Padang Koleksi 35 Penghargaan di 2016

VALORAnews - Prestasi dan penghargaan membanggakan berhasil dikoleksi Pemko Padang sepanjang 2016. Sebanyak 35 penghargaan dan prestasi dari berbagai lembaga, diberikan pada duet Mahyeldi-Emzalmi. Penghargaan dan prestasi di tahun kedua pasangan ini memimpin Kota Padang, juga tak luput dari kerjasama masyarakat selama ini.

Selain itu, kerjasama pasangan ini telah menampakkan hasil memuaskan. Lihat saja ke arah pantai, semua sudah tertata. Tak ada yang menyangka bahwa Pantai Padang bisa seperti saat ini. Begitu halnya dengan Pasar Raya. Semua tertata. Pasar tak lagi semrawut, terlebih setelah Pemko Padang memberi kepastian bahwa tak ada pedagang yang dimatikan usahanya.

Jalur Bypass pun juga bertambah lebar. Seiring dengan dibebaskannya jalur 40 Bypass. Pembebasan jalur 40 ini pun cukup humanis tanpa adanya kekerasan.

Menurut Walikota Padang, H Mahyeldi Dt Marajo, penghargaan yang diraih sepanjang 2016 didekasikan kepada seluruh warga Kota Padang. Sebab, warga Padang sangat cinta terhadap pembangunan, suka tolong-menolong dan bantu-membantu (dermawan), peduli sesama dan mau bekerjasama.

"Semoga di masa datang seluruh potensi kebaikan itu dapat dirawat dan dipelihara yang pada akhirnya menjadikan Kota Padang lebih sukses dan berkah lagi," ucapnya.

Jika dilihat daftar perolehan penghargaan pada awal 2016, Kota Padang lebih dulu menerima penghargaan 'ASITA Award' dari Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Sumatera Barat. Penghargaan diberikan pada 4 April 2016 karena keberhasilan Kota Padang menata Pantai Padang sehingga jadi tacelak.

Di bulan yang sama, 9-16 April, Kota Padang sukses jadi tuan rumah penyelenggara event internasional Multilaeral Naval Exercise Komodo (MNEK). Kegiatan ini merupakan latihan bersama TNI Angkatan Laut dengan tentara 35 neara di dunia.

Pada 12 April, Walikota Padang meraih penghargaan "Government Award 2016" dari majalah terbitan nasional, 'Sindo Weekly'. Penghargaan ini diberikan karena Padang berhasil menata kota dalam rentang waktu cukup cepat.

Selain itu, Padang juga meraih penghargaan 'Penegakan Perda dan Penertiban Tanpa Kekerasan' dari Gubernur Sumatera Barat. Penghargaan diberikan pada Upacara HUT Satpol PP ke-66 dan Satlinmas ke-54 tingkat Provinsi Sumatera Barat di Lapangan Pacuan Kuda Payakumbuh, 26 April 2016.

Beranjak ke Mei, Walikota Padang meraih penghargaan cukup bergengsi. Penghargaan 'Padang Marketing Champion 2016' di bidang Government dari Majalah MarkPlus Inc berhasil diboyong. Penghargaan ini diberikan 19 Mei 2016 dalam acara 'Indonesia Marketeers Festival 2016' di Grand Inna Muara Hotel Padang. Di acara yang sama, Walikota Padang juga meraih penghargaan "Best Of The Best Marketeers Of The Year Padang 2016".

Majalah PR Indonesia juga memberi penghargaan kepada Walikota Padang. Penghargaan The 1st Sumatera PR Indonesia Media Relations Award & Summit (SUMPRIMAS) diserahkan di Batam, 26 Mei 2016. Penghargaan yang diterima ini dengan kategori Kota di Sumatera diberitakan di media nasional. Di hari yag sama, Padang juga meraih 'BKN Award 2016' dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan kategori implementasi CAT dalam manajemen ASN.

Sebulan kemudian di tanggal yang sama, Walikota Padang menjadi nominator peraih 'Nirwasita Tantra Award 2016'. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menjadikan Padang sebagai nominator karena mampu mengelola lingkungan hidup dengan baik, dan mengeluarkan kebijakan berwawasan lingkungan serta mendukung program Kota Hijau yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.

Presiden RI juga menganugerahi Kota Padang sebagai kota dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik di Sumatera. Penghargaan ini diserahkan 4 Juli 2016. KPN Pemko Padang juga meraih penghargaan. Kali ini KPN Pemko Padang meraih 'Koperasi Berprestasi Konsumen 2016' pada peringatan Hari Koperasi di Provinsi Jambi, 20 Juli 2016.

Padang juga meraih penghargaan 'Adiwiyata Mandiri 2016' pada 22 Juli 2016. Kali ini Padang memborong enam penghargaan sekaligus. Diantaranya untuk SD Semen Padang, SMK Semen Padang, MTsN Parak Lawas, SDN 03 Alai, MTsN Koto Tangah, dan SMPN 11 Padang.

Komitmen Kota Padang terhadap penyelenggaraan program Kependudukan dan Keluarga Berencana serta pembangunan keluarga sejahtera mendapat pengakuan dari BKKBN Pusat. Padang meraih penghargaan 'Manggala Karya Kencana' yang diserahkan di NTT, 28 Juli 2016.

