Wako Mahyeldi: Tahun Baru, Tidak ‘Telolet’ Tapi Salawat

PADANG – Pergantian tahun masehi sudah di depan mata. Biasanya, pergantian tahun dirayakan dengan cara beragam. Ada yang merayakannya dengan membunyikan terompet, menyalakan kembang api dan lainnya.

Walikota Padang H. Mahyeldi Ansyarullah Dt Marajo menilai sudah tidak saatnya pergantian tahun masehi dilakukan dengan perayaan dan menggelar kegiatan yang tidak bermanfaat. Karena itu Walikota Padang mengajak seluruh warga menjadikan pergantian tahun sebagai momen untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

“Saya sudah mengajak warga melalui baliho maupun spanduk bahwa tidak masanya lagi merayakan tahun baru masehi dengan hura-hura, minuman keras, membakar kembang api dan mercon. Sebaiknya pergantian tahun disi dengan kegiatan positif yang mendekatkan diri antar sesama serta kepada Allah SWT seperti zikir, salawat, ke masjid dan musala, dan sebagainya,” ujar Mahyeldi, kemarin.

Mahyeldi menilai, saat ini situasi dan kondisi negara termasuk ancaman kepada Indonesia dari pengaruh asing cukup besar. Karena itu kepedulian harus ditingkatkan dan pemerintah mesti serius menyikapinya.

“Kita mesti membangun kesolidan antar anak bangsa,” ucapnya.

Sementara itu sisi lain, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Barat Maulana Yusran menyebut bahwa tingkat hunian hotel terus meningkat di akhir tahun 2016 ini. Maulana melihat, kenaikan hunian hotel ini telah dimulai sejak sepekan sebelum Natal lalu.

“Kenaikannya mencapai 20 persen,” terangnya.

Maulana menilai, angka peningkatan hunian hotel tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Maulana menyebut, ini dipengaruhi karena telah tertatanya objek wisata di Sumatera Barat seperti Pantai Padang, Mandeh, Carocok, dan sebaganinya. 

“Sumatera Barat telah menjadi target para wisatawan untuk dikunjungi,” sebutnya.

sumber: humas dan prokotol kota padang

posted by @Adimin

Peduli Anak Indonesia, RKI KDW Dirikan Taman Baca dan Dongeng

Jakarta (29/12) – Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Kelapa Dua Wetan (KDW) dirikan Taman Baca dan Dongeng untuk masyarakat, pada Sabtu (24/12/2016) lalu di Taman Mahoni, Ciracas.

Pada Launcing Taman Baca dan Dongeng ini, RKI bekerjasama dengan Kampung Ramah Anak Cibubur, atau yang lebih dikenal KRANCI.

Ketua RKI Kelapa Dua Wetan, Nur Pandilah bersyukur acara peluncuran Taman Baca dan Dongeng mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat, tak kurang dari 55 orang anak memenuhi Taman Mahoni untuk mengikuti acara.

“Alhamdulillah, acara berjalan dengan baik, anak-anak sangat antusias mengikuti acara, hal ini diluar dugaan panitia,” ujarnya.

Acara semakin meriah dengan hadirnya Kak Dwi yang membawakan dongeng di depan puluhan anak-anak.

Nur Pandilah menambahkan, rencananya RKI dan KRANCI akan mengadakan Taman Baca dan Dongeng secara rutin, setiap bulannya. Serta membuka kesempatan kepada masyarakat Jakarta untuk dapat berkontribusi bersama RKI dalam mencerdaskan anak-anak Indonesia.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Pemerintah Diminta Aktif Ikut Sosialisasikan Empat Pilar MPR

ilustrasi

Jakarta (28/12) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan sosialisasi Empat Pilar MPR dilakukan sejak dirinya menjabat Ketua MPR Periode 2004-2009. Ia berharap, agar lembaga eksekutif ikut terlibat secara aktif dalam sosialisasi Empat Pilar. 

"Ini penting, sebab MPR memiliki keterbatasan dalam masalah kewenangan. Jadi tak mungkin sosialisasi dilakukan MPR," ujar Hidayat, di Jakarta, Selasa (27/12).

