Silaturahim KMP, PKS Konsisten Awasi Pemerintah

Jakarta (31/3) -- Petinggi partai-partai Koalisi Merah Putih (KMP) mengadakan silaturahim di Kantor DPP PKS, Jln TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (31/3/2016) malam.

Presiden DPP PKS Mohamad Sohibul Iman menyebutkan pertemuan tersebut hanya agenda silaturahim biasa. Pria yang akrab disapa Kang Iman ini menyebut anggota KMP sudah lama tidak bertemu. 

"Ini adalah momentum masing-masing kita punya keluangan waktu untuk bertemu, intinya adalah silaturahim karena kita sudah lama tak bertemu," ujar Kang Iman selepas pertemuan.

Kang Iman mengatakan beberapa agenda yang dibahas adalah beberapa permasalahan bangsa, kondisi perekonomian sosial, termasuk beberapa agenda di DPR. "Sebagai partai politik tentu kita membicarakan masalah kebangsaan," ungkapnya.

Soal eksistensi KMP, PKS menghormati sikap politik masing-masing partai. Meski begitu, KMP memiliki semangat yang sama untuk membangun negara. Bagi Kang Iman, tetap harus ada check and balances dalam politik sehingga tak semua harus merapat ke pemerintah.

"Ini juga saya sampaikan ke Presiden Jokowi kemarin pada saat kunjungan. Justru karena posisi kita beda, kita bisa komplementer, saling melengkapi. Di dalam, di luar sama saja. Saya kira check and balances bisa dipertahankan," kata Kang Iman.

Nampak hadir dalam agenda yang dibalut suasana penuh keakraban itu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum PPP Djan Faridz. Kedatangan mereka disambut Ketua Majelis Syuro DPP PKS Salim Segaf Al Jufri dan Presiden DPP PKS Mohamad Sohibul Iman. 

Beberapa petinggi partai-partai KMP juga turut menghadiri jamuan makan malam di Aula Utama Gedung DPP PKS. Tampak yang hadir, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Politisi PPP Dimyati Natakusumah dan Wakil Ketua Umum PAN Didik J Rachbini. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Umum Partai Gokar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (kiri-kanan), selepas pertemuan petinggi KMP di Gedung DPP PKS Jakarta, Kamis (31/3/2016)

posted by @Adimin

Legislator PKS Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2016

Lampung Tengah (31/3) - Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly mengajak seluruh masyarakat masyarakat Indonesia sukseskan Sensus Ekonomi (SE) tahun 2016.

"Oleh karena, dunia usaha saat ini semakin kompetitif. Sehingga, database tersebut penting untuk memetakan sebaran potensi ekonomi, juga menjadi rujukan bagi kebijakan perekonomian ke depan," jelas Junaidi dalam Sosialisi Sensus Ekonomi 2016 di Sesat Agung dan Nuwo Balak, Gunung Sugih, Lampung Tengah, Kamis (31/3).

Junaidi mengingatkan anggaran negara yang dikeluarkan untuk sensus tersebut sangat besar yang berasal dari uang rakyat.

"Sedangkan, kita juga butuh data yang akurat. Oleh karena itu, agar terkumpul data yang akurat, masyarakat yang menjadi responden sensus harus berikan data yang benar," jelas Alumnus Magister Manajemen dari Universitas Lampung ini.

Di sisi lain, Junaidi mengingatkan agar BPS, sebagai badan otoritas pelaksana sensus, dapat lebih optimal dalam melakukan akurasi data.

"Sebab, hal itu akan berhubungan dengan kebijakan yang diambil pemerintah, pun dibutuhkan oleh pelaku dunia usaha," ujar Legislator PKS dari Dapil Lampung II ini.

Oleh karena itu, dengan adanya optimalisasi pendataan yang dilakukan oleh BPS ini dapat mengokohkan kembali peran BPS dalam revisi UU Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik.

"Undang-Undang itu beberapa pasalnya bicara posisi BPS, tapi di sana BPS belum dikokohkan sebagai satu-satunya lembaga negara yang punya otoritas pendataan," tandas anggota Fraksi PKS DPR RI ini.

Diketahui, sosialisasi ini dibuka oleh Bupati Lampung Tengah Mustafa serta Direktur Statistik Distribusi BPS RI Anggoro yang juga menjadi narasumber, dengan moderator oleh Kepala BPS Lampung Yeane Irmaningrum. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly

posted by @Adimin

Petinggi KMP Gelar Silaturahim di Gedung DPP PKS

JAKARTA (31/3) -- Petinggi Partai Koalisi Merah Putih (KMP) mengadakan silaturahim di Kantor DPP PKS, Jln TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (31/3/2016) malam.

Nampak hadir dalam agenda yang dibalut suasana penuh keakraban itu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum PPP Djan Faridz. Kedatangan mereka disambut Ketua Majelis Syuro DPP PKS Salim Segaf Al Jufri dan Presiden DPP PKS Mohamad Sohibul Iman. 

Beberapa petinggi partai-partai KMP juga turut menghadiri jamuan makan malam di Aula Utama Gedung DPP PKS. Tampak yang hadir, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Politisi PPP Dimyati Natakusumah dan Wakil Ketua Umum PAN Didik J Rachbini.

Setelah melakukan jamuan makan malam, para petinggi partai KMP melanjutkan dengan diskusi seputar isu-isu aktual dengan suasana kekeluargaan. [pks.id]

posted by @Adimin

Politikus PKS: Wartawan atau Siapapun Jangan Jadi Corong Israel

Jakarta (30/3) -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid ikut berkomentar soal polemik pertemuan sejumlah wartawan senior Indonesia dengan PM Israel Benjamin Netanyahu beberapa waktu lalu.

