Saat ini pengusutan kasus Hambalang distop dahulu demi Pemilihaan Gubernur Jawa Tengah, dan Jawa Timur agar Partai Demokrat bisa memenangkan pertarungan politik di dua provinsi ini. Demikian dikatakan Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi.
"Padahal sebetulnya incumbent tidak layak untuk mencalonkan diri lagi, karena sejak tahun 2008 sampai 2012, pengelolaa keuangaan Provinsi Jawa Timur sangat jelek. Hal ini dibuktikan dengan masih ada kerugian negara yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp. 997 juta atas 68 kasus," katanya seperti keterangan pers yang diterima BeningPost, di Jakarta, Selasa (21/05).
Begitu juga dengan Provinsi Jawa Tengah, kerugian negara yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp. 22,9 miliar dengan 110 kasus.
"Kemudian, demi memenangkan dua daerah ini, kasus Hambalang disimpan dalam meja dahulu," katanya.
Uchok pun membeberkan indikasi terakait hal itu, di antaranya menyebutkan kalau Hambalang dibuka dengan pemanggilan para tersangka dan saksi oleh KPK, maka akan berdampak kepada kekalahan Partai Demokrat lagi, seperti yang dialami pada Pilgub Jabar.
"Maka untuk itu, KPK saat ini 'disuruh' fokus kepada korupsi impor sapi untuk mengalihkan perhatian publik hanya kepada korupsi PKS bukan korupsi Demokrat," beber Uchok Sky.
Alasan KPK menghentikan sementara pemeriksaan Hambalang juga aneh, bahwa sampai sekarang kasus Hambalang masih menunggu hasil audit BPK. Pihak KPK menyatakan tidak bisa melanjutkan penyidikan Hambalang kalau belum ada hasil audit BPK.
"Sanksi pidana Hukum yang diberikan kepada PKS dan Partai Demokrat sangat berbeda. PKS diberikan sanksi pidana pencucian uang, dan Partai Demokrat, para pelakunya paling-paling hanya diberikan penyalahgunaan kekuasaan atau sebatas suap," terang Uchok Sky.
Ia menilai langkah KPK itu tidak adil buat PKS sehingga partai berlambang bulan kembar itu dikorbankan dan menderita.
"Sedangkan Partai Demokrat hanya mendapat hukum ringan. Kalau mau adil, KPK seharusnya menerapkan juga pidana pencucian uang kepada Partai Demokrat. Kalau KPK tidak berani, bilang atau wacana saja ke publik, biar publik menilai siapa sebetulnya KPK," tandasnya.
Uchok Sky juga mendesak kepada BPK untuk segera menuntaskan hasil audit terkait Hambalang jilid II. "Belum selesainya, hasil audit BPK menjadi preseden buruk buat BPK dan DPR, serta menjadi alasan tidak rasional yang diutarakan oleh KPK," pungkas Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA itu. (*)
*beningpost.com
posted by @A.history
Post a Comment