PADANG - Pelantikan walikota dan wakil walikota Padang terpilih Mahyeldi-Emzalmi akan dilaksanakan pada 13 Mei mendatang. Pelantikan yang diadakan di DPRD Kota Padang tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga walikota pilihan masyarakat ini bisa menjadi sejarah tersendiri di Kota Padang.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Padang, Nasir Achmad setelah Rapat Badan Musyawarah (Bamus) di DPRD Kota Padang, Selasa (29/4). Ia mengatakan, persiapan di Pemerintahan Kota Padang pada pelantikan walikota dan wakil walikota terpilih Mahyeldi-Emzalmi sudah disersiapkan sedemikian rupa.
Panitia pelaksana pelantikan dibentuk besok (hari ini, red) di Pemko Padang dengan agenda sebaran undangan sudah selesai 4-5 Mei.
“Pelantikan kali ini merupakan pelantikan yang bersejarah, karena mulai dari Pilkada hingga pemenangan dua kali putaran menjadi kebanggaan tersendiri oleh masyarakat Kota Padang.
Untuk itu, pelantikan ini untuk masyarakat Kota Padang dan tidak keluar dari ketentuan yang ada di Permendagri,” jelas Nasir Achmad.
Ia menambahkan, rencananya dalam pelantikan nanti di luar ruangan DPRD Kota Padang akan di pasang monitor, sehingga masyarakat yang datang menyaksikan bisa melihat langsung pelantikan tersebut. Jalan yang ada di depan DPRD Kota Padang tersebut akan dikosongkan dan dibuat pesta rakyat.
“Rencananya undangan sudah kita sebarkan paling lambat 4-5 Mei. Jalan di depan DPRD Kota Padang kita kosongkan, dibuat pesta rakyat dan dipasang monitor sehingga masyarakat bisa menyaksikan langsung prosesi pelantikan,” papar Nasir Achmad.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Padang, Zulherman saat dihubungi, mengatakan Walikota Padang akan dilantik 13 Mei sesuai hasil bamus di DPRD Padang, Selasa (29/4).
“Rencananya dilantik 12 Mei, namun setelah dikordinasikan dengan Gubernur Sumbar, ternyata pada 12 Mei itu juga dilakukan pelantikan wakil bupati Tanah Datar sehingga pelantikan walikota Padang dijadwalkan setelahnya yakni 13 Mei,” ujarnya.
Dikatakannya, mengacu peraturan Mentri No. 35 tahun 2013 dikatakan pelantikan bupati atau walikota serta wakil mereka diselenggarakan oleh DPRD dan dilaksanakan di gedung DPRD.
Tapi, jika tidak bisa dilakukan di gedung DPRD maka harus dicari tempat lain seperti, gedung pertemuan, gedung olahraga, hotel atau gedung pemerintah lainnya. “Jadi merujuk pada peraturan Mendagri ini, kabar tentang pelantikan yang dilaksanakan di lapangan terbuka tersebut tidaklah benar adanya. Pelantikan akan dilaksanakan di tempat ini (gedung DPRD),” jelasnya. [haluanpadang]
posted by @Adimin
Post a Comment