JAKARTA (20/8) - Meski keberangkatan kloter pertama haji dimulai pada Jumat (21/8), beberapa persoalan krusial terkait penyelenggaraan ibadah haji belum selesai. Diantaranya soal visa bagi calon jamaah dan petugas kesehatan haji yang belum tuntas.
“Keberangkatan jamaah calon haji pertama Insya Alah pada 21 Agustus 2015. Setiap kloter akan didampingi oleh petugas kesehatan. Namun, Komisi VIII mendapat temuan kalau visa bagi calon jamaah haji dan petugas kesehatan banyak yang belum keluar,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah usai melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) beserta jajarannya, Rabu (19/8) di Senayan, Jakarta.
Ledia meminta pihak Kementerian Agama untuk segera menuntaskan persoalan visa dalam satu dua hari ke depan. Terutama, bagi para petugas kesehatan dan pendamping ibadah.
“Pengalaman tahun-tahun lalu ada kloter yang petugas pendampingnya, baik petugas kesehatan maupun ibadah, belum mendapat visa hingga jadwal keberangkatan. Ini tentu menyulitkan jamaah, berpotensi masalah, dan membuat kacau proses pelaksanaan haji yang sudah memiliki jadwal tertentu. Karena itu dalam satu dua hari ini soal visa, terutama bagi para petugas, harus sudah selesai,” tegasnya.
Legislator Fraksi PKS ini juga mengingatkan, bila data jamaah sudah terinput lengkap dan rapi, semestinya perubahaan e-hajj dari pihak Kedutaan Saudi Arabia (KSA) tidak menjadi masalah, bahkan dapat mengefisienkan kerja.
“Selama ini data dari kita (Pemerintah Indonesia) memang belum rapi, dan masih banyak mengandalkan data manual. Termasuk di dalam proses siskohat yang semestinya sesuai namanya, sudah berbasis data digital dan terpadu,” ujar Ledia.
Begitu pula soal libur lebaran dan perubahan e-hajj, menurut Ledia, hal tersebut merupakan pelajaran agar pihak kementerian dapat lebih tanggap melakukan antisipasi melakukan pengaturan input data tepat waktu.
“Sebab libur lebaran dan perubahan-perubahan sistem adalah kejadian yang sudah terjadwal sebelumnya, ” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen PHU Abdul Djamil mengakui visa bagi jamaah reguler yang selesai baru sekitar 80 persen. Sementara visa haji khusus belum ada yang selesai. Hal itu dikarenakan pelayanan sempat terhenti saat libur Idul Fitri dan perubahan sistem e-hajj dari pihak Kedutaan Saudi Arabia. [kabarpks.com]
Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah.
posted by @Adimin
Post a Comment