Padang juga sukses menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan internasional 'Pacific Partnership' pada 22-31 Agustus 2016. Kegiatan latihan bersama ini melibatkan tujuh negara. Tiga penghargaan diraih Padang dalam ajang Indonesia's Attractiveness Award (IAA) 2016. Penggagas kegiatan tersebut, majalah Tempo, menganugerahi Padang dengan penghargaan 'Kota Terbaik Platinum untuk Koridor Sumatera Bagian Barat dan Tengah', 'Kota Potensial Investasi', serta 'Kota Potensial Pariwisata'.

Padang meraih penghargaan 'Kawastara Pawitra' dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Penghargaan diraih berkat komitmen Walikota Padang dalam mengimplementasikan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 secara berkelanjutan. Penghargaan diserahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, 15 Oktober 2016.

Gubernur Sumbar juga menyerahkan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tingkat Sumbar 2016 kepada Kota Padang. Penghargaan diserahkan di Solok, 30 Oktober 2016. Pada 3 November 2016, Padang meraih penghargaan 'National Procurement Award 2016'. Penghargaan ini diperoleh berkat pemenuhan Standar Tertinggi LPSE Kota Padang.

Padang juga sukses sebagai juara umum Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) XIV Sumatera Barat. Padang meraih medali emas terbanyak pada penutupan Porprov di GOR H. Agus Salim, 29 November 2016.

Pada pekan pertama Desember, Padang meraih empat penghargaan berturut-turut. Penghargaan itu didahului dengan penghargaan Indonesia Road Safety Awards (IRSA) 2016 dari Adira Insurance. Penghargaan yang diterima 6 Desember itu terkait penerapan program-program keselamatan di jalan raya.

Sehari setelah itu, Padang meraih 'Aungerah Dana Rakca 2016' dari Presiden RI di Istana Negara. Kemudian Padang meraih penghargaan 'Predikat Kepatuhan Tinggi Terhadap Standar Pelayanan Publik' dari Ombudsman RI. Dan, sehari setelah itu lagi-lagi Padang meraih penghargaan 'Kota Peduli Hak Asasi Manusia' dari Kementerian Hukum dan HAM RI di Surabaya.

Padang meraih tiga penghargaan 'Adiwiyata Nasional 2016' dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Tiga penghargaan itu untuk SDN 08 Surau Gadang Kecamatan Nanggalo, SMPN 31, serta SMAN 14. Penghargaan diserahkan 13 Desember 2016 di Jakarta.

Penghargaan 'Kota Langit Biru Kategori Kota Besar' diraih Padang pada 14 Desember 2016. Penghargaan diserahkan Kementerian Lingkungan Hdup dan Kehutanan RI di Jakarta. Padang juga sukses sebagai penyelenggara peringatan Hari Bela Negara (HBN) ke-68 Tingkat Nasional. Peringatan ini dipusatkan di Lapangan Imam Bonjol, Padang, 14-19 Desember 2016.

sumber: www.valora.co.id

posted by @Adimin

Termasyhur Ketujuh di Indonesia, Ini Tanggapan Mahyeldi

PADANG - Walikota Padang, H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo berada pada posisi ketujuh sebagai bupati/wali kota terbanyak diberitakan selama 2016 menurut penilaian Indonesia Indicator.

"Pencapaian ini menjadi motivasi ke depan untuk berbuat lebih baik dalam pembangunan kota," katanya menanggapi penilaian tersebut, Minggu (1/1).

Menurutnya pencapaian ini sebagai bukti banyaknya keterlibatan berbagai pihak khususnya dari kalangan media.

Dia berharap di masa depan sinergi antara media dan pemerintahan serta masyarakat dapat lebih kuat sehingga hasil berita bisa lebih baik secara kualitas dan banyak secara kuantitas.

Seperti diketahui, Mahyeldi menempati posisi ketujuh dengan 5.891 muncul di berita selama 2016.

Hasil ini masih jauh di atas pimpinan kota terkenal lainnya, seperti Walikota Bandung, Ridwan Kamil yang menempati posisi teratas dengan 21.486 pemberitaan, diikuti Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dengan 18.195.

Menyusul di posisi ketiga Walikota Makassar, Danny Pomanto 12.867 berita, keempat Wali Kota Bogor, Arya Bima 8.158 berita.

Di tempat kelima ada Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi dengan 7.286 berita sekaligus menempati posisi teratas kategori pimpinan kabupaten.

Kemudian tempat keenam, kedelapan, kesembilan dan sepuluh yakni Walikota Medan, Dzulmi Eldin 6.377 berita, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas 4.951 berita, Walikota Bekasi, Rahmat Effendi 4.251 berita dan Walikota Semarang, Hendrar Prihadi dengan 3.889 berita.

Sedangkan untuk kategori gubernur terbanyak diberitakan yakni Gubernur non aktif DKI Jakarta, Basuk Tjahaja Purnama atau Ahok dengan 278.052 berita selama 2016.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

PKS Putuskan berkoalisi

Hasil rapat Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera yang digelar sejak pagi tadi, Minggu 27 April 2014, memutuskan PKS akan tetap berada di jalur koalisi, bukan oposisi. Namun, PKS belum memutuskan dengan partai mana bakal berkoalisi.

“Kami masih terus membahas dengan siapa PKS akan berkoalisi. Diharapkan hasilnya sudah bisa diketahui malam ini,” kata anggota Majelis Syuro PKS, Ahmad Heryawan, dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKS, Jakarta.

Menurut Aher sapaan Ahmad Heryawan, PKS tak tergesa-gesa menentukan koalisi, namun telah memastikan akan berkoalisi. Sikap ini bisa memudahkan partai lain yang ingin mengajak PKS untuk menjadi mitra koalisi.

