JAKARTA (1/5) – Ketua Bidang Buruh, Tani, dan Nelayan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Martri Agung mengaku bersyukur karena Indonesia saat ini telah menetapkan Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei sebagai Hari Besar Nasional. Karena Martri menilai, buruh merupakan elemen yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia, sehingga kesejahteraannya harus selalu dijaga.
“Buruh merupakan salah satu stakeholder dalam pembangunan atau perekonomian Indonesia. Tidak mungkin ekonomi bergerak tanpa adanya buruh. Jadi itu salah satu fakta, mau tidak mau Indonesia akan bangkit dan maju ketika buruhnya pun sejahtera. Ketika kesejahteraan buruh terjaga, mereka bekerja jadi lebih tenang, lebih aman, sehingga akhirnya produktifitas kerja pun meningkat” ungkap Martri saat ditemui di Gedung DPP PKS, Rabu (29/4).
Dari awal pembentukannya, PKS memang sudah fokus terhadap isu perburuhan. Hal tersebut terbukti dengan adanya bidang khusus bagi buruh beserta dengan tani dan nelayan. Dalam bidang tersebut, para Kader PKS fokus memberikan pembinaan dan program-program terkait dengan perburuhan bersama dengan serikat pekerja maupun federasi dan konfederasi pekerja di Indonesia.
PKS, ujar Martri, selalu mendukung elemen buruh dalam melakukan advokasi. Tak hanya lewat agenda pengawalan langsung, PKS pun turut serta dalam mengawal perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
“Bersama dengan federasi dan konfederasi, Departemen Buruh DPP PKS beserta anggota legislatif baik tingkat DPR RI maupun DPRD Provinsi/Kabupaten selalu melakukan komunikasi dengan organisasi-organisasi atau serikat pekerja dalam membahas peraturan perundangan. Baik di tingkat pusat sebagai Undang-Undang maupun di tingkat daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang terkait dengan tenaga kerja atau buruh,” jelas Martri.
Martri menambahkan untuk gerakan di Hari Buruh tahun ini, PKS akan turun bersama rekan-rekan buruh menyuarakan tuntutannya diantaranya pemberlakuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) secara konsisten dan transparan terkait jaminan kesehatan dan jaminan pensiun serta pembubaran pengadilan hubungan industrial yang justru merugikan buruh.
Lebih lanjut Martri pun menuturkan ada beberapa isu tentang perburuhan yang sedang dikawal PKS lewat Komisi IX DPR RI, yakni revisi Undang-Undang Nomor 39 tentang Tenaga Kerja Luar Negeri, pembubaran peradilan perselisihan industrial, serta penolakan upah murah.
Tak lupa Martri pun berpesan kepada rekan-rekan buruh yang akan melakukan aksi hari ini, agar senantiasa menjaga ketertibannya terutama di pusat-pusat keramaian.
“Karena sebenarnya masyarakat akan simpati kepada gerakan kita, ketika kita bisa menjaga ketertiban dan kenyamanan khalayak luas,” pungkasnya.
Keterangan foto: Muhammad Martri Agung, Ketua Bidang Buruh, Tani, dan Nelayan DPP PKS.
[kabarpks.com]
Post a Comment