Menurutnya wartawan jangan sampai menjadi corong Israel.

"Wartawan atau siapapun dengan orang-orang Israel jangan menjadi corong Israel," ujar Hidayat di JCC, senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2016).

‎Menurut politisi PKS ini siapapun berhak melakukan pertemuan dengan siapa saja, asalkan usai pertemuan tidak membawa ide-ide yang bertolak belakang dengan garis politik bangsa.

Dalam konteks ini, kata Hidayat jangan sampai usai pertemuan para wartawan membawa ide-ide Israel.

"Sebagai pribadi-pribadi ketemu siapapun kan suatu yang tak terhindarkan ya. Tapi kemudian membawa ide-ide Israel untuk diperjuangkan atau menjadi corong Netanyahu agar bisa membuka hubungan dengan Israel, saya kira itu tidak tepat," paparnya.

Menurut Wakil Majelis Syuro PKS ini, posisi indonesia sudah jelas terhadap Israel.

Indonesia melihat Israel sebagai penjajah Palestina. Sikap tersebut ditegaskan presiden Joko Widodo dalam KTT OKI awal Maret lalu di Jakarta.

"Sehingga tidak mungkin Indonesia membuka hubungan dengan Israel," pungkasnya.

Sebelumnya dalam laman resmi kementerian luar negeri Israel, Perdana Menteri IsraelBenjamin Netanyahu pada Senin (28/3/2016) bertemu delegasi wartawan-wartawan senior Indonesia yang datang ke Israel atas undangan dan inisiatif kemenlu Israel.

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid

Sumber: Tribunnews.com


posted by @Adimin

Sejahterakan Petani Tidak Cukup dengan Alat Pertanian

Jakarta (31/3) - Pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan petani melalui kebijakan yang menyeluruh. Memenuhi kesejahteraan petani tidak cukup dengan hanya memberi fasilitas alat pertanian.

"Tetapi tidak cukup hanya alatnya saja. Kebijakan pertanian semestinya menyeluruh," ucap Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Petani, dan Nelayan DPP PKS Ledia Hanifa dikantor DPP PKS, Jl TB Simatupang No 82, Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Ledia memberikan lima saran terkait bagaimana pemerintah seharusnya fokus dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

"Pertama, kebijakan irigasi yang bekerja sama antara KemenPU dan Kementan dalam pembangunan dan revitalisasi dam/waduk, irigasi primer, sekunder dan tersier sehingga terjamin keberlangsungan ketersediaan air," ungkapnya.

Selain itu, menurutnya luas lahan pertanian perlu diperhatikan oleh pemerintah. Minimal seorang petani menggarap 2 hektar sawah dan dijamin ketersediaan pupuknya.

"Tidak hanya itu, pemerintah juga harus menetapkan harga gabah yang berpihak pada petani dan memotong jalur distribusi hasil pertanian sehingga selisih harga di petani dengan di pasaran tidak terlalu besar," ujar Ledia.

Ledia juga menyarankan pemerintah untuk mulai memikirkan asuransi pertanian yang terjangkau preminya tapi benar-benar memberikan perlindungan kepada petani.

Sebagai perbandingan, menurutnya Indonesia dapat belajar kepada negara yang punya kelebihan dalam pengelolaan pertanian.

"Tidak ada negara yang secara utuh sempurna, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Namun, untuk Jepang bagus dalam mekanisasi, litbang, dan pengolahan pasca panen," pungkas Ledia. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Petani, dan Nelayan DPP PKS Ledia Hanifa

posted by @Adimin

Pemerintah Harus Tempuh Jalur Lobi Selamatkan 10 Sandera WNI

Jakarta (30/3) - Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS Almuzzamil Yusuf meminta pemerintah menempuh jalur lobi untuk menyelamatkan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

"Pemerintah harus tempuh upaya lobi untuk selamatkan 10 sandera. Baik dengan cara lobi langsung, maupun via perantara," ujar Almuzzamil di DPP PKS, Jl TB Simatupang no 82, Jakarta,Rabu (30/3/2016).

Menurutnya, kasus penyanderaan 10 WNI itu harus dicari tahu motifnya oleh Badan Intelijen Negara dan Kementerian Luar Negeri, apakah murni motif ekonomi atau terdapat motif lainnya.

"Harus dicari tahu apa motif penyanderaan tersebut. Murni motif ekonomi, atau ada motif lainnya. Yang jelas, keselamatan sandera harus menjadi pertimbangan prioritas," ungkap Almuzzamil yang juga anggota Komisi IV DPR RI ini.

Almuzzamil juga menuturkan bahwa kasus ini menjadi peringatan bagi negara untuk terus menjaga warganya agar tidak bepergian atau mendatangi daerah/wilayah tertentu yang berbahaya secara keamanan.

Diketahui, kronologi pembajakan bermula ketika 10 WNI dalam Tugboat Brahma 12 menarik kapal Tongkang dengan muatan batu bara berlayar ke Filipina. Karena beratnya muatan, kapal akhirnya berjalan lambat dan dihadang oleh kawanan perompak Abu Sayyaf. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Polhukam Almuzzamil Yusuf

posted by @Adimin

Politisi PKS Optimistis TNI Mampu Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Jakarta (30/3) -- Langkah cepat pemerintah Indonesia merespons penyanderaan 10 WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina selatan patut diapresiasi.

Anggota Komisi I DPR RI bidang pertahanan dan luar negeri, Ahmad Zainuddin yakin dan optimistis pemerintah mampu mengatasi kasus panyanderaan tersebut dan membebaskan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf dalam keadaan selamat. 