Alasan PKS tak memilih menjadi oposisi adalah agar bisa bersama-sama berjuang dalam Pemilihan Presiden 9 Juli 2014. “Keuntungannya apabila memenangkan pilpres, kami dapat mengelola Indonesia menjadi lebih maju secara bersama-sama,” ujar Aher.

Selain itu, kata Gubernur Jawa Barat itu, gagasan-gagasan PKS untuk memajukan bangsa dan negara lebih bisa diakomodasi lewat koalisi ketimbang oposisi.

Maka untuk menjajaki komunikasi politik dengan berbagai partai, Majelis Syuro PKS sepakat membentuk sebuah tim guna melakukan penjajakan lebih lanjut dengan calon-calon mitra yang ada dalam daftar PKS.

Sejauh ini, partai yang sudah secara resmi mengajak PKS berkoalisi adalah Gerindra. Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto, mengirimkan sebuah surat yang dia tulis sendiri, berisi lamaran untuk berkoalisi.

Surat Prabowo itu pun telah dibahas dalam rapat Majelis Syuro. Kendati begitu, PKS tak ingin gegabah dan masih menimbang partai mana yang dipandang bisa menjadi kandidat kuat mitra koalisi mereka.

“Tapi, tentu yang namanya berkomunikasi ada tahapan-tahapannya. Dengan Prabowo, komunikasi yang dijalin sudah lebih di atas itu,” kata Aher

posted by @Adimin

MAHYELDI EMZALMI menangkan pilkada Kota Padang putaran kedua

pkspadang.com : Alhamdulillah, hasil rapat pleno KPU kota Padang, terkait rekapitulasi suara pilkada kota Padang. KPU menetapkan pasangan no 10 MAHYELDI-EMZALMI memenangkan pilkada kota Padang putaran kedua dengan perolehan suara pasangan No 3 147.166 suara dan pasangan No 10 MAHYELDI-EMZALMI 148.864 suara.

Meskipun dengan berbagai macam keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan no 3. Tetapi KPU Kota padang tetap menetapkan (dengan berbagai pertimbangan) bahwa pemenang pilkada putaran kedua ini adalah pasangan no 10 MAHYELDI-EMZALMI

posted by @Adimin

Melacak Jejak "Badai" PKS dari Perspektif Kolonialisme

Apakah Penghancuran PKS untuk Pelemahan Islam..? | Melacak Jejak "Badai" PKS dari Perspektif Kolonialisme.

Tulisan ini dilatarbelakangi keprihatinan perihal kasus daging impor di Indonesia. Bukan prihatin atas “prahara” yang menerpa Partai Keadilan Sejahtera (PKS), atau berempati kepada oknum kader yang terlibat, ataupun pro dan kontra pada peristiwa itu sendiri —penulis bukan orang politik— tetapi inti keprihatinan ialah gegap propaganda di berbagai media seperti sudah diluar kelaziman. Telah melebihi kewajaran. Hal ini yang layak dikaji.  

Konsekuensi logis berupa “vonis sosial” via media memang telah melekat terhadap pihak-pihak yang terlibat hampir tanpa pembelaan, dan dalam perpolitikan, itu syah-syah saja karena merupakan resiko meski sesungguhnya tidak ada langkah mati dalam politik. Bahkan jamak di dunia politik, setiap tujuan niscaya membawa (ada) korban. Itu yang dinamai ‘tumbal politik’. Meskipun terkadang, terpaksa —atau mau tidak mau— harus mengorbankan kelompok, partai, rakyat bahkan keluarga sendiri.  

Membaca arah politik, jangan sampai tertipu dengan apa yang terjadi diatas permukaan, karena sering ia cuma deception, sekedar pengalihan situasi, dan lain-lain untuk memuluskan agenda utama. Entah apa. Namun lazimnya terkait “kekuasaan”. Manakala masuk ke rimba politik tanpa strategi dan taktik, maka ibarat kambing yang dipiara setelah besar harus siap dijual atau disembelih.

Terkait dugaan korupsi impor daging para kader PKS, kini berkembang kegelisahan di masyarakat soal trial by press serta caci maki berbagai elemen bangsa yang marak digebyarkan media. Sepertinya arah (indikasi) makian ingin menyudutkan, atau menjelek-jelekan ‘basis ideologi’ serta bendera landasan partai tersebut. Ini perlu dicermati. Dalam hal ini adalah Islam. Ya. Islam sebagai entitas, ia bukanlah ideologi, bukan pula aliran, ataupun suatu kepercayaan tertentu di masyarakat. Islam itu agama dari langit. Hal ini mutlak digugat jika tendensi cacian mengarah kesana.

Dan jika mengikuti gebyar media mainstream, tanpa sadar segenap elemen bangsa hampir-hampir larut atas hiruk–pikuk yang tersurat tanpa mampu melihat hal tersirat di balik semua itu. Bukankah kata Pepe Escobar, wartawan senior Asia Times, politik praktis itu bukan yang tersurat melainkan apa yang tersirat?

Sekali lagi, tulisan ini tak hendak turut campur dalam carut marut politik yang terbukti tidak memiliki arti apa-apa bagi Kepentingan Nasional RI (KENARI). Dinamika politik kita hampir tidak ada manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat. Cuma glamour di pesona dan cenderung high cost. Penulis sengaja menjauh dari gaduh kepentingan, berhening pikir sejenak — lalu mengkaji peristiwa secara total dan jernih, mencoba menyelami hal terdalam dari yang paling dalam. Inilah uraian sederhananya.

Benarkah Olong Agen Asing?

