JAKARTA (3/9) – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, meminta agar revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi mampu membentuk mindset dan karakter bangsa, terutama bagi pilar-pilar keamanan dan ketertiban negara. Hal itu dikatakan Sukamta menyusul terjadinya kembali pertikaian antara oknum TNI dan Polri di Polewali, Sulawesi Barat, Ahad (30/8).
"Diperlukan sebuah solusi yang bersifat permanen agar konflik serupa tidak lagi terulang di masa yang akan datang," kata Sukamta, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9).
Seharusnya, lanjut Sukamta, gagasan revolusi mental dapat mencegah ego-sektoral kedua instrumen pengamanan negara ini. Hubungan institusi sipil-militer yang harmonis merupakan salah satu karakteristik utama dari pemerintahan yang demokratis. "Oleh karena itu, dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini," ujar Sukamta.
Menurut Sukamta, perselisihan yang kerap diawali oleh permasalahan kecil mengindikasikan adanya bibit permusuhan yang terpelihara. Peristiwa ini, kata Sukamta, justru menandakan belum adanya integritas dan semangat persatuan antar instansi.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu mengemukakan, jika pemerintah serius menjadikan keluhuran moral dan mentalitas sebagai karakter bangsa, maka harus dicontohkan oleh pejabat tinggi negara beserta institusinya.
"Dilihat dari aspek kultural seharusnya sikap kebanggaan terhadap korps tidak dipratekkan pada hal-hal yang bertentangan dengan sapta marga prajurit TNI dan sumpah janji anggota Polri," ungkap legislator yang juga Ketua DPW PKS DIY itu.
Lebih jauh Sukamta menilai, dari aspek kelembagaan, kedua instansi ini harus menumbuhkan citra positif lembaga di tengah-tengah masyarakat. "Sementara dari segi legislasi, Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang telah masuk dalam Prolegnas perlu segera direalisasikan, agar mampu memperkuat upaya integrasi TNI-Polri," pungkas lulusan S3 dari University of Manchester, Inggris ini.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu mengemukakan, jika pemerintah serius menjadikan keluhuran moral dan mentalitas sebagai karakter bangsa, maka harus dicontohkan oleh pejabat tinggi negara beserta institusinya.
"Dilihat dari aspek kultural seharusnya sikap kebanggaan terhadap korps tidak dipratekkan pada hal-hal yang bertentangan dengan sapta marga prajurit TNI dan sumpah janji anggota Polri," ungkap legislator yang juga Ketua DPW PKS DIY itu.
Lebih jauh Sukamta menilai, dari aspek kelembagaan, kedua instansi ini harus menumbuhkan citra positif lembaga di tengah-tengah masyarakat. "Sementara dari segi legislasi, Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang telah masuk dalam Prolegnas perlu segera direalisasikan, agar mampu memperkuat upaya integrasi TNI-Polri," pungkas lulusan S3 dari University of Manchester, Inggris ini.
Sebagaimana diketahui, perselisihan TNI-Polri ini diawali dari ketersinggungan seorang oknum TNI di sebuah acara dan berakhir pada tewasnya seorang Prajurit. Dengan demikian, kejadian ini pun menambah rentetan panjang peristiwa konflik TNI-Polri di tanah air.
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RIposted by @Adimin
Post a Comment