"Saya melihat koordinasi Kemenlu, TNI dan BIN juga Polri sudah baik. Dengan pengalaman dan strategi yang baik, saya yakin TNI bisa mengatasinya dan membebaskan 10 WNI yang disandera. Dulu TNI sukses bebaskan WNI di Somalia," ujar Zainuddin di Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Menurut Zainuddin, TNI tentunya sudah memiliki strategi efektif baik persuasif maupun ofensif yang bisa digunakan dalam operasi pembebasan ini. 

Namun demikian, politisi PKS ini lebih lanjut mengatakan, selain dari pentingnya operasi pembebasan WNI dari Abu Sayyaf, ada dua hal yang patut menjadi perhatian utama bagi pemerintah di masa akan datang. Pertama, kata dia, penyanderaan ini merupakan efek dari tidak terselesaikannya masalah regional di Filipina Selatan, yaitu separatisme dan terorisme. Dua isu non-tradisional ini menjadi pekerjaan rumah ASEAN yang harus diselesaikan.

"Jangan sampai Laut Sulu jadi seperti tanduk Afrika yang rawan pembajakan oleh milisi Somalia. Negara-negara ASEAN sepertinya harus mereview code of conduct dan ASEAN Way. Ini masih dalam wilayah ASEAN, lho! ASEAN sudah men-declare komitmen Masyarakat Keamanan ASEAN sebagai pilar ASEAN Community. Mengapa ini bisa terjadi? Siapa yang jamin kasus ini tidak berulang di masa depan jika masalah Filipina Selatan tidak selesai," cetusnya.

Kedua, menurut Zainuddin, penguatan sistem keamanan maritim (Maritime Security System) Indonesia sudah menjadi keharusan yang harus segera diwujudkan. Sebab lautan Asia Tenggara sebagian besar berada dalam wilayah kedaulatan dan pengawasan otoritas pemerintah Indonesia. Berbagai kejahatan lintas negara (trans-national crimes) terjadi di lautan.

Menurut politisi dapil Jakarta Timur ini, pembajakan dan penyanderaan kapal Indonesia dapat terhindar jika pertahanan keamanan di perbatasan laut serta sistem keamanan maritim Indonesia terbangun baik.

"Keamanan laut Asia Tenggara cukup bergantung kepada sistem keamanan maritim Indonesia. Karena kita yang terbesar di regional," pungkasnya. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi I DPR RI bidang pertahanan dan luar negeri, Ahmad Zainuddin

posted by @Adimin

6 Pertimbangan Fraksi PKS Setuju UU ITE Direvisi

Jakarta (29/3) -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah sepakat menyetujui revisi atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil menjelaskan, persetujuan revisi UU tersebut didasari oleh beberapa pertimbangan.

Pertimbangan pertama, kata Nasir Djamil yakni perlunya ditinjau kembali pasal 27 ayat 3 terkait dengan delik pencemaran nama baik. Hal itu merujuk kepada rumusan Convention on Cyber Crime Budapest tahun 2001 yang tertuang dalam European Treaty Series (ETS) Number 185. Di mana, delik pencemaran nama baik tidak termasuk dalam penggolongan cyber crime. Lalu, delik pencemaran nama baik itu sendiri telah diatur dalam KUHP.

"Pertimbangan selanjutnya yakni perlunya pengurangan ancaman pidana di dalam UU ini sehingga lebih memberikan prinsip keadilan dan kebermanfaatan dalam kontrol sosial kepada masyarakat," tambahnya di hadapan ratusan konstituen saat menggelar reses di Aceh Besar.

Lebih lanjut politikus yang sudah tiga periode terpilih menjadi wakil rakyat ini mengatakan, pasal 31 UU ITE disebutkan intersepsi untuk penegakan hukum dalam lingkup informasi dan transaksi elektronik diatur dengan peraturan pemerintah. "Padahal putusan MK tahun 2006 menyatakan bahwa persoalan intersepsi harus diatur UU," imbuhnya.

Dasar pertimbangan lainnya, lanjut pria yang akrab disapa Ustad Endje ini yakni isu-isu strategis seperti pengambilan data oleh asing yang belum terakomodasi di UU ITE, perlunya dibuat aturan yang memperketat para pekerja Asing di bidang IT, lalu mirroring ke luar negeri juga wajib diatur.

Hal yang menjadi pertimbangan adalah ketentuan alasan pemaaf dalam RKUHP, pertanggungjawaban korporasi, perihal perubahan dan penyesuaian pidana, pengaturan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus.

Terakhir, beber Nasir Djamil, terkait pasal penghinaan presiden. Kata Nasir Djamil, aturan terkait penghinaan presiden menimbulkan perdebatan di masyarakat karena dianggap bertentangan dengan putusan MK yang telah mencabut pasal ini melalui judicial review tahun 2006.

"Pemerintah menganggap bahwa pasal ini berusaha menjaga martabat presiden sebagai kepala negara," pungkasnya.

Keterangan Foto: Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil

Sumber: rmol.co


posted by @Adimin

Hadapi MEA, Hidayat Minta Bangsa Indonesia Tidak Minder

Jakarta (29/3) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai Bangsa Indonesia seharusnya tidak mengalami rendah diri (inferiority complex) saat menghadapi negara asing dalam konteks global.

Demikian disampaikan Hidayat saat menjadi narasumber dalam Seminar Pendidikan Nasional di Gedung Pascasarjana Universitas UHAMKA yang diselenggarakan oleh DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Senin lalu (28/3).

"Rendah diri berbeda dengan rendah hati. Seharusnya sikap menghormati bangsa lain tidak menjadikan kita bangsa yang minder dengan warga asing. Justru hadirnya MEA harus kita sikapi secara positif," jelas Hidayat.