Melacak jati diri Ahmad Fathanah alis Olong akan meluas kemana-mana, terkait topik ini sebaiknya dimulai ketika ia ditangkap di Bangkok lalu dideportasi ke Australia (Aussie), oleh sebab terlibat human trafficing sekitar 353 orang ke Christmas Island, Aussie (1999).

Sebetulnya ia terancam 20 tahun penjara, tetapi hukuman dijalani 3 tahun karena dinilai “kooperatif” terhadap pemerintah federal. Entah kenapa. Informasi yang berkembang tentang “kooperatif” yang dimaksud karena Olong dekat dengan lingkaran dalam PKS. Sementara ada fakta bahwa saat itu ekspor sapi Aussie ke Indonesia terkendala akibat kebijakan Menteri Pertanian (Mentan) RI Suswono menekan angka impor. Retorikanya: adakah deal khusus antara Aussie dengan Olong atas keringanan hukuman sehubungan dengan kendala serta prospek ekspor sapi Aussie ke Indonesia? Fakta lain yang menarik, Pak Suswono, Mentan RI itu dari PKS.

Menyimpang topik sebentar tetapi masih dalam koridor materi, bahwa dokumen Global Future Institute (GFI), Jakarta pimpinan Hendrajit mencatat, ketika mengamankan rencana kolonialisasi, pihak Barat menyiapkan beberapa metode dan modus operandi. Terkait kasus PKS, mungkin modus dimaksud adalah sebagai berikut:

(1) Membuat Sentimen Agama.

Ini merupakan metode dini atau permulaan, semacam mapping daerah target. Sudah tentu, latar belakang pemilik kekuasaan dipelajari lalu agama mayoritas “tuan penguasa” dijadikan alibi. Misalnya membuat sesuatu yang saat ini tengah dibenci publik. Terkait kasus ini tampaknya isu korupsi, “main” perempuan, isue suap — dianggap tepat; dan

(2) Menciptakan Agitasi.

Dibuat “peristiwa” yang mampu menimbulkan antipati publik terhadap target sasaran, tetapi sebaliknya menimbulkan simpati bagi organ yang memusuhi atau menangani. Misalnya, “diciptakan” kemudian ditinggalkan jejak buruk kiprah inner circle, atau rekam dosa para kader partai yang ditarget, dan lain-lain. Retorikanya: benarkah masuknya Olong ke lingkaran dalam PKS merupakan implementasi kedua metode di atas?

Berbasis circumstance evidence (bukti keadaan) tadi, berapa hipotesa pun membiak: apakah pihak asing tak suka ekspornya dikurangi kemudian Olong dikirim untuk bargaining ulang masalah kuota; ataukah impor daging hanya pintu masuk sedang tujuan Aussie sebenarnya ialah memperlemah partai ber-“ideologi” Islam; atau ada hipotesa nakal lain, bukankah Aussie merupakan perpanjangan Barat dan kepentingannya di Asia dalam rangka menghancurkan simbol agama mayoritas di Indonesia? (baca: Membongkar Falsafah Perang Barat di Dunia Islam dan Indonesia, di www.theglobal-review.com). Silahkan berhipotesa serta berargumen berbasis fakta, data dan logika.

Dalam diskusi terbatas di Forum KENARI (Kepentingan Nasional RI) pimpinan Dirgo D. Purbo terkuak fakta, bahwa sekitar 80-an persen APBN Australia tergantung Indonesia. Arti “tergantung” disini dapat dimaknai luas.

Barangkali pengiriman berbagai ekspor-impor (raw material) Aussie dari dan menuju berbagai benua mutlak harus melewati perairan Indonesia, atau mungkin republik tercinta ini sekarang dinilai sebagai sumber devisa Aussie dari sisi ekspor, dan lain-lain. Tampaknya data terakhir, Indonesia dianggap buffer zone bagi Australia. Inilah informasi yang nyata. Maka membaca serangan bertubi-tubi melalui media terhadap kasus PKS, boleh dibaca merupakan serangan asimetris asing melalui pintu “impor daging” yang kebetulan dalam Kabinet RI dikomandoi oleh orang PKS selaku Mentan RI.

ISAF dan Pola Kolonialisme

Masih ingat International Security Assistance Force (ISAF)? Itulah koalisi40-an negara pimpinan Amerika Serikat (AS) yang hendak menghancurkan Islam. Salah satu anggotanya adalah Aussie. Jujur saja, pamor koalisi itu kini memudar. Ya. ISAF itu “amuba”-nya NATO di Asia. Dan Paman Sam sebagai pemegang saham utama bertugas menyiapkan pasukan serta modal yang diperoleh melalui sharing negara anggota. Ia bebas memilih daerah jajahan.

Inggris misalnya, memiliki saham di Basra, Belanda mengkapling Uruzgan, Israel memilih Lebanon dan sebagian kota di Irak, sementara AS sendiri di Baghdad, demikian seterusnya. Inilah mapping kapling daerah koloni pasca serbuan militer AS beserta sekutu (NATO dan ISAF) di Irak (2003-2012).

Akan tetapi ketika ada perlawanan super dahsyat oleh tentara lokal di Irak —kapling-kapling itu pun akhirnya bubar— dalam logika perang, berita soal penebalan, atau penambahan pasukan koalisi di Irak dahulu dapat diartikan bahwa tentara asing banyak yang tewas di medan pertempuran. Tentara lokal mampu mengalahkan pasukan AS dan sekutu. Ini tak boleh dipungkiri, kendati media mainstream banyak melakukan edit dan kontra berita. Itu memang bagian metode kolonialisme. Dan kuat disinyalir bahwa Barat tidak mau sejarah berpihak kepada Islam.

