Fraksi PKS Terdepan Usung Gerakan Parlemen Bersih Narkoba

Jakarta (29/2) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini tegaskan fraksinya akan terdepan dalam mengusung Gerakan Parlemen Bersih Narkoba.

Hal itu disampaikan Jazuli saat menerima Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) hari ini, Senin (29/2), untuk melakukan tes urine sebagai bentuk pemberantasan terhadap bahaya narkoba di lingkungan parlemen.

“Tes urine yang dilakukan oleh Fraksi PKS ini sebagai bagian untuk menegaskan bahwa PKS terdepan dalam mengusung Parlemen Bersih Narkoba. Kita harus melaksanakan hal itu mulai dari diri sendiri, dari fraksi kita sendiri,” jelas Anggota Komisi Hukum DPR RI ini.

Diketahui, tes urine ini telah dilakukan sebanyak tiga kali kepada 40 (empat puluh) anggota dan 24 (dua puluh empat) Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI. Pada 2015, Fraksi PKS telah melaksanakan tes urine sebanyak dua kali dan akan dilakukan rutin, minimal dua kali dalam setahun.

“Alhamdulillah, sejauh ini clear tidak ada yang kena narkoba,” jelas Jazuli saat konferensi pers dengan didampingi Petugas BNN.

Oleh karena itu, Jazuli mengimbau dan berharap kepada seluruh fraksi agar dengan serius memberantas narkoba dimulai dari seluruh anggota di DPR.

“Kalau Indonesia sudah dianggap Darurat Narkoba, maka kita harus serius memberantasnya. Bukan hanya dengan suara lantang-lantang. Kami ingin PKS terdepan dalam memberikan contoh,” jelas Legislator dari Dapil Banten III ini.

Diketahui, Fraksi PKS pada Kamis (25/2), telah mengirimkan surat kepada BNN untuk meminta melakukan tes urine kepada seluruh anggota dan tenaga ahli Fraksi PKS DPR RI. Hasil dari tes urine ini akan secepatnya disampaikan kepada Pimpinan Fraksi PKS DPR RI. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini

posted by @Adimin

Humas PKS adalah Kemurnian

Katakanlah: "Inilah jalanku, aku dan orang - orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang - orang yang musyrik". (QS.Yusuf : 108)

PKS telah memilih jalan dalam kerja-kerjanya yakni berupa kerja dakwah berkhidmat untuk rakyat membangun Indonesia. Landasan khidmat PKS adalah ibadah kepada Allah dalam rangka membumikan nilai agama Islam yang luhur dan mulia, berusaha memakmurkan bumi yang telah Allah wariskan kepada umat manusia.

Dengan landasan ibadah ini, khidmat PKS pada dasarnya tidak perlu dilihat orang, tidak perlu juga dinilai oleh manusia. Cukup Allah SWT yang mengetahui keikhlasan amal-amal mereka. Sebab agar amal ibadah diterima oleh Allah, persyaratan mutlak yang harus ada adalah keikhlasan kepada Allah SWT, di samping tata caranya yang tentu tata cara yang diridhai-Nya. Jika Allah ridha, maka cukuplah itu sebagai balasan yang memuaskan.

Amal-amal khidmat PKS adalah kemurnian yang bersumber dari keikhlasannya mengabdi kepada negeri tercinta ini. Sebagai anak kandung pertiwi PKS menyadari sepenuhnya peran dan tanggung jawabnya, sehingga hal itu mendorongnya berupaya bersama-sama elemen lain memakmurkan Tanah Air.

Di zaman yang penuh dengan aroma pencitraan dan wajah penuh polesan saat ini tentu PKS tidak ingin amal-amalnya menjadi rusak dan terkotori penyakit ujub dan riya' yang menyebabkan amal-amalnya menjadi sia-sia. Penyakit ujub adalah bangga terhadap amal-amal sendiri sehingga harus dihindari oleh pelaku-pelaku amal yang hanya berharap balasan dari Allah SWT. Selain itu pula PKS tentu menghindari sikap riya' dalam beramal karena sikap riya' ini bisa menghanguskan amal-amal mereka dan mendapatkan murka dari Allah SWT, sebab riya' termasuk bagian dari syirik yang dilarang. Melakukan suatu kerja/amal karena ingin dilihat oleh orang lain atau meninggalkan suatu kerja/amal karena orang lain adalah termasuk perkara riya'.

Jalan yang ditempuh PKS adalah jalan lurus yang tegak diatas landasan agama, dan hanya berharap kepada Allah SWT bukan jalan yang dipenuhi oleh nafsu dan kesyirikan. Oleh karena itu menilik pada landasan ini, bisa dilihat pada kader-kader PKS yang senantiasa taat beragama, senantiasa menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh agama, menjalankan sunnah dan amal unggulan serta berusaha menjauhi segala larangan agama, mengajak manusia dengan tulus untuk bertakwa dan taat kepada Allah SWT.

Dari sini, Humas PKS merupakan kemurnian. Dimana ia mengabarkan jati diri PKS dalam bentuk yang sesungguhnya, mulai dari tujuan, tokoh pimpinan, kader dan program-program yang dijalankan PKS. Landasan Humas PKS adalah dirinya yang dengan tulus mengenalkan diri untuk bersahabat dengan siapapun tanpa polesan dan tanpa pencitraan yang dibuat-buat. PKS tidak peduli dengan celaan atau pujian orang terhadap amal - amalnya juga tidak berlaku surut jika tanpa apresiasi dari siapapun.

Tradisi gotong royong. Humas PKS adalah kemurnian. Dimana ketika memberitakan kinerja dan amal - amal khidmatnya kepada publik bukanlah bermaksud ujub atau riya dan ingin dipuji, akan tetapi sebentuk ungkapan ajakan kepada publik dan orang lain untuk sama - sama bergotong royong beramal untuk kebaikan negeri.