Keterbatasan yang dimiliki oleh MPR, lanjutnya, lembaga ini tak mempunyai kepanjangan tangan di daerah, anggotanya yang lebih sibuk di DPR dan DPD, serta minimnya anggaran.

Untuk itu, dirinya menegaskan kembali agar pemerintah terlibat dalam sosialisasi. Dirinya membandingkan pada masa Orde Baru ada Penataran P4 dan lembaga BP7. Dalam sosialisasi, Hidayat menuturkan, MPR terus bekerja sama dengan berbagai pihak dan melakukan beragam metode.

Sumber: Republika.co.id


posted by @Adimin

Wako Mahyeldi: Mulai 2017, Bantuan Masjid Bukan Untuk Pembangunan Fisik

PADANG - Pemerintah Kota Padang mulai bertegas-tegas dengan penyaluran dana bantuan atau hibah. Terutama bantuan bagi rumah ibadah seperti masjid maupun mushalla.

"Mulai 2017 dana hibah rumah ibadah bukan untuk pembangunan fisik," sebut Walikota Padang H. Mahyeldi Ansyarullah Dt Marajo, kemarin.

Dana bantuan hibah untuk rumah ibadah lebih ditekankan kepada kegiatan keagamaan untuk penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). Kegiatan-kegiatan pembinaan umat yang dilakukan di masjid maupun mushalla akan diakomodir lewat bantuan hibah yang diberikan Pemerintah Kota Padang.

"Masjid di Padang sudah bagus semua, namun sayang isinya (jamaahnya) tidak ada," tutur Mahyeldi.

Walikota mengaku bahwa selama ini cukup banyak masuk proposal permohonan. Pada umumnya meminta bantuan seperti pembangunan fisik dan lain-lain.

"Bahkan ada juga yang berencana bertemu dan melihat program acara seorang ustazah di Jakarta, ini kan ndak benar," ujar Mahyeldi.

Walikota memang berkeinginan agar SDM masjid benar-benar dibekali ilmu agama dengan baik. Sehingga masjid penuh dengan kegiatan.

"Apalagi kita akan memasuki bonus demografi (penduduk didominasi usia potensial)," katanya.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Wako Mahyeldi: Warga Agar Tidak Beraktifitas di Check Dam Koto Pulai

PADANG - Walikota Padang H. Mahyeldi Ansyarullah Dt Marajo mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak beraktifitas di Check Dam Koto Pulai, Kecamatan Koto Tangah. Selain membahayakan bagi warga, bendungan itu juga merupakan daerah rawan bencana.

"Kita imbau kepada seluruh warga supaya tidak beraktifitas apapun di sekitar Check Dam Koto Pulai," ujar Mahyeldi, Kamis (22/12).

Bendungan Koto Pulai ambruk beberapa waktu lalu. Air bah menghantam bendungan hingga jebol. Akibat kejadian itu, lokasi ini seperti air terjun terbesar. Kini, lokasi bendungan dikunjungi banyak orang. Bendungan yang mirip air terjun Niagara itu menjadi objek wisata dadakan.

"Di atas bendungan itu kini cukup banyak material, termasuk besi penyangga bendungan yang sewaktu-waktu bisa terseret air dan menimpa warga yang mandi atau berfoto di lokasi itu. Begitu juga di bawahnya, di dalam air terdapat material besi yang membahayakan," terang Mahyeldi.

Tidak itu saja, sewaktu-waktu air bah bisa saja datang menghantam warga yang berada di bawah bendungan. Karena menurut warga setempat, setiap hujan deras di hulu, air bah selalu datang hingga sampai ke bendungan, meski saat itu tidak terjadi hujan di seputar bendungan tersebut.

Imbauan yang disampaikan Walikota Padang seiring dengan imbauan yang sama dari Dirjen SDA Balai Wilayah Sungai Sumatera V. Dalam surat imbauan yang disampaikannya kepada Walikota Padang, terdapat lima poin berisi imbauan. Salah satunya imbauan agar seluruh jajaran Pemko Padang untuk mengingatkan warga agar tidak beraktifitas di Check Dam Koto Pulai.