Hidayat menambahkan bangsa Indonesia dari awal telah berdimensi global. Hal itu ditunjukkan dengan masuknya beberapa pemikiran dari Timur Tengah yang dibawa oleh beberapa pahlawan atau ulama di Indonesia.

"Misalnya, Hasyim Asyhari dan Ahmad Dahlan yang membawa pemikiran saat melaksanakan Haji di Arab Saudi. Pengalamannya saat di luar itulah yang menginspirasinya berdakwah dan membebaskan tanah air dari para penjajah," jelas Legislato PKS dari Dapil Jakarta II ini.

Oleh karena itu, Hidayat meminta sinergitas pemerintah dengan pengusaha (private sector) perlu ditingkatkan. Agar, kualitas pendidikan di tanah air menjadi lebih baik, terutama dalam bersaing di dunia global.

"Sinergitas inilah yang akan melahirkan nilai tambah (added value) dalam dunia pendidikan kita. Jangan sampai berjalan sendiri-sendiri. Kita tidak ingin para pengusaha hanya memanfaatkan warga sebagai TKI tanpa ada intervensi dari pemerintah, terlebih saat adanya MEA seperti saat ini," jelas Anggota Komisi Bidang Sosial DPR RI ini.

Hadir sebagai narasumber lainnya Agus Triyanto (Direktur Perencanaan Kemenakertrans) dan Abdul Rahman A. Ghani (Direktur Pascasarjana UHAMKA). [pks.id]

posted by @Adimin

Presiden PKS Kecam Bom Bunuh Diri di Lahore

Jakarta (29/3) -- Presiden Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Mohamad Sohibul Iman mengecam aksi bom bunuh diri di Lahore, Pakistan yang menyebabkan sedikitnya 65 korban jiwa dan lebih dari 300 orang terluka.

Sohibul Iman menyebut siapapun pelakunya, tindakan membunuh warga sipil tak bisa dibenarkan. "Tindakan membunuh warga sipil tak bisa diterima oleh nilai-nilai manapun," kata Sohibul Iman di DPP PKS, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Pria yang akrab disapa Kang Iman ini juga mengucapkan duka cita kepada para korban dan negara Pakistan atas kejadian tersebut. "Keluarga besar PKS turut berbela sungkawa atas tragedi di Lahore," papar Kang Iman.

Negara, papar Kang Iman, tidak boleh kalah dan takut dengan tindakan teror yang menyasar warga sipil. Kang Iman meminta dunia meningkatkan kewaspadaan seiring meningkatnya serangan teror ke fasilitas umum dan menyerang warga sipil.

Sebelum ini, ujar Sohibul Iman, tindakan teror juga telah menjadi tragedi kemanusian di beberapa negata lain seperti Perancis dan Belgia. Ia menyebutkan, PKS mengutuk berbagai bentuk teror tersebut dan meminta dunia memberi perhatian dan kewaspadaan lebih agar kejadian serupa tak terulang dimanapun. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Mohamad Sohibul Iman

posted by @Adimin

PKS: Percuma Pepustakaan Besar Tanpa Budaya Baca

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera menolak rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai pembangunan perpustakaan itu akan sia-sia.

Dia ragu anggota DPR akan memanfaatkan perpustakaan itu setelah selesai dibangun nanti. Perpustakaan yang ada saat ini pun sepi dari kunjungan anggota Dewan.

"Sejauh mana anggota DPR ke perpustakaan? Saya yakin jawabannya Wallahualam. Kalau dibuat terbesar juga percuma, sementara tidak dibangun budaya baca," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Anggota Komisi VIII DPR ini juga pesimistis bahwa rencana pembangunan perpustakaan ini akan disetujui oleh rakyat. Sebab, saat ini DPR belum bisa menunjukkan kinerja yang maksimal.

Seharusnya, kata dia, DPR meningkatkan dulu kinerjanya, baru meminta berbagai fasilitas.

"Saya khawatir yang akan mengisi perpustakaan nanti bukan anggota DPR, tetapi rekan-rekan staf ahli," tambah hidayat.

Hidayat yakin masih banyak cara lain untuk meningkatkan kinerja DPR selain dengan membangun perpustakaan mewah. Misalnya, kata dia, anggota DPR bisa memanfaatkan berbagai buku elektronik yang saat ini sudah banyak tersedia di internet.

Setelah kinerja DPR terbukti meningkat dan rakyat merasa puas, bolehlah DPR meminta fasilitas perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara.

"Kalau kemudian kinerja benar-benar dirasakan rakyat, saya kira rakyat juga akan mengerti," ucap Hidayat.

Wacana pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara muncul setelah Ketua DPR Ade Komarudin menerima sejumlah cendekiawan dan budayawan di Kompleks Parlemen, Selasa (22/3/2016).

Ade Komarudin meyakini bahwa kebijakan moratorium pembangunan gedung baru tidak akan berlaku untuk proyek gedung baru DPR. Urusan anggaran tidak menjadi masalah karena, menurut dia, DPR dapat memodifikasi anggaran pembangunan gedung baru sebesar Rp 570 miliar yang sudah dialokasikan di APBN 2016.

Gedung baru itu direncanakan terdiri dari perpustakaan umum terbesar se-Asia Tenggara serta ruang kerja bagi anggota DPR dan tenaga ahli.

Ada sekitar 600.000 koleksi buku yang akan disimpan di perpustakaan tersebut. Itu akan melebihi perpustakaan terbesar di Asia Tenggara saat ini, National Library of Singapore, yang memiliki 500.000 koleksi buku.

