjang pelabuhan tersebut, kemenhub membangun SMK Pelayaran berskala Nasional di Padang Pariaman.

Kerberhasilan di bidang pengembangan sumberdaya manusia juga terlihat dari hasil PON XVIII tahun 2012 di Pekanbaru Riau dan Porwil tahun 2014 di Sumatera Utara. Dalam ke dua iven tersebut Sumatera Barat berhasil mencapai prestasi yang ditargetkan. Pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke 24 tahun 2012 di Ambon dan MTQ ke 25 Tahun 2014 di Batam kafilah Sumbar juga berhasil mencapai prestasi sesuai target.

Di bidang kesehatan telah dibuat Perda Jaminan Kesehatan Tuah Sakato. Berkat dukungan DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah 74,3 persen rakyat Sumbar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), artinya rakyat sudah mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Insya Allah target 100 persen segera tercapai dengan dukungan kabupaten/kota. Begitu pula Sumbar mendapatkan penghargaan terkait pencapaian MDGs dan Keluarga Berencana. Tahun 2010, KB di Sumbar dapat peringkat provinsi ke 31, Alhamdulillah tahun 2014 Sumbar berada di peringkat 12 dari 34 provinsi. Angka harapan hidup, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah meningkat dibanding tahun 2010.

Prestasi Sumatera Barat di bidang pendidikan bisa terlihat dengan tingginya jumlah lulusan SLTA Sumbar diterima di Perguruan Tinggi Negeri dan PTN favorit. Persentase masuk PTN di atas rata-rata nasional. Tidak hanya itu, lulusan dari sekolah-sekolah unggul dan berkarakter tidak hanya cerdas, namun juga berakhlak mulia. Poin berakhlak mulia ini merupakan kebutuhan krusial bangsa ini kini dan di masa datang. Hal ini terwujud berkat unsur Eksekutif dan Legislatif serta berbagai stake holders untuk mengembangkan sekolah unggul dan berkarakter di Sumatera Barat, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sumatera Barat memiliki falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABSSBK). Falsafah ini dipahami betul oleh Pemprov Sumbar dan juga Pemkab/Kota. Salah satu wujud dari penerapan falsafah tersebut adalah Pemda mendukung program-program keagamaan, di antaranya program untuk kalangan pelajar. Hampir seluruh sekolah di Sumbar, pelajar wanita yang beragama Islam memakai busana muslimah ketika pergi ke sekolah. Demikian juga program hafalan Al Quran dan asmaul husna yang diterapkan di sekolah, maupun pesantren Ramadhan yang menjadi program unggulan di kota maupun kabupaten. Selain itu di masyarakat juga tumbuh subur kegiatan-kegiatan majelis taklim dan juga kegiatan keagamaan lainnya di masjid-masjid. Fenomena ini jauh berbeda dengan kondisi Sumbar tahun 80an hingga 90an.

Masyarakat Sumbar juga merupakan masyarakat yang peduli dengan kelestarian adat dan budayanya. Kami sering mendapat undangan dari berbagai pelosok nagari untuk menghadiri pengukuhan penghulu yang merupakan acara alek nagari. Selain itu berbagai kegiatan pemerintahan dan masyarakat sering diawali dengan tari pasambahan. Sanggar tari maupun kelompok seni bahkan sudah sering diundang ke luar negeri untuk mempertunjukkan adat dan budaya Sumatera Barat di pentas internasional. Pemkab/Kota juga telah menjadikan pelestarian adat dan budaya sebagai daya tarik pariwisata di daerah mereka. Rendang Padang yang tiba-tiba menjadi makanan paling disukai versi CNNgo.com juga turut mendorong Pemda mendukung pelestarian kekhasan kuliner Sumbar tersebut. 

Pembangunan fisik juga tak ketinggalan dan terus berjalan. Jalan raya dari Padang menuju Solok dulu terasa sempit dan banyak berlobang, kini telah lapang dan mulus dengan kontsruksi cor beton. Jalan-jalan antar kabupaten, kota dan provinsi di Sumatera Barat juga telah diperbaiki dan umumnya bagus dan mulus. Jalan lintas pantai Barat mulai dari perbatasan Bengkulu hingga perbatasan Sumatera Utara sedang dikerjakan, sebagian sudah selesai dikerjakan, seperti jalan dari Bungus (Padang) hingga Balai Selasa (Pessel).