Tercatat sebelum muncul perlawanan maha dashyat di Irak, sepertinya mereka ingin berbagi kue (kekuasaan). Bahkan lebih dari sekedar bagi-bagi kekuasaan, ISAF dan sekutunya berencana membuat umat Islam menjadi budak di negeri sendiri dan mengusung kelompoknya menjadi Tuan Tanah Baru.

Skenario itu sempat muncul di Negeri 1001 Malam meski akhirnya gagal. Terkait perspektif catatan ini, akan diurai sekilas perihal pola kolonialisasi di muka bumi. Ya. Membaca peta konflik dari aspek kolonialisme yang dikembangkan Barat, hampir dipastikan satu rute bahkan pararel dengan jalur-jalur (negara) yang memiliki potensi besar atas minyak, emas dan gas alam. Kelaziman pola adalah tebar duluan isu-isu aktual terkait budaya dan karakteristik di wilayah target. Setelah itu dimunculkan “tema” gerakan, dan seterusnya. Tema bisa berujud konflik internal, invasi militer, jajak pendapat, atau aksi massa non kekerasan sebagaimana Arab Spring di Tunisia, Yaman dan Mesir. Timor Timur misalnya, isu yang dilempar soal pelanggaran HAM oleh aparat, kemudian dimunculkan tema “konflik dan jajak pendapat”, dan ujung (skema) yang diraih ternyata minyak di Celah Timor yang kini digarap oleh Australia dan Thailand.

Pertanyaannya: jika dulu tak ditemukan potensi besar minyak di Celah Timor apakah bakal ada jajak pendapat di Timor Timur?

Baluchistan pun demikian juga. Isu yang ditebar tentang radikalisme dan separatis, tema yang diangkat soal referendum, sedang skemanya tetap minyak, minyak dan minyak. Apa tidak miskin Pakistan bila Baluchistan kelak memisahkan diri? Dan banyak lagi contoh lain.

Dengan demikian pola kolonialisme yang digelar selalu diawali dengan isu-isu (aktual), kemudian dimunculkan tema (gerakan) dan berakhir pada skema kolonial yang merupakan tujuan pokok. Hingga kapanpun dan dimanapun model kolonialisasi, skema utama hampir tidak berubah yakni penguasaan ekonomi dan pencaplokan sumberdaya alam (SDA). Kendati pada kasuistis tertentu bisa meluas ke sasaran lain, akan tetapi ujungnya dipastikan soal cengkraman ekonomi dan pendudukan SDA di daerah target. Pola ini tidak akan berbeda baik ketika memakai pola simetris (militer) maupun tata cara asimetris (non militer).

Kembali ke prahara PKS, tulisan sederhana ini tidak akan mengurai jauh mengapa PT Indoguna Utama tempat Olong ‘bekerja’ ternyata berpangkal di Paman Sam, tepatnya berada 141 Pierpont Avenue Salt Lake City, UT 84101 USA; atau kenapa PT tersebut membuka pula layanan jasa intelijen. Catatan ini juga tidak akan membahas kenapa perkara korupsi lainnya dengan kualitas dan kuantitas lebih besar justru “dibekukan”. Juga tak akan
diurai 40-an wanita yang menjadi “mainan” Olong, dan lain-lain. Terlalu berputar-putar malah bias kemana-mana, sedang itu hanya sekedar isu permulaan dalam tahapan kolonialisasi. Semacam jejak dosa yang sengaja “diciptakan”, ditinggalkan, lalu diungkap sendiri oleh sang agen ke publik.

Kajian ini mencoba membidik, bahwa gegap pemberitaan oleh media-mediamainstream terhadap PKS soal korupsi serta perempuan-perempuan di sekeliling Olong sesungguhnya merupakan propaganda di tahapan TEMA kolonialisme, akan tetapi sungguh menyedihkan segenap elemen bangsa malah larut ke dalam “tarian gendang” yang ditabuh asing.

Menyimak kasus PKS dari perspektif kolonialisme, bahwa tebaran isu asimetris perihal korupsi daging impor, itu hanyalah pintu masuk pertama. Sedang tema gerakan bertajuk pelemahan partai berbendera Islam, dalam hal ini adalah PKS itu sendiri. Ini jelas terbaca. Lihat saja, media lebih senang memuat berita para kaum hawa di sekeliling Olong daripada mengurai esensi unsur korupsi PKS. Dari aspek hukum, korupsi itu suatu perbuatan pidana namun blow up media malah menggebyarkan hal-hal di luar esensi korupsi kendati memang mata rantainya. Terkesan ada propaganda dahsyat disana-sini.

Selanjutnya tatkala berkembang argumen bahwa SKEMA kolonialisme cuma meminta tambahan kuota impor daging saja, boleh dan syah-syah saja. Tetapi bagi penulis jika sekedar target kuota terlalu kecil dibanding resiko serta akibat atas ‘kehancuran PKS’ di mata publik sebagai partai Islam yang besar, solid, militan dan memiliki prospek sebagai partai penguasa.

Dugaan penulis, SKEMA yang hendak ditancapkan oleh Barat justru pelemahan dan penghancuran Islam di Indonesia melalui modus adu domba sesama umat. Teori management by objective (MBO) mengajarkan, bahwa meraih tujuan cukup melalui capaian sasaran-sasaran antara saja. Dalam kasus di atas, penghancuran PKS hanya sekedar “sasaran antara” tetapi niscaya berefek pada tujuan pokok, yakni pelemahan Islam. Apakah ini yang tengah berlangsung? Itu loh partai Islam ternyata bejat! Mau juga korupsi, suka main perempuan! Amoral! dan lain-lain. Dan tampaknya, skenario dimaksud terus bergulir liar baik di gedung tinggi, di kampus-kampus, di jalan-jalan, di bangku sekolahan, bahkan di warung-warung kaki lima.