Negeri ini perlu berbenah dan memerlukan peran segenap elemen masyarakat untuk bergerak dan bekerja membenahinya, agar beban pembangunan dan pemakmuran bagi negeri ini bisa terangkat bersama. Ringan sama dijinjing berat sama dipikul. Jika PKS mengabarkan aksi-aksi pedulinya kepada khalayak itu bukanlah ingin dipuji akan tetapi sebagai tanggung jawab sesama anak negeri untuk saling menanggung beban dan berusaha membantu yang kesusahan. Menunjukkannya kepada orang lain untuk sama-sama bahu membahu. Dengan demikian PKS dengan sebenar-benarnya ingin membumikan kembali tradisi gotong-royong yang menjadi sifat utama bangsa indonesia sejak zaman dahulu.

Jika ada masalah dari bangsa ini yang membutuhkan penanganan, dengan mengabarkan kerja-kerjanya, PKS ingin mengajak elemen lain untuk terlibat berpartisipasi agar permasalahan itu bisa segera teratasi. Jika ada peluang pembangunan dan pemakmuran yang terbuka dan ditangani oleh PKS, maka penyebaran informasi dari PKS merupakan kabar gembira bagi khalayak sekaligus mengajak dan memotivasi orang lain untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan yang semisalnya maupun kebaikan dari jenis yang lainya.

Tradisi tabayyun (klarifikasi). Humas PKS adalah kemurnian, murni dalam artian ingin menghidupkan budayatabayyun jika ada informasi yang simpang siur atau khabar fitnah yang menjatuhkan kemuliaan sesama manusia. Melalui peran humas, PKS ingin meluruskan semua kebiasaan pencitraan dan polesan kepalsuan serta fitnah membabi-buta atas diri seseorang. Tradisi tabayyun, apa adanya secara profesional bekerja dan mengabarkan dengan benar kondisi sesungguhnya dari suatu keadaan harus benar-benar dihidupkan ditengah- tengah masyarakat.

Tradisi nasihat menasihati. Humas PKS adalah kemurnian. Murni dalam arti PKS tulus memberikan nasihat melaui dirinya maupun melalui media-media yang digunakannya untuk berada pada ketentuan universal yang benar dan menjauhi segala bentuk kerusakan dan kemaksiyatan di muka bumi. Melawan penyimpangan, kezaliman, penistaan dan penindasan atas sesama umat manusia, serta mengajak pada kebaikan dan perbaikan bagi alam semesta ini. Mengajak umat manusia untuk menjadi rahmat bagi semesta alam melalui berbagai sarana dan media yang baik.

Humas PKS adalah kemurnian. Murni dengan santun dan tulus mengajak semua pihak bersaudara, bersahabat dan berbaris rapi bersama - sama menjaga NKRI, melindunginya dan menjadikannya berdaya, mampu turut serta dalam menciptakan ketertiban dunia. Mengajak semua pihak yang simpati kepada PKS untuk bergabung bersama dalam barisan rapi para pejuang menebarkan kalimat kebaikan.

"Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang - orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS At-Taubah: 105)

Beni Sumarlin
#RelawanLiterasi Bengkulu

posted by @Adimin

LGBT Lebih Berbahaya dari Terorisme dan Narkoba

Amuntai (29/2) – Anggota MPR RI Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi menegaskan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transeksual (LGBT) lebih berbahaya dibandingkan kejahatan terorisme dan narkoba.

Menurutnya, LGBT secara fitrah melanggar kodrat manusia dan agama, serta tidak sesuai dengan Konstitusi dan Pancasila yang menjadi landasan dalam bernegara.

“Pertama, hubungan sejenis ini melanggar kodrat. Seharusnya hubungan manusia itu antara lelaki dan perempuan, yang fungsinya untuk melanjutkan keturunan. LGBT mengakibatkan manusia tidak lagi memiliki keturunan, akhirnya kita akan mengalami putus generasi,” jelas Aboe saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Amuntai, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Sabtu lalu (27/2).

Kedua, LGBT melanggar Pancasila, khususnya Sila Pertama yang mengatur tentang Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi dasar dalam kehidupan di masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

“Sebagai manusia kita diperintah Tuhan untuk kawin dan memiliki keturunan, karenanya kita memiliki UU Perkawinan,” jelas Legislator PKS dari Dapil Kalimantan Selatan I ini.

Ketiga, lanjut Aboe, Konstitusi UUD 1945 Pasal 28 dan 29 telah mengatur bahwa semua warga negara wajib untuk mematuhi ajaran agama masing-masing yang dianutnya, termasuk mematuhi larangan untuk kawin sesama jenis.

“Bahkan dalam Islam secara tegas di contohkan bagaimana kaum Luth dibinasakan lantaran mengabaikan larangan tersebut. Oleh karenanya LGBT ini bertentangan dengan konstitusi kita,” papar politisi yang membidangi Hukum di DPR RI ini. [pks.id]

posted by @Adimin

Negara Harus Aktif Melindungi Masyarakat dari Tayangan LGBT

Jakarta (27/2) - Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wirianingsih mengapresiasi rencana pemerintah mengatur tayangan yang mempromosikan LGBT.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan berkoordinasi mengatur tayangan program di televisi yang terkesan 'mempromosikan' LGBT, salah satunya melalui penampilan artis pria yang berperilaku dan berpakaian sebagai wanita dan sebaliknya.

"Saya mengapresiasi karena negara, dalam hal ini pemerintah dengan segala komponennya, kan dibiayai oleh APBN yang berasal dari rakyat. Sudah seharusnya mereka mengurusi dan peduli dan mencarikan solusi yang terbaik buat rakyat, khususnya kaitan dalam isu perilaku Homoseksual dan Lesbian ini," kata Wirianingsih saat ditemui di Kantor DPP PKS, Kamis lalu (25/2/2016).

Wirianingsih berharap KPI tetap menjalankan tugasnya mengawasi penyiaran di Indonesia agar industri penyiaran menayangkan tayangan yang wajar, normal dan bermartabat kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3).

"Prinsipnya sih saya atas nama BPKK mendukung negara menyelamatkan keluarga dan anak Indonesia dari perilaku menyimpang," ujar wanita yang akrab disapa Wiwi ini.

Wirianingsih menyarankan KPI untuk melakukan sosialisasi muatan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), sebagai contoh pada pasal 4 (c), bahwa industri penyiaran di Indonesia harus menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural.