Keterangan Foto: Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid

Sumber: Kompas.com


posted by @Adimin

Menkumham Harus Evaluasi Lapas Secara Integral

Jakarta (28/3) - Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS Almuzzamil Yusuf meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengevaluasi lembaga pemasyarakatan (lapas) secara integral. Evaluasi ini dilakukan menyusul kericuhan di Lapas Malabero, Bengkulu ketika diadakan razia dadakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu.

"Evaluasi lapas harus integral dilakukan Kemenkumham. Sehingga solusinya pun akan integral. Termasuk pembenahan regulasi, SDM Lapas, pola kerjasama dengan instansi terkait seperti BNN dan aparat keamanan," ujar Almuzzamil di kantor DPP PKS, Jl. TB Simatupang, no.82, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Almuzzamil menuturkan bahwa solusi penanggulangan peredaran narkotika di Lapas harus memiliki terobosan-terobosan baru dengan merujuk kepada negara lain yang berhasil menuntaskan permasalahan narkoba.

"Terobosan-terobosan kebijakan perlu dilakukan dengan belajar kepada negara-negara tetangga yang mungkin lebih baik dalam mengelola Lapas," ujarnya.

Menurutnya, tidak ada solusi yang instan atas permasalahan ini. Terlebih, kasus kebakaran dan kericuhan di Lapas sudah berulang kali terjadi di berbagai daerah, karena Lapas pada umumnya kelebihan muatan dari para napi.

"Karena memang masalah Lapas masalah yang kompleks. Kebakaran dan kericuhan lapas juga sudah berulang terjadi karena lapas umumnya memang over-capacity para napi, terutama napi narkoba," pungkas Almuzzamil.

Sebelumnya diketahui, pada Ahad (27/3/2016) lalu terjadi kericuhan dari semua penghuni Lapas saat petugas BNNP Bengkulu datang, disusul dengan kebakaran yang menewaskan 5 tahanan. [pks.id]

Keterangan Foto:  Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS Almuzzamil Yusuf

posted by @Adimin

Muharlion: Tunai Memperjuangkan Hak Rakyat

Yon. Begitu panggilan akrab Muharlion, S.Pd. Mungkin bagi masyarkat kota Padang nama ini tak asing lagi terdengar di telinga. Ya, dia adalah public figure. Anggota DPRD Padang jabatannya sekarang.

Sebagai wakil rakyat, tentu Yon tak main-main dengan jabatan yang dipercayakan rakyat ini kepadanya. Dia betul-betul bertekad mengawal hak rakyat di Padang ini. ‘Memperjuangkan serta mensejahterakan masyarakat’ menjadi mottonya sebagai perpanjangan tangan rakyat ini.

“Saya dipilih oleh masyarakat, tentu saya bertanggung jawab kepada masyarakat. Ini bukiti keprcayaan masyarakat kepada saya. Saya tentu buktikan pula kepada masyarakat dengan mengawal hak-hak mereka,” sebut Yon saat ditemui POSMETRO di Padang kemarin.

Ternyata, kepercayaan masyarakat itu dapat terjaga oleh Yon. Bisa dikatakan dia berhasil mengawal kepentingan dan hak masyarakat. Buktinya, setelah menduduki gedung bundar di Jalan Sawahan itu pada 2009-2014, kini ia kembali duduki kursi dewan itu. Dia dipercayakan lagi oleh masyarakat sebagai perpanjangan mulut mereka periode 2014-2019.

Kalau ditanya pengalaman hidupnya, Muharlion yang diutus dari Partai Keadilan Sejahetera (PKS) tentu telah banyak merasakan asam garam. Dan ternyata, di balik kesuksekannya saat ini, dia punya cerita mengharukan pada masa kecilnya. 

Buktinya, pria kelahiran 30 Januari 1978 ini, semasa hidupnya, tidak banyak yang ia dapati di usia kecil, layaknya anak-anak lain. Sabab Yon hidup dan tumbuh dalam kelurga sederhana. Kedua orantuanya hanya bekerja sebagai petani di kampung.

Namun, itu tak membuat ia putus asa untuk meraih kesuksesan. Dari kecil dia sudah ditanamkan oleh orangtuanya hidup mandiri. Semasa hidupnya sejak menduduki dunia pendidikan pada madrasah aliyah ia tinggal sehari-hari di masjid.

Di tempat ia tinggal, pekerjaan itu ia jalani. Menjadi guru TPA dan imam masjid kesehariaannya. Semasa hidupnya ia juga pernah memberikan tausyiah agama di sejumlah masjid dan mushalla kepada jamaah hingga ia menimba ilmu pengetahuan di perguruan tinggi.

Yon yang berasal dari Nagari Tanjung Emas, Batusangkar Tanah Datar ini, menamatkan sekolah dasar Inpres pada 2001. Setelah itu pria ini melanjutkan pendidikan ke MTS Negeri Tanjung Emas pada tahun 1993. Setelah tamat, dia lnjutkan menimba ilmu ke MAN 2 Batusangkar hingga 1996.

Tak hanya sampai disana, ia kembali melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Negeri Padang (UNP). Saat kuliah, dia juga menyambil sebagai guru TPA serta imam masjid itu. Profesi itu ia jalani hingga menamatkan Fakultas Teknik, Jurusan Teknologi Elektro pada 2001.

Semntara, awal karirnya menjadi anggota DPRD Padang, dahulunya sejak ia menjadi pengajar di SMK Dhuafa serta SMK 10 Padang. Karena ia sangat dekat dengan masyarakat serta berpengalaman, dia dipilih serta berhasil duduk menjadi anggota DPRD Padang pada 2009-2014.