Selamat datang MBO! Selamat bermain metode agitasi dan sentimen agama di Indonesia!.

(M Arief Pranoto/Research Associate Global Future Institute (GFI)/Analisis The Golbal Review, 29-05-2013)

 

posted by @Adimin

Serial Muhasabah Politik (2)

Masyumi memang mempunyai pendirian yang tegas. Ketika Soekarno membentuk Kabinet Gotong Royong, merangkul PKI dan menyebarkan ide-ide komunis, Natsir, Prawoto, HM Rasyidi dll. menyatakan sikapnya untuk menjadi oposan Presiden Soekarno. Akibatnya, hampir semua tokoh Masyumi mengalami beratnya perjuangan dengan "gemblengan" di rumah-rumah tahanan negara. 

Sikap oposan terhadap Soekarno memuncak, ketika Soekarno dengan tanpa alasan yang jelas membubarkan Partai Islam terbesar itu. Lewat Keputusan Presiden RI No. 200/1960 tertanggal 17 Agustus 1960 (dan merujuk Penetapan Presiden No.7/1959) Soekarno  embubarkan Masyumi. 

Alasannya, menurut Soekarno, "Partai melakukan pemberontakan, karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan apa yang disebut dengan "Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia" atau "Republik Persatuan Indonesia" atau telah jelas memberikan bantuan terhadap pemberontakan, sedang partai itu tidak resmi menyalahkan perbuatan anggota-anggota pimpinan tersebut." 

 

Menanggapi keputusan Presiden yang semena-mena dan mendadak itu, Prawoto Mangkusasmito (Ketua Umum) dan HM Yunan Nasution (Sekretaris) menyampaikan surat pembubaran Masyumi dan sekaligus menyampaikan "memorandum keras" kepada ayahnya Megawati itu. Dalam pengantar memo itu, Prawoto mengungkapkan bahwa Masyumi sejak didirikan selalu berpegang teguh pada hukum dan kesepakatan bersama dalam bernegara. 

 "Umat Islam dibesarkan untuk memegang janji itu, tidak terkecuali janji yang diberikan kepada golongan lain, sampai pula janji yang diberikan kepada golongan yang menurut faham Islam dinamakan golongan kafir," tulis Prawoto, tertanggal 13 September 1960. 

Memo itu selanjutnya meminta kepada tokoh-tokoh Masyumi untuk tetap memperjuangkan hukum Islam dan menyindir kekuasaan Soekarno yang cenderung diktator. "Orang-orang yang benar-benar memperjuangkan Islam, tidak bisa lain dari bertujuan supaya hukum Islam berlaku dan terutama untuk si pejuang sendiri, hukum Islam dengan segala batas dan larangan-larangannya, yang tidak boleh dilanggar oleh si Muslim yang kebetulan berkuasa." Sebelum Masyumi dinyatakan bubar, Prawoto sebenarnya telah memberikan kuasa hukum kepada Mohammad Roem, Mr. Madoeretno Haaznam dan Mr. Djamaluddin Dt. Singo Mangkuto untuk menggugat Soekarno lewat Pengadilan Negeri Istimewa, Jakarta. Gugatan itu kemudian disampaikan oleh Mohammad Roem 9 September. Roem menulis bahwa Penpres No. 7/1959 itu, tidak mempunyai kekuatan hukum dan merupakan penyimpangan UUD 45. 

Karena itu, Kepres 13/60 juga batal demi hukum. Pembubaran Masyumi, menurut Roem, menutup pintu bagi berjuta-juta warga negara untuk beramal dan karena itu menimbulkan kerugian yang tak terhingga.Tapi usaha rehabilitasi Masyumi gagal, karena Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta lewat Ketua Pengadilannya M Rochjani Soeoed,  menyatakan Pengadilan itu tidak berwenang memeriksa perkara gugatan yang disampaikan Masyumi.Tidak mengenal letih, Prawoto dan kawan-kawan terus mengusahakan rehabilitasi Masyumi pada masa awal Soeharto berkuasa. Tapi, sayangnya Soeharto seperti juga Soekarno menolaknya, meski Orde sudah berganti. Bukan hanya Masyumi yang gigih untuk memperjuangkan kembali  eksistensinya, PSI (Partai Sosialis Indonesia) yang juga dibredel Soekarno juga aktif melakukan usaha rehabilitasi. Di masa Soeharto, dalam Musyawarah Nasional III Persahi (Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia) dikeluarkan tuntutan agar partai-partai yang dibubarkan Soekarno (Masyumi, PSI,KAMI dan Murba) direhabilitasi kembali (3 Desember 1966). Tapi usaha itu lagi-lagi gagal. Dalam pidato-pidato usai pembubaran Masyumi, Prawoto sering menguraikan secara menarik isu-isu Masyumi waktu Soekarno berkuasa.

