Untuk memastikan jumlah kekayaan calon walikota (Cawako) dan wakil walikota Padang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan verifikasi langsung ke seluruh calon. Senin (23/9), tim KPK mulai mengundang calon untuk mencocokkan jumlah kekayaan mereka dengan yang telah dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) yang telah diumumkan KPU beberapa waktu lalu.
Verifikasi ini dilakukan secara bertahap hingga Kamis mendatang.
Hari pertama kemarin, calon yang diundang, yakni Mahyeldi, Wahyu Iramana Putra, Asnawi Bahar, Surya Budhi, Maigus Nasir dan Desri Ayunda. Proses ini dimulai dari pukul 08.00 WIB di salah satu ruangan yang ada di kantor KPU Padang. Masing-masing calon dipanggil dan diperiksa secara tertutup. Media pun tidak bisa mengambil gambar atau melihat proses pemeriksaan. Bahkan komisioner KPU Padang tidak terlibat dalam verifikasi ini.
Hari pertama kemarin, calon yang diundang, yakni Mahyeldi, Wahyu Iramana Putra, Asnawi Bahar, Surya Budhi, Maigus Nasir dan Desri Ayunda. Proses ini dimulai dari pukul 08.00 WIB di salah satu ruangan yang ada di kantor KPU Padang. Masing-masing calon dipanggil dan diperiksa secara tertutup. Media pun tidak bisa mengambil gambar atau melihat proses pemeriksaan. Bahkan komisioner KPU Padang tidak terlibat dalam verifikasi ini.
Ketua KPU Padang Alison mengakui kalau tim yang datang ini telah menyampaikan kalau mereka bekerja secara tim. Jadi, KPU hanya diminta menyediakan ruangan dan memberi tahu calon yang akan diverifikasi. Kedatangan tim KPK ini untuk memastikan nilai barang atau aset yang dimiliki calon.
“Jadi, bisa saja nilai kekayaan calon yang telah diumumkan sebelumnya itu berubah. Bisa lebih besar atau kecil, tergantung hasil dari pemeriksaan KPK. Nanti akan diumumkan setelah KPK memberikan hasil kerjanya ke KPU,” ulasnya.
Ketika ditanyakan, apakah kedatangan tim KPK ini menandakan kecurigaan KPK terhadap calon pejabat negara ini? Alison tidak bisa memberikan jawaban pasti, sesuai yang diinformasikan tim KPK ini, mereka datang untuk verifikasi. Tidak ada pembicaraan terkait kecurangan data kekayaan yang diberikan calon-calon ini.
Selain itu, KPK juga memiliki program yang bisa dintegritaskan dengan program KPU Padang. Ini merupakan salah satu agenda yang diintegritaskan dengan KPU. Alison menilai jika tidak mengganggu tahapan yang telah disusun, tidak ada persoalan dengan tawaran KPK untuk memprogram pilkada berintegritas.
Terpisah, Cawako yang telah melakukan verifikasi Asnawi Bahar menjelaskan, kalau dia diminta menjelaskan kembali rincian harta kekayaan yang dimilikinya. Dia menyebutkan, secara rinci sesuai dengan yang dilaporkan sebelumnya. Asnawi Bahar mengakui sepertinya KPK menemukan ketidakcocokan nilai dan diperkirakan nilai kekayaan yang dimilikinya akan menjadi naik.
Asnawi membantah jika ada penambahan objek kekayaan yang ditemui KPK terkait naiknya nilai kekeyaannya. Dia menjelaskan, nilai kekayaan yang dimilikinya ini ditaksir sesuai dengan harga pada saat pelaporan. Tapi dari tim KPK ini, ada sejumlah assetnya yang dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan perkiraan dirinya.
“Cuma taksiran nilai saja, karena KPK melihat asset tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi. Jadi kemungkinan nilai harta kekayaan saya bertambah dibandingkan sebelumnya,” ulasnya.
Pada pelaporan secara administrasi yang telah diumumkan KPU Padang sebelumnya, Asnawi Bahar memiliki kekayaan sekitar Rp16,864 miliar.
Pada pelaporan secara administrasi yang telah diumumkan KPU Padang sebelumnya, Asnawi Bahar memiliki kekayaan sekitar Rp16,864 miliar.
Begitu pun dengan Mahyeldi yang sebelumnya melaporkan ‘hanya’ memiliki kekayaan sekitar Rp245,422 juta. Dia tidak mengetahui apakah nanti akan ada perubahan setelah diverifikasi KPK atau tidak.
“Saya telah melaporkan kekayaan saya sesuai ketentuan. Tidak ada yang ditutupi. Silahkan orang lain menilainya,” ujar Mahyeldi. (*)
Sumber : http://hariansinggalang.co.id/kpk-verifikasi-kekayaan-cawako-dan-cawawako/
posted by @Adimin
Post a Comment