Yon anak bungsun dari tiga bersaudara ini berkomitmen mempergunakan hidup degan sebaik-baiknya, karena hidup hanya datang satu kali. Dalam aktivitas sebagai anggota komisi IV DPRD Padang yang membidangi kesejahteraan rakyat, ia memiliki tekad mensejahterakan masyarakat dengann memprioritaskan pendidikan yang berkualitas.

Dengan harapan, tidak ada anak-anak yang putus sekolah, kesehatan masyrakat yang prima, dengan akses pelayanan yang baik dan maksimal, serta fasilitas tenaga harus profesional dibidangnya serta tersedia dan penigkatan kesejahteraan masyarakat.

Di bali kesuksesan yang ia raih, ternyata ada seseorang wanita yang selalu memberikan semangat pada setiap aktivitasnya. Dia adalah istrinya yang selalu mendampinginya setiap pekerjaanya sebagai anggota DPRD Padang di gedung Bundar Sawahan. Istrinya bernama Woro Sufeni Widiastuti, S.Si, Apt yang bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan bagian BP4 Sumatera Barat. Ia telah dikaruniai empat orang anak. Diantaranya Ahmad Musyaffa, Qonita Mardiyah, Dhayaul Husna dan Zahida Qalbinadzifah.

sumber: harian POSMETRO Padang, Minggu 27 Maret 2016

posted by @Adimin

Refrizal Serap Aspirasi Hingga Larut Malam

Agam (25/3) - Padatnya agenda pada masa reses kali ini, benar-benar dimanfaatkan oleh Anggota DPR RI Fraksi PKS Refrizal untuk menyerap keluhan dari masyarakat di Daerah Pemilihannya, Sumatera Barat II, hingga larut malam, pukul 22.41.

Hal itu sebagaimana yang dilakukan oleh Refrizal saat silaturahim kepada sekitar 50 (lima puluh) orang masyarakat di Dusun Lariang, Kelurahan Nan Tujuah, Kecamatan Palupuh, Agam, Sumatera Barat, Kamis (24/3).

Keluhan yang diterima oleh Anggota Komisi VI ini salah satunya datang dari Ketua Masjid At-Taqwa, Muslim Mardi.

Sebagai tokoh masyarakat, dirinya berkeluh bahwa pembangunan jalan di daerahnya saat ini masih terisolir karena belum mendapatkan perhatian lebih dari pemerintahan setempat, khususnya jalan yang menghubungkan antara Agam dan Pasaman.

"Saat pilkada gubernur kemarin, daerah ini meraih 220 suara untuk pemenangan Irwan Prayitno dari PKS. Oleh karena itu, kami berharap PKS dapat memenuhi janjinya, baik yang di pusat maupun di daerah,"jelas Muslim.

Selain pembangunan fisik, Muslim juga berharap Refrizal dapat memberikan perhatian untuk peningkatan pemahaman keagamaan, khususnya kepada 60 (enam puluh) santri yang belajar dan menghapal Al-Quran.

Menanggapi hal itu, Refrizal menjelaskan bahwa tidak semuanya pembangunan jalan dapat dibantu oleh anggota DPR. Sebab, hanya yang terkategori Jalan Nasional yang dapat diperjuangkan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat.

"Contoh jalan nasional misalnya adalah jalan yang menghubungkan antara propinsi Sumatera Barat dengan Bengkulu. Kalau yang menghubungkan antara kabupaten Agam dengan Pasaman, maka ituJ menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," jelas Refrizal.

Refrizal mempersilahkan masyarakat di Agam untuk terus mengawasi aspirasi yang telah disampaikan tersebut.

"Kami akan sampaikan baik kepada pemerintah daerah yang kami usung, juga kepada menteri yang terkait. Kalau perlu hadir ke kantor Fraksi PKS, karena kami ada Hari Aspirasi yang diselenggarakan setiap Hari Selasa," jelas Refrizal.

Sebelum beranjak pulang, di akhir silaturahim, masyarakat memeluk Refrizal, menumpahkan air mata seraya mendoakan agar tetap bekerja, Berkhidmat untuk Rakyat. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota DPR RI Fraksi PKS Refrizal

posted by @Adimin

Penghijauan Komplek Perumahan, Muhidi: Pohon Produktif Lebih Bermanfaat

Wakil Ketua DPRD Padang, H Muhidi mendukung penuh berbagai langkah yang dilakukan warga Perum Mitra Utama II Banuaran dalam mewujudkan visi jadi Kampung Budaya. Politisi PKS ini berjanji, akan selalu men-support setiap kegiatan yang bermanfaat.

"Kita akan selalu memberikan dukungan terhadap hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Termasuk, hal yang dilakukan warga Mitra Utama II Banuaran. Mereka membuat sasaran silat di Masjid Al Quwait untuk membina fisik dan akhlak generasi muda. Sementara, untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan asri, mereka melakukan penghijauan dengan penanaman bibit produktif," ujar Muhidi, beberapa saat lalu.

Hal senada dikatakan anggota Komisi II DPRD Padang, Masrul. Menurutnya, pada komplek perumahan, penghijauan harusnya memang dengan bibit produktif. Karena, selain berfungsi sebagai pohon pelindung juga bermanfaat bagi masyarakat. Malahan, diharapkan pohon pelindung itu juga memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat.

"Mestinya, dinas terkait lebih menfokuskan bibit pohon pelindung yang bernilai ekonomis untuk masyarakat. Selain memberikan kesejukan, buahnya juga bisa bermanfaat. Masyarakat tentu akan memelihara pohon tersebut, karena hasilnya bisa mereka dapatkan," ujarnya.