Selain itu KPI juga harus tegas dalam memberlakukan surat edaran yang melarang tayangan promosi LGBT dan larangan program siaran yang masih menampilkan pria yang berperilaku dan berpakaian seperti wanita dan sebaliknya. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua BPKK DPP PKS Wirianingsih

posted by @Adimin

Mahyeldi: Kini ke Pasar Raya Tak Perlu Angkat Celana

PADANG - Sebelumnya, telah menjadi kebiasaan bagi warga yang berbelanja ke Pasar Raya Padang sambil mengangkat celana. Pasalnya, becek akibat genangan air karena drainase yang tersumbat membuat pembeli harus berjinjit sambil angkat celana ketika belanja.

Namun kini tak begitu lagi. Pasar Raya sejak dua tahun ini sudah jauh berubah. Terlebih setelah direvitalisasinya Pasar Raya Padang karena terkena bencana gempa.

"Kini ke pasar tak perlu lagi angkat celana. Masyarakat berdasi juga sudah bisa masuk pasar," kata Walikota Padang, H. Mahyeldi Dt Marajo di sela-sela setahterima Pasar Inpres II Pasar Raya Padang, Sabtu (26/2) malam.

Pascagempa 2009 silam, pembangunan pasar kembali dikebut. Pengerjaan Pasar Inpres I, II, III dan IV dilakukan dengan memakan biaya mencapai Rp 326 Miliar. Dan sejak 2010, rehabilitasi pasar Inpres I, II dan IV (tahap I) dilakukan. Pembangunan pasar ini membuat pengunjung jadi aman dan nyaman berbelanja.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan Pasar Inpres Blok I selesai pada 2011, pembangunan Pasar Inpres Blok IV selesai pada 2015. Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak," ujar Mahyeldi. 

Ketua Himpunan Pedagang Pasar Inpres II (HIPPI 2), Syafrudin mengucapkan terimakasih dan menilai bahwa Walikota Padang dan jajarannya telah berkomitmen menyelesaikan dan membantu pedagang pascagempa beberapa tahun lalu.

"Kami juga menjadi saksi bahwa Pemko Padang juga telah melaksanakan program unggulan pembenahan pasar sesuai janji Walikota saat pilkada lalu untuk menyelesaikan masalah pasar dalam dua tahun," katanya di depan walikota.

Syafrudin menyebut bahwa seluruh pedagang telah menunggu saat-saat seperti sekarang ini. Karena telah empat tahun di penampungan dan sudah banyak pedagang terjerat hutang di bank dan bahkan ada yang tidak mampu lagi mengelola usahanya.

"Dengan selesainya pasar ini kami akui terdapat secercah harapan baru untuk menapaki dan menata kembali kehidupan pedagang yang diibaratkan orang sakit, keadaan sebagian besar pedagang koma untuk kembali sadar dan menjalani pemulihan," ungkapnya.

HIPPI bertekad menjadikan Pasar Inpres II lantai I sebagai pasar tradisional terbersih dan menjadi percontohan pengelolaan kebersihan yang baik. HIPPI bahkan telah menghitung kebutuhan tenaga cleanning service dan biayanya akan dioperasionalkan oleh koperasi sehingga pengunjung pasar menjadi nyaman dan betah.

"Untuk mewujudkan hal itu kami berharap dukungan Bapak Walikota dan membantu menempatkan pengawas dari Dinas Pasar untuk mengatasi kendala dari luar yang mungkin akan mengganggu kegiatan koperasi nantinya," pungkas Syafrudin.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Azwar Anas: Salut, Penataan Pantai Padang Tanpa Ribut-ribut

PADANG - Banyak pihak dulunya meragukan, Pantai Padang akan bisa bebas dari bangunan lapak pedagang serta perilaku-perilaku penyakit masyarakat. Nyatanya tidak, di tangan Walikota Mahyeldi dan Wakilnya Emzalmi, Pantai Padang kini semakin rancak setelah berhasil dibersihkan dari lapak-lapak pedagang. Penertiban tersebut dilakukan dengan mulus tanpa gejolak dari pedagang dan masyarakat sekitar. Malahan tak sedikit warga pedagang sendiri memberikan dukungan, mereka membongkar sendiri lapaknya serta turut pula bergotong royong membersihkan pantai.

Kenyataan bersihnya Pantai Padang dan berhasilnya pembebasan lahan pelebaran Jalan By Pass serta progres signifikan pembangunan Pasar Raya Padang yang dilakukan pasangan Kepala Daerah berjuluk Mahem ini tak ayal pula mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat Sumatera Barat. Tidak kurang dari Azwar Anas, mantan Menteri di era Soeharto dan Gubernur Sumatera Barat pun menyampaikan apresiasi langsung. Azwar Anas menemui Walikota Mahyeldi secara khusus di Pantai Muaro, Berok Nipah, Minggu (28/2) untuk menyampaikan apresiasi dan dukungannya serta memberi beberapa masukan buat Pemerintah Kota Padang.

" Pantai Padang yang bersih seperti sekarang memang menjadi cita-cita saya sejak lama, namun banyak yang meragukan hal itu akan berhasil. Ternyata hal itu bisa terwujud, bahkan tanpa ada penolakan dan ribut-ribut. Saya sangat menghargai kerja keras Walikota (Mahyeldi) bersama jajaran di Pemko Padang," ujar Azwar Anas kepada wartawan.

Ia mengatakan, tak ada yang tidak bisa jika semua dibicarakan dengan masyarakat dan memberikan masyarakat pemahaman. Hal itu dilakukan Walikota Mahyeldi dan jajaran Pemko Padang sehingga pekerjaan-pekerjaan yang berat untuk pembangunan bisa dikerjakan bersama dengan melibatkan masyarakat.

"Saya minta kepada Walikota untuk meneruskan cita-cita mewujudkan Padang sebagai destinasi utama di Indonesia. Sebab Padang memiliki potensi pariwisata yang besar, bukan saja pantai, laut dan pulau-pulaunya, namun juga sungai dan alam perbukitannya," kata mantan Menko Kesra itu.