 
Perjuangan Islam

Salah satu diantaranya uraiannya mengapa Masyumi menolak tegas gagasan Presiden agar kabinet disangga empat kaki, yaitu Masyumi, NU, PNI dan PKI. "Kita tidak bisa berkompromi dengan kaum komunis sehingga sampai-sampai kita dinyanyikan berkepala batu," urainya pada reuni Keluarga Besar Bulan Bintang di Jakarta, pada 24 Oktober 1966. Prawoto dalam kesempatan itu juga menyebut adanya phobi kepada Masyumi. Ia menyebut ada mitos yang diciptakan (Soekarno dan pengikutnya) bahwa Masyumi anti Pancasila dan Masyumi akan membawa revolusi ke kanan. Ia mengakui bahwa Masyumi memang berjuang menegakkan hukum Islam. Lain dengan beberapa "partai Islam" sekarang yang ragu-ragu memperjuangkan hukum Islam, dalam Anggaran Dasarnya, Masyumi secara eksplisit mencantumkan terlaksananya hukum Islam sebagai tujuan. Masyumi juga menegaskan bahwa anggota partai adalah mereka yang beragama Islam. Perjuangan Masyumi untuk mendukung Piagam Jakarta, tidaklah setengah-setengah. Tokoh-tokoh Masyumi saat itu, rajin melobi partai-partai lain sehingga dukungan untuk Piagam Jakarta sampai meraih 43% suara dalam pemungutan suara di Konstituante. Tapi, perlu dicatat, menurut Prawoto, yang menolak Piagam Jakarta ada penyokong palsu. Yaitu PKI, yang saat itu setuju digunakan sila Ketuhanan Yang Maha Esa saja. 

Sebenarnya cukup aneh bila ada partai yang mengaku partai Islam, tapi Agak enggan dalam memperjuangkan terlaksananya Islam dalam masyarakat dan negara.  Padahal Soekarno sendiri yang mazhab ideologinya "gado-gado" pernah menyatakan silakan masing-masing golongan memperjuangkan ideologinya. "Kalau fihak Islam menghendaki suatu Undang-undang Dasar yang sesuai dengan cita-citanya, berjuanglah sekeras-kerasnya di dalam permusyawaratan perwakilan itu. Jika golongan Kristen, ingin supaya cita-citanya termasuk Undang-undang Dasar, berjuanglah sekeras-kerasnya juga," kata Soekarno.  

Karena itu, Hamka sebagaimana juga Prawoto tidak mengenal lelah untuk perjuangan tegaknya Islam itu. Hamka, ulama dan tokoh Masyumi lainnya sering mengingatkan, "Selama kita hidup, selama iman masih mengalir di seluruh pipa darah kita, tidaklah sekali-kali boleh kita melepaskan cita-cita agar hukum Allah tegak di alam ini, walaupun di negeri mana kita tinggal. Dan jika kita yang berjuang menegakkan cita Islam ditanya orang, 'Adakah kamu, hai umat Islam bercita-cita, berideologi, jika kamu memegang kekuasaan, akan menjalankan hukum Syariat Islam dalam negara yang kamu kuasai itu?' Janganlah berbohong dan mengolok-olok jawaban. Katakan terus terang, bahwa cita-cita kami memang itu. Apa artinya iman kita kalau cita-cita yang telah digariskan Tuhan dalam al Qur'an kita pungkiri?" (Hamka, Tafsir Al Azhar Juz 6). Partai Islam mestinya kukuh dalam memegang prinsip-prinsip Islam dan sepatutnya mengambil keteladanan politisi-politisi Muslim pendahulu di negeri ini. 

Pertama, dalam berpolitik, ia  dikenal pembela Islam,  dan berani dalam menegakkan amar makruf nahi munkar dengan jalan konstitusional. 

Kedua, hidup dan berperilaku sederhana. Bukan untuk sekedar menumpuk kekayaaan atau bergaya-gaya telah memegang kekuasaan. Bila demikian tujuannya, apa beda dengan politisi sekuler? 

Nah, bila politisi Muslim, khususnya mereka yang tergabung dalam Partai Islam, berperilaku sama dengan partai lain, khusunya tidak menjaga diri dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, maka bisa dipastikan masyarakat akan meninggalkannya. Nanti, yang tersisa adalah kader-kader yang kurang bermutu, yang tidak menjadi kebanggan umat

Nuim Hidayat


posted by @Adimin

Serial Muhasabah politik (1)

BEDA ucapan dengan perbuatan, demikian istilah yang tepat untuk para politisi. Kalimat ini mengingatkan kita semua yang sebentar lagi musim kampanye tiba.
Pada Pemilu 2009, banyak kita temukan calon presiden berkampanye dan berteriak-teriak tentang perlunya hidup sederhana. Sementara dirinya justru hidup dalam kemewahan.

Selain urusan tidak sinkron antara ucapan dan perbuatan, urusan lebih menghawatirkan adalah urusan uang. Ada gejala pergeseran tujuan hadirnya partai poltik, di mana partai politik saat ini menjadikan uang (logistik)  menjadi tujuan utama. Kegelisahan ini pernah diungkap Chairman Aktual Network Dr Yudi Latif.

“Saat ini demokrasi ditopang kekuatan logistik. Parahnya partai Islam ikut tarian. Harusnya kan bersekutu agar politik tidak dikuasi oleh uang," ujar, Yudi Latief dalam diskusi Aktual Forum bertajuk "Quo Vadis Parpol Islam dalam Arus Demokrasi Liberal" di Dapur Selera, Jakarta, Ahad (10/2).

Banyaknya degradasi identitas dalam partai berbasis Islam dinilai karena ketidakseriuasan memperjuangkan nilai ideologinya sendiri.  Menurutnya, kebanyakan kasus negatif yang menimpa pada partai - partai Islam pasti terkait pada kebutuhan logistik mereka menjelang kampanye.

