Jakarta – Gubernur Irwan Prayitno, kembali meraih penghargaan pembina terbaik nasional “Si Kompak Award 2014”. Penghargaan itu diberikan Wakil Presiden Boediono di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Kamis (5/6) dalam rangkaian Rakernas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.
Penghargaan bidang pemberdayaan tersebut diberikan kepada lembaga, pelaku dan pembina PNPM Mandiri Perdesaan terbaik nasional untuk kategori Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Perencanaan Partisipatif Desa (PPD), Pendamping Lokal (PL), Desa dengan Pemeliharaan Terbaik, serta Fasilitator Kecamatan terbaik.
Yang diraih Sumbar, terkait kategori Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) untuk aspek inovasi keberpihakan kepada rumah tangga miskin. Pada 2013, Irwan juga meraih penghargaan serupa untuk kategori pembina BKAD dan UPK terbaik.
Award ini merupakan bukti apresiasi dan komitmen Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri terhadap hasil kerja keras masyarakat dan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan sejak 2008.
“Ini suatu prestasi bagi Sumbar yang sudah berhasil melakukan kerjasama antar nagari, dalam pemberdayaan masyarakat dalam rangka menyukseskan program PNPM Mandiri Perdesaam di daerah kita,” kata Irwan, kepada Singgalang di Jakarta.
Gubernur berharap, penghargaan tersebut bisa menjadi pembelajaran dan percontohan bagi daerah lain sehingga dapat memotivasi pelaku lain untuk mendampingi masyarakat lebih baik dan lebih ikhlas.
Atas keberhasilannya itu, Irwan mengaku bangga dengan keberhasilan salah satu program pembangunan daerah melalui PNPM Mandiri Perdesaan dapat dicapai dengan baik.
Dia turut mengapresiasi Sijunjung atas keberhasilannya membina BKAD, khususnya terkait aspek peran fungsi dan pengembangan jaringan kerja sama.
Bersama Gubernur di Jakarta, penghargaan terkait prestasi itu turut diterima Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin sebagai pembina kabupaten terbaik nasional.
“Kita berharap keberhasilan ini, akan meningkatkan kebersamaan dan motivasi masyarakat di Sumbar untuk terus melakukan hal-hal yang terbaik dalam meningkatkan keberhasilan program PNPM. Sehingga, bisa berdampak kepada pembangunan di desa-desa dan nagari,” ujarnya.
Menurut Irwan, di Sumbar PNPM bermanfaat dalam mendorong pembangunan sehingga perlu dipertahankan, karena dalam pelaksanaannya di lapangan melebihi dari anggaran yang dikucurkan. Misalnya dalam pembangunan infrastruktur jalan dialokasikan Rp50 juta, tapi dilihat hasilnya bisa meningkat 100 persen, karena dikerjakan dengan semangat kekompakan dan gotong royong.
Selain BKAD Kecamatan Lubuk Tarok, Sijunjung, Sumbar yang dipilih sebagai BKAD terbaik dari aspek peran fungsi dan pengembangan jaringan.
Penjelasan Gubernur diperkuat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Suhermanto Raza. Katanya, pelaksanaan PNPM Mandiri di Sumbar meningkatkan tidak saja kebersamaan tapi juga perekonomian masyarakat.
“Sudah banyak bukti yang kita lihat. PNPM Mandiri menjadi salah satu pemicu meningkatnya kesejahteraan masyarakat, begitu juga dengan kualitas infrastruktur. Karena berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat” ujar Suhermanto.
Dalam sambutannya, Wapres Budiono berharap program PNPM harus tetap berjalan karena terbukti sebagai program andalan dalam memberantas kemiskinan. Bahkan, di kelas dunia, PNPM sudah diakui sebagai program yang baik.
Menurut Wapres, PNPM sangat sejalan dengan perintah Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa. Ciri PNPM yang sesuai dengan perintah UU Desa adalah pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, Budiono menitipkan harapannya pada pemerintahan mendatang agar tetap menjalankan program ini.
Sementara, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyampaikan, PNPM merupakan program yang amat didukung rakyat dalam penuntasan kemiskinan di daerah. Kegiatan itu memberi motivasi yang baik bagi masyarakat dalam meningkatkan kemajuan sesuai dengan aspirasi.
Gubernur, bupati dan walikota diminta memberikan perhatian terhadap kemajuan pembangunan daerah melalui program PNPM secara lebih terpadu guna mengurangi angka kemiskinan.
Rakernas PNPM-MP diselenggarakan guna memperoleh kesepahaman dan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama dalam melaksanakan koordinasi dan komitmen dalam penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Selain Mendagri, turut hadir sejumlah menteri KIB jilid II, Tarmizi Taher, Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri, para gubernur, bupati dan wakil dari insan-insan pemberdayaan masyarakat perdesaan di Indonesia. [hariansinggalang.co.id]
Post a Comment