Tokoh sepuh yang memasuki usia 86 tahun ini mengatakan lebih lanjut, sejokyanya masyarakat mendukung pemerintah yang saat ini serius memperjuangkan nasib rakyatnya. Dengan memanfaatkan potensi Kota Padang yang luar biasa, kehidupan masyarakat juga akan lebih baik. "Saya optimis, kerja keras pemerintah akan menghasilkan yang terbaik bagi masyarakat, untuk itu perlu didukung," sebutnya.

Kepada Walikota Mahyeldi, ia menyarankan agar mempercepat pembangunan sarana dan prasarana untuk pengembangan wisata. Diantaranya, membangun pedestrian yang baik sepanjang pantai agar dapat dimanfaatkan pengunjung berjalan kaki. "Buat pedestrian yang baik sepanjang pantai dan digunakan untuk pejalan kaki, ini akan lebih baik," kata Azwar Anas.

Saat menemui Walikota, tokoh urang awak itu hanya ditemani seorang supir. Sedangkan, pada kesempatan itu, Walikota Mahyeldi didampingi Sekda Nasir Ahmad serta sejumlah pimpinan SKPD usai melaksanakan gotong royong membersihkan pantai bersama masyarakat. Hadir diantaranya, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Medi Iswandi, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kepala Bagian Humas dan Protokol Mursalim Nafis serta Camat Padang Barat. Sebelumnya gotong royong juga dihadiri anggota DPRD Kota Padang Iswandi Muchtar dan Helmi Moesim.

sumber: humas dan protokol Kota Padang

posted by @Adimin

Komunitas Facebook Peduli, Terus Bantu Bedah Rumah Tak Layak Huni di Padang

PADANG - “Komunitas Facebook Peduli”, itulah namanya. Komunitas yang dimotori Ketua TP-PKK Kota Padang, Ny Harneli Mahyeldi ini, terus bergerak melakukan bedah rumah tak layak huni bagi warga miskin di Kota Padang. 

Melalui jejaring media sosial facebook, komunitas sosial tersebut dinilai cukup jitu dalam penggalangan dana dari para donatur. Dimana tujuan hakikinya, rumah tak layak huni di Kota Padang.akan terus berkurang.

Harneli mengatakan, Komunitas Facebook Peduli Insya Allah akan terus membantu pembangunan bedah rumah tak layak huni bagi warga kurang mampu di Kota Padang. 

Sebagaimana, kriteria rumah yang berhak mendapat bantuan, harus sesuai dengan persyaratan yang memungkinkan. Seperti rumah yang dibangun, harus di atas tanah kepemilikan sendiri. Untuk pembangunannya, dengan rata-rata jumlah dana Rp 25 Juta per unit rumah.

“Alhamdulillah, hari ini rumah ke delapan yang telah selesai dibedah. Insya Allah, dalam waktu dekat akan disusul rumah yang ke sembilan dan kesepuluh,” kata Harneli sewaktu peresmian bedah rumah yang didiami Erdenita, di Banuaran RT 04 RW V Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuak Bagaluang, Sabtu (27/2) kemaren.

Harneli menerangkan, di samping itu, siapa saja yang memiliki kriteria di atas, serta diperkuat data yang diperoleh dari berbagai pihak termasuk pihak kelurahan dan kecamatan akan direspon dengan cepat. 

“Tentu kita semua harus bisa senantiasa bersabar, karena kita harus survei ke lapangan dulu. Jika sesuai persyaratan, rumah tak layak huni tersebut tidak langsung dibedah. Kita akan upload dulu kondisi rumah yang bakal dibangun itu di facebook grup Komunitas Facebook Peduli. Sehingga, teman-teman di facebook dapat melihat dan mengetahuinya.Diharapkan, teman-teman facebook semakin banyak yang menjadi donatur,” imbuh istri Walikota Padang itu.

Terakhir Harneli menambahkan, untuk informasi bagi siapa saja yang berkenan menjadi donatur, silahkan menyalurkan bantuannya. melalui rekening Komunitas Facebook Peduli dengan nomor 788 2010 788, Bank Syariah Mandiri.

“Mari kita beramal, demi membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Yakinlah, jika kita selalu menaburkan kebaikan, Insya Allah keberkahan-keberkahan yang luar biasa akan tercurah bagi kita semua,” seru Harneli dengan semangat.

Sumber: Humas dan Protokol Kota Padang

posted: by Adimin

Mahyeldi: Di Kuranji Akan Dikembangkan Wisata Kampung Adat

PADANG-Pemerintah Kota Padang berencana mengembangkan wisata kampung adat di Kecamatan Kuranji. Inisitif ini muncul karena penduduk di Nagari Pauh IX tersebut masih sangat kental dengan adat istiadat serta mempertahankan budaya khas setempat.

Hal itu dikemukankan Walikota Padang H. Mahyeldi Dt. Marajo kepada wartawan usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kuranji di Kolam Pemancingan Belimbing, Kuranji, Sabtu (27/2).

"Kita berencana mengembangkan wisata kampung adat di Kecamatan Kuranji, karena memang masyarakat disini kental dengan budaya dan adat istiadatnya," sebut Walikota Padang yang didampingi Camat Kuranji Rachmadeny Dewi Putri.

Potensi untuk pengembangan wisata di Kuranji, menurut Mahyeldi cukup besar, lantaran banyak tempat-tempat menarik yang bisa dikelola sehingga menarik minat orang untuk datang ke kecamatan yang saat ini dekat dengan kawasan pusat Pemerintahan Kota Padang ini.

"Kecamatan Kuranji yang dekat dengan kawasan pusat pemerintahan suatu nilai strategis dalam pengembangan pariwisata serta potensi ekonomi lainnya," kata Mahyeldi.

Terkait pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kuranji yang berlokasi di kolam pemancingan, Mahyeldi menilai, ini sebagai inisitaif cerdas yang muncul dari Camat dan warga Kuranji. "Jika biasanya kecenderungan melaksanakan kegiatan seperti ini yang lain memilih lokasinya di hotel atau gedung, tetapi uniknya di Kuranji dilaksanakan di tempat yang lebih dekat dengan alam dan masyarakat," ujarnya.