"Kita berharap Balai Wilayah Sungai Sumatera V segera memperbaikinya," harap Walikota Padang.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Medi Iswandi menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah mempromosikan maupun merekomendasikan bendungan tersebut sebagai tempat wisata. Menurutnya, dengan mempromosikan objek tersebut sama saja dengan mengundang warga bertemu musibah.

"Kita tidak pernah promosikan lokasi tersebut, kami minta warga untuk tidak berfoto di sana dan mempromosikannya, sebab bendungan ini cukup berbahaya bagi pengunjung," terangnya.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Mahyeldi: Siapkan Pemimpin Islami dari Sekarang

PADANG - Indonesia akan menjadi "Negara Muda" pada saat berusia 100 tahun nanti. Sebab, saat itu penduduk Indonesia didominasi oleh generasi muda yang potensial. 

"Indonesia akan mendapat bonus demografi pada sekitar 15 hingga 25 tahun mendatang," ujar Walikota Padang H. Mahyeldi Ansyarullah Dt Marajo saat menjadi khatib shalat Jumat di Masjid Nurul Islam di Piai Tangah, Kecamatan Pauh, Jumat (23/12).

Mahyeldi menyebut, remaja yang ada saat ini akan menjadi pemimpin pada saat 15 hingga 25 tahun mendatang. Karena itu, seluruh masyarakat diharapkan untuk dapat menjaga, sekaligus memberi perhatian kepada remaja saat ini.

"Mari kita beri perhatian, beri pendalaman ilmu agama dengan baik," katanya.

Dengan memberi bekal ilmu agama, diharapkan nantinya akan lahir pemimpin yang beragama dan berakhlak.

"Kalau kita ingin seperti apa pemimpin nanti, dari saat sekarang lah kita memberikan perhatian. Dengan pemahaman agama, akan muncul pemimpin yang tidak melecehkan Alquran dan agama," sebut Walikota Padang.

Walikota berharap, remaja yang ada saat ini mendapat ilmu pendidikan yang cukup. Dikatakan Mahyeldi, jika ada anak sekolah yang berkeliaran di jam sekolah, agar ditegur oleh para orangtua. Diajak untuk kembali sekolah.

Mahyeldi menerangkan bahwa Indonesia satu-satunya negara yang nanti mendapat bonus demografi. Negara lain seperti Singapura tidak akan meraih bonus demografi karena masyarakat potensialnya tidak sebanyak Indonesia. Begitu halnya di negara lain.

"Dengan bonus demografi itu kita berharap Indonesia mampu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara lainnya nanti," ujarnya.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Tujuan PKS Dorong RUU Pekerja Sosial Masuk Prolegnas

Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong agar RUU Pekerja Sosial bisa masuk prolegnas pada tahun sidang mendatang. Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia, yang memerlukan banyak aktivitas yang melibatkan pekerjaan sosial. "Sekitar 12 UU mengamanahkan berbagai bentuk pekerjaan yang berdimensi pekerjaan sosial namun dengan terminologi berbeda-beda. Ini artinya tidak terdapat kejelasan dalam hal batasan, ketentuan, sertifikasi, hingga tata kelola dalam tingkat pelaksana teknis," kata anggota Komisi 8 DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 23/12).

Padahal kata aleg FPKS ini lagi, keberadaan para pekerja sosial sangat krusial dalam berbagai program terkait penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan bahkan perlindungan perempuan dan anak. Contohnya adalah keberadaan para pendamping di program KUBE, program PKH, TKSK, hingga pendamping rehabilitas korban KDRT atau anak korban kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

"Bila tak ada undang-undang khusus yang mengatur soal pekerja sosial ini maka amanah undang-undang lain justru akan jalan ditempat karena sulit diimplementasikan." paparnya

RUU Pekerja Sosial ini sesungguhnya telah masuk dalam longlist prolegnas tahun 2014-2019 namun belum masuk dalam program prioritas karena diantaranya belum terpenuhinya kelengkapan administasi Naskah Akademik dan Draft RUU

"Draft dan Naskah Akademis ini masih dalam progras penggodokan di komisi 8 DPR RI. Tapi kami berharap tahun depan RUU ini bisa masuk sebagai RUU Prioritas," kata Ledia.

Sumber: RMOL


posted by @Adimin