Tahun depan dibangun jalan dari Tapan-Pessel (perbatasan Bengkulu), sampai Balai Selasa, saat ini masih dalam proses lahan. Lanjutannya dari Manggopoh (Agam) hingga Simpang Empat (Pasaman Barat) tahun depan selesai dibangun. Jalan dari Simpang Empat ke Air Balam-Pasaman Barat (perbatasan Sumatera Utara) tahun depan mulai dibangun dengan jangka waktu 2 tahun. Jalan-jalan yang dilalui rute TdS, bisa dipastikan semua mulus. Saat ini jalan menuju Muara Labuh (Solok Selatan) yang dulu rusak, sekarang sudah baik dan mulus, termasuk jalan nasional di Kabupaten Dharmas Raya. Untuk prestasi ini, Sumatera Barat mendapat penghargaan dan apresiasi dari Menteri Pekerjaan Umum. Seiring dengan itu juga mendapat penghargaan Keciptakaryaan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Cipta Karya.

Insya Allah tak lama lagi (akhir tahun ini) sudah selesai dibangun jalan Sicincin – Malalak dan langsung bisa digunakan sebagai jalan alternatif menuju Bukittinggi. Tahun depan akan dimulai ground breaking jalan High way high grade dari Duku ke Sicincin (tahap I) . High way high grade adalah sejenis jalan tol, kualitas dan fasilitasnya hampir sama, namun tidak berbayar. Jalan ini rencananya akan terus dibangun secara bertahap dari kota Padang sampai ke perbatasan Riau. Diharapkan jalan baru ini bisa mengurai masalah kepadatan lalulintas di jalur tersebut, sekaligus diharapkan akan memperlancar akses perekonomian masyarakat. Sebagian besar jalan antar kabupaten dan kota di Sumatera Barat dalam keadaan mulus, bahkan membuat cemburu beberapa Gubernur di Sumatera. Tahun Depan di Balingka Agam juga akan dibangun terowongan yang berfungsi sebagai jalan. Ini merupakan terowongan pertama di Indonesia yang berfungsi sebagai jalan. Kemudian juga akan dibangun jembatan panjang Ngarai Sianok yang merupakan kelanjutan terowongan Balingka. Selama periode kami menjabat, telah terbangun 20 buah jembatan baru dan telah direhab 30 buah jembatan lama.

Jalan dan jembatan Kelok Sembilan yang dulu sempat terhenti pembangunannya, juga telah berhasil diselesaikan. Jembatan ini juga mendapat apresiasi dari banyak pihak, baik dari segi konstruksinya, maupun dari segi estetika berupa kombinasi teknologi dan keindahan alamnya. Kini jalan/jembatan yang diresmikan langsung oleh Presiden SBY ini tidak hanya berfungsi memperlancar transportasi antar provinsi, tetapi juga menjadi objek wisata yang cukup banyak peminatnya. Juga Insya Allah akan dibangun jalan dua jalur by passkota Padang tahun ini.

Masjid Raya Sumatera Barat yang dulu dirintis pembangunannya oleh Gubernur Gamawan Fauzi juga telah dilanjutkan dan telah bisa dimanfaatkan untuk beribadah. Alhamdulillah ribuan masyarakat telah memanfaatkan tempat ini sebagai tempat beribadah, menjadi kebanggaan dan salah satu ikon bagi Sumatera Barat. Begitu juga Hotel Balairung Jakarta, yang saat ini merupakan salah satu Perusda milik Pemprov Sumbar. Hotel ini telah diselesaikan pembangunannya, telah beroperasi dengan baik, dan banyak mendapat pujian sebagai salah satu pilihan penginapan terbaik, baik dari konstruksi fisik, fasilitas pendukung maupun pelayanannya. Target hunian Hotel Balairung pun telah terpenuhi bahkan di atas hunian hotel lainnya.

Insya Allah, atas kesepakatan Bupati/Walikota, dalam rangka persiapan Sumatera Barat sebagai tuan rumah PON XXI tahun 2024, tahun depan akan dibangun stadion megah dengan fasilitas lengkap di Kabupaten Padang Pariaman.