Adapun kebutuhan pembangunan yang dominan diusulkan warga Kuranji melalui musrenbang adalah pembangunan infrastruktur berupa jalan baru dan betonisasi jalan lingkungan. Sedangkan usulan non fisik yang bersifat kegiatan, warga menginginkan diadakannya pelatihan-pelatihan usaha serta diberikan penguatan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat.

Camat Rachmadeny juga mengungkapkan, usulan-usulan pembangunan yang berdasarkan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan merupakan kebutuhan masyarakat Kuranji. Usulan tersebut diharapkan masuk skala prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat direalisasikan melalui kegiatan pembangunan 2017.

Selain itu, Rachmadeny juga menyampaikan kebutuhan masyarakat Kuranji untuk penambahan sekolah, baik SMK maupun SMA. "Penambahan sekolah di Kuranji guna menampung anak-anak disini agar lebih dekat dengan lingkungannya. Sedangkan SMK dan SMA yang ada sudah terbatas daya tampungnya," imbuh camat srikandi itu.

Sumber: humas dan protokol kota padang

posted: by Adimin

Kota Padang Kian Menawan, Mahyeldi - Emzalmi Wujudkan Impian Masyarakat

PADANG - Pasangan Walikota Padang, H. Mahyeldi Dt Marajo bersama Wakil Walikota, Emzalmi benar benar mewujudkan impian masyarakat Padang akan hadirnya kota yang bersih dan tertata. Berbagai terobosan tanpa kekerasan dilakukan dalam waktu singkat, sehingga membuat Padang dalam sekejap menjadi kian menawan. Keindahan yang selama ini tersembunyi kini mulai tersingkap (terkuak-red).

Buktinya, keindahan pantai Padang yang tertutup kios kios pedagang dan tenda tenda ceper, sekarang telah bisa dinikmati dengan bebas oleh masyarakat. Berkat pendekatan yang luar biasa dari walikota, pedagang yang selama ini berjualan di sana malah bersedia membongkar sendiri tempat mereka dan pindah ke tempat yang telah disediakan oleh Pemko Padang di LPC (Lapau Panjang Cimpago).

Kini tak ada lagi bangunan yang mengahalangi keindahan pantai Padang. Pengunjung bisa bermain pantai dan menikmati kuliner yang dijajakan pedagang di sana.

“Kita memiliki pemimpin kota yang luar biasa. Sekarang pengunjung menjadi ramai. Alhamdulillah, yang makan ke sini juga semakin ramai,” sebut Yeni (40), salah seorang pedagang makanan di Pantai Padang.

Dengan ramainya tingkat kunjungan, omzet pedagang juga menjadi meningkat. Perekonomian mereka menjadi semakin terangkat karena daya beli meningkat.

“Alhamdulillah untuk omset harian lumayan besar,”sebut Yeni.

Apresiasi yang sama juga dilontarkan sejumlah pedagang. Pembangunan kembali pasar pasca gempa dalam waktu dua tahun ternyata bukan sekedar isapan jempol belaka. Hal itu kini benar benar dibuktikan dengan hadirnya sejumlah bangunan baru di Pasar Raya dan pasar satelit.

Di Pasar Raya misalnya, kehadiran blok IV dan blok III, disambut haru oleh pedagang. Impian mereka untuk bisa menempati kios baru benar benar terwujud.

"Kami bersyukur Walikota menempati janji untuk membangun pasar kami kembali. Sekarang kami telah nyaman berjualan,”sebut Awal (40), Ketua pedagang ikan di Pasar Raya Padang.

Acungan jempol juga dilontarkan sejumlah masyarakat terhadap keberhasilan Walikota Padang dalam menata kawasan pasar Lubuk Buaya. Sejak pedagang dipindahkan ke lantai atas, kemacetan yang selalu mewarnai kawasan Lubuk Buaya, kini tidak terlihat lagi. Hal itu karena kendaraan yang biasanya parkir di badan jalan sudah parkir di dalam.

“Apa yang diperbuat Walikota Padang di Pasar Lubuk Buaya memang benar benar luar biasa. Besar harapan kita, Pemko juga melakukan hal yang sama di pasar pasar satelit lainnya, seperti Bandar Buat dan Pasar Pagi Parak Laweh yang juga selalu diwarnai kemacetan,”ujar Mardiana (45), warga Tabing Padang.

Sejalan dengan itu, pemerintah kota juga telah mampu mencairkan ketegangan antara pemilik tanah di sepanjang Bypass dengan Pemko. Sehingga, pengerjaan jalur II yang telah ditunggu-tunggu itu bisa terwujud. Walikota memberikan jaminan kepada warga bahwa tanah yang konsolidasinya belum tuntas tak akan dirugikan.

Pengamat kebijakan publik, Asrinaldi mengatakan, warga kota Padang patut memberi apresiasi kepada pemerintahan saat ini, karena telah berhasil membawa perobahan pada wajah kota jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Dan keberhasilan ini menurutnya perlu dilanjutkan ke bidang bidang yang lain. Seperti pelayanan publik dan masalah transportasi.

“Jika kita berjujur-jujur, wajah Padang memang sudah berubah sekarang. Dan itu perlu dilajutkan pula pada bidang-bidang lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.

Jika pelayanan publik di tingkat kelurahan, kecamatan dan di dinas bisa dibenahi, ia yakin, akan banyak lagi apresiasi yang dilayangkan pada Walikota Padang periode ini.

“Sebagai warga yang baik, tentu kita harus memberikan dukungan penuh pada pemerintah kota agar benar benar membenahi semua bidang,”sebutnya. [humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

PKS: RUU Anti LGBT untuk Hentikan Propaganda LGBT

Jakarta (25/2) -- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan partainya menjadi yang terdepan untuk menginisiasi lahirnya RUU tentang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Ia mengatakan, hal tersebut sebagai upaya untuk menghentikan propaganda dan pergerakan kelompok LGBT yang kian berkembang belakangan.

RUU ini, ujar dia, akan membatasi promosi LGBT di tayangan televisi, termasuk yang berpakaian transgender, yaitu lelaki berpakaian perempuan juga sebaliknya.