Ketua RT 04/RW XI Kelurahan Banuaran, Saribulih mengatakan, wacana menjadikan Perum Mitra Utama II sebagai Kampung Budaya, merupakan keinginan dari masyarakat perumahan tersebut. Langkah awal yang telah dilakukan, dengan memberikan pinjaman tanpa bunga pada warga, untuk membuat produk makanan tradisional. Selanjutnya, membentuk sasaran silat yang sudah berjalan dua bulan.

"Hari ini kita menanam bibit tumbuhan produktif, yakni 100 batang Matoa, 60 batang Sirsak, 5 batang Limau Purut dan 1 batang Mangga. Semua bibit merupakan bantuan Pemko Padang melalui Disperhutbun," ungkapnya.

"Pada jalan utama perumahan ini, akan dibuat taman dan alhamdulillah kita juga mendapat bantuan bambu dari salah seorang warga Banuaran yang merupakan Jamaah tetap Masjid Al Quwait," ujar Saribulih.

Dia menambahkan, masyarakat respek dengan penghijauan dan pembuatan taman ini. Malahan, usai melakukan penanaman bibit, mereka tanpa kenal lelah secara bersama bergoro, menebang bambu dan pancang dari kedondong. [valora.co.id]

posted by @Adimin

Ini Saran Politikus PKS soal Angkutan Konvensional Vs Taksi Online

Jakarta (24/3) -- Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengingatkan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara tidak mengambil inisatif sendiri dalam mengatasi kisruh antara sopir angkutan konvensional dengan layanan transportasi berbasis aplikasi. Menurutnya, Menkominfo tidak bisa serta-merta memblokir layanan aplikasi penyedia transportasi berbasis internet.

“Menkominfo tak bisa memblokir software, misalnya untuk aplikasi taksi online. Tapi ada cara yang elegan untuk melakukan itu mengingat aksi demo pengemudi angkutan umum berpelat kuning versus kendaraan pelat hitam angkutan umum," katanya, Kamis (24/3).

Politikus PKS itu menambahkan, Menkominfo harus bersepakat terlebuh dulu dengan menteri perhubungan bahwa aplikasi untuk moda transportasi taksi online melanggar peraturan perundang-undangan. Sebab, ranahnya bukan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronok, melainkan pada undang-undang sektor transportasi.

"Atas kesepakatan bersama sangat mungkin Menkominfo memblokir bukan atas nama Undang-Undang ITE, tetapi terkait dengan undang-undang sektor transportasi," ulasnya.

Mahfudz menjelaskan, Menkominfo dan Menhub tidak bisa bergerak sendiri-sendiri dalam mengakhiri kisruh transportasi konvensional dengan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi. Selain itu, lanjut Mahfuz, antara Kemenhub dan Kemenkominfo sebaiknya tidak saling lempar bola.

"Saya katakan kuncinya dia harus mengambil keputusan bersama dan yang terjadi selama ini Menhub lempar bola Menkominfo dan mereka berdua merasa itu bukan kewenangannya," katanya.

Meski demikian Mahfudz tetap berharap pemerintah mengambil solusi terbaik. "Akan lebih baik jika pemerintah menempuh jalan tengah yang tidak merugikan pihak mana pun. Ini sebetulnya yang ditunggu masyarakat," pungkasnya.

Keterangan Foto: Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq

Sumber: JPNN.com


posted by @Adimin

Perjuangan di Parlemen Sarana Berkhidmat untuk Rakyat

Jakarta (24/3) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengajak anggota dewan untuk semakin memperkuat perjuangan di parlemen sebagai sarana berkhidmat untuk rakyat.

Hal itu ia sampaikan dalam bimtek anggota dewan se-Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) di Jakarta, Rabu lalu (23/3/2016).

"Sebagai partai dakwah kita punya misi khusus menjadikan parlemen sebagai sarana untuk mengokohkan dakwah. Kita bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan publik berpihak kepada rakyat," ujar Jazuli.

Politisi PKS ini juga menekankan pentingnya peran fraksi dalam advokasi politik dan legislasi. Jazuli juga mengajak seluruh anggota dewan yang hadir untuk menjadi yang terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Fraksi PKS di pusat maupun di daerah harus selalu terdepan memperjuangkan kepentingan rakyat," pungkas Jazuli.

Diketahui, DPP PKS melaksanakan bimbingan teknis untuk anggota dewan se-Sumbagsel di Jakarta selama 4 hari pada hari Senin lalu (21/3/2016). Acara ini diikuti oleh anggota dewan provinsi dan kota/kabupaten se-Sumbagsel. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini

posted by @Adimin

Lapau Mart, Cara Orang Minang Bangun Ekonomi secara Mandiri

Payakumbuh (22/3) - Perbaikan ekonomi hendaknya dimulai dari masyarakat kecil dengan cara membenahi mental dan cara pandang (mindset).

Hal itulah yang dilakukan oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Refrizal dalam mengembangkan Konsep Lapau Mart untuk para konstituen di Dapilnya, Sumatera Barat II.

Lapau Mart adalah konsep kelanjutan dari Bedah Lapau yang digagas oleh Refrizal, agar para konstituennya tidak melulu tergantung oleh pasar ritel mini, seperti Alfamart atau Indomart.

"Lapau Mart akan kita rancang dalam bentuk koperasi. Ini sebagai bentuk pembenahan mindset agar bisa mandiri secara ekonomi, juga menjaga budaya asli orang Minang," jelas Refrizal saat melakukan Peresmian Bedah Lapau di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Selasa (22/3).

Refrizal menambahkan tidak selamanya Lapau berkonotasi negatif. Justru, menurut Refrizal, banyak manfaat yang bisa didapatkan dari mengembangkan Lapau, baik secara ekonomi, sosial, maupun agama.

