Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (FPKS DPRRI) berpandangan bahwa program bantuan untuk rakyat perlu tetap diberikan tanpa harus diikuti dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini dibutuhkan mengingat harga-harga kebutuhan yang sudah naik dan kondisi rakyat yang membutuhkan peningkatan daya beli. Demikian dikatakan anggota Komisi XI FPKS DPR RI Ecky Awal Mucharam menjelaskan pandangan akhir Fraksi PKS dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU nomor 19 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013, Sabtu (15/6) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Bantuan juga dibutuhkan untuk program-program pembangunan infrastruktur desa yang dapat meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli rakyat,, ujar Ecky,
“Saat ini harga-harga sembako dan kebutuhan lain sudah naik, apalagi bila harga BBM betul-betul dinaikkan dalam waktu dekat ini, sudah pasti harga kebutuhan akan semakin melambung,” ujar Ecky disela-sela rapat kerja Badan Anggaran DPR bersama Menteri Keuangan Chatib Basri dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo.
PKS tetap dalam kesimpulan bahwa BBM bersubsidi tidak perlu untuk dinaikkan karena pemerintah memiliki opsi lain untuk menutup defisit anggaran dengan melakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dan memberantas penyelundupan.
“Pemerintah semestinya menjawab dulu, sejauh apa pemerintah serius menangani amanah dari rakyat lewat DPR untuk kedua masalah tersebut,” ujar Ecky yang merupakan anggota DPR dari Daerah Pemilihan Cianjur dan Kota Bogor, Jawa Barat ini.
Fraksi PKS, lanjut Ecky, menilai rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi tidak tepat, karena akan membebani daya beli rakyat yang akan menghadapi Ramadhan, Idul Fitri dan tahun ajaran baru.
“Kenaikan harga BBM akan meningkatkan jumlah rakyat miskin dan mendekati miskin semakin besar, serta merusak perekonomian yang sudah mengalami perlambatan serius,” tutur Ecky. Itu sebabnya, FPKS menolak kenaikan BBM tapi pemberian bantuan bagi rakyat dianggap sudah semestinya dilakukan pemerintah untuk mencegah perlambatan pertumbuhan yang lebih besar. (sbb/dakwatuna)
*dakwatuna
posted by @A.history
Post a Comment