"Kalau laki-laki berpakaian perempuan atau perempuan berpakaian laki-laki itu tidak membutuhkan kreativitas," ujarnya, Kamis, (25/2).

Kreativitas itu ide cemerlang yang menghibur sekaligus mendidik. RUU LGBT ini diharapkan dapat lebih tegas mengatur agar masyarakat tidak menghakimi terlebih menggunakan kekerasan kepada pelaku LGBT.

"Saya khawatir ada organisasi masyarakat yang mengancam akan membakar atau menjatuhkan LGBT dari gedung tinggi. Kalau dibiarkan akan kacau," katanya

Kreativitas itu ide cemerlang yang menghibur sekaligus mendidik. RUU LGBT ini diharapkan dapat lebih tegas mengatur agar masyarakat tidak menghakimi terlebih menggunakan kekerasan kepada pelaku LGBT.

"Saya khawatir ada organisasi masyarakat yang mengancam akan membakar atau menjatuhkan LGBT dari gedung tinggi. Kalau dibiarkan akan kacau," katanya.

Sumber: Republika.co.id

posted by @Adimin

Minang dan Jokowi | Oleh: Irwan Prayitno

Tiba-tiba saja etnis Minang menjadi perbincangan skala nasional, ketika sebuah lembaga survei (Burhanudin Muchtadi) menyampaikan siaran pers kepuasan orang Indonesia terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau biasa dipanggil Jokowi.

Dalam siaran pers tersebut dinyatakan, tingkat kepuasan warga dari etnis Minang terhadap kinerja Jokowi adalah yang terendah dibanding warga dari etnis lain yang ada di Indonesia. Hal ini menjadi perbincangan hangat para netizen. Persepsi positif dan negatif bermunculan dan menjadi bahasan diskusi yang menarik.

Warga dari etnis Minang yang puas terhadap kepemimpinan Jokowi 36,1 persen dan yang kurang puas 63,9 persen. Survei ini dilaku­kan 18-29 Januari 2016 oleh Indikator Politik Indonesia. Angka ini langsung mengingatkan kita kepada hasil pemilu presiden 2014 di Sumbar di mana pasangan Jokowi-JK memperoleh suara 23,1 persen dan pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 76,9 persen yang merupakan prosentase tertinggi di Indonesia.

Angka yang tak jauh beda antara kepuasan terhadap kinerja Jokowi dengan hasil perolehan suara Pilpres 2014 ini mungkin memiliki korelasi atau relevansi yang layak didiskusikan oleh para pakar dan akademisi. Baik dari segi sosial, politik, budaya, maupun dari pelaku survei sendiri.

Jika melihat rekam jejak kepemimpinan Jokowi, maka baru ketika menjadi Presiden RI orang Minang merasakan kepemimpinan Jokowi. Sementara ketika menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta bisa dibilang, orang Minang (khususnya warga Sumbar) belum merasakan kepemimpinan Jokowi.

Oleh karena itu, ketidakpuasan orang Minang ini perlu penjabaran lebih detil. Apakah ketidakpuasan ini berarti Jokowi melakukan diskriminasi terhadap orang Minang? Mengapa etnis lain tingkat kepuasannya tinggi? Mengapa hanya etnis Minang yang tingkat kekurangpuasannya tinggi?

Jika hasil survei menyebut, orang Indonesia puas dengan kinerja Jokowi, maka seharusnya ini merata di seluruh wilayah, dan tidak ada ketimpangan yang besar untuk satu wilayah. Demikian juga ketika berbicara masalah kepemimpinan, tidak ada diskriminasi yang dilakukan Jokowi selaku presiden kepada masyarakat Sumbar.

Salah satu hal yang bisa menjawab pertanyaan tadi adalah budaya yang ada pada orang Minang ketika melihat pemimpin yang biasa disingkat 3T. T pertama adalah takah, yaitu performance, postur tubuh yang bagus, rupawan, gagah, penampilan yang menarik dan nampak berwibawa.

Orang Minang akan melihat apakah seseorang memiliki ketakahan yang memadai yang diperlihatkan dari sikap, perilaku, tampilan, cara bicaranya di depan publik atau cara menyampaikan pikiran melalui lisan dan tulisan, serta bagaimana gaya memimpinnya. Bagaimana bahasa tubuhnya dalam berkomunikasi di depan publik.

T kedua adalah tageh yaitu tegas, berani, kuat, kokoh, ber­pendirian dan muda. Orang Minang akan melihat apakah seorang pemimpin itu mampu menjadi tumpuan harapan rakyatnya. T ketiga adalah ‘tokoh’. Orang Minang akan menilai apakah seorang pemimpin layak untuk menjadi tokoh bagi mereka, mampu memberikan keteladanan, layak didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Ketokohannya juga diakui dalam skala yang lebih luas lagi. Keilmuannya juga sudah terbukti dan diakui, baik ilmu agama, adat, dan akademik.

Sementara Jokowi sendiri tampil di publik dengan gaya “apa adan­ya” dan “dari sononya” dengan wajah yang ndeso serta cara bicara “rakyat kebanyakan” yang ternyata digemari oleh masyarakat Indo­nesia sehingga dalam pemilihan presiden 2014 lalu meraih suara terbanyak.

Namun jika melihat 3T tadi, penampilan Jokowi rupanya kurang matchingdengan budaya yang ada pada orang Minang. Sehingga mayoritas rakyat Sumbar cenderung memilih Prabowo. Figur Prabowo dianggap lebih sesuai dengan selera orang Minang. Begitu juga pada pilpres 2 kali sebelumnya, SBY menang telak di Sumbar. Kecendrungan ini pun terjadi pada pilkada dan pemilu.

Sedangkan jika melihat dari segi penerimaan, orang Minang sudah menerima Jokowi sebagai Presiden RI. Ini dibuktikan dengan kondi­si di Sumbar yang aman dan tertib. Tidak ada demo menentang pemerintah misalnya. Bahkan dari sisi pemerintahan, seluruh pemerintahan kota dan kabupaten serta provinsi ikut mensukseskan program pemerintah pusat.

