JAKARTA (14/8) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Mohamad Sohibul Iman, menilai pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2015, bersifat normatif. Ia mempertanyakan konsolidasi demokrasi yang dimasud Jokowi dalam pidatonya tersebut.
"Ini perlu dipertanyakan. Sebab, ciri konsolidasi demokrasi itu lembaga negara mengalami kematangan. Kita merasakan lembaga negara ini belum mengalami kematangan institusional," katanya.
Sohibul menjelaskan sebuah institusi itu matang apabila menjalankan rule of the game. Kemudian, apabila ada kasus aneh di lembaga ini, menunjukkan belum ada kematangan di lembaga tersebut.
"Kalau lembaga belum matang, agak sulit bagi saya mengatakan sudah mengalami konsolidasi demokrasi. Ini secara umum saja. Misalnya penegakkan hukum," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR ini mengatakan, Jokowi harus segera melakukan langkah konkrit untuk merealisasikan konsolidasi demokrasi. Ia memberi masukan langkah apa saja yang harus dilakukan.
"Yang utama koordinasi antar lembaga. Pemerintah terutama jajaran eksekutif harus melakukan konsolidasi. Kemudian dengan legislatif," tuturnya.
DPR sebagai legislatif juga menurutnya harus melakukan langkah yang sama.
"Kalau pemerintah bisa melakukan pematangan institusinya, menurut saya dampaknya besar bagi negara ini," katanya.
Keterangan Foto: Presiden PKS yang juga Wakil Ketua Komisi X, Mohamad Sohibul Iman.
Sumber: http://politik.news.viva.co.idposted by @Adimin
Post a Comment