Lebih dalam ia mengkaji banyak partai Islam terjebak, lalu larut untuk memenuhi kebutuhan logistiknya akhirnya kehilangan identitas moralnya. Pernyataan Yudi diakui politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zulkieflimansyah. Menurut Zulkifli, partai berhaluan ideologi agama pada era kini memang begitu lemah dalam menghadapi godaan uang.  Musibah yang bisa dijadikan contoh dalam hal ini adalah kasus Ahmad Fathanah.

Memang tak mudah hidup sederhana, di era sistem politik hedonis saat ini. Tapi sebagai partai Islam, mestinya hal-hal yang prinsip bertentangan dengan syariat Islam mesti dijaga.

Korupsi,  hidup dalam kemewahan mestinya dihindari. Ketika seseorang mengikrarkan dirinya sebagai politisi Muslim (apalagi dari Partai Islam), saat itu masyarakat akan jeli melihatnya. Sebagaimana perkataan Sayidina Ali ra : “Sebagaimana kamu dahulu mengawasi dengan tajam pemimpinmu dahulu, kamu juga akan diawasi dengan tajam.”

Prawoto  Mangkusasmito

Keteguhan pada perjuangan, menjadikan dirinya "iri" (cemburu) melihat kawan-kawannya sudah merasakan penjara, sedang dirinya belum. Tapi cemburunya itu, akhirnya terobati setelah dia juga ditangkap rezim Soekarno dan dipenjara di Rumah Tahanan Militer di Madiun bersama Mohammad Roem, Isa Anshori, Yunan Nasution dan tokoh-tokoh Masyumi lainnya.

Adalah Prawoto. Laki-laki berperawakan kurus itu memang telah banyak memberi teladan pada para pemimpin. Bekas Ketua Umum Masyumi (1959-1960) ini, hidupnya sederhana dan tidak bergelimang duit. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan rumahtangga, istrinya juga membantu mencari nafkah.

"Ia bukan seorang politikus yang menggunakan politik untuk mencari duit. Ia berjuang untuk negara dan rakyat Indonesia dan ini kelihatan sekali dari penghidupannya," tulis Tan Eng Kie di Pos Indonesia, Agustus 1970.

"Ia seorang pejuang ideologis yang teguh, yang mempunyai kepribadian khas. Ia tidak akan membiarkan begitu saja, kalau aqidahnya disinggung orang. Sebagai seorang pemikir politik, ia sangat teliti dan cermat. Dia merupakan contoh pejuang yang konsekuen, satunya kata dengan perbuatan," tulis AR Baswedan.

Prawoto lahir di desa Tirto, Grabag Magelang 4 Januri 1910. Sejarah hidupnya, menggambarkan seorang pejuang politik (Islam) yang konsisten terhadap agama. Dalam soal prinsip agama, mantan guru sekolah Mauhammadiyah ini mengingatkan;

"Jangan tinggalkan tuntunan agama. Dipandang daripada sudut partai politik yang  mendasarkan perjuangannya atas kaidah-kaidah agama, perlu kita renungkan kembali, apakah benar di dalam mengejar kemenangan-kemenangan yang bersifat sementara itu, dapat dipertanggungjawabkan jika ditinggalkan ketentuan-ketentuan yang terang nashnya dalam agama? Saya yakin tidak. Jika demikian, maka kerusakanlah yang akan menjadi bagian kita dan tidak ada guna, malah menyesatkan perkataan agama yang kita tempelkan pada papan nama kita." (Prawoto Mangkusasmito:1972).

Tokoh Masyumi Mohammad Natsir, juga kagum terhadap pribadi Prawoto. Menyambut meninggalnya Prawoto (24 Juli 1970), Natsir membuat tulisan berjudul "Seorang mujahid pergi dan tidak kembali." Dalam sambutan mengantar jenazah Prawoto, Natsir menyatakan bahwa kelebihan Prawoto di antaranya adalah pergaulannya yang luas dan mau langsung terjun berdakwah dan berdiskusi di tengah-tengah ummat. Prawoto biasa mengunjungi petani atau rakyat-rakyat kecil di desa, untuk berdiskusi masalah agama, politik dan kehidupan sehari-hari mereka.
 

"Sebagai seorang pemimpin ummat, yang ingin hidup di tengah-tengah umatnya, beliau  rupanya sudah ditaqdirkan meninggal di tengah-tengah ummat yang menjadi keluarga besar  yang beliau cintai," kata Natsir. Ya, Prawoto pergi ke akherat ketika berada di tengah-tengah kaum dhuafa di Banyuwangi.

Komitmennya pada Islam, selain dipraktekkan dalam kehidupannya, juga ditunjukkannya dalam pidato atau ceramah-ceramahnya. Saat Halal Bihalal Masyumi se Jakarta, Prawoto mengharapkan agar menilai sebuah perjuangan dengan ukuran Islam, tidak dengan ukuran lainnya.

"Rugi untungnya perjuangan, kita nilai dengan rugi untungnya Islam," kata Prawoto, seperti dikutip Harian Abadi, 2 April 1960.  Dalam kesempatan itu ia juga menjelaskan kenapa Masyumi keluar dari DPR Gotong Royong, bentukan Presiden Soekarno bersama PKI. "Masyumi tidak ada di dalamnya, sebab yang duduk di situ adalah orang-orang yang disebut "revolusioner" saja. Tetapi sampai di mana ada jaminan bahwa DPR Gotong Royong itu tidak akan direcool lagi?" sindir Prawoto

Nuim Hidayat

posted by @Adimin