Selaku Gubernur Sumbar yang merupakan perpanjangan tangan pemer­intah pusat di daerah, saya juga bisa memastikan loyalitas ma­syarakat maupun pemerintah daerah di Sumbar kepada pemerintah pusat tetap terjaga hingga kini. Ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya organisasi atau kelompok separatis pengacau keamanan. 

Bahkan Sumbar adalah salah satu daerah teraman di Indonesia. Animo masyarakat yang antusias terhadap pembangunan yang bertu­juan kesejahteraan rakyat adalah realita yang ada di satu sisi.

Maka bisa disimpulkan, masyarakat Minang memiliki sikap realis­tis, rasional, dan logis di satu sisi, dan punya selera tersen­diri (budaya) di sisi lain. Dan keduanya itu ternyata bisa berjalan masing-masing tanpa saling menjatuhkan. (hariansinggalang.co.id)

posted by @Adimin

Indonesia Harus Jadi Pelopor Pembebasan Palestina

Jakarta (24/2)- Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam (OKI) tentang Palestina akan digelar awal Maret mendatang di Jakarta. Indonesia harus jadi pelopor pembebasan Palestina.

Anggota Komisi I Bidang Luar Negeri Ahmad Zainuddin mengatakan, peran Indonesia dalam masalah Palestina harus lebih besar lagi di tingkat diplomasi Internasional.

"Bahkan Indonesia harus membuktikan dirinya sebagai negara muslim terbesar di dunia, menjadi pelopor bagi pembebasan Palestina," ujar Zainuddin di sela-sela kegiatan pembahasan rencana kegiatan sosialisasi MPR di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (24/2).

Identitas sebagai negara muslim terbesar, lanjut Wakil Ketua FPKS MPR RI ini, jangan sebatas lips service, tapi kehadirannya tidak dirasakan. Sementara tanah Palestina terus tergusur dan warganya kian terusir akibat penjajahan Israel hingga hari ini.

Zainuddin mengapresiasi sejumlah kemajuan dukungan Indonesia dalam aspek kemanusiaan dan HAM di Palestina, seperti kerjasama pelatihan dan pendidikan bagi pemuda Palestina, pendirian Rumah Sakit Indonesia di Gaza, pengiriman bantuan logistik untuk warga Palestina, hingga dibentuknya konsul kehormatan RI di Ramallah.

"Namun yang kita lihat, diplomasi Indonesia masih sebatas diplomasi kemanusiaan bahkan cenderung netral. Diplomasi politik Indonesia dan OKI harus tegas berpihak pada Palestina. Lobi OKI dan dunia untuk menyeret Israel ke mahkamah internasional, atau membuat road map pembebasan Palestina misalnya," tegas Zainuddin.

KTT luar biasa OKI yang digelar di Jakarta pada 6-7 Maret 2016 mendatang diharapkan Zainuddin, tidak sebatas kegiatan seremonial rutinitas belaka. Namun lebih jauh mendorong OKI agar lebih serius membela dan membebaskan Palestina hingga menjadi negara merdeka dan berdaulat serta mendesak Israel untuk mengembalikan tanah Palestina yang dicaploknya sejak tahun 1948.

"Presiden Jokowi harus mampu mendesak OKI dan menjadi pelopor pembebasan Palestina. Indonesia menjadi inisiator road map pembebasan Palestina," cetus Zainuddin. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi I bidang luar negeri Ahmad Zainuddin

posted by @Adimin

Semua Agama Larang LGBT

Jakarta (24/2) – Anggota MPR RI Fraksi PKS Fikri Faqih menegaskan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) bertentangan dengan ajaran semua agama di Indonesia.

Fikri menilai tidak pantas bila klaim LGBT disandarkan atas Hak Asasi Manusia (HAM) dikarenakan bertentangan dengan norma agama dan norma budaya. Klaim tersebut juga dibatasi oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 29 ayat 1 dan pasal 28 J, UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Fatwa MUI Nomor 57 tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

“Ini artinya warga negara yang mempercayai dan menjalankan LGBT berarti dia tidak mengakui Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar negaranya,” papar Fikri saat melakukan Sosialisasi 4 Konsensus Dasar Bernegara di Brebes, Jawa Tengah, Selasa (23/2).

Oleh karena itu, Fikri berharap pemerintah senantiasa berkomitmen untuk menjalankan Program Revolusi Mental untuk perbaikan bangsa ke depannya. Sebab, program tersebut diyakini dapat meminimalisasi propaganda tentang pengakuan LGBT yang sangat masif baik di media penyiaran, cetak, atau media sosial.

“Ini mengkhawatirkan, padahal jumlah mereka minoritas. Dan kenyataannya, apa yang mereka tawarkan dipastikan berbau pornografi yang ini bertentangan dengan konstitusi,” tegas Fikri yang juga merupakan Anggota Komisi Anak dan Perempuan DPR RI.

Diketahui, pemerintah hingga saat ini belum menentukan sikap apakah melarang atau memperbolehkan perilaku dan promosi LGBT kepada publik. Pemerintah, kata Fikri, seharusnya sejalan dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi VIII DPR RI yang menegaskan perlunya larangan promosi LGBT untuk melindungi anak-anak dan keluarga. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota MPR RI Fraksi PKS Fikri Faqih

posted by @Adimin

Penuhi Kebutuhan Rumah Rakyat, FPKS Setuju RUU Tapera Jadi UU

Jakarta (23/2) – Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menegaskan Fraksi PKS menyetujui hasil Pembahasan Tingkat II RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang secara resmi telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pada Rapat Paripurna Selasa (23/2).

Fraksi PKS menyetujui hal ini, sebab UU tersebut akan menjadi cikal-bakal terpenuhinya kebutuhan rumah (backlog) bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Sehingga, UU Tapera harus sinergi dengan Program Sejuta Rumah dan Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR/FLPP)

“Program Sejuta Rumah ditujukan untuk mewujudkan kebutuhan akan hunian, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yaitu masyarakat yang berpenghasilan 2,5-4 juta,” kata Sigit di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/2).