Di bidang pengairan, untuk mendukung ketahanan pangan dan swasembada beras telah dibangun sarana irigasi, bendungan maupun rehabilitasi saluran irigasi di berbagai daerah. Sarana irigasi yang dibangun sepanjang tahun 2010 sampai 2014 telah mengairi puluhan ribu hektar sawah masyarakat dan telah menghabiskan biaya ratusan milyar. Walaupun masih banyak lahan sawah yang belum teraliri irigasi saat ini. Untuk lahan yang biasanya bersifat tadah hujan ini telah dianjurkan dan difasilitasi menjalankan program penanaman palawija.

Sementara itu, kelistrikan di Sumatera Barat berada pada posisi surplus, di mana sumber daya 520 MW sedangkan daya beban puncak hanya 480 MW. Dalam waktu dekat akan bertambah lagi 50 MW dari PLTU Teluk Sirih dan sedang eksploitasi PLTP (panas bumi) Solok Selatan. Dengan demikian lebih 50 MW listrik dari Sumatera Barat dikirim ke luar provinsi.

Tentang perhatian terhadap daerah terpencil, jangan ditanyakan lagi. Mungkin sedikit lagi daerah terpencil di Sumatera Barat yang belum saya kunjungi. Jika daerah itu tidak bisa dikunjungi melalui darat, saya kunjungi dengan menggunakan perahu. Atau jika tidak bisa dikunjungi dengan kendaraan roda empat, saya kunjungi dengan sepeda motor trail. Banyak masyarakat setempat seolah-olah tak percaya bahwa yang datang ke daerah mereka adalah Gubernur. “Baru sekali ini daerah kami dikunjungi pejabat Pak,” ujar mereka.

Berbagai cara dan upaya telah dilakukan untuk membangun Sumatera Barat, agar daerah dan masyarakatnya lebih baik, lebih sejahtera dan lebih nyaman. Kerja keras dan bersungguh-sungguh adalah prinsip yang selalu kami anut dan pegang teguh. Banyak SKPD yang geleng-geleng kepala dan mengaku tidak kuat mengikuti ritme kerja saya. Banyak yang bertanya-tanya, “ Berapa jam Pak Gubernur tidur sehari, atau kapan Pak Gubernur tidurnya?” Atau ada juga yang sembari berbisik-bisik bertanya, “Apa obat atau suplemen yang diminum Pak Gubernur sehingga beliau seperti tak pernah lelah?”

Peningkatan kinerja dan perbaikan itu juga telah disepakati dan diterapkan oleh seluruh Bupati/Walikota di Sumatera Barat. Kerjasama dan sinergi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kota dan kabupaten di Sumatera Barat tentu merupakan kekuatan yang luar biasa untuk membangun Sumatera Barat. Hal itu juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 23 tahun 2011 pasal 3 ayat 1 (huruf e dan f) mengatakan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah (Pusat) memiliki tugas koordinasi, pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota; juga Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Alhamdulillah rata-rata Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat telah memperlihatkan prestasi yang baik dan sejumlah penghargaan juga telah diterima. Perubahan mind set danculture set itu juga telah terjadi di kabupaten-kabupaten dan kota-kota se Sumatera Barat. Keberhasilan provinsi juga keberhasilan Kabupaten/Kota, begitu pula sebaliknya.

Mari kita semua ikut turun tangan, menjadikan Sumatera Barat terus lebih baik dan lebih baik. Sekecil apapun peran kita akan sangat besar artinya, akan dikenang sepanjang masa dan mendapat pahala dari Allah SWT. Jangan sebaliknya, ikut memadamkan semangat membangun dan bekerja lebih baik yang telah terbangun dan mulai berkobar di tengah masyarakat kita. Kita telah membuktikan bahwa dengan kebersamaan dan saling bahu membahu kita bisa bangkit meski gempa besar telah meluluh-lantakkan negeri ini. Dalam keadaan yang lebih baik seperti saat ini, kita bisa pasti berbuat lebih baik lagi. Terimakasih atas dukungan dari semua pihak terhadap pembangunan di Sumatera Barat, mari bersama membangun Sumatera Barat. [http://irwan-prayitno.com/2014/08/mari-membangun-sumatera-barat/]

posted by @Adimin