"Di Lapau, kita biasa lakukan banyak hal. Di sana orang berkumpul, nonton bola, bahkan bisa untuk menjadi syiar agama. Tidak harus di masjid. Bahkan warung kopi pun bisa untuk sampaikan nilai-nilai agama,"jelas Refrizal.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Suparman menga presiasi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Refrizal. Ke depan, pihaknya akan terus bekerjasama dengan Refrizal untuk menjaga keberlanjutan dari Bedah Lapau ini.

"DPRD Kota Payakumbuh juga akan mencontoh apa yang dilakukan oleh DPR RI pusat ini. Semakin banyak Bedah Lapau, semakin baik untuk kesejahteraan masyarakat," jelas Suparman. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Refrizal

posted by @Adimin

PKS Menerima Kunjungan Silaturahim Yusril Ihza Mahendra

Jakarta (22/3) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menerima kunjungan Yusril Ihza Mahendra di Kantor DPP PKS, Jl. TB. Simatupang no.82, Jakarta Selatan, Selasa (22/3/2016) malam.

Kunjungan ini dalam rangka silaturahim dengan agenda pembahasan seputar Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

"Sounding-sounding bakal calon, sebab ibu kota negara menjadi parameter sehingga menjadi contoh bagi kota lain," ujar Sohibul Iman.

Ketika ditanya apakah PKS akan mendukung Yusril Ihza Mahendra untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta, Sohibul Iman menjawab bahwa sikap PKS masih belum ditentukan.

"Sejauh ini PKS belum menentukan. Kita akan mendorong siapapun untuk demokrasi yang lebih baik. Kita berharap ada calon yang imbang untuk melawan incumbent (petahana)," jawab Sohibul.

Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, kedatangannya mengunjungi beberapa partai politik untuk menyamakan visi-misi untuk Jakarta yang lebih baik.

"Intinya visi misi Jakarta sama, punya pikiran sama, yang disepakati bersama, yang nanti masyarakat bisa lebih memilih yang mana yang cocok untuk maju Pilgub Jakarta," papar Yusril.

Turut hadir mendampingi Sohibul Iman, Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP PKS Almuzzamil Yusuf dan Wakil Sekretaris Jendral Mardani Ali Sera. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden PKS saat menerima kunjungan Yusril Ihza Mahendra

posted by @Adimin

PKS Desak Komite Nasional Keuangan Syariah Segera Terbentuk

Jakarta (22/3) -- Pengurus Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuinteklh) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Handi Risza menyatakan keinginan Pemerintah untuk membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), merupakan angin segar bagi untuk memacu perkembangan keuangan Syariah.

“Tapi hingga hari ini, belum ada perkembangan mengenai KNKS tersebut. Pembentukan KNKS menjadi sangat penting dan strategis, mengingat dipimpin langsung oleh Presiden, dengan anggota Menteri terkait, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),” kata Handi di Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (22/3/2016).

KNKS, lanjutnya, diharapkan bisa membuat terobosan guna mendorong perkembangan industri keuangan syariah nasional yang cenderung stagnan beberapa tahun terakhir.

“Perkembangan perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan. Pangsa pasar perbankan syariah mencapai 4,89 persen pada akhir tahun 2014. kemudian turun ke angka 4,67 persen pada bulan Maret-April 2015,” ujar Handi.

Kondisi terakhir, kata Handi, pangsa pasar perbankan syariah kembali naik menjadi 4,87 persen pada akhir tahun 2015. Jika dilihat secara tahunan, perkembangan pangsa pasar perbankan syariah mengalami penurunan, dari 4,89 persen menjadi 4,87 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,02 persen.

“Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sekitar 12 dan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) sekitar 22. Dengan total penguasaan aset sebesar Rp296.262 miliar. Kondisi ini, jauh dari target yang pernah disusun oleh Bank Indonesia,” ungkapnya.

Berdasarkan cetak biru pengembangan perbankan syariah Indonesia yang disusun oleh Bank Indonesia pada tahun 2007, kata Handi, tercapainya pangsa pasar perbankan syariah yang cukup signifikan pada akhir tahun 2015 sekitar 15 persen.

“Perkembangan Industri Keuangan non Bank (IKNB) Syariah, juga mengalami perkembangan yang sama. Pangsa pasar IKNB Syariah berdasarkan aset yang dimiliki mencapai 3,86 persen bila dari total market share IKNB Syariah tersebut, industri Asuransi Syariah masih mendominasi jumlah market share mencapai 5,3 persen,” kata Handi.

Handi menyebut, industri keuangan syariah bisa memainkan peran yang lebih besar ditengah perlambatan ekonomi nasional saat ini. Keberadaan KNKS nantinya bisa melakukan intervensi terhadap kebijakan dan regulasi yang masih menghambat. "Salah satunya mendorong rencana pembentukan Bank Syariah BUMN dan merger perbankan Syariah, sehingga asset perbankan syariah bisa besar,” ujar Handi.

Dengan demikian, kata Handi, itu meningkatkan akses dan menyediakan berbagai moda pembiayaan, termasuk pembiayaan infrastruktur dengan permodalan yang lebih besar.

Oleh sebab itu, katanya, kita bisa mengejar ketertinggalan dari Industri keuangan Syariah Malaysia yang sudah punya pangsa pasar 15 persen.

“KNKS juga harus bisa mendorong terbangunnya sistem keuangan syariah, dengan mensinergikan industri perbankan, non perbankan, lembaga zakat dan waqaf serta keuangan mikro. Sehigga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional,” pungkasnya. [pks.id]

Keterangan Ilustrasi: Kader PKS Perempuan

posted by @Adimin