Lahirnya UU ini diharapkan pula dapat mengurangi backlog rumah yang mencapai 13,5 juta unit. Sedangkan FLPP melalui dana Rp25 triliun yang berasal dari bendahara umum negara dengan memberikan uang muka sebesar satu persen dan suku bunga pinjaman sebesar lima persen hingga 20 tahun.

“Namun sayangnya, Program FLPP ini khusus ditujukan untuk rumah susun saja,” jelas Legislator PKS dari dapil Surabaya dan Sidoarjo ini.

Selain itu, Fraksi PKS menyetujui disahkannya UU ini sebab diharapkan dapat merealisasikan pembangunan rumah bagi peserta Tapera dengan memprioritaskan mereka yang belum memiliki rumah. “Dengan kata lain untuk rumah pertama saja,” tambah Sigit.

Oleh karena itu, Fraksi PKS berharap operasional Badan Pelaksanan (BP) Tapera diberikan secara khusus melalui alokasi dari APBN sebagai bentuk tanggung jawab negara, sesuai dengan amanat UU Tapera tersebut.

“Sangat tidak bijaksana apabila BP Tapera yang dibentuk sebagai amanat undang-undang, beroperasi menggunakan dana pungutan masyarakat terlebih seharusnya Negara hadir secara utuh di BP Tapera dalam bentuk pendanaan operasional dari bendahara umum negara,” tambah Sigit.

Diketahui, RUU Tapera ini telah mulai dibahas pada periode DPR 2009-2014. Karena itu, pemerintah diharapkan berkomitmen membuat aturan yang cepat untuk mengatur besaran Simpanan Tapera yang ditanggung bersama oleh Peserta dan Pemberi Kerja dengan prosentase yang lebih sesuai. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo

posted by @Adimin

Aboe Bakar Pertanyakan BNPT Soal 19 Pesantren Ajarkan Radikalisme

Jakarta (23/2) – Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi mempertanyakan
pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Saud Usman Nasution bahwa ada 19 (sembilan belas) pesantren yang mengajarkan radikalisme saat melakukan Rapat Dengar Pendapat  (RDP) dengan BNPT, hari ini, Senin (22/2).

“Beberapa waktu terakhir, BNPT menyatakan ada 19 pesantren yang mengajarkan radikalisme. Dalam tanda kutip, menumbuhkan bibit terorisme. Tentu, statement ini melukai kalangan Islam dan pesantren,” jelas Aboe.

Aboe menegaskan hendaknya para jajaran BNPT membuka lagi sejarah bahwa pesantren dan kalangan santri memiliki andil besar dalam perjuangan kemerdekaan. Hal itu ditandai dengan lahirnya pahlawan seperti Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin, Sultan Agung, hingga Imam Bonjol pada abad ke-18.

Bahkan, menurut Aboe, pesantren memiliki peran yang besar dalam melahirkan pejuang kemerdekaan. Mulai dari Teuku Umar, Teuku Cik Di Tiro, PETA, hingga Hizbullah. Bahkan 65 komandan Batalyon PETA, 20 orang di antaranya berstatus sebagai Kyai atau kepala Pondok Pesantren.

“Sekarang kenapa kok pesantren yang disasar sebagai biang terorisme? Apa indikator yang dipakai BNPT untuk mengambil kesimpulan tersebut? Apakah sudah ada klarifikasi dari pesantren yang bapak tersebut itu? Apakah pesantren tersebut sudah diajak dialog?” tanya Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) ini. 

Diketahui, RDP ini menyimpulkan beberapa hal. Pertama, Komisi III DPR RI mendukung peningkatan anggaran prioritas BNPT Tahun Anggaran 2016 untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang optimal dan mendukung penambahan formasi jabatan struktural maupun fungsional guna meningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT dalam upaya penanggulangan terorisme.

Kedua, Komisi III DPR RI mendukung rencana strategis BNPT tahun 2016 serta mendesak Kepala BNPT agar meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan institusi terkait seperti Polri, BIN, TNI, Kementerian dan Lembaga serta masyarakat untuk mencegah penyebaran radikalisme yang mengarah kepada terorisme. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi

posted by @Adimin

Perempuan PKS dan Gerindra Bertemu, Bahas Ketahanan Keluarga dari LGBT

Jakarta (22/2) - Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP Partai Keadilan Sejahtera melakukan pertemuan dengan Perempuan Indonesia Raya (PIRA) DPP Gerindra. Salah satu masalah yang dibahas tentang ketahanan keluarga.

Ketua BPKK Wirianingsih didampingi beberapa ketua departemen BPKK tiba di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan sekitar pukul 11.30 WIB, Senin (22/2/2016). Dalam pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam itu, bidang perempuan kedua partai politik tersebut berbincang berbagai persoalan perempuan, keluarga dan bangsa.

"BNN (Badan Narkotika Nasional,red) pernah mengeluarkan survei bahwa permasalahan keluarga menjadi pangkal masalah anak tidak merasa nyaman di rumah," kata Wirianingsih.

Hal tersebut, lanjut Wirianingsih, menjadi pekerjaan rumah tangga keluarga Indonesia, termasuk menjaga ketahanan keluarga dari penyakit disorientasi seksual lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) yang saat ini sedang marak.

Selain itu, perempuan yang akrab disapa Bu Wiwi ini juga mengatakan, pertemuan perempuan PKS dan Gerindra untuk membangun kedekatan dan komunikasi antar partai politik dalam bingkai perspektif perempuan dan ketahanan keluarga.

"Untuk memajukan perempuan itu berawal dari tatanan bersama. Tidak bisa membangun Indonesia jika tidak dimulai dari keluarga," cetusnya.

Ketua PIRA Sumarjati Arjoso menyambut hangat kehadiran BPKK PKS. Ia berharap pertemuan ini bisa menjaga soliditas perempuan Koalisi Merah Putih (KMP).

"Pertemuan ini untuk memperkokoh di antara kita agar perempuan Indonesia makin hebat," kata Sumarjati sambil menjelaskan program-program PIRA.

Wirianingsih didampingi Ketua Departemen Hubungan Kelembagaan Perempuan Ani Sumarni beserta jajaran fungsionaris BPKK DPP PKS. [pks.id]

Keterangan Foto: Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP Partai Keadilan Sejahtera

posted by @Adimin