Pengamat menduga Radio Republik Indonesia (RRI) yang selama ini dianggap netral sudah dimanfaatkan oleh pihak tertentu dalam Pemilihan Presiden kali ini.
“Satu dekade ini orang jarang mendengarkan RRI. Radio milik pemerintah ini seperti tenggelam dan jauh dari perhatian publik. Itu membuat RRI seakan netral,” kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Brawijaya Malang, Anang Sujoko, Minggu (13/7/2014).
Karena dianggap netral, menurut Anang, membuat beberapa pihak punya ide untuk memanfaatkannya. “Saya yakin RRI ‘dipakai’ oleh pihak tertentu untuk menyelenggarakan quick count dan memenangkan salah satu calon. Padahal lembaga ini tidak terlatih menangani survei apalagi quick count yang menuntut pemahaman penelitian,” kata Anang.
Menurut Anang, dia paham kondisi managemen siaran dan operasional RRI karena dia pernah menjabat sebagai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Jatim periode 2005-2006. “Dalam operasional sehari-hari saja, mereka mengeluh apalagi kegiatan quick count yang pasti butuh dana besar,” katanya.
KPI daerah sering bertemu dengan KPI Pusat sehingga pengurus KPI tahu hal-hal seperti itu. “Saya tahu RRI punya jaringan Sumber Daya Manusia (SDM) yang luas, namun tak mungkin mereka bekerja tanpa honor tambahan dalam kerja tambahan seperti ini,“ kata Anang.
Anang yakin sumber dana quick count ini pasti dari sponsor dan tidak dari APBN. Dengan kondisi ini, RRI tak mungkin benar-benar netral. “Tak mungkin pihak sponsor membuang uang untuk tahu suara rakyat. Dia pasti ada di salah satu kubu dan ingin membangun presepsi bahwa calon tertentu menang,” kata Anang.
Menurut hasil quick count RRI, pasangan Joko Widodo menang dengan 52,68 persen sedangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 47,32 persen. Meski kelihatan cerdas, kondisi ini sebenarnya membunuh karakter RRI sendiri. “Mereka sudah menciderai kepercayaan publik. Harusnya mereka independen,” kata Anang.
Dia menyitir Peraturan Pemerintah (PP) no 12 /2005 yang mengizinkan RRI mencari sumber dana lain selain dari APBN tapi masih dalam konteks fungsinya sebagai lembaga penyiaran. “Quick count kan bukan dalam koridor kegiatan penyiaran,” katanya.
Lebih dari itu menurut Anang, RRI harusnya paham bahwa Pilpres kali ini sangat sensitif karena hanya ada dua Calon Presiden. “Sehingga dengan memihak salah satu sama dengan membelah rakyat padahal RRI harusnya bisa menjaga integritas bangsa,” kata Anang.[dm/